SURABAYA, TELUSUR.ID – Kelompok Kerja Penyuluh Kemenag Kota Surabaya Bidang Haji dan Umrah bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umrah menggelar seminar bertajuk Inspirasi Haji yang berlangsung di Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di Jl. Pregolan Bunder No. 6-8, Surabaya, pada Minggu, 21 Desember 2025.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk jamaah Majelis Taklim wilayah Surabaya Barat, serta para Penyuluh Agama Islam bidang Haji dan Umrah, seperti H. Nur Salam, H. Rasyid Ridho, Prof.H. Mukhrojin, dan para anggota Pokjaluh Kementerian Agama Islam Kota Surabaya.

Kepala Kementerian Haji dan Umrah, Hj. Sururil Faizin, M.Pd.I, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa seminar ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementrian Haji dan Umrah kota Surabaya dengan para Penyuluh Agama Islam bidang Haji dan Umrah.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada umat Muslim tentang bagaimana melaksanakan ibadah haji, serta membekali mereka dengan informasi yang tepat mengenai proses dan biaya haji.

Salah satu pemateri, H. Hasan El Juney, yang juga seorang Penyuluh Agama Islam Bidang Haji dan Umrah, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi umat Muslim tentang kenyataan bahwa biaya haji sebenarnya lebih terjangkau dibandingkan dengan umrah.

“Jika umrah biaya Rp30 juta untuk 9 hari, sementara haji yang 30 hari melalui reguler Kementerian Haji justru lebih murah,” terangnya.

Seminar ini diadakan dengan harapan dapat membuka wawasan bagi para peserta agar semakin memahami berbagai aspek terkait ibadah haji, mulai dari proses administrasi hingga aspek keuangan.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat memotivasi umat Muslim untuk mempersiapkan diri lebih baik dalam menunaikan rukun Islam kelima tersebut.

Acara ini berlangsung dengan penuh antusiasme, dan diharapkan dapat membawa manfaat bagi umat Muslim di Surabaya serta meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya ibadah haji dan bagaimana cara menunaikannya dengan biaya yang lebih efisien.

SURABAYA, TELUSUR.ID – Upaya meluruskan sejarah tentang tempat dan tahun kelahiran Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno atau Bung Karno, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Jombang bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang, Situs Persada Soekarno Kediri, serta tokoh masyarakat Jombang bertemu dengan Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, Senin (22/12) di Surabaya.

Pertemuan singkat yang berlangsung hangat itu diisi dengan pemaparan singkat sejarah Bung Karno lahir di Ploso Jombang pada 6 Juni 1902 oleh anggota TACB Jombang, Arif Yulianto di hadapan Menteri Fadli Zon.

Tampak rombongan dari Jombang, Ketua TACB Jombang, Nasrul Ilah atau Cak Nas, anggota TACB Jombang, Arif Yulianto, Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan Disdikbud Jombang, Heru Cahyono, Pembina Situs Persada Soekarno Kediri, RM. Kuswartono, dan tokoh masyarakat Jombang, Joko Herwanto.

Ketua TACB Jombang, Nasrul illah atau Cak Nas merasa bersyukur dan berterimakasih kepada Menteri Fadli Zon karena sudah diterima.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada beliau, semoga pertemuan ini bisa menjadi katalisator penetapan Situs Kelahiran Bung Karno di Ploso Jombang,” kata Cak Nas.

Menurut Cak Nas, pertemuan singkat dengan Menteri Fadli Zon tersebut sangat efektif, singkat, padat, dan berisi.

Lebih lanjut Cak Nas berharap, Kementerian Kebudayaan RI dapat memfasilitasi pertemuan dengan pihak Surabaya demi pelurusan sejarah kelahiran tokoh bangsa se-kaliber Bung Karno.

“Tabayyun dengan Surabaya itu kami harapkan bisa direalisasikan dalam waktu dekat,” tutur Cak Nas.

Bagi Cak Nas, pertemuan dengan Fadli Zon ini merupakan pertemuan keduanya. Karena sebelumnya pada sekitar tahun 2007 yang lalu, dia pernah menemani Fadli Zon saat mengunjungi Yoni Gambar di Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.

“Ternyata beliau tadi masih ingat,” lontar Cak Nas.

Dikesempatan itu, anggota TACB Jombang, Arif Yulianto atau Cak Arif menambahkan, pada pertemuan itu, selain melakukan pemaparan singkat, pihaknya juga menyerahkan sejumlah dokumen kepada Menteri Kebudayaan RI.

“Dokumen yang kami serahkan adalah kajian TACB Jombang tahun 2024 tentang Situs Kelahiran Bung Karno di Ploso Jombang,, dan juga copian kliping-kliping berita,” jelasnya.

Lalu, ia memaparkan, sejumlah buku yang memperkuat sejarah kelahiran Bung Karno di Ploso. Seperti buku Candradimuka karya Dian Sukarno, buku Ida Ayu Nyoman Rai Ibu Bangsa karya Profesor Nurinwa dkk, dan juga buku Menemukan Bung Karno Di Jombang karya Moch. Faisol.

Cak Arif juga berharap agar pertemuan antara pihak Jombang dan Surabaya dapat difasilitasi Kementerian Kebudayaan RI dalam waktu dekat.

“Kami juga mohon dukungan dan doa seluruh masyarakat Jombang agar perjuangan pelurusan sejarah ini dapat memberikan sesuatu yang terbaik untuk Kabupaten Jombang,” pungkasnya.

Gelar Muktamar dan Penyempurnaan Konstitusi PBNU: Sebuah Solusi Alternatif

Oleh: ABD. AZIZ

Advokat, Legal Consultant, Mediator Non-Hakim, Lecture, Columnist Media Nasional. Kini, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK)

TelusuR.id – Malam itu, langit Cikini tampak mendung. Awan begitu tebal. Gerimis pun membasahi bumi. Bersama Sekjen GMPK Bakri K. Manda, memecah malam. Di ujung telepon, Kepala Biro Pengembangan Usaha GMPK Mochamad Sinal berkabar hendak bergabung. Suasana Ibu Kota kian larut. Kendaraan melaju dengan kecepatan 70 km/jam. Menuju Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah di kawasan Kota Jakarta Selatan. Di beberapa titik, jalanan padat merayap. Bahkan, sesekali roda empat tak bergerak karena macet.

Ceritanya, pasca satu purnama berjanji untuk silaturrahim, akhirnya bisa sowan pada Kiai Said Aqiel Siradj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2010-2015 dan 2015-2020) pada Kamis (18/12) malam. Saat tiba di kediaman, Buya Said biasa penulis sapa, sedang mulang ngaji (mengajar) kitab kuning di Auditorium Pesantren. Tak sedikit tamu yang menunggu sambil menyimak di area Al-Tsaqafah. Tergambar, suasana Pesantren yang tenang.

Jarum jam menunjukkan Pukul 22.30 WIB. Ngaji sorogan pun usai, dan Buya Said bergegas keluar ruangan. Tokoh yang dikenal moderat ini, menemui para tamu yang berjejer. Mempersilahkan menuju ruang tamu. Penulis diminta duduk di sebelahnya. Sosok yang belakangan mengusulkan agar konsesi tambang untuk Nahdlatul Ulama (NU) dikembalikan ini, sederhana dan bersahaja. Tiap tamu disapa dan ditanya keperluannya masing-masing. Ada yang hendak mengundang, minta nasihat memajukan NU, dan bertanya soal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang trending topik di layar kaca dan jagat maya.

Beberapa saat kemudian, Buya mengambil satu buah pisang. Disigar (dibelah) dan separuhnya diberikan pada penulis. Tentu, kejutan kehormatan ini mengkonfirmasi, bahwa seorang Buya Said yang memiliki nama besar di NU, tetap rendah hati dan bijaksana (wise). Dalam perspektif Tasawuf, hendak memberikan pesan tentang moralitas, spiritualitas, dan hubungan sosial dalam Islam. Secara elaboratif, Buya Said juga punya perhatian serius pada kepemimpinan, yang menempatkan kaum muda sebagai aset bangsa yang tidak boleh diremehkan.

Sedangkan dalam kajian filsafat dan tradisi budaya Nusantara, makna pisang disigar (dibelah dua), merujuk pada simbolisme kesetiaan, kemakmuran dan harapan akan kehidupan yang berkesinambungan dan lestari (sustainability). Singkatnya, mengandung pesan kesetiaan, kebaikan dan manfaat menyeluruh (komprehensif), kesinambungan hidup dan regenerasi, kesederhanaan dan egaliter. Buya yang tidak diragukan tentang keahlian dalam bidang Tasawuf, bermaksud mengajak talenta-talenta muda untuk bersiap melanjutkan kepemimpinan yang berkemajuan (progresif).

Lalu, apa sesungguhnya perbincangan hangat nan mencerahkan di malam itu? Tak lain, apa yang dewasa ini tengah diperbincangkan publik di seantero dunia, hiruk pikuk di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Menurutnya, sebelum melangkah pada hal-hal yang bersifat serius: bergerak ke tujuan yang lebih besar, pertama dan utama yang harus dituntaskan adalah bangunan paradigma persatuan. Pola pikir bersatu, mutlak dilakukan. “Bersatu, dululah,” tegasnya. Lebih jauh, Buya menekankan pentingnya bersatu dalam pemikiran dan tindakan.

Kemudian, Buya juga terbuka akan saran dan masukan konstruktif yang coba mengurai, bagaimana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama (AD/ART NU) yang membentangkan “celah konflik” sehingga situasi dan kondisi hari ini, kepemimpinan PBNU menjadi topik utama yang tak berkesudahan. Misalnya, saat penulis didapuk sebagai narasumber dalam webinar bertajuk “Pencopotan Ketua Umum PBNU dalam Perspektif Hukum” yang digelar Said Aqiel Siradj (SAS) Center pada Sabtu (13/12) malam. Berbicara seputar Pasal-Pasal “krusial” dalam konstitusi NU, yang membuka ruang terbuka akan potensialnya konflik, seperti yang terjadi saat ini.

Penulis mencontohkan, Anggaran Rumah Tangga BAB XXI Tentang Permusyawaratan Tingkat Nasional Pasal 74 ayat (1) Muktamar Luar Biasa “dapat” diselenggarakan apabila Rais ‘Aam dan/atau Ketua Umum Pengurus Besar melakukan pelanggaran berat terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pada ayat (2) Muktamar Luar Biasa “dapat” diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) plus satu dari jumlah Wilayah dan Cabang. Kata “dapat” dikualifikasi sebagai istilah normatif atau modalitas hukum, selain “boleh”, “harus”, dan “wajib”.

Dalam perspektif hukum, kata “boleh dan dapat” mengindikasikan kebolehan atau pilihan (fakultatif/diskrosioner). Subjek hukum diberikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sanksi jika tidak dilakukan. Sedangkan kata “harus dan wajib” mengindikasikan kewajiban mutlak atau perintah (imperatif). Pelanggaran terhadapnya berakibat sanksi hukum yang tegas. Jadi, jelas sudah, bahwa Muktamar Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 Aanggaran Rumah Tangga ayat (1) dan ayat (2) di atas, boleh dilaksanakan atau boleh tidak dilaksanakan.

Inilah, yang oleh penulis sebut sebagai “celah hukum” atas silang sengkarut di tubuh Jam’iyyah Nahdlatul Ulama (NU). Oleh karena itu, pada forum Webinar yang dihadiri Kiai Said Aqiel Siradj (Jakarta), Kiai Marzuki Mustamar (Malang), Gus Lukman Haris Dimyati (Tremas), para Kiai dan advokat serta aktivis Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), penulis merekomendasikan untuk melakukan penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada Muktamar ke-35 mendatang agar Anggaran Rumah Tangga Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Apa hal pertama yang disempurnakan? Terkait istilah normatif atau modalitas hukum kata “dapat” diganti menjadi “harus atau wajib” sehingga pelaksanaan Muktamar Luar Biasa yang menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran berat Rais ‘Aam dan/atau Ketua Umum Pengurus Besar, harus dilaksanakan sebelum mengambil keputusan pemberhentian jabatan Rais Aam atau Ketua Umum. Normatif kata “harus atau wajib” dalam norma Pasal Muktamar Luar Biasa, ruang tafsirnya menjadi tunggal, mengikat dan mengunci. Dengan demikian, dalam kepengurusan PBNU, tak ada potensi “tafsir menafsir” ayat konstitusi yang ada dalam AD/ART.

Selanjutnya, harus ditambah Pasal-Pasal yang jelas menyebutkan, apa yang dimaksud dengan pelanggaran berat, siapa pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan proses klarifikasi atau tabayyun, “penyelidikan” (minimal 2 alat bukti yang sah dan meyakinkan) terhadap Rais ‘Aam dan/atau Ketua Umum Pengurus Besar yang diduga melakukan penggaran berat terhadap AD/ART, dan siapa pula pihak yang dilekatkan kewenangan untuk melakukan proses “penyidikan” dan menetapkan “tersangka” sekaligus mengadili (vonis) sehingga pemberhentian terhadap salah satu pejabat PBNU sebelum habis masa jabatanya dikualifikasi sah secara konstitusi NU.

Selain itu, pihak yang diberikan kewenangan melakukan proses “penyelidikan dan penyidikan” tidak boleh menyertakan terduga melakukan pelanggaran berat. Harus independen (tidak memihak salah satu pihak) dan imparsial (tidak dapat dipengaruhi oleh salah satu pihak). Hal ini penting agar tidak terjadi konflik kepentingan (conflic of interest) dan pengambilan keputusannya berdasarkan Qonun Asasi (Al-Qaanunil Asaasy) yang menjadi konstitusi pertama dalam hierarki peraturan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama (NU) yang sandarkan pada nilai-nilai moral, etika, dan spiritual: Ketuhanan yang Maha Esa.

Itulah pokok pikiran penulis pasca membaca, mempelajari, dan memahami secara utuh ayat-ayat konstitusi yang menjadi landasan Jamiyyah Nahdlatul Ulama (NU) dalam menjalankan visi keumatan dan misi kebangsaan dalam ikhtiar menyangga Republik Indonesia. Walaupun pikiran ini ter-kualifikasi non _mainstream_ (di luar kebanyakan), itulah problem mendasar yang penulis lihat, mengapa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kini gonjang-ganjing, yang oleh sebagian kalangan disebut tak lagi “Kramat” walaupun Kantor PBNU beralamat di Jalan Kramat Raya. Catatan kritis ini, penulis kembali sampaikan pada Buya Said saat berbincang di Al-Tsaqafah, Pesantren yang dibesut untuk melahirkan alumni yang berilmu dan berakhlak.

Nah, pertanyaan besarnya, untuk alternatif solusi kepemimpinan di PBNU dan demi usainya perdebatan, khususnya di kalangan Nahdliyyin akar rumput, apakah tepat melaksanakan Muktamar Luar Biasa? Siapa pelaksananya? Mengingat, mekanisme dalam AD/ART belum diatur secara rigid dan terperinci. Bahwa, sudah tiga kali terjadi pertemuan Kiai sepuh di Ploso, Tebuireng, dan Lirboyo, patut dihormati rekomendasinya. Namun, karena NU adalah Perkumpulan yang memiliki konstitusi resmi dan tercatat di Kementerian Hukum, suka tidak suka, harus bersandar ke sana agar tidak timbul masalah baru. Hal ini penting untuk dipertimbangkan secara matang. Plus dan minusnya juga dihitung.

Hemat penulis, PBNU melakukan percepatan Muktamar. Dalam kondisi tertentu, Muktamar bisa dilaksanakan. Tinggal, struktural yang ada di PBNU menyiapkan segala sesuatunya secara terencana, terukur, dan terprediksi. Memperhatikan Pasal 73 Anggaran Rumah Tangga. Forum Permusyawaratan tertinggi di NU ini membahas laporan pertanggungjawaban PBNU secara tertulis, AD/ART, Program Kerja selama 5 tahun ke depan, hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan, rekomendasi Perkumpulan, Ahlul Halli wal ‘Aqdi, dan memilih Ketua Umum PBNU yang baru. Harapannya, terjadi kepemimpinan yang definitif dan legitimate.

Malam kian larut. Kopi yang tersuguh tinggal satu tegukan. Para tamu pada berpamitan. Santri Al-Tsaqafah mulai terlelap setelah seharian berakfitas. Tinggal abdi dalem yang tersisa. Buya Said memberikan kode. Pertanda, perbincangan soal NU ke depan hendak diakhiri. Penulis menatap wajah kolega GMPK yang mem-bersamai. Sama. Mengisyaratkan pamit undur diri. “Buya. Kami berterima kasih sudah diterima sowan. Berdiskusi panjang tentang NU yang modern dan maju,” ungkap penulis padanya. Akhirnya, berjabat tangan dan membalikkan badan. Bergegas meninggalkan Pesantren. Kembali ke Jakarta Pusat.

Dalam perjalanan, penulis bergumam pelan. Secara filsafat, sengketa kepengurusan PBNU, meskipun tampak merugikan para anggota dan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama (NU), memberikan hikmah yang mendalam. Pertama, pentingnya struktur dan aturan yang menuntut adanya refleksi konstitusi yang kuat dan adil. Kedua, hakikat kekuasaan yang memantik pertanyaan etis. Kepemimpinan yang tegak lurus (i’tidal) dengan konstitusi versus kepemimpinan yang menguasai. Ketiga, ujian karakter yang menuntut kemampuan menahan diri saat tekanan meningkat akan mengkonfirmasi sifat asli seseorang.

Terakhir, proses dialektis, yang menurut Hegel, sengketa–tesis dan antitesis–bisa menjadi katalisator yang diperlukan untuk mencapai sintesis. Sistem kepengurusan yang lebih baik, lebih matang, dan inklusif. Penulis percaya, sekeras apapun perdebatan yang terjadi, jika sadar bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari sudah empat pekan ini terlihat murung, mengelus dada dan sedih mendalam.

“Saya mendirikan NU untuk kemajuan bangsa dan negara. Jaga dan rawatlah umat. Jangan pernah bertanya, dapat apa dari NU. Sebaliknya, apa yang sudah diberikan pada NU. Nahdlatul Ulama itu kebangkitan atau pergerakan ulama. Bukan kemunduran atau kejatuhan ulama”. Kegundahan itulah yang penulis bayangkan dari sang Pendiri NU di alam sana. Bukankah demikian, para warga NU? _Wallahua’lam_. (*)

Surakarta, TelusuR.ID – Babinsa Kelurahan Danukusuman Koramil 03/Serengan Kodim 0735 Surakarta Serda Tito cek harga sembako di Pasar Harjodaksino Danukusuman Serengan Kota Sutakarta, Senin Pukul 09.00 WIB (22/12/2025).

Menjelang natal dan tahun baru harga sembako kisaran naik karena sudah menjadi kebiasaan setiap aday hari besar, sembari bertanya dan mengecek harga sembako sekaligus untuk mengetahui situasi dan kondisi keamanan di sekitar Pasar serta memantau stabilitas harga Sembako, Tutur Serda Tito.

Dalam kesempatan ini Babinsa mengajak Para Pedagang, karena ini sudah musim penghujan agar selalu menjaga kebersihan terutama sampah harus dipastikan dibuang ditempat sampah sehingga masyarakat dan pedagang merasa nyaman di saat melakukan transaksi jual beli.

(Agus Kemplu)

Sragen, TelusuR.ID – Serka Maryanto Babinsa Desa Jati Koramil 03/Masaran Kodim 0725/Sragen kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pendampingan terhadap Kelompok Tani (Poktan) Maju Sejahtera. Pendampingan tersebut dilakukan pada kegiatan tanam padi program tanam ke-3 tahun ini, yang berlangsung di lahan persawahan milik Ibu Sukarni seluas 1 hektare, Senin (22/12/2025).

Pada kegiatan tanam kali ini, Poktan Tani Maju menggunakan benih padi varietas Inpari 33, yang dikenal memiliki produktivitas tinggi dan ketahanan terhadap hama tertentu. Kehadiran Babinsa dalam kegiatan pertanian tersebut merupakan bagian dari tugas pembinaan wilayah, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan program swasembada pangan nasional.

Maryanto menyampaikan bahwa pendampingan yang dilakukan tidak hanya sebatas memantau proses penanaman, tetapi juga memastikan para petani tetap semangat dan mendapatkan pendampingan teknis jika diperlukan. “Babinsa hadir untuk memberikan motivasi, membantu kelancaran kegiatan tanam, serta memastikan program pemerintah di bidang ketahanan pangan berjalan optimal,” ujarnya.

Para anggota Poktan Tani Maju menyambut baik keterlibatan Babinsa yang selama ini terus aktif mendampingi para petani, mulai dari tahap pengolahan lahan, penyemaian, hingga proses tanam. Dengan adanya sinergi antara TNI dan petani, diharapkan hasil panen dapat meningkat dan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi.

Kegiatan tanam padi program ketiga ini diharapkan menjadi langkah positif dalam mendukung keberlanjutan produksi pertanian di wilayah Desa Jati, sekaligus memperkuat peran TNI AD dalam membantu pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional.

(Agus Kemplu)

Boyolali, TelusuR.ID – Dalam upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan serta pencegahan penyakit tidak menular, khususnya penyakit jantung, Kodim 0724/Boyolali bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali menggelar sosialisasi dan penyuluhan kesehatan tentang bahaya penyakit jantung. Kegiatan ini berlangsung di Aula Makodim 0724/Boyolali, Jalan Padanaran, Desa Tegalmulyo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Senin (22/12/2025).

Perwira Seksi Personil Kodim 0724/Boyolali Kapten Inf Daryowantoro, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian prajurit terhadap kesehatan diri, khususnya melalui penerapan olahraga secara teratur dan pola hidup sehat.

“Penyuluhan ini dilaksanakan untuk membantu meningkatkan kesadaran prajurit akan pentingnya menjaga kesehatan, salah satunya dengan rutin berolahraga dan menerapkan gaya hidup sehat,” ungkap Kapten Inf Daryowantoro.

Lebih lanjut disampaikan, sosialisasi ini juga bertujuan memberikan pemahaman kepada prajurit Kodim 0724/Boyolali mengenai risiko penyakit jantung serta cara pencegahannya. Penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi dan membutuhkan biaya pengobatan yang besar, sehingga langkah pencegahan sejak dini menjadi sangat penting.

Materi penyuluhan menekankan pentingnya edukasi gaya hidup sehat, di antaranya dengan mengatur pola makan sehat, rajin berolahraga, mengelola stres, tidak merokok, serta melakukan deteksi dini melalui pemeriksaan kesehatan rutin seperti cek tekanan darah, kolesterol, dan gula darah.

Selain itu, penyuluhan ini juga merupakan wujud nyata sinergitas dan kolaborasi antarinstansi dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan prajurit TNI dan PNS di lingkungan Kodim 0724/Boyolali.

Sementara itu, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, dr. Mundaris, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kodim 0724/Boyolali atas kerja sama yang telah terjalin sehingga kegiatan penyuluhan kesehatan ini dapat terlaksana dengan baik.

“Melalui sosialisasi ini, kami ingin menanamkan kepedulian akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dengan rajin berolahraga dan menerapkan gaya hidup sehat,” ujarnya.
Dalam penyuluhan tersebut, peserta juga dibekali pemahaman tentang pola hidup CERDIK, yaitu Cek kesehatan secara rutin, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet seimbang, Istirahat cukup, dan Kelola stres. Selain itu, peserta diimbau untuk segera berkonsultasi ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti nyeri dada, sesak napas, atau nyeri ulu hati.

“Penyuluhan kesehatan ini menegaskan bahwa mencegah jauh lebih baik daripada mengobati,” pungkasnya.

(Agus Kemplu)

JOMBANG, TELUSUR.ID – Suasana Balai Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang, tampak berbeda pada Senin (22/12/2025). Ratusan warga berkumpul dengan gurat wajah penuh harap. Di tengah tantangan ekonomi yang masih terasa, Pemerintah Kabupaten Jombang hadir membawa kabar baik melalui penyerahan simbolis Bantuan Pangan alokasi bulan Oktober dan November tahun 2025.

Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si., didampingi Forkopimda Kabupaten Jombang, Kepala Bulog cabang Mojokerto Muhammad Husin, hadir langsung menyerahkan secara simbolis.

Bagi banyak warga, bantuan ini bukan sekadar paket sembako. Di dalamnya ada keberlangsungan hidup untuk keluarga. Setiap Penerima Bantuan Pangan (PBP) menerima paket lengkap berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng, yang merupakan akumulasi bantuan untuk dua bulan.

Bupati Warsubi dalam sambutannya menyampaikan bahwa program ini adalah langkah nyata pemerintah dalam merespons arahan Presiden RI terkait stimulus ekonomi 2025.

“Kami hadir di sini karena kami ingin memastikan tidak ada warga Jombang yang merasa sendirian menghadapi kesulitan. Bantuan ini adalah bentuk rasa peduli untuk mengurangi beban pengeluaran panjenengan semua, sekaligus upaya kita bersama menstabilkan harga pangan agar tetap terjangkau,” ujar Bupati Warsubi.

Tidak hanya di Kalikejambon, bantuan ini menyasar cakupan yang sangat luas di seluruh pelosok Jombang. Disebutkan Bupati Warsubi bahwa total penerima sebanyak 109.086 keluarga di 21 Kecamatan dan 306 Desa.

“Untuk di Kecamatan Tembelang sebanyak 4.261 warga menerima manfaat. Dan yang diserahkan untuk Desa Kalikejambon sebanyak 273 penerima manfaat”, rinciannya.

Bupati menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah desa, kecamatan, hingga Bulog agar distribusi yang berlangsung hingga akhir Desember ini berjalan tanpa hambatan.

Penyaluran bantuan ini diharapkan menjadi oase di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok, memberikan rasa tenang bagi para ibu rumah tangga, dan menjadi pelindung bagi produsen maupun konsumen di tingkat lokal.

“Semoga program ini membawa berkah dan memperkuat ketahanan pangan warga Jombang yang lebih sejahtera”, pungkasnya.

Data penerima telah melalui validasi ketat dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial RI untuk memastikan bahwa bantuan jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Empat peringatan besar nasional dipusatkan dalam satu upacara khidmat di Lapangan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang pada Senin (22/12/2025) pagi. Peringatan Hari Ibu ke-97, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN), Hari Bela Negara ke-77, dan Hari Nusantara Tahun 2025 menjadi momentum penguatan solidaritas menuju Indonesia Emas 2045.

Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, Dyah Ambarwati, S.H., M.H., selaku Inspektur Upacara dan Dra. Wor Windari, M. Si selaku Perwira Upacara. Hadir dalam jajaran tamu kehormatan, Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si., Wakil Bupati Salmanuddin, S.Ag., M.Pd., beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Jombang lengkap beserta istri.

Dalam amanat yang dibacakannya, Inspektur Upacara Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, Dyah Ambarwati, S.H., M.H menekankan pentingnya memaknai Hari Ibu bukan sekadar seremoni Mother’s Day, melainkan bentuk apresiasi atas perjuangan perempuan Indonesia yang menjadi motor utama perubahan.

“Tema ‘Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045’ adalah pengingat bahwa perempuan merupakan pilar ekonomi, penjaga nilai budaya, dan inovator yang bekerja melampaui berbagai keterbatasan,” tegasnya.

Selain isu gender, amanat tersebut juga menyoroti pentingnya nilai kesetiakawanan sosial. Di tengah peringatan HKSN, seluruh peserta upacara diajak untuk mengirimkan doa dan menumbuhkan empati bagi warga terdampak bencana, khususnya di wilayah Sumatera. Semangat gotong royong dinilai sebagai perisai utama bangsa agar tidak mudah terprovokasi.

Terkait Hari Bela Negara ke-77, Inspektur Upacara mengingatkan bahwa bela negara di era modern dapat diwujudkan melalui pengabdian profesi. “Petani yang menjaga pangan, guru yang mendidik, hingga warga yang menjaga ruang digital dari hoaks adalah wujud nyata bela negara saat ini,” tambahnya.

Upacara ditutup dengan penekanan pada Hari Nusantara, yang merujuk pada Deklarasi Djuanda. Pesan kuat disampaikan agar seluruh elemen masyarakat Jombang turut menjaga kelestarian laut dan lingkungan sebagai sumber keberlanjutan masa depan bangsa.

Kegiatan ini diikuti unsur TNI (Kodim 0814), Satradar 222 Ploso, Polwan Polres Jombang, ASN, organisasi kepemudaan hingga pelajar dan Pramuka. Kehadiran berbagai organisasi perempuan seperti TP-PKK, Muslimat NU, Fatayat, dan Aisyiyah menambah kekhidmatan peringatan Hari Ibu di Kabupaten Jombang.

Pelaksanaan upacara hari ini terasa istimewa karena seluruh petugas merupakan kaum perempuan. Selaku Komandan Upacara Nur Evva Maylia, S.STP., M.M, Camat Ngoro. Pun demikian dengan petugas pembaca Sejarah Singkat Hari Ibu oleh Nikmatusholihah, SKM., M.Si, dari PKK Kabupaten Jombang, Pengibar bendera, para polwan dari Polres, pembaca Teks UUD 1945, Deklarasi Djuanda, Ikrar Bela Negara, juga yang memimpin Doa semuanya perempuan. Seluruh rangkaian acara berjalan tertib dengan iringan Korps Musik (Korsik) dan Paduan Suara Pemkab Jombang, yang menyanyikan lagu Mars Hari Ibu dan Lagu Nusantara.

Acara diakhiri dengan penyerahan buket bunga oleh Bupati Jombang Warsubi kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang Ibu Yuliati Nugrahani Warsubi, yang juga diikuti oleh Wakil Bupati, Sekdakab Jombang dan Forkopimda kepada para istri. Dan dilanjutkan dengan acara tambahan prosesi penandatanganan dan penyerahan perpanjangan SK PPPK (P3K) Formasi 2021.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Pemerintah Kabupaten Jombang mendukung penuh pemberdayaan sumber daya manusia yang unggul di Kabupaten Jombang. Sabtu (20/12/2025), Bupati Jombang Warsubi S.H., M.Si., didampingi Wakil Bupati Jombang Salmanudin, S.Ag., M.Pd., menghadiri Launching Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Sultan Agung Tebuireng Jombang di Halaman SMK Sultan Agung 1 Tebuireng.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Dewan Pembina Yayasan Sultan Agung Prof A. Halim Iskandar, M.Pd., Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, S.Ag., Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang Isawan Nanang Risdiyanto S.Hut., M.Si., Ketua Yayasan Sultan Agung Tebuireng, Drs. Zaenal Arifin Hasan, M.Mpd., Perwakilan LPK Horenso Indonesia, Ketua LPK Sultan Agung Tebuireng Aris Fathoni, M.Pdl., serta segenap peserta magang beserta wali murid.

LPK Sultan Agung Tebuireng Jombang bekerjasama dengan LPK Horenso Indonesia memberangkatkan peserta magang ke Jepang. Total 26 peserta magang dari LPK Sultan Agung Tebuireng Jombang telah lolos seleksi untuk kemudian belajar keterampilan bekerja di Jepang.

Langkah LPK Sultan Agung Tebuireng Jombang ini tentunya mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Jombang. “Kehadiran LPK ini kami pandang sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjawab persoalan ketenagakerjaan, khususnya dalam menyiapkan tenaga kerja terampil, meningkatkan kesempatan kerja, serta mendorong lahirnya wirausaha-wirausaha baru, ” jelas Bupati Jombang Warsubi.

Bupati Jombang menaruh harap kepada LPK Sultan Agung Tebuireng agar mengembangkan program-program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, sehingga lulusan LPK benar-benar memiliki kompetensi yang relevan dan terserap di pasar kerja. Sebab tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, khususnya dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan, perkembangan teknologi, serta tuntutan dunia usaha dan dunia industri yang terus berkembang dan terus berubah.

“Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam mewujudkan Jombang yang maju dan sejahtera untuk semua,” tegas Bupati Jombang Warsubi.

Sebagaimana kita ketahui, Jombang memiliki potensi sumber daya manusia yang besar, khususnya dari kalangan generasi muda dan santri. Bupati Jombang berharap, melalui LPK Sultan Agung Tebuireng, potensi ini dapat dikembangkan sehingga lahir generasi yang tidak hanya unggul secara keterampilan, tetapi juga memiliki mental mandiri, jiwa kewirausahaan, serta semangat untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara.

Bupati Jombang mendorong terbangunnya kerja sama yang erat antara LPK, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha dan dunia industri, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya agar pelatihan yang diberikan benar-benar berdampak, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami meyakini bahwa dengan dukungan kebijakan, fasilitasi, dan pendampingan dari pemerintah pusat, lembaga pelatihan kerja LPK Sultan Agung Tebuireng dapat berkembang lebih pesat, memperluas jangkauan pelatihan, serta berkontribusi dalam menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ” jelas Bupati Jombang Warsubi.

Lebih lanjut Ketua Dewan Pembina Yayasan Sultan Agung Prof A. Halim Iskandar, M.Pd., memotivasi para peserta magang dan wali murid agar berani melangkah maju untuk belajar ke Jepang.

“Saya sangat mendukung sekali program ini dan berharap kita bisa berkolaborasi untuk mensukseskan program-program yang sudah dirancang oleh LPK Sultan Agung Tebuireng. Oleh karena itulah hari ini kita launching LPK Sultan Agung Tebuireng sekaligus launching untuk pemberangkatan pelatihan magang ke Jepang yang didampingi oleh LPK Horenso. Dan nanti terus kita berkolaborasi, dan tentu kedepan akan banyak sekali ruang-ruang gerak yang bisa kita akses supaya masyarakat Jombang ini semakin terbuka wawasannya,” jelas Halim Iskandar.

Acara launching ditandai dengan pemotongan pita menandai pengesaha ruang kelas LPK Sultan Agung Tebuireng. Sebagai wujud rasa syukur dan doa keselamatan, dilaksanakan pula prosesi potong tumpeng di dalam ruang kelas.

Surakarta, TelusuR.ID – Babinsa Kratonan Koramil 03/Serengan Kodim 0735 Surakarta Serma Aris Setyo Utomo dan Kopka Resbiyanto memantau pelaksanaan peran remaja sebagai agen perubahan bertempat di Aula Kelurahan Kratonan Kecamatan Serengan Kota Surakarta, Minggu pukul 08.00 Wib (21/12/2025)

Remaja memiliki energi, inovasi, dan perspektif baru untuk mendorong kemajuan di berbagai bidang, mulai dari sosial lingkungan, pendidikan ekonomi inovasi, kewirausahaan hingga politik, dengan menggerakkan aksi nyata, menyuarakan isu penting dan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan solusi serta membangun masa depan yang lebih baik, seperti menuju Indonesia Emas 2045, Peran Utama Pemuda sebagai Agen Perubahan. Tutur Serma Aris

Kopka Resbiyanto menambakan bahwa, Gerakan untuk mengatasi masalah sosial seperti lingkungan pendidikan, kesehatan dan hak asasi manusia serta menyuarakan isu-isu penting dengan aksi nyata dan kesadaran,

Menciptakan ide-ide baru, memanfaatkan teknologi digital, dan membangun solusi kreatif untuk tantangan modern, termasuk dalam ekonomi dengan membuka lapangan kerja baru remaja aktif dalam pembangunan fisik maupun non-fisik, mengembangkan potensi diri dan orang lain, serta membantu mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan Menganalisis perubahan zaman, memilih yang baik untuk dipertahankan, dan berani mengubah hal yang perlu diperbaiki Menghubungkan nilai-nilai lama dengan ide-ide baru, serta menjadi penerus perjuangan bangsa.

(Agus Kemplu)