JOMBANG, TELUSUR.ID – Udara segar di kawasan Taman Tirta Wisata Keplaksari, dan Taman Kebon Ratu pada Jumat (30/1) terasa berbeda. Taman Tirta Wisata legendaris, yang dulu menjadi ikon kebanggaan warga Jombang, pagi ini kini tampak berseri kembali.

Sejak pukul 06.00 WIB, gelombang masyarakat sudah memenuhi area taman, bukan hanya untuk senam pagi, melainkan untuk menyaksikan lahirnya babak baru bagi kreativitas dan kesadaran lingkungan di “Kota Santri”.

Kehadiran Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si, sekitar pukul 07.00 WIB menjadi pemantik semangat. Didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Jombang, Yuliati Nugrahani Warsubi, serta Wakil Bupati Gus Salmanudin, yang hadir didampingi Ning Ema Erfina bersama segenap Kepala OPD lingkup memulai agenda Launching ELING GAHANA yakni kepanjangan dari Edukasi Lingkungan dan Pencegahan Bencana.

Tiba dilokasi, titik pertama yang dikunjungi adalah Taman Kebon Ratu. Di sana, suasana riuh rendah dengan tawa adik-adik TK yang sedang mengikuti edukasi lingkungan. Inilah esensi dari “ELING GAHANA”.

Abah Bupati Warsubi dan Umi Yuliati Nugrahani menyapa anak-anak, menanamkan pesan bahwa mencintai alam harus dimulai sejak dini. “Eling itu artinya sadar dan peduli. Kita ingin anak-anak kita tumbuh dengan rasa cinta pada lingkungan dan siap siaga terhadap alam,” tuturnya.

Perjalanan berlanjut menuju area Tirta Wisata. Sebuah momen simbolis terjadi saat Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menebar 2.000 ekor benih ikan Nila dan Tombro ke perairan Tirta Wisata. Ribuan ikan yang meluncur ke air menjadi simbol harapan agar ekosistem di taman ini kembali hidup dan produktif.

Tak berhenti di situ, Abah Warsubi menyempatkan diri menyambangi booth para pelaku UMKM, sambil berdialog dengan para pelaku ekonomi kreatif yang kini memiliki wadah baru bernama Jombang Creative Hub.

Tempat ini diproyeksikan menjadi “rumah kolaborasi”, sebuah ruang bagi anak muda, komunitas, dan seniman untuk bertemu, bekerja, dan memamerkan karya terbaik mereka.

Puncak acara berlangsung hangat di venue utama dalam tajuk “Ngopi Bareng Bupati”. Di hadapan seluruh yang hadir dan wajah penuh keceriaan dari anak-anak SD, Guk Yuk Cilik, Bupati Warsubi menyampaikan harapannya.

“Saya ingin Taman Tirta Wisata kembali menjadi Taman Hiburan Rakyat yang hidup, inovatif, dan memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar. Event hari ini adalah hasil kolaborasi besar antar Dinas mulai dari Disporapar (Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata), Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), Dinas PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan

Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika), BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Bagian Umum Setdakab Jombang serta dukungan Bank Jatim dan seluruh pihak terkait lainnya.” ungkapnya penuh apresiasi.

Pada kesempatan tersebut Bupati juga menerima cinderamata dari Pelaku E Craft, dan secara simbolis menyerahkan kartu anggota Jombang Kreatif Hub.

Acara ditutup dengan penampilan memukau dari para pelaku ekonomi kreatif yang menunjukkan betapa besarnya potensi talenta lokal Jombang. Suasana akrab saat ngopi bareng menjadi bukti bahwa pembangunan Jombang ke depan tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga soal membangun ruang-ruang untuk berkreasi bagi masyarakatnya.

Kini, Taman Tirta Wisata bukan lagi sekadar kenangan masa lalu. Dengan semangat Eling Gahana dan geliat Creative Hub, taman ini secara berkelanjutan dapat menjadi pusat inovasi dan edukasi yang siap menyambut masa depan, Jombang yang Maju dan Sejahtera Untuk Semua.

Boyolali,TelusuR.ID – Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Babinsa Koramil 18/Kemusu Kodim 0724/Boyolali Serda Saryono melaksanakan patroli malam bersama Hansip dan warga Desa Klewor, Kecamatan Kemusu, Kamis (29/01/2026).

Patroli dilakukan dengan menyusuri sejumlah titik di wilayah desa sekaligus berdialog dengan masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara TNI dan warga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Serda Saryono menyampaikan bahwa patroli bersama bertujuan memperkuat kebersamaan serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungan. “Keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab bersama. Dengan kebersamaan, potensi gangguan dapat dicegah sejak dini,” ujarnya.

Salah satu warga, Pak Purnomo, mengaku merasa lebih tenang dengan adanya patroli rutin. Ia berharap kegiatan tersebut terus dilaksanakan agar Desa Klewor tetap aman dan kondusif.

(Agus Kemplu)

Sragen,TELUSUR.ID – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tahun 2026 Persit Kartika Chandra Kirana (KCK), Persit Cabang XLVI Kodim 0725/Sragen menggelar aksi kemanusiaan donor darah. Kegiatan dipusatkan di Aula Guyub Rukun, Kamis (29/01/2026).

Komandan Kodim 0725/Sragen, Letkol Inf Dindin Rohidin, S.I.P, menyampaikan kegiatan ini adalah bagian dari bentuk nyata sinergi TNI AD dan Persit dalam membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi darah melalui PMI Sragen.
“Kegiatan donor darah yang dilaksanakan dalam rangka HUT Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) seringkali sengaja diselenggarakan mendekati bulan Ramadhan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan strategis untuk menjaga ketersediaan darah, mengingat pada saat bulan puasa, jumlah pendonor rutin umumnya mengalami penurunan drastis” Ujar Letkol Inf. Dindin Rohidin.

“Kami berharap kegiatan ini dapat membantu PMI dalam menjaga ketersediaan stok darah di Kabupaten Sragen. Ini adalah momentum untuk menumbuhkan semangat kepedulian dan kemanusiaan bagi seluruh anggota,” Imbuhnya.

Berdasarkan pemeriksaan medis yang ketat hanyaH terdapat 141 peserta yang lolos untuk mendonor. Sedangkan 151pendonor lainnya gagal donor karena terkendala masalah kesehatan.

Beberapa alasan medis yang membuat calon donor tertunda di antaranya adalah masalah kadar Hemoglobin (HB) yang tidak stabil, tekanan darah tinggi atau rendah, serta faktor lain seperti sedang masa haid atau konsumsi obat tertentu.

Tahapan registrasi, pemeriksaan kesehatan, hingga pengambilan darah, kegiatan berlangsung dengan tertib sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT Persit ke-80 tahun 2026.
Diharapkan dengan terkumpulnya 141 kantong darah ini, dapat meringankan beban pasien di rumah sakit yang seringkali terkendala keterbatasan stok darah di wilayah Sragen.

(Agus Kemplu)

SURABAYA, TELUSUR.ID – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-100 Nahdlatul Ulama (NU), XLSMART berkolaborasi dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim menyelenggarakan AI Bootcamp secara online, yang diikuti oleh ratusan peserta dari kalangan generasi muda NU (GenZNU) dari berbagai daerah di Jawa Timur. Program ini menjadi bagian dari pilar Education dalam kerangka CSR Tri Karsa XLSMART, bersama dengan pilar Philanthropy dan Women Empowerment.

Program ini bertujuan untuk membekali anak muda NU dengan pemahaman praktis dan keterampilan nyata dalam memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI), mulai dari pembuatan konten digital, pengolahan data, otomasi pekerjaan kreatif, hingga pemanfaatan berbagai tools AI yang kini semakin mudah diakses.

Melalui pelatihan ini, peserta diajak untuk tidak hanya memahami konsep AI, tetapi juga mampu membuat dan mengoperasikan tools AI secara mandiri, sehingga aktivitas seperti produksi video, desain, penulisan konten, hingga pengolahan informasi dapat dilakukan dengan jauh lebih cepat dan efisien.

Regional Group Head XLSMART East Region, Dodik Ariyanto, mengatakan, “Kolaborasi ini menjadi bagian dari komitmen XLSMART dalam mendukung pengembangan talenta digital nasional, sekaligus memperluas pemerataan literasi teknologi di kalangan generasi muda, termasuk komunitas pesantren dan organisasi kemasyarakatan. Kami berharap GenZNU tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan teknologi, tetapi mampu menjadi pelaku, kreator, dan inovator. AI bukan sekadar tren, melainkan tools strategis untuk meningkatkan produktivitas, membuka peluang ekonomi baru, serta memperkuat daya saing bangsa.”

Dodik menambahkan, bayangkan jika anak-anak muda NU mampu membuat dan mengoperasikan tools AI dengan lancar. Hal-hal yang sebelumnya terlihat rumit, seperti produksi video digital atau konten kreatif, akan menjadi sangat mudah jika mengetahui caranya. Ini baru langkah awal menuju pemanfaatan AI berikutnya yang jauh lebih luas.

Lebih jauh, program ini diharapkan mampu mendorong lahirnya generasi muda NU yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pelaku inovasi dan penggerak ekosistem digital

Sementara itu, perwakilan NU menyampaikan apresiasi atas sinergi ini sebagai bagian dari upaya transformasi digital organisasi dan pemberdayaan generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan.

Wakil Sekertaris PWNU Jawa Timur, Prof. Dr. HM. Noor Harisudin, S.Ag, SH, M.Fil.I, CLA, CWC, menambahkan, “Di usia satu abad NU, kami ingin memastikan generasi muda NU siap menghadapi era digital dan teknologi maju. AI Bootcamp ini menjadi langkah konkret agar kader-kader NU memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan zaman.”

AI Bootcamp ini menghadirkan para praktisi dan trainer AI yang memberikan materi interaktif, demo langsung penggunaan tools AI, serta sesi praktik mandiri. Peserta juga didorong untuk menghasilkan prototype karya sederhana sebagai hasil pembelajaran. Setelah seluruh rangkaian pelatihan selesai, para peserta diminta untuk mengekspresikan hasil pembelajaran mereka melalui pembuatan karya berbasis kecerdasan buatan (AI) berupa video dan poster dengan mengusung tema “NU di Masa Depan.” Karya-karya tersebut kemudian dibagikan melalui akun Instagram masing-masing peserta dengan melakukan tagging ke akun resmi @myxl_jatimbalinusra, sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan publikasi sekaligus mendorong partisipasi digital generasi muda. Dari seluruh karya yang terkumpul, akan dipilih delapan peserta terbaik untuk melaju ke babak Grand Final yang dijadwalkan berlangsung di Kampung Cokelat, Kota Blitar, pada 5 Februari 2026.

Melalui kolaborasi strategis ini, XLSMART dan NU berharap dapat menciptakan ekosistem pembelajaran berkelanjutan, membuka akses teknologi secara inklusif, serta melahirkan talenta digital yang berdaya saing global.

Tentang XLSMART

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (“XLSMART” atau “IDX: EXCL”) adalah perusahaan telekomunikasi terpadu terbaru di Indonesia yang terbentuk dari penggabungan PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, dan PT Smart Telecom. Mengusung semangat “innovation with heart”, XLSMART hadir memimpin era digital Indonesia dengan menghadirkan konektivitas yang inklusif, andal, dan siap menghadapi masa depan bagi lebih dari 79,6 juta pelanggan di seluruh Indonesia.

Dengan warisan keunggulan teknologi dan pelayanan pelanggan dari dua perusahaan besar, XLSMART menggabungkan keahlian XL Axiata dalam layanan seluler dan tetap sebagai bagian dari Axiata Group, serta inovasi Smartfren dalam layanan 4G, VoLTE, dan eSIM sebagai bagian dari Grup Sinar Mas.

Dengan tagline “Bersama, Melaju Tanpa Batas”, XLSMART berkomitmen untuk mendorong inklusi digital, mempercepat kemajuan nasional, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi Indonesia. (Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.xlsmart.co.id

OMBANG, TELUSUR.ID – Lebih kurang 75 orang masa yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar aksi penyampaian sikap di halaman Mapolres Jombang, Jawa Timur, Kamis (29/1/2026).

Dalam aksi tersebut, FRMJ secara tegas menyatakan dukungannya agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia.

Aksi penyampaian aspirasi ini mendapat respons positif dari Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, S.H., S.I.K., CPHR. Ia mengapresiasi dukungan yang disampaikan oleh elemen masyarakat tersebut dan menilai hal itu sebagai bentuk kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Menurut AKBP Ardi Kurniawan yang didampingi Wakapolres Kompol Syarlis, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan struktur yang ideal untuk menjaga independensi, profesionalisme, serta kecepatan pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Forum Rembug Masyarakat Jombang atas dukungan yang diberikan kepada Polri. Kami memandang Polri tetap berada di bawah Presiden adalah posisi yang ideal agar tetap independen dan mampu bergerak cepat dalam memberikan pelayanan terbaik serta hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, dukungan masyarakat menjadi energi dan motivasi tersendiri bagi jajaran Polres Jombang dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum setempat.

“Dukungan ini sangat berarti bagi kami di Kepolisian Resort Jombang. Ini menjadi penyemangat untuk terus memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik kepada masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Koordinator LSM FRMJ, Joko Fattah Rochim, menjelaskan bahwa pihaknya secara tegas mendukung pernyataan Kapolri terkait posisi Polri. Ia menilai, apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian, hal tersebut justru berpotensi menimbulkan kerumitan birokrasi.

“Kami mendukung apa yang disampaikan Bapak Kapolri. Jika Polri berada di bawah kementerian, itu tidak ideal. Kami sepakat Polri tetap berada langsung di bawah Presiden,” kata Fattah.

Ia juga mengkhawatirkan adanya potensi kepentingan yang beragam apabila Polri berada di bawah kendali kementerian tertentu, sehingga dikhawatirkan dapat menghambat penanganan persoalan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

“Kalau nanti dikendalikan kementerian, bisa muncul banyak kepentingan. Bukan hanya soal korupsi, tetapi juga kepentingan masyarakat. Misalnya dalam penanganan kriminal atau pembunuhan, jangan sampai justru terhambat. Yang dirugikan nanti adalah masyarakat,” pungkasnya.

SURABAYA, TELUSUR.ID – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kinerja dan PDTT dari Kepala Perwakilan BPK Jatim, Yuan Candra Djaisin di Kantor BPK Perwakilan Jatim, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo. Selasa, (27/1/2026).

LHP yang diserahkan meliputi pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan di Jatim tahun anggaran 2023 hingga semester I 2025 di Surabaya, Kediri, dan Lamongan.

Selain itu, diserahkan pula laporan pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah tahun 2024 hingga triwulan III 2025 pada Pemprov Jatim dan instansi terkait lainnya di Jatim.

Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Menurutnya, Pemprov Jatim akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pemeriksaan ini menjadi bagian penting bagi kita untuk mengukur kinerja dalam penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan akuntabilitas dan perbaikan pelayanan publik,” ujar Gubernur Khofifah, dikutip Telusur.id, Rabu (28/1/2026).

“Untuk itu, kami menegaskan komitmen penuh untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan pelayanan publik, khususnya dalam ketahanan pangan dan pendidikan menengah,” beber mantan Menteri Sosial RI itu.

Dalam pemeriksaan kinerja bidang ketahanan pangan, BPK mencatat masih terbatasnya desain dan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta koordinasi yang dinilai belum optimal dengan kementerian terkait.

Menanggapi hal tersebut, Khofifah menyebutkan Pemprov Jatim sejauh ini telah memperkuat koordinasi pengelolaan irigasi dengan pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah terkait, serta Kementerian PU dan Kementerian Pertanian.

Pemprov Jatim juga telah menyusun kajian terkait sedimentasi waduk atau rawa, membangun basis data jaringan irigasi tersier sebagai dasar perencanaan rehabilitasi, serta mengendalikan alih fungsi lahan melalui regulasi, pendataan, dan pengawasan.

“Saya membawa belasan kepala daerah bertemu dengan Menteri PU. Kita punya peta irigasi yang sangat komplit dari Pangdam V Brawijaya. Kita sampaikan ini ke Menteri PU, harapannya adalah bagaimana irigasi tersier ini bisa dimaksimalkan,” tegas mantan Anggota DPR RI ini.

Selain itu, Pemprov Jatim juga terus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dalam pengembangan sistem informasi LP2B, menyusun kebijakan penyediaan air bagi sawah di luar daerah irigasi, serta mengevaluasi dampak peningkatan indeks pertanaman dari program irigasi.

Tak hanya itu, sinkronisasi data antara Lahan Sawah Dilindungi (LSD), lahan pertanian bukan hutan dan lahan baku sawah (LBS) terus dilakukan oleh Pemprov Jatim.

“Kita sudah lakukan sinkronisasi melalui Kanwil ATR/BPN. Dan Kanwil ATR/BPN dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan Dirjen ATR/BPN,” urai Ketua Umum IKA Unair ini.

Sementara itu, dalam pemeriksaan kepatuhan atas sarana dan prasarana pendidikan menengah, BPK menyoroti perlunya perbaikan pada aspek perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Terkait akan hal ini, ia menjelaskan Pemprov Jatim telah menyusun perencanaan berbasis data, menertibkan pengadaan barang dan jasa agar lebih efisien dan transparan, serta memperbaiki pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Selama ini kami terus memperkuat pengawasan untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan program pendidikan menengah,” sebut gubernur perempuan pertama Jatim ini.

Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga menyebutkan sejumlah capaian Jatim baik di bidang ketahanan pangan maupun pendidikan.

Untuk ketahanan pangan, di awal 2026, Pemprov Jatim menerima Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia atas kontribusi Jatim dalam mendukung swasembada pangan nasional 2025. Tak hanya itu, Jatim juga tercatat sebagai produsen padi dan beras tertinggi nasional sepanjang 2025.

Sementara dari capaian pendidikan, Jatim mencatat 2 rekor MURI pada 25 Januari 2026. Pertama, sebagai pelopor dan pelaksana Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan (SIKAP) terbanyak, melibatkan 764 SMA, SMK, dan SLB Negeri maupun Swasta.

Dan kedua, sebagai pemrakarsa Gerakan Penanaman Ragam Tanaman Produktif dan Penaburan Benih Ikan Serentak, yang melibatkan lebih dari 110.481 guru dan murid SMA, SMK, serta SLB negeri serta swasta.

Di akhir ia berharap, dengan adanya rekomendasi yang diberikan dalam LHP dapat menjadi acuan bagi Pemprov Jatim dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dan mencetak generasi emas 2045.

“Melalui rekomendasi dalam LHP ini, kami memperoleh reasoning yang cukup kuat sebagai dasar untuk mempercepat dukungan terhadap irigasi tersier, sekaligus menyiapkan generasi emas 2045,” tukas Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU ini.

Sementara itu Kepala Perwakilan BPK Jatim, Yuan Candra Djaisin menyampaikan, pelaksanaan pemeriksaan BPK kali ini diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pendekatan tersebut dilakukan agar hasil audit tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan pemerintah ke depan.

Adapun tema pemeriksaan kinerja yang diangkat BPK bersifat strategis dan ditetapkan secara nasional. Pada tahun 2025, BPK secara khusus memfokuskan pemeriksaan pada sektor ketahanan pangan serta pembangunan manusia, terutama di bidang pendidikan.

“Hasil pemeriksaan ini kemudian dirangkum dan direkomendasikan kepada pemerintah pusat dan diserahkan kepada Pak Presiden Prabowo, agar diketahui apa saja permasalahan yang ada dalam ketahanan pangan,” tutupnya.

Sragen, TelusuR.ID – Pelda Jumarno Babinsa Koramil 18/Kalijambe Kodim 0725/Sragen bersama masyarakat melaksanakan kegiatan pembangunan jalan menuju area persawahan di Desa Banaran sepanjang 300 meter ,Rabu (28/01/2026)

Pelda Jumarno Babinsa Koramil. Kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah akses para petani dalam mengangkut hasil pertanian serta mendukung kelancaran aktivitas bercocok tanam.

Pembangunan jalan menuju sawah tersebut dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan warga setempat. Pelda Jumarno turut terjun langsung ke lapangan membantu proses pengerjaan, mulai dari perataan tanah hingga pengurukan jalan agar dapat dilalui dengan aman, khususnya saat musim hujan.

Jumarno menyampaikan bahwa pembangunan jalan pertanian ini sangat penting untuk menunjang perekonomian masyarakat desa. Dengan akses jalan yang lebih baik, diharapkan para petani tidak lagi kesulitan membawa sarana produksi maupun hasil panen, sehingga waktu dan tenaga dapat lebih efisien.

Warga Desa Banaran mengucapkan terima kasih atas peran serta Babinsa yang selalu hadir membantu kesulitan masyarakat. Sinergi antara Babinsa dan warga ini menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Kegiatan pembangunan jalan menuju sawah berjalan dengan aman dan lancar. Diharapkan keberadaan jalan tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi para petani serta meningkatkan hasil dan kesejahteraan masyarakat desa.

(Agus Kemplu)

Surakarta, TelusuR.ID – Babinsa Danukusuman Koramil 03 Serengan Kodim 0735 Surakarta Serda Tito Bincang bincang dengan Linmas di Halaman Kelurahan Danukusuman Kecamatan Serengan Kota Surakarta, pukul 09.00 WIB Selasa (27/01/2026).

Silaturahmi antara Babinsa dengan Linmas dalam berbagai bentuk, seperti pertemuan rutin, kegiatan bersama atau kunjungan ke lokasi merupakan sarana ruang solidaritas sosial. Melalui silaturahmi keduanya dapat saling bertukar informasi, berdiskusi tentang kondisi keamanan di lingkungan serta merencanakan langkah-langkah yang akan diambil untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama, Tutur Serda Tito

Selain itu, Babinsa mengajak kepada para linmas agar dalam pelaksanaan patroli lebih ditingkatkan kewaspadaanya supaya hal hal yang bersifat membahayakan bisa teratasi dengan cepat dan sigap, Tegasnya

(Agus Kemplu)

Jakarta,TelusuR.ID — Wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali memantik perdebatan publik. Isu itu mengemuka dalam pembahasan Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri, meski pemerintah menegaskan belum ada keputusan final dan masih sebatas opsi yang dikaji. 

Namun, kritik tajam datang dari sejumlah kalangan sipil. Mereka menilai, gagasan “mengalihkan atap” Polri ke kementerian bukan sekadar soal desain birokrasi, melainkan menyentuh *fondasi tata kelola keamanan pascareformasi:* Polri sebagai institusi yang berada *di bawah Presiden* dan dipimpin Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden—sebagaimana ditegaskan Pasal *8 UU No. 2 Tahun 2002* yang disahkan bersama oleh DPR dan Presiden. 

“Kalau ada pihak yang mendorong Polri ditempatkan di bawah kementerian, itu sama saja menabrak mandat undang-undang yang disusun dalam semangat reformasi, disetujui DPR, dan berlaku hingga hari ini. Komite reformasi seharusnya memperkuat akuntabilitas, bukan melempar wacana yang kontraproduktif dan memicu kegaduhan,” kata *Antony Komrad, Koordinator Komrad Pancasila,* dalam keterangannya.

Menurut Antony, problem Polri saat ini bukan terutama pada “siapa atasan administratifnya”, melainkan pada *kualitas pengawasan, kultur profesionalisme, dan konsistensi penegakan hukum.* Ia menilai, wacana pemindahan Polri ke bawah kementerian berisiko membuka pintu tarik-menarik kepentingan yang justru menjauhkan reformasi dari substansi.

“Reformasi Polri itu soal integrity system: transparansi promosi-mutuasi, pembenahan fungsi penyidikan, standar penggunaan kewenangan, perlindungan HAM, serta mekanisme kontrol yang efektif. Kalau energi publik dihabiskan untuk debat ‘di bawah siapa’, yang diuntungkan hanya mereka yang ingin reformasi berjalan di tempat,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa ide tersebut masih berupa alternatif di internal komisi. Ia menyebut terdapat dua pandangan: mempertahankan struktur saat ini atau membentuk kementerian khusus yang menaungi Polri, dengan analogi TNI di bawah Kementerian Pertahanan. Yusril juga menekankan rekomendasi komisi nantinya akan disampaikan kepada Presiden, sementara keputusan akhir berada di tangan Presiden dan DPR karena struktur dan pertanggungjawaban Polri diatur undang-undang. 

Bagi Antony, pernyataan itu justru memperjelas batas: selama Pasal *8 UU 2/2002* masih menjadi rujukan, maka menggeser Polri ke bawah kementerian berarti menuntut perubahan kerangka hukum yang ada—bukan sekadar “opsi teknokratik”. “Kalau komite mau serius, dorong revisi yang berbasis kajian akademik, partisipasi publik, dan peta jalan yang terukur. Jangan lempar gagasan setengah matang ke ruang publik, lalu rakyat yang menanggung gaduhnya,” ujarnya.

Ia juga meminta Komite Percepatan Reformasi Polri menghentikan komunikasi publik yang membingungkan. “Negara tidak boleh terlihat gamang dalam urusan arsitektur keamanan. Ketidakpastian kelembagaan itu berdampak: pada moral organisasi, persepsi publik, dan kepercayaan terhadap penegakan hukum,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Antony menantang komite untuk menggeser fokus pembahasan ke isu-isu yang lebih konkret: penguatan pengawasan eksternal, pembatasan konflik kepentingan, perbaikan manajemen SDM, serta pembenahan pelayanan yang terukur. “Kalau komite ingin dikenang, tinggalkan warisan kebijakan yang membumi—bukan wacana yang bikin bising,” pungkasnya. 

JOMBANG, TELUSUR.ID – Keberlanjutan Wifi Rakyat dari Pemkab Jombang di sejumlah desa terhenti awal 2026. Hak itu ditengarahi keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah desa (pemdes).

Seperti yang diungkapkan, Kades Bandarkedungmulyo Zainal Arifin mengatakan, perangkat Wifi Rakyat di desanya sudah ditarik pihak penyedia karena tidak adanya alokasi anggaran lanjutan.

“Alatnya sudah diambil semua penyedia. Kami tidak ada penganggaran. Selain itu Dana Desa (DD) tahun ini juga turun. Tahun lalu masih gratis karena biayanya dari pemkab,” kata Zainal dikutip Telusur.id, Selasa (27/1/2026).

Desa sempat mendapat tawaran skema biaya lanjutan dengan kisaran Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta per bulan. Namun, kondisi keuangan desa tidak memungkinkan untuk menanggung biaya tersebut.

Meski perangkat Wifi Rakyat sudah ditarik, akses internet di Desa Bandarkedungmulyo tetap tersedia. Karena sebelum adanya program Wifi Rakyat, desa sudah memiliki jaringan wifi yang masih digunakan hingga saat ini, dibantu penyedia lokal dari warga desa.

“Masih ada di desa untuk fasilitas wifi bagi warga,” ujarnya.

Keterbatasan anggaran juga dirasakan Pemdes Asemgede, Kecamatan Ngusikan. Kades Asemgede Lastinah menyampaikan perangkat Wifi Rakyat masih terpasang dan belum ditarik pihak penyedia.

“Masih ada alatnya di Asemgede. Cuma pembayarannya itu besar sekali, sehingga sekarang kita pakai wifi dari swasta,” kata Lastinah.

Biaya internet dari pihak swasta itu bervariasi. Tergantung kapasitas kuota internet. Mulai dari Rp 100 ribu per bulan hingga Rp 450 ribu per bulan. Terkait keberlanjutan perangkat Wifi Rakyat, pihak desa masih menunggu kepastian.

“Kita belum tahu nanti bagaimana. Kendalanya ya dibiaya bulanan itu saja,” terangnya.

Sementara menanggapi persoalan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo menegaskan, dari hasil rapat koordinasi tidak ada penghentian layanan Wifi Rakyat. Seluruh jaringan dipastikan kembali aktif mulai kemarin.

“Intinya dipastikan mulai hari ini nyala dan pembiayaannya dari APBD, dibayari APBD,” ujar Agus Purnomo.

Sebelumnya sempat direncanakan pengalihan pembiayaan Wifi Rakyat melalui Program Desa Mantra. Bahkan beredar surat edaran dari Dinas Kominfo terkait penyesuaian mekanisme pembiayaan.

Agus Purnomo menyebut persoalan tersebut terjadi karena miskomunikasi teknis.”Kemarin itu ada miss. Ada miss pembiayaan Desa Mantra, padahal sudah dianggarkan. Kemarin menunggu perangkat administrasi seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga sempat mundur,” terangnya.

Ia memastikan anggaaran Desa Mantra tidak dipakai untuk membiayai Wifi Rakyat.”Tidak, tidak. Murni pembiayaan dari APBD,” tegasnya kembali.

Dengan keputusan ini, rencana penarikan perangkat atau penghentian layanan dipastikan tidak terjadi. Agus memastikan seluruh router yang sempat dikhawatirkan ditarik tetap beroperasi

“Sudah komunikasi dengan penyedia. Hari ini diusahakan semua nyala,” pungkasnya.