JOMBANG, TELUSUR.ID – Keberlanjutan Wifi Rakyat dari Pemkab Jombang di sejumlah desa terhenti awal 2026. Hak itu ditengarahi keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah desa (pemdes).
Seperti yang diungkapkan, Kades Bandarkedungmulyo Zainal Arifin mengatakan, perangkat Wifi Rakyat di desanya sudah ditarik pihak penyedia karena tidak adanya alokasi anggaran lanjutan.
“Alatnya sudah diambil semua penyedia. Kami tidak ada penganggaran. Selain itu Dana Desa (DD) tahun ini juga turun. Tahun lalu masih gratis karena biayanya dari pemkab,” kata Zainal dikutip Telusur.id, Selasa (27/1/2026).
Desa sempat mendapat tawaran skema biaya lanjutan dengan kisaran Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta per bulan. Namun, kondisi keuangan desa tidak memungkinkan untuk menanggung biaya tersebut.
Meski perangkat Wifi Rakyat sudah ditarik, akses internet di Desa Bandarkedungmulyo tetap tersedia. Karena sebelum adanya program Wifi Rakyat, desa sudah memiliki jaringan wifi yang masih digunakan hingga saat ini, dibantu penyedia lokal dari warga desa.
“Masih ada di desa untuk fasilitas wifi bagi warga,” ujarnya.
Keterbatasan anggaran juga dirasakan Pemdes Asemgede, Kecamatan Ngusikan. Kades Asemgede Lastinah menyampaikan perangkat Wifi Rakyat masih terpasang dan belum ditarik pihak penyedia.
“Masih ada alatnya di Asemgede. Cuma pembayarannya itu besar sekali, sehingga sekarang kita pakai wifi dari swasta,” kata Lastinah.
Biaya internet dari pihak swasta itu bervariasi. Tergantung kapasitas kuota internet. Mulai dari Rp 100 ribu per bulan hingga Rp 450 ribu per bulan. Terkait keberlanjutan perangkat Wifi Rakyat, pihak desa masih menunggu kepastian.
“Kita belum tahu nanti bagaimana. Kendalanya ya dibiaya bulanan itu saja,” terangnya.
Sementara menanggapi persoalan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo menegaskan, dari hasil rapat koordinasi tidak ada penghentian layanan Wifi Rakyat. Seluruh jaringan dipastikan kembali aktif mulai kemarin.
“Intinya dipastikan mulai hari ini nyala dan pembiayaannya dari APBD, dibayari APBD,” ujar Agus Purnomo.
Sebelumnya sempat direncanakan pengalihan pembiayaan Wifi Rakyat melalui Program Desa Mantra. Bahkan beredar surat edaran dari Dinas Kominfo terkait penyesuaian mekanisme pembiayaan.
Agus Purnomo menyebut persoalan tersebut terjadi karena miskomunikasi teknis.”Kemarin itu ada miss. Ada miss pembiayaan Desa Mantra, padahal sudah dianggarkan. Kemarin menunggu perangkat administrasi seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga sempat mundur,” terangnya.
Ia memastikan anggaaran Desa Mantra tidak dipakai untuk membiayai Wifi Rakyat.”Tidak, tidak. Murni pembiayaan dari APBD,” tegasnya kembali.
Dengan keputusan ini, rencana penarikan perangkat atau penghentian layanan dipastikan tidak terjadi. Agus memastikan seluruh router yang sempat dikhawatirkan ditarik tetap beroperasi
“Sudah komunikasi dengan penyedia. Hari ini diusahakan semua nyala,” pungkasnya.
