SURABAYA,TelusuR.ID — Musyawarah Nasional (Munas) III Badan Pimpinan Nasional Asosiasi Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia (BPN APTAKSINDO) dan Asosiasi Perkumpulan Rekanan Jasa Konstruksi Indonesia (PERJASI) berakhir dengan sejumlah keputusan penting.
Digelar selama dua hari, Rabu-Kamis, 12-13 Agustus 2026 di Hotel Leedon & Suites, Surabaya, forum tersebut tidak hanya memilih kepengurusan baru. Para peserta juga mendorong penguatan kembali peran asosiasi dalam pembinaan tenaga ahli, badan usaha, serta ekosistem jasa konstruksi di Indonesia.
Mengusung tema “Bersatu, Berkarya, Membangun Negeri”, Munas III dihadiri jajaran Dewan Pendiri, Dewan Pertimbangan, Dewan Pembina, Ketua LPJK, sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemprov Jawa Timur, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), direktur rumah sakit, akademisi, Kadin Jawa Timur, serta jajaran pengurus BPN dan asosiasi jasa konstruksi.
Ketua Pelaksana Munas III, Mohammad Syarifudin Abdillah, mengatakan forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyatukan kembali langkah para pelaku jasa konstruksi.
“Dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan kerja nyata, APTAKSINDO dan PERJASI siap menjadi bagian dari kekuatan pembangunan nasional. Bersatu dalam visi, berkarya dalam aksi, untuk negeri,” kata Abdillah.
Empat agenda utama
Selama Munas berlangsung, peserta membahas empat agenda utama. Mulai dari laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya, penyempurnaan AD/ART agar menyesuaikan dengan regulasi organisasi kemasyarakatan dan sektor jasa konstruksi, hingga penyusunan program kerja serta rekomendasi organisasi.
Agenda terakhir adalah pemilihan dan penetapan kepengurusan baru BPN APTAKSINDO dan BPN PERJASI untuk periode 2026-2031.
Hasilnya, Munas menetapkan Husin Hasan Ali, S.E. sebagai Ketua Umum BPN APTAKSINDO periode 2026-2031.
Sementara H. Ir. Supai M Noor, M.M. dipercaya memimpin BPN PERJASI untuk periode yang sama.
Abdillah berharap kepemimpinan baru dapat membawa kedua organisasi semakin solid sekaligus mampu menjawab persoalan yang dihadapi pelaku jasa konstruksi.
“Kami mengucapkan selamat kepada ketua umum terpilih. Semoga di bawah kepemimpinan beliau, APTAKSINDO dan PERJASI semakin solid, profesional, dan berkontribusi nyata,” ujarnya.
Dorong LPJK kembalikan fungsi pembinaan asosiasi
Salah satu poin yang cukup mendapat perhatian dalam Munas adalah rekomendasi kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Pusat terkait fungsi pembinaan asosiasi.
APTAKSINDO dan PERJASI meminta agar asosiasi badan usaha maupun asosiasi profesi kembali mendapatkan ruang yang kuat dalam melakukan pembinaan terhadap anggotanya.
Menurut Abdillah, asosiasi memiliki kedekatan langsung dengan para pelaku usaha dan tenaga profesional di lapangan. Karena itu, asosiasi dinilai memiliki posisi strategis untuk memahami persoalan sekaligus kebutuhan anggotanya.
“BPN APTAKSINDO dan BPN PERJASI meminta kepada LPJK Pusat untuk mengembalikan fungsi asosiasi sebagai garda terdepan pembinaan. Asosiasi yang paling tahu kondisi, kebutuhan, dan tantangan di lapangan,” katanya.
Ia menilai penguatan fungsi pembinaan dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, profesionalisme perusahaan, serta tata kelola jasa konstruksi.
“Dengan dikuatkannya fungsi pembinaan ini, kualitas SDM, perusahaan, dan tata kelola jasa konstruksi akan semakin baik,” imbuhnya.
Menurut dia, penguatan asosiasi juga penting untuk membangun industri konstruksi yang sehat, kompetitif, dan memiliki integritas.
Tiga persoalan konstruksi dari Jawa Timur
Munas III juga membawa sejumlah aspirasi dari daerah, termasuk hasil Expo Konstruksi Jatim 2026 dan masukan para peserta.
Tiga persoalan utama disiapkan menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah pusat.
Pertama, kenaikan harga material pokok seperti semen dan aspal, termasuk biaya energi dan BBM, yang dinilai berpengaruh terhadap biaya pelaksanaan proyek.
Kedua, perlunya penyesuaian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) agar lebih realistis dan mampu mencerminkan kondisi biaya di lapangan.
Ketiga, penguatan dukungan bagi UMKM konstruksi agar dapat naik kelas dan memiliki kemampuan lebih besar untuk bersaing dalam proyek pemerintah.
“Ketiga isu ini adalah pekerjaan rumah bersama. Kami berharap pemerintah dapat segera merespons agar iklim usaha jasa konstruksi semakin sehat,” kata Syarifudin.
Siapkan tenaga kerja bersertifikat
Selain membahas organisasi dan kebijakan, APTAKSINDO juga menyiapkan agenda penguatan kompetensi tenaga kerja.
Ke depan, BPN APTAKSINDO berencana menjalin kerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), khususnya dalam bidang pertambangan Galian C.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan tenaga kerja memperoleh sertifikasi kompetensi sehingga memiliki standar kemampuan yang lebih jelas dan dapat bersaing di tengah kebutuhan industri.
“Kerja sama ini untuk mempersiapkan tenaga kerja konstruksi dan pertambangan yang bersertifikat kompetensi, profesional, dan siap bersaing. Ini langkah nyata kami mendukung Indonesia Emas 2045,” ujar Abdillah.
Bagi panitia, berakhirnya Munas bukan berarti pekerjaan organisasi selesai. Justru, keputusan yang dihasilkan menjadi awal bagi kepengurusan baru untuk menerjemahkan semangat persatuan ke dalam kerja yang lebih konkret.
Abdillah juga menyampaikan apresiasi kepada Dewan Pendiri APTAKSINDO dan PERJASI, R. Mohammad Ali, serta Dewan Pertimbangan, Dewan Pembina, Ketua LPJK Dr. Ir. Insannul Kamil, M.Eng., Ph.D., IPU., ASEAN Eng, para kepala dinas Pemprov Jawa Timur, direktur rumah sakit, Dekan Fakultas Teknik Unesa, Ketua Kadin Jawa Timur, para sponsor, dan manajemen Hotel Leedon & Suites.
“Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya,” katanya.
Dengan kepengurusan baru, penyempurnaan AD/ART, serta sejumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, Munas III APTAKSINDO dan PERJASI 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai forum organisasi.
Lebih jauh, forum tersebut diharapkan menjadi titik awal untuk memperkuat profesionalisme, kompetensi, dan keberpihakan terhadap pelaku usaha konstruksi, khususnya UMKM, demi pembangunan nasional yang lebih sehat dan berkelanjutan.
