JAKARTA, TelusuR.id — Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional (Gernas) Ayo Mondok, HM Zahrul Azhar As’ad atau yang akrab disapa Gus Han, mengingatkan seluruh pihak agar tidak menyeret kepemimpinan tertinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ke dalam narasi politik pragmatis.
Gus Han menegaskan bahwa Rais Aam PBNU merupakan benteng spiritual dan moral utama bagi puluhan juta warga Nahdliyin di seluruh Indonesia. Jabatan sakral tersebut merupakan simbol kedaulatan keagamaan yang mengemban mandat moral lintas generasi, bukan sekadar posisi administratif organisasi.
Oleh karena itu, munculnya narasi politik yang menyematkan label seperti “paket yang didukung Istana” dalam dinamika pemilihan Rais Aam dinilai sebagai kekeliruan cara pandang yang amat fatal. Wacana semacam itu secara langsung merendahkan martabat para ulama sepuh yang duduk di PBNU.
“Penggunaan klaim dukungan kekuasaan secara tidak langsung menempatkan PBNU pada posisi inferior dan terkesan menjadi subordinat dari lembaga eksekutif,” ujar Gus Han dalam keterangannya kepada Telusur.id, Sabtu (15/8/2026).
Menurut Wakil Rektor UNIPDU Jombang ini, mengerdilkan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia menjadi perpanjangan tangan birokrasi pemerintahan adalah tindakan ahistoris yang mencederai independensi lembaga.
Ia menjelaskan, secara historis dan sesuai Khittah Nahdlatul Ulama, PBNU senantiasa berdiri kokoh sebagai pilar independen bangsa. Hubungan antara PBNU dan pemerintah idealnya bertumpu pada prinsip kemitraan strategis yang sejajar antara elemen civil society dan negara, bukan hubungan hierarkis atas-bawah.
Gus Han juga menyoroti manuver agresif sejumlah tim sukses kandidat yang dinilai kerap terjebak dalam narasi klaim dukungan kekuasaan demi meraih kemenangan elektoral. Strategi kampanye semacam itu dinilai memperlihatkan dangkalnya pemahaman politik terhadap tradisi kepemimpinan di tubuh NU.
“Menjadikan ‘restu penguasa’ sebagai jualan utama kampanye adalah bentuk pengerdilan terhadap marwah ulama. Legitimasi seorang kiai terhormat ditentukan oleh kedalaman ilmu, karamah, dan integritas moralnya—bukan restu birokrasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, para tim sukses kandidat seharusnya mengedepankan pertarungan gagasan, visi keumatan, dan program khidmat nyata bagi kemajuan warga NU. Menyeret PBNU ke dalam politik klaim hanya akan merendahkan martabat kepemimpinan tertinggi NU di mata publik.
Di sisi lain, Gus Han meminta warga Nahdliyin dan masyarakat luas untuk tetap bersikap objektif dan menempatkan posisi lembaga kepresidenan secara proporsional. Ia meyakini Istana Negara tidak akan secara gegabah terlibat dalam dinamika internal Muktamar PBNU.
Sebagai lembaga tertinggi negara, Istana dinilai sangat menghormati kedaulatan PBNU sebagai organisasi keagamaan yang mandiri dan otonom. Pemerintah tentu menyadari bahwa mencampuri urusan internal ulama hanya akan menimbulkan kegaduhan politik yang tidak produktif.
“Klaim-klaim sepihak mengenai dukungan Istana yang ditiupkan oknum tim sukses sejatinya hanyalah spekulasi politik luar untuk berburu keuntungan elektoral semata,” terangnya.
Gus Han mengingatkan bahwa PBNU memiliki mekanisme internal yang matang dan teruji melalui sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Sistem musyawarah para kiai sepuh ini dirancang khusus untuk memagari pemilihan Rois Aam dari intervensi kekuatan luar dan pragmatisme politik.
Memungkas keterangannya, Gus Han menegaskan pentingnya PBNU menjaga jarak aman yang kritis, konstruktif, dan bermartabat dari pusaran kekuasaan. Hal ini penting agar Rais Aam PBNU tetap berdiri tegak sebagai pemandu moral seluruh umat tanpa berada di bawah bayang-bayang kekuasaan politik mana pun.
