JARI Dorong Evaluasi Konstitusi Lewat Seminar Nasional, Andrianto: Saatnya Meneguhkan Arah Bangsa
JAKARTA,TelusuR.ID — Organisasi Masyarakat Jaga Republik Indonesia (JARI) menggelar Seminar Nasional bertajuk “Meneguhkan Konstitusi Menuju Kemajuan Bangsa: Telaah Terhadap Stabilitas Nasional” di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (25/7/2026). Forum ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan akademisi, pakar, tokoh nasional, dan kalangan mahasiswa untuk membahas hubungan antara konstitusi, stabilitas nasional, dan arah pembangunan Indonesia.
Sebagai penyelenggara, JARI menempatkan seminar tersebut sebagai upaya mendorong lahirnya ruang diskusi publik mengenai masa depan sistem ketatanegaraan Indonesia. Sekitar 300 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri atas mahasiswa dari lebih dari 20 perguruan tinggi di Jabodetabek serta peserta umum dari berbagai organisasi.
Sekretaris Jenderal JARI, Andrianto Andri, yang membuka seminar, menegaskan pentingnya keberanian untuk mengevaluasi perjalanan konstitusi Indonesia pasca-amandemen. Menurutnya, konstitusi merupakan fondasi utama dalam menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam sambutannya, Andrianto menilai Undang-Undang Dasar hasil amandemen 2002 perlu dikaji kembali karena dinilai telah melahirkan berbagai persoalan dalam praktik ketatanegaraan, termasuk tingginya biaya politik.
“Kita harus jujur, konstitusi 2002 ini sudah tidak relevan dengan kondisi Indonesia dan membuat biaya politik menjadi sangat mahal. Kami optimistis, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, bangsa ini akan menuju arah yang lebih baik apabila UUD 1945 ditegakkan secara murni dan konsekuen,” ujar Andrianto.
Menurutnya, JARI memandang diskusi mengenai konstitusi tidak boleh berhenti di ruang akademik semata, melainkan harus menjadi bagian dari partisipasi masyarakat dalam merumuskan arah kebangsaan.
Seminar kemudian menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar dari berbagai bidang yang menyampaikan pandangan mengenai tantangan konstitusi dan stabilitas nasional.
Pakar pertahanan nasional Dr. Selamat Ginting mengkritisi proses amandemen konstitusi yang berlangsung pada periode 1999–2002. Ia menilai perubahan yang dilakukan secara bertahap dalam waktu singkat telah memunculkan berbagai persoalan dalam sistem politik nasional.
Selamat juga menyoroti sistem pemilihan presiden secara langsung yang menurutnya berkontribusi terhadap meningkatnya biaya politik dan polarisasi masyarakat. Ia bahkan menyebut praktik ketatanegaraan saat ini lebih mencerminkan rule of power dibandingkan rule of law.
Sementara itu, pakar ekonomi Prof. Dr. Anthony Budiawan menyoroti sejumlah regulasi yang dinilainya berpotensi menggeser prinsip kedaulatan rakyat. Dalam paparannya, ia mengkritik implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menurutnya perlu dievaluasi dari perspektif perlindungan hak masyarakat.
Dari sisi komunikasi, Rektor UPN Veteran Jakarta Prof. Dr. Anter Venus mengingatkan bahwa ancaman terhadap stabilitas nasional kini semakin bergeser ke ruang digital. Menurutnya, perang informasi dan manipulasi persepsi publik melalui media sosial menjadi tantangan baru yang harus diantisipasi negara.
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat ketahanan informasi agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam polarisasi akibat fenomena echo chamber di media digital.
Pandangan lain disampaikan pakar geopolitik Dr. Rizal Darmaputra. Ia menekankan pentingnya pemerintah menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan strategis, termasuk terkait pengelolaan sumber daya alam dan ruang udara nasional.
Menurut Rizal, stabilitas nasional hanya dapat terwujud apabila tata kelola pemerintahan berjalan bersih dan penegakan hukum dilakukan secara konsisten.
Selain diikuti ratusan mahasiswa dari Universitas Nasional (UNAS), Universitas Trisakti, Universitas Prof. Dr. Moestopo, Universitas Al Azhar Indonesia, UPN Veteran Jakarta, Universitas Bung Karno, Universitas Jayabaya, hingga sejumlah perguruan tinggi lain di Jabodetabek, seminar juga dihadiri sejumlah tokoh nasional.
Di antaranya mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Adhie Massardi, Ketua Umum DPP KNPI Sedunia Taufik Lubis, Hatta Taliwang, Akbar Z, Ketua Ormas Emak-Emak Aspirasi Indonesia Bunda Wati, serta Ketua Espass Dewi Herawati.
Menutup rangkaian kegiatan, Andrianto Andri menyerahkan plakat penghargaan kepada para narasumber dan sertifikat kepada seluruh peserta. Bagi JARI, seminar nasional ini bukan sekadar forum akademik, tetapi menjadi bagian dari komitmen organisasi untuk menghadirkan ruang dialog yang kritis dan konstruktif mengenai konstitusi sebagai pijakan utama dalam menjaga stabilitas serta kemajuan bangsa.
