Menguji Ombak Yang Terus Bergolak Hingga Mabuk Laut Yang Semakin Mengasyikkan
Oleh: Jacob Ereste
TelusuR.ID – Gelombang isu yang datang silih berganti seolah tak pernah memberi kesempatan publik untuk benar-benar menuntaskan satu persoalan sebelum disodori persoalan lain. Dari isu pemadaman listrik yang dikaitkan dengan tata niaga batu bara hingga kontroversi hukum yang menyeret Roy Suryo dan dokter Tifa, ruang publik dipenuhi kegaduhan yang kadang terasa seperti arus laut yang sengaja dibiarkan bergolak.
Persoalan listrik, misalnya, bukan sekadar soal teknis. Di baliknya terdapat masalah tata kelola energi yang kerap dikaitkan dengan kepentingan bisnis batu bara dan mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) yang selama ini menjadi instrumen untuk menjamin pasokan dalam negeri. Ketika pasokan terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan industri, tetapi juga kehidupan sehari-hari masyarakat yang semakin bergantung pada energi listrik, termasuk pengguna kendaraan listrik yang kini terus bertambah.
Di tengah kegelisahan itu, perhatian masyarakat juga tersedot oleh dinamika hukum yang melibatkan Roy Suryo dan dokter Tifa. Penahanan yang kemudian berubah menjadi pembebasan bersyarat setelah adanya jaminan dari sejumlah tokoh pergerakan memunculkan pertanyaan lain yang belum terjawab. Janji Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah asli melalui mekanisme pengadilan masih menjadi pokok perkara yang dinantikan penyelesaiannya. Kejelasan atas persoalan tersebut diperlukan agar polemik yang berlarut-larut tidak terus menguras energi publik.
Sementara itu, persoalan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat justru belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, meski klaim keberhasilan swasembada pangan terus bergema. Masyarakat berharap berbagai program pemerintah benar-benar menghadirkan manfaat nyata, bukan sekadar menjadi deretan angka dan laporan yang terdengar impresif di atas kertas.
Di sektor lain, program-program besar yang menyedot anggaran negara juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan prioritas. Kehadiran ratusan kendaraan listrik milik Badan Gizi Nasional, misalnya, memunculkan tanda tanya mengenai optimalisasi pemanfaatannya. Di tengah keterbatasan fiskal, setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat semestinya dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan kebermanfaatan yang jelas.
Pada saat yang sama, denyut kehidupan keluarga berjalan dengan ritmenya sendiri. Anak-anak membutuhkan biaya tambahan untuk berbagai kegiatan pendidikan. Mahasiswa semakin sering turun ke jalan menyampaikan aspirasi. Fenomena ini dapat dibaca sebagai bagian dari proses pembentukan kesadaran kebangsaan dan kepedulian terhadap masa depan negeri. Generasi muda yang kritis sesungguhnya merupakan modal penting untuk menyongsong cita-cita Indonesia Emas 2045, asalkan energi kritis itu mendapat ruang yang sehat untuk tumbuh.
Di tengah derasnya arus informasi media sosial yang semakin liar, pemerintah menghadapi tantangan besar untuk menjaga kepercayaan publik. Kehadiran lembaga-lembaga resmi yang dibiayai oleh APBN semestinya mampu menjadi sumber informasi yang kredibel dan menjadi penyeimbang dari banjir opini yang kerap menggiring persepsi masyarakat tanpa kendali.
Begitulah serpihan peristiwa yang setiap hari memenuhi ruang pemberitaan. Sebagian menjadi bahan diskusi di warung-warung kopi, sebagian lagi hanya lewat sebagai percakapan singkat yang segera ditelan isu berikutnya. Namun, di tengah hiruk-pikuk ibu kota yang nyaris tak pernah beristirahat, masyarakat sesungguhnya mendambakan sesuatu yang sederhana: kepastian, ketenangan, dan harapan bahwa negara hadir bukan sekadar untuk mengelola kegaduhan, melainkan juga untuk menghadirkan solusi.
Sepenggal renungan itu tergeletak di meja sebuah warung kopi sederhana di Tigaraksa. Tempat yang bersih dan hangat, jauh dari riuh yang tak pernah tidur. Di sana, sambil menyeruput kopi pagi, kami menyadari bahwa hidup terasa semakin melelahkan ketika terlalu banyak ombak dibiarkan bergulung, sementara pelabuhan tempat berlabuh tak kunjung terlihat.
Tigaraksa, 20 Juni 2026
