TelusuR.ID – Budaya sogok-menyogok, korupsi, dan berbagai bentuk transaksi haram lainnya kini seperti wabah yang menjalar ke segala penjuru. Tak ada lagi ruang yang steril dari penyakit sosial itu, termasuk kampus yang selama ini dipercaya sebagai benteng terakhir idealisme. Bahkan mahasiswa yang masih hijau dan seharusnya menyiwai perjuangan rakyat pun mulai diseret ke dalam lumpur transaksi kekuasaan.
Karena itu, dugaan pemberian uang sebesar Rp20 juta kepada mahasiswa agar tidak mengarahkan aksi ke Istana, melainkan membelokkannya ke DPR, harus diusut sampai ke akar-akarnya. Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar nominal uang, melainkan harga diri gerakan mahasiswa yang selama ini menjadi simbol perlawanan terhadap kesewenang-wenangan dan ketidakadilan.
Mahasiswa yang menerima uang haram itu memang pantas dimintai pertanggungjawaban. Tetapi menghukum penerima tanpa menyentuh pemberi sogok sama saja dengan memotong ranting sambil membiarkan akarnya tetap tumbuh subur. Mereka yang merancang, memerintahkan, menyediakan dana, hingga mereka yang berada di balik layar dan merasa dirinya aman dari sorotan, justru harus mendapat hukuman yang lebih berat. Sebab kejahatan yang dilakukan bukan sekadar menyuap mahasiswa, tetapi sedang meracuni generasi yang kelak akan mewarisi republik ini.
Ironisnya, arahan agar mahasiswa memusatkan aksi ke DPR sesungguhnya tidak sepenuhnya keliru. Bukankah lembaga yang mengatasnamakan diri sebagai wakil rakyat itu semakin sering kehilangan suara ketika rakyat membutuhkan keberpihakannya? DPR yang seharusnya menjadi corong aspirasi rakyat justru lebih sering tampak sebagai perpanjangan tangan kepentingan partai dan kekuasaan. Maka tidak aneh bila kemarahan publik lebih pantas diarahkan ke gedung parlemen yang terlalu sering membungkam dirinya sendiri.
Namun persoalannya bukan soal ke mana aksi mahasiswa harus diarahkan. Persoalannya adalah ketika gerakan moral mulai diperdagangkan. Ketika idealisme mulai diberi tarif. Ketika suara mahasiswa yang seharusnya lahir dari nurani, justru lahir dari amplop dan transaksi.
Fenomena ini menjadi pertanda bahwa politik uang yang selama ini merusak pemilu dan demokrasi, kini mulai merambah ruang kesadaran mahasiswa. Sebuah gejala yang lebih mengkhawatirkan dibanding korupsi biasa. Sebab yang sedang dirusak bukan sekadar institusi, melainkan watak dan karakter generasi penerus bangsa.
Jika kaum buruh yang dahulu dikenal militan kini sebagian tokohnya sudah menikmati dinginnya pendingin ruangan kekuasaan, maka mahasiswa sesungguhnya masih menjadi salah satu harapan rakyat yang tersisa. Tetapi harapan itu akan runtuh bila aktivisme berubah menjadi pasar gelap yang memperjualbelikan sikap dan keberpihakan.
Tragedi yang menyeret BEM Bung Karno menjadi alarm keras bahwa budaya korupsi telah menyusup hingga ke ruang-ruang yang selama ini dianggap suci dari transaksi kekuasaan. Indonesia Emas 2045 pun berpotensi menjadi sekadar slogan kosong dan fatamorgana bila generasi mudanya sejak dini dibiasakan menerima sogokan sebagai jalan pintas meraih keuntungan.
Karena itu, sanksi yang tegas harus diberikan kepada mahasiswa yang terbukti terlibat. Bukan untuk menghancurkan masa depan mereka, melainkan untuk menyelamatkan mahasiswa lain agar tidak ikut terjangkit penyakit yang sama. Sebab gerakan mahasiswa bukan ladang bisnis dan bukan pula panggung untuk menjual suara demi kepentingan pribadi.
Namun hukuman yang paling berat justru harus dijatuhkan kepada para penyogok, para konseptor, dan semua pihak yang menyediakan dana haram tersebut. Sebab merekalah sesungguhnya biang kerok yang sedang menanam benih kebusukan bagi masa depan bangsa. Mereka bukan hanya sedang membeli mahasiswa, tetapi sedang mencuri masa depan republik ini sedikit demi sedikit.
Dan bila praktik semacam ini dibiarkan, maka kelak kita tidak hanya kehilangan hutan, laut, dan kekayaan alam. Kita akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih mahal: generasi yang jujur, berani, dan merdeka dari godaan kekuasaan.
Cengkareng, 24 Juni 2026
Jacob Ereste
