Likupang, Mutiara Maritim yang Tak Boleh Kehilangan Jiwa

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

TelusuR.ID – Sabtu dan Minggu pekan lalu, kami, mahasiswa Program Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN, melakukan Studi Strategis ke Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Perjalanan ini lebih dari sekadar kunjungan akademik. Ia menjadi ruang refleksi tentang bagaimana teori pemerintahan, kebijakan publik, pembangunan daerah, teknologi, dan realitas sosial bertemu dalam satu lanskap yang nyata.

Beberapa waktu sebelumnya, kami memperoleh kesempatan belajar di Fudan University, Shanghai, salah satu pusat pemikiran global mengenai tata kelola modern. Di sana, kami melihat bagaimana konsep digital governance, kecerdasan buatan, dan evidence-based policy diterjemahkan menjadi sistem pemerintahan yang cepat, terukur, dan berbasis data.

Namun Minahasa Utara menghadirkan pelajaran yang berbeda sekaligus tak kalah penting. Jika Shanghai menunjukkan bagaimana teknologi dapat mempercepat pelayanan publik, maka Likupang mengingatkan bahwa inti pembangunan tetaplah manusia. Tata kelola yang baik bukan hanya soal kecanggihan sistem digital, melainkan kemampuan negara menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi, kelestarian alam, identitas budaya, dan keberlanjutan ruang hidup masyarakat.

Di situlah Likupang menjadi menarik. Kawasan ini bukan sekadar destinasi wisata. Ia adalah laboratorium hidup tentang bagaimana Indonesia mengelola pembangunan di tengah arus investasi, pariwisata, dan tuntutan pertumbuhan ekonomi.

Dari bibir Pantai Likupang, alasan kawasan ini dipilih sebagai salah satu destinasi prioritas nasional terasa begitu jelas. Hamparan pasir putih, laut berwarna biru jernih, pulau-pulau kecil yang menghijau, serta suasana yang masih relatif alami menghadirkan lanskap yang sulit diabaikan.

Namun membaca Likupang hanya sebagai kartu pos pariwisata adalah kekeliruan.

Likupang bukan semata pantai, resort, atau kawasan ekonomi khusus. Ia adalah ruang hidup masyarakat pesisir, simpul budaya maritim, sekaligus etalase masa depan pembangunan Indonesia di kawasan timur.

Karena itu, pertanyaan mendasar yang harus dijawab bukanlah seberapa banyak wisatawan yang dapat didatangkan, melainkan apakah Indonesia mampu membangun destinasi kelas dunia tanpa mengorbankan akar sosial, budaya, dan ekologinya.

Selama bertahun-tahun, wajah pariwisata Sulawesi Utara lebih banyak diwakili Manado dan Bunaken. Bunaken telah lama menjadi ikon wisata bahari dunia. Sementara Likupang tumbuh dalam ketenangan, menyimpan potensi besar yang belum sepenuhnya tersentuh.

Kini situasinya berubah. Melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang, kawasan ini ditempatkan sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru sektor pariwisata nasional.

Modal yang dimiliki pun tidak sedikit. Ada Bunaken yang telah mendunia. Ada posisi strategis dalam kawasan Coral Triangle yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang sebagai pengungkit investasi. Ada kekayaan budaya Minahasa, dukungan Bandara Sam Ratulangi, serta potensi wisata bahari, budaya, kuliner, desa wisata, hingga ekowisata yang dapat saling terhubung dalam satu ekosistem.

Namun sejarah pembangunan pariwisata di berbagai daerah menunjukkan satu hal: potensi besar selalu datang bersama risiko yang besar pula.

Bali menghadapi tekanan akibat kepadatan wisatawan dan semakin terbatasnya ruang hidup masyarakat lokal. Labuan Bajo berhadapan dengan tantangan konservasi lingkungan. Borobudur harus menjaga keseimbangan antara kunjungan wisata dan daya dukung kawasan.

Pelajaran yang muncul sangat jelas. Banyak destinasi mengalami degradasi bukan karena kurang promosi, melainkan karena terlalu dieksploitasi tanpa tata kelola yang memadai.

Likupang tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama.

Masa depan kawasan ini tidak bisa semata-mata diukur dari jumlah kunjungan wisatawan. Ukuran keberhasilannya harus lebih substansial: apakah masyarakat lokal ikut merasakan manfaat ekonomi, apakah UMKM tumbuh, apakah nelayan memperoleh peluang baru, apakah desa wisata berkembang, dan apakah lingkungan tetap terjaga.

Pertanyaan yang lebih penting lagi adalah apakah laut tetap bersih, terumbu karang tetap hidup, dan budaya lokal tetap menjadi identitas utama destinasi.

Di sinilah konsep tata kelola modern menemukan relevansinya.

Pariwisata abad ke-21 tidak cukup dibangun melalui promosi dan pembangunan fisik semata. Ia membutuhkan data yang akurat, sistem pengelolaan yang terintegrasi, pemetaan daya dukung lingkungan, serta kemampuan membaca dampak sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Data harus menjadi dasar pengambilan keputusan. Arus wisatawan harus dapat dipantau. Dampak lingkungan harus diukur. Distribusi manfaat ekonomi harus dapat dievaluasi. Masyarakat lokal harus menjadi bagian dari perencanaan, bukan sekadar objek pembangunan.

Peringatan para pemikir dunia menjadi relevan dalam konteks ini.

Pakar kecerdasan buatan dari University of California, Berkeley, Stuart Russell, pernah mengingatkan bahwa tantangan terbesar manusia bukanlah teknologi itu sendiri, melainkan kemampuan institusi untuk mengelolanya secara bijaksana.

Sementara ekonom MIT, Daron Acemoglu, menegaskan bahwa teknologi hanya akan membawa manfaat jika diarahkan melalui kebijakan yang inklusif.

Dalam konteks Likupang, pertanyaannya sederhana: apakah investasi dan teknologi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, atau justru membuat mereka menjadi penonton di tanahnya sendiri?

Karena itu, pengembangan Likupang harus berangkat dari paradigma baru. Dunia pariwisata kini bergerak meninggalkan konsep mass tourism menuju pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Wisatawan modern tidak lagi sekadar mencari tempat yang indah. Mereka mencari pengalaman yang otentik, dekat dengan budaya lokal, menghargai lingkungan, dan memiliki dampak positif bagi masyarakat setempat.

Likupang memiliki semua modal untuk menjawab tren tersebut.

Kawasan ini tidak boleh tumbuh hanya sebagai kumpulan hotel dan pantai eksotis. Likupang harus menjadi destinasi yang menawarkan cerita, budaya, pengalaman maritim, kekayaan kuliner, dan kehangatan masyarakat Minahasa.

Karena itu, Manado, Bunaken, dan Likupang perlu dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem pariwisata.

Manado berfungsi sebagai gerbang utama dan pusat layanan. Bunaken menjadi mahkota wisata bahari yang harus dijaga keberlanjutannya. Sementara Likupang berkembang sebagai destinasi premium yang menawarkan pengalaman baru.

Konsep Integrated Manado-Bunaken-Likupang Tourism Corridor menjadi penting karena wisatawan modern tidak lagi melihat destinasi sebagai titik-titik yang terpisah. Mereka mencari pengalaman yang terhubung, mulai dari aksesibilitas, atraksi wisata, kuliner, budaya, hingga konservasi.

Meski demikian, tantangan yang dihadapi masih besar. Konsentrasi kunjungan masih bertumpu pada lokasi tertentu. Konektivitas antarwilayah perlu diperkuat. Tekanan terhadap ekosistem laut masih menjadi isu. Risiko bencana alam juga harus menjadi bagian dari perencanaan.

Dengan kata lain, Likupang membutuhkan lebih dari sekadar promosi besar-besaran. Kawasan ini membutuhkan manajemen destinasi yang serius.

Manajemen destinasi berarti memastikan infrastruktur terhubung dengan produk wisata, pelabuhan terintegrasi dengan wisata bahari, bandara tersambung dengan paket perjalanan yang jelas, dan event pariwisata mampu menggerakkan UMKM lokal.

Lebih jauh lagi, masyarakat harus ditempatkan sebagai pemilik manfaat utama.

Pengembangan kawasan tidak dapat hanya menjadi proyek pemerintah atau investor. Ia harus menjadi kerja kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dunia usaha, akademisi, komunitas lokal, hingga masyarakat adat.

Pariwisata modern pada dasarnya adalah seni mengorkestrasi berbagai kepentingan agar bergerak menuju tujuan yang sama.

Namun arah orkestrasi itu harus jelas.

Likupang perlu diarahkan pada konsep high-value tourism—wisatawan yang tinggal lebih lama, membelanjakan lebih banyak, menghargai budaya lokal, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan.

Keunggulan kawasan ini sesungguhnya sudah tersedia: wisata bahari, penyelaman, ekowisata, wellness tourism, gastronomi, desa wisata, budaya Minahasa, hingga eksplorasi pulau-pulau kecil.

Di saat yang sama, Likupang juga harus belajar dari Bunaken.

Laut bukan sekadar objek wisata. Laut adalah ruang hidup masyarakat. Terumbu karang bukan dekorasi destinasi. Ia merupakan fondasi ekosistem yang menopang kehidupan.

Karena itu, pembangunan marina, resort, maupun infrastruktur pendukung harus tunduk pada prinsip dasar yang tidak boleh ditawar: jangan sampai pariwisata merusak alasan utama wisatawan datang.

Begitu pula dengan budaya Minahasa.

Hotel mewah dapat dibangun di mana saja. Pantai indah juga tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Namun identitas budaya, cerita masyarakat, tradisi pesisir, bahasa, musik, kuliner, dan keramahan lokal adalah keunggulan yang tidak bisa direplikasi.

Jika Likupang ingin menjadi destinasi kelas Asia Pasifik, maka ia tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai tanah Minahasa.

Karena itu, pengembangan kawasan ini setidaknya harus menjawab tiga agenda besar sekaligus: agenda ekologis, agenda sosial, dan agenda tata kelola.

Lingkungan harus dilindungi melalui pengelolaan sampah, perlindungan terumbu karang, serta sistem pemantauan berbasis data. Masyarakat lokal harus menjadi aktor utama dalam rantai nilai pariwisata. Dan tata kelola harus dibangun secara lintas sektor, lintas wilayah, serta berbasis bukti.

Di titik inilah pelajaran dari Shanghai dan Likupang bertemu.

Shanghai menunjukkan bagaimana teknologi dan data dapat memperkuat pemerintahan. Likupang mengingatkan bahwa teknologi hanya bernilai ketika digunakan untuk menjaga manusia, budaya, dan alam.

Pemerintahan masa depan bukan hanya pemerintahan yang digital. Pemerintahan masa depan adalah pemerintahan yang mampu menggunakan teknologi secara bijaksana demi keberlanjutan kehidupan.

Pada akhirnya, pariwisata yang baik bukan hanya soal mendatangkan orang. Pariwisata yang baik adalah ketika wisatawan datang dengan hormat, tinggal dengan nyaman, membelanjakan uangnya secara adil, lalu pulang membawa cerita baik tentang tempat yang mereka kunjungi.

Lebih dari itu, masyarakat lokal harus merasakan bahwa hidup mereka menjadi lebih baik, bukan semakin terpinggirkan.

Hari ini, Likupang berada di persimpangan penting. Kawasan ini bisa menjadi model keberhasilan pariwisata Indonesia Timur yang berkelas, berkelanjutan, dan inklusif. Namun ia juga bisa tergelincir menjadi destinasi yang ramai sesaat lalu dibebani sampah, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan manfaat ekonomi.

Pilihan itu bergantung pada kualitas tata kelola yang dibangun sejak sekarang.

Karena itu, Likupang harus dibangun dengan data, bukan sekadar promosi. Dengan keberpihakan kepada masyarakat, bukan hanya investasi. Dengan kesadaran ekologis, bukan sekadar ambisi pertumbuhan ekonomi.

Likupang adalah mutiara maritim Indonesia. Namun mutiara hanya akan tetap bernilai jika cangkangnya tetap terjaga.

Lautnya, budayanya, masyarakatnya, dan alamnya adalah cangkang itu.

Jika semua itu hilang, yang tersisa hanyalah nama destinasi tanpa jiwa.

Tugas kita bukan hanya membuat dunia datang ke Likupang. Tugas yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa ketika dunia datang, Likupang tetap menjadi Likupang: indah, lestari, berbudaya, cerdas, dan bermartabat.