Jombang, TelusuR.ID — Upaya mengurai kemacetan kronis di Simpang Mengkreng, Jawa Timur, memasuki tahap penting. Pemerintah Kabupaten Jombang bersama Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri mulai memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat realisasi pembangunan flyover di kawasan yang selama ini dikenal sebagai salah satu titik kemacetan terparah di Indonesia.
Langkah strategis itu ditunjukkan melalui pertemuan antara Bupati Jombang Warsubi, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana diwakili Kepala Bappeda dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kediri. Sementara masing-masing kepala daerah turut didampingi jajaran Bapperida dan Dinas PUPR.
Bupati Jombang Warsubi mengatakan, koordinasi lintas daerah dan pemerintah pusat itu menjadi langkah konkret untuk memastikan proyek strategis tersebut tidak berhenti sebatas wacana.
Menurut dia, flyover Mengkreng merupakan kebutuhan mendesak mengingat tingginya volume kendaraan di jalur penghubung Jombang, Nganjuk, dan Kediri yang selama ini kerap memicu kemacetan panjang, terutama saat musim mudik dan libur panjang.
“Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk mengamankan komitmen pusat. Fokus utama kami adalah menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat agar kemacetan di Mengkreng bisa segera terurai,” kata Warsubi.
Ia menjelaskan, hasil pembahasan awal memperkirakan kebutuhan anggaran proyek mencapai Rp715 miliar. Konsep pembangunan disebut lebih mengutamakan efektivitas fungsi lalu lintas dibanding aspek estetika semata.
Warsubi menegaskan, Pemerintah Kabupaten Jombang mendukung penuh percepatan proyek tersebut karena dampaknya dinilai sangat besar terhadap konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan.
“Flyover ini bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi juga investasi jangka panjang untuk kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi antarwilayah,” ujarnya.
Berdasarkan perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum, total kebutuhan lahan yang harus dibebaskan mencapai lebih dari 50 ribu meter persegi. Khusus wilayah Kabupaten Jombang, luas lahan yang terdampak diperkirakan sekitar 17 ribu meter persegi.
Para kepala daerah berharap pembebasan lahan dapat didukung penuh pemerintah pusat. Namun, Kementerian PU juga membuka opsi skema sharing anggaran antarwilayah sesuai proporsi luasan area yang terdampak berdasarkan dokumen Detail Engineering Design (DED).
Menindaklanjuti skema tersebut, pembahasan selanjutnya akan melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna memperkuat dukungan regulasi dan pendanaan lintas daerah.
Warsubi menyebut pihaknya memilih bergerak cepat dengan mendatangi langsung Kementerian PU sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
“Kami tidak ingin hanya menunggu. Karena itu kami proaktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar proses ini bisa bergerak lebih cepat dan terarah,” tuturnya.
Sebelumnya, gagasan pembangunan flyover Mengkreng telah dibahas ketiga kepala daerah saat melakukan peninjauan langsung kondisi lalu lintas di Pos Polisi Mengkreng pada April 2026 lalu.
Simpang Mengkreng sendiri merupakan jalur arteri vital yang menghubungkan Surabaya menuju wilayah barat dan selatan Jawa Timur, termasuk Kediri, Nganjuk, hingga Madiun. Tingginya intensitas kendaraan membuat kawasan tersebut kerap mengalami kepadatan ekstrem.
Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Simpang Mengkreng bahkan masuk dalam tiga besar titik kemacetan paling parah di Indonesia, khususnya saat arus mudik Lebaran.
Dalam rancangan awal, flyover direncanakan membentang dari wilayah Jombang dan memiliki dua jalur keluar menuju Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk.
