JOMBANG,TelusuR.ID – DPRD Kabupaten Jombang menunjukkan ketegasan sekaligus keterbukaan dalam merespons kritik publik. Hal ini terlihat saat menerima langsung aspirasi puluhan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jombang, Kamis (16/4/2026).
Alih-alih membiarkan aksi berlarut di luar gedung, Sekretaris DPRD Jombang, Danang Praptoko, mengambil langkah cepat dengan mengundang massa masuk ke Ruang Paripurna. Keputusan ini menegaskan komitmen DPRD untuk mengedepankan dialog terbuka dan substansial dibanding sekadar aksi simbolik.
Forum dialog yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Donny Anggun, bersama Wakil Ketua II Hj Octa Della Bilytha Permatasari dan Wakil Ketua III H Muhammad Syarif Hidayatullah (Gus Sentot), menjadi ruang penyampaian kritik sekaligus penguatan fungsi pengawasan dewan.
Dalam pertemuan tersebut, GMNI menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, hingga penurunan indeks demokrasi. Berbagai persoalan teknis hingga lemahnya dukungan regulasi di lapangan menjadi sorotan.
Menanggapi hal itu, DPRD tidak sekadar menerima, tetapi langsung menegaskan langkah tindak lanjut. Wakil Ketua DPRD Donny menyatakan bahwa pihaknya akan mengawal serius setiap temuan yang disampaikan.
“Aspirasi ini bukan hanya kami terima, tetapi akan kami jadikan dasar untuk memperkuat fungsi pengawasan. DPRD akan memanggil dan berkoordinasi dengan OPD terkait agar ada perbaikan nyata di lapangan,” tegasnya.
Sikap ini menegaskan posisi DPRD bukan hanya sebagai lembaga formal, tetapi sebagai pengawas aktif jalannya program pemerintah daerah.
Wakil Ketua DPRD Octa Della Bilytha Permatasari juga menekankan bahwa evaluasi tidak boleh bersifat administratif semata. Menurutnya, DPRD akan mendorong evaluasi berbasis data dan dampak nyata bagi masyarakat.
“Program harus terukur, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya. Di sinilah DPRD hadir memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk mahasiswa, sebagai mitra kritis dalam pembangunan.
Dialog yang berlangsung dinamis namun kondusif ini turut dihadiri unsur Forkopimda dan menjadi contoh praktik demokrasi yang sehat di daerah. Aspirasi disampaikan secara terbuka, dan direspons dengan komitmen konkret.
Aksi yang awalnya berlangsung di tengah terik matahari pun berakhir tertib setelah DPRD memastikan seluruh tuntutan akan ditindaklanjuti secara serius.
Momentum ini menegaskan bahwa DPRD Jombang tidak hanya membuka ruang kritik, tetapi juga siap mengubahnya menjadi langkah perbaikan yang terukur demi memastikan setiap program pembangunan benar-benar tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat.
