SURABAYA, TELUSUR.ID – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, resmi dilantik sebagai Koordinator Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, di Gedung Musdalifah, Asrama Haji Surabaya, Jumat (17/4/2026).
Sebanyak 23 orang dikukuhkan sebagai personel PPIH Embarkasi Surabaya yang memegang mandat besar. Para petugas ini diamanahi tanggung jawab untuk memberikan pembinaan, pelayanan, serta perlindungan maksimal bagi jemaah agar dapat menjalankan ibadah sesuai syariat dengan mandiri dan tangguh.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah mengungkapkan bahwa tantangan tahun ini cukup besar mengingat jumlah jemaah Haji Embarkasi Surabaya mencapai 44.087 orang. Angka tersebut terdiri dari 43.623 jemaah dan 464 petugas kloter yang nantinya akan terbagi ke dalam 116 kelompok terbang (kloter).
Adapun komposisi jemaah tersebut tidak hanya berasal dari Jawa Timur yang mencapai 42.409 orang. Embarkasi Surabaya juga melayani jemaah dari provinsi tetangga, yakni sebanyak 698 jemaah asal Bali dan 516 jemaah dari Nusa Tenggara Timur (NTT).
Jadwal keberangkatan pun telah ditetapkan, di mana kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo dijadwalkan masuk Asrama Haji pada 21 April 2026. Sementara itu, rombongan terakhir akan diberangkatkan pada 20 Mei 2026 yang terdiri dari jemaah asal Nganjuk, Kediri, dan Kota Surabaya.
Khofifah menegaskan bahwa cakupan jemaah yang luas menjadikan tugas PPIH Embarkasi Surabaya sebagai amanah nasional. Pelayanan yang diberikan oleh tim di Surabaya akan menjadi cermin utama kualitas penyelenggaraan haji secara keseluruhan di Indonesia di mata dunia.
“Pelayanan yang baik akan mencerminkan kualitas penyelenggaraan haji di Tanah Air. Untuk itu, citra Pemerintah Provinsi Jawa Timur berada di pundak PPIH Embarkasi Surabaya. Niatkan setiap pengabdian lillahi ta’ala,” ujar Khofifah dengan penuh pesan mendalam dikutip Telusur.ID
Mantan Menteri Sosial itu juga menekankan bahwa dedikasi petugas berbanding lurus dengan citra pemerintah. Jika petugas bekerja dengan hati dan profesional, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terjaga, begitu pun sebaliknya jika pelayanan mengecewakan.
Khofifah pun mendorong adanya sinergi lintas sektor, mulai dari aspek transportasi, kesehatan, hingga keamanan. Kolaborasi ini dianggap krusial agar seluruh rangkaian ibadah haji berjalan tertib, lancar, dan responsif terhadap dinamika yang terjadi di lapangan.
Ia berharap para petugas tidak hanya bekerja sesuai rutinitas, tetapi mampu melahirkan inovasi dan cepat dalam mengambil keputusan. Target utamanya adalah memastikan seluruh jemaah dapat pulang ke tanah air dengan meraih predikat Haji Mabrur.
Usai prosesi pelantikan, Khofifah bersama Menteri Irfan Yusuf menyempatkan diri melakukan meal test atau uji kelayakan makanan. Hal ini dilakukan untuk memastikan menu makanan yang akan disajikan di pesawat selama perjalanan menuju Tanah Suci memenuhi standar gizi dan selera jemaah.
“Kami mengantisipasi jemaah yang mungkin tidak suka pedas. Jadi ada bumbu atau sambal yang disiapkan terpisah sehingga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing jemaah,” jelas Khofifah saat meninjau sampel makanan maskapai.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, memberikan apresiasi atas kesiapan dokumen dan visa yang sudah rampung. Ia menyebut pelantikan di hari Jumat ini sebagai momentum keberkahan untuk memulai babak baru penyelenggaraan haji di Indonesia.
Menteri Irfan menjelaskan, tahun ini pemerintah memberikan perhatian ekstra dengan menambah kuota bagi lansia, disabilitas, serta jemaah perempuan. Data menunjukkan bahwa jemaah perempuan mendominasi dengan komposisi sekitar 54 persen dari total kuota yang ada.
Menutup arahannya, Menteri Irfan menyoroti mayoritas jemaah tahun ini adalah ibu rumah tangga dan lulusan SD, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih humanis. Petugas diminta memiliki standar layanan yang seragam untuk memastikan keamanan dan ketenangan seluruh jemaah Indonesia.
