Jombang, TelusuR.ID – Pemerintah Kabupaten Jombang terus menunjukkan komitmen kuat dalam merawat toleransi dan memperkuat keberagaman suku serta etnis sebagai fondasi pembangunan daerah yang inklusif.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan temu suku dan etnis yang berlangsung hangat dan penuh kebersamaan di Ruang Bung Tomo, Kantor Pemkab Jombang, Jumat malam, 17 April 2026. Kegiatan ini menjadi ruang dialog yang mempererat persatuan sekaligus memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat yang majemuk.
Bupati Jombang, Warsubi, menegaskan bahwa Jombang memiliki kekuatan kultural yang kokoh, bersumber dari nilai religius dan kearifan lokal yang telah mengakar kuat. Ia menyebut Jombang sebagai miniatur Indonesia yang merepresentasikan harmoni dalam keberagaman.
“Sebagai Kota Santri, Jombang memiliki fondasi nilai religius yang kuat. Keberagaman yang ada justru menjadi kekuatan untuk membangun kebersamaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga harmoni sosial dengan menjunjung tinggi filosofi lokal “rukun agawe santosa, crah agawe bubrah” sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Nilai ini dinilai relevan dalam menjaga persatuan di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.
Prestasi positif juga ditunjukkan melalui capaian Indeks Harmoni Indonesia 2025, di mana Kabupaten Jombang meraih skor rata-rata 6,83 dengan kategori baik. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah bersama masyarakat dalam merawat keharmonisan.
Dimensi keberagaman menjadi yang tertinggi dengan skor 7,10, disusul budaya 6,84, sosial 6,81, dan ekonomi 6,62. Hasil ini menunjukkan bahwa pembangunan di Jombang tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial dan kebangsaan.
Pemerintah Kabupaten Jombang terus mendorong pembangunan yang seimbang antara fisik dan nonfisik, dengan menempatkan penguatan karakter, toleransi, dan harmoni sosial sebagai prioritas utama. Langkah ini menjadi bagian dari visi besar mewujudkan Jombang yang maju, sejahtera, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) juga terus diperkuat sebagai wadah strategis dalam membangun dialog lintas etnis dan menjaga stabilitas sosial. Pemerintah berharap FPK dapat menjadi motor penggerak dalam menanamkan nilai toleransi serta memperkokoh persatuan di tengah masyarakat.
Dengan berbagai upaya tersebut, Pemkab Jombang optimistis dapat terus menjaga keharmonisan sekaligus memperkuat identitas daerah sebagai wilayah yang damai, toleran, dan berdaya saing.
