JOMBANG, TELUSUR.ID – Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Kabupaten Jombang mengimbau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang agar lebih arif dan berpihak pada kebutuhan riil rakyat dalam penyusunan serta pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Ketua HIPPI Jombang, Maulana Syahiduzzaman, SE, MM, menekankan pentingnya refleksi mendalam sebelum pemerintah daerah menetapkan skala prioritas anggaran. Menurutnya, setiap rupiah APBD harus benar-benar menjawab persoalan masyarakat, bukan sekadar menggugurkan daftar proyek.
“Perlu ada perenungan bersama. APBD itu uang rakyat, maka penggunaannya harus menyentuh kebutuhan yang paling mendesak,” ujar Maman sapaan karibnya, dikutip Telusur.id Selasa (3/2/2026).
Maman juga menyoroti rencana alokasi anggaran untuk 12 proyek strategis daerah, salah satunya pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan industri Kecamatan Kabuh dan Tapen, wilayah utara Sungai Brantas, dengan nilai anggaran sekitar Rp2,03 miliar dari APBD 2026.
Menurutnya, apabila proyek tersebut memang diarahkan untuk mendukung kawasan industri, maka pendanaannya tidak semestinya sepenuhnya dibebankan kepada APBD.
“Kalau orientasinya industri, masih ada opsi lain. Dana Corporate Social Responsibility (CSR), Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, atau bantuan dari pemerintah provinsi bisa dimaksimalkan,” tuturnya.
Pemanfaatan dana CSR, lanjut Maulana, akan jauh lebih tepat, sehingga APBD dapat difokuskan pada sektor-sektor yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat luas, khususnya di wilayah yang infrastruktur dasarnya masih tertinggal.
Ia mencontohkan ruas jalan Mojoagung–Mojolegi yang di sekitarnya dipenuhi aktivitas industri dan pabrik. Menurutnya, pembangunan maupun perbaikan infrastruktur di kawasan tersebut sangat memungkinkan dibiayai melalui kontribusi CSR perusahaan.
“Dengan nilai Rp2 miliar lebih, dana itu bisa dialihkan untuk memperbaiki jalan-jalan lain yang kondisinya masih rusak dan lebih dibutuhkan warga,” ujarnya.
Maulana menekankan pentingnya alokasi APBD pada kebutuhan rakyat karena Pemerintah pusat melakukan potongan dana transfer. Oleh karena itu, pihaknya berharap Pemkab Jombang dapat lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan masyarakat.
