SURABAYA, TELUSUR.ID – HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy Owner Kaisar Bauksit Nusantara Grup (KABANTARA Grup) memperoleh penjelasan gamblang dari Kementerian ESDM, bahwa pemerintah Republik Indonesia memprioritaskan penerbitan Izin Usaha Pertambangan atau IUP bagi perusahaan yang berinvestasi membangun Smelter.
Gus Lilur, demikian kerab dipanggil ini menyebut saat ini KABANTARA Grup bekerjasama dengan sebuah Perusahaan yang sudah membebaskan lahan 800 Ha di tepi Laut di sebuah Kabupaten di Pulau Sumatera. Selanjutnya, membangun Smelter di lokasi lahan 800 Ha yang sudah selesai dibebaskan tersebut.
“ESDM menyebut pemberian prioritas penerbitan Izin Usaha Pertambangan atau IUP ini sebagai Program Hilirisasi,” ujar Gus Lilur, Rabu (31/12).
Santri Pengusaha Nasional asal Situbondo alumni Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang ini menjelaskan, sebagai informasi bahwa biaya pembangunan Smelter Bauksit membutuhkan biaya minimal 50 Triliun Rupiah.
Menurutnya, tentu untuk dan atas nama penghormatan bagi perusahaan yang berinvestasi, pemerintah harus memberikan kemudahan pada Smelter untuk memperoleh kepastian kontinuitas suplai.
“Berangkat dari kerjasama dengan perusahaan Smelter dan adanya Program Hilirisasi dari ESDM RI, KABANTARA Grup meyakini mampu menjadi Kaisar Bauksit Nusantara,” tegasnya.
Dia menyampaikan, jamak diketahui bahwa Smelter Nikel menjamur di Republik Indonesia. Seperti juga umum dimafhumi, bahwa pengusaha Batubara menumpuk di Indonesia.
Namun faktanya, Smelter Bauksit dan pengusaha Bauksit di Indonesia bisa dihitung dengan jari tangan. Bahkan bisa dibilang masih jarang, alias belum banyak.
“Di tengah sepinya persaingan di tambang Bauksit di negeri ini, Kabantara Grup meyakini mampu menjadi Kaisar Bauksit Indonesia,” tuturnya.
Pihaknya selaku Founder dan Owner Kabantara Grup menargetkan 17 Agustus 2026 sebagai puncak pencapaian Kabantara Grup dalam menguasai Bauksit Indonesia.
Dia juga berharap para pengusaha RI mampu menjadi Tuan di Negaranya sendiri. Menurutnya, sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, harus segera membumi.
“Tentunya dengan bukti bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia membawa kemakmuran bagi seluruh Rakyat Indonesia,” pungkasnya.
