Jombang, TelusuR.ID – Komisi B DPRD Kabupaten Jombang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perkebunan Panglungan di ruang rapat Komisi B DPRD Kamis (9/10/2025). Rapat ini dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja dan pengelolaan usaha daerah yang dijalankan oleh Perumda Perkebunan Panglungan.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B, Anas Burhani, didampingi oleh para anggota Komisi B. Sementara dari pihak Perumda Perkebunan Panglungan, hadir Direktur Agus Mujiono beserta jajaran manajemen.
Direktur Perumda Perkebunan Panglungan mengaku telah mengubah strategi besar-besaran, terutama dalam sistem kerja dan efisiensi SDM.
“Kami ubah pola kerja. Pegawai tidak hanya di kantor, tapi juga turun ke lapangan. Saat ini yang di kantor hanya dua orang, sisanya fokus di lapangan untuk memastikan produktivitas meningkat,” ujarnya.
Untuk saat ini, lanjut Agus belum bisa memberikan kontribusi PAD karena masih menata untuk internal Perumda. ” Sebenarnya bisa namun akan mandek lagi untuk itu kita optimalkan pembangunan SDM dan kedepannya bisa memberikan masukan PAD,” bebernya.
“Kalau langsung disetor ke PAD, operasional bisa mandek. Kami ingin bangun pondasi kuat dulu, supaya tahun depan bisa berkontribusi secara berkelanjutan,” jelasnya.
Dalam empat bulan terakhir, Perumda Panglungan mencatat pendapatan sebesar Rp 507 juta. Targetnya, hingga akhir Desember 2025 bisa menembus Rp 1 miliar.
Tanpa sokongan modal dari Pemkab Jombang, Agus langsung menata ulang manajemen yang diwarisi berbagai persoalan, termasuk utang masa lalu.
“Langkah pertama kami adalah pembenahan internal, dari administrasi hingga keuangan. Sekarang kondisi mulai stabil,” ucap Agus.
Dalam pertemuan dengan Bupati Jombang Warsubi, Agus menyampaikan komitmennya menyumbang PAD sebesar Rp 300 juta. Target ini dinilai realistis setelah menghitung potensi produksi komoditas cepat panen.
Perusahaan kini menggarap lahan untuk tanaman semangka dan tembakau. Semangka dipanen dalam 60-65 hari, tembakau dalam 65-90 hari. Semangka dijual ke mitra di Jakarta dan Semarang, sedangkan tembakau masih dijual basah karena belum tersedia alat pengering.
Selain fokus pada hasil cepat, Perumda juga mulai menyiapkan strategi jangka panjang. Salah satunya menjajaki kerja sama dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) Jember untuk memilih varietas unggul yang cocok ditanam di kawasan Panglungan.
Pemetaan lahan produktif juga terus dilakukan. Ke depan, pengembangan jagung akan menjadi prioritas karena memiliki perputaran modal cepat.
“Jumlah SDM memang terbatas, tapi semangat kerja tim kami tinggi. Itu jadi modal utama,” pungkas Agus.
Sementara itu. Ketua Komisi B DPRD Jombang, Anas Burhani, menyebut pertemuan ini bagian dari upaya pengawasan terhadap BUMD yang selama ini masih dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami melakukan RDP dengan Perumda Perkebunan Panglungan untuk mengevaluasi program-program setelah pergantian direktur. Banyak inovasi baru dikembangkan seperti penanaman tembakau dan semangka, hasilnya cukup menggembirakan,” ujar Anas.
Meski belum menyumbang PAD, Komisi B mengapresiasi inovasi yang sudah dilakukan manajemen, seperti penanaman semangka dan tembakau yang memiliki siklus panen cepat.
“Untuk tahun depan kemungkinan belum bisa menyumbang PAD, karena pendapatan saat ini masih dipakai untuk memulihkan kondisi perusahaan. Kalau sudah sehat, baru kita dorong agar berkontribusi nyata,” tegas Anas.
Komisi B bahkan berencana menggelar hearing lanjutan pada awal 2026 mendatang guna memastikan realisasi target dan efektivitas program yang dijalankan.
Langkah itu dinilai penting mengingat sejumlah BUMD di Jombang selama ini lebih sering membebani APBD melalui penyertaan modal, ketimbang menjadi motor ekonomi daerah.
Perusahaan juga tengah memetakan lahan produktif untuk pengembangan berbagai komoditas. Saat ini, fokus diarahkan pada penanaman jagung karena dianggap memiliki perputaran modal cepat, berbeda dengan komoditas seperti kopi yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk panen.
Di atas kertas, langkah-langkah ini tampak menjanjikan. Tetapi publik tentu menunggu bukti konkret bahwa Perumda Panglungan bukan sekadar hidup dari penyertaan modal, melainkan mampu mandiri dan mengembalikan kepercayaan daerah terhadap kinerja BUMD.
“Pendapatan tumbuh positif, gaji pegawai sudah aman hingga akhir tahun. Tapi kami tetap perlu melihat sejauh mana efisiensi dan produktivitas itu berbanding lurus dengan nilai tambah bagi daerah,” pungkasnya.
