Jombang, TelusuR.ID – Kekosongan jabatan pada enam jabatan eselon II B dan ratusan pejabat eselon III dan IV mendapat atensi dari wakil rakyat. Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, mendorong Pemkab untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengisi sejumlah jabatan yang masih kosong.
“Sebagai pengawas pemerintah daerah, kami berharap kekosongan jabatan ini segera diisi. Apalagi saat ini sudah memasuki akhir tahun, banyak program kerja yang harus segera diselesaikan,” ujar Hadi Atmaji, Jumat (19/9).
Menurut Hadi, kekosongan tersebut dapat berdampak pada kinerja pemerintahan, terutama dalam penyelesaian program kerja menjelang akhir tahun.
Ia menegaskan, jabatan yang kosong harus segera diisi agar tidak mengganggu jalannya birokrasi dan pelayanan publik. ”Saya mendorong segera dilakukan pengisian,’’ tambahnya.
Hadi menambahkan, kehati-hatian Bupati dalam menentukan pejabat yang tepat memang diperlukan, mengingat pengisian jabatan berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah.
Namun, ia menekankan agar proses tersebut tidak berlarut-larut. “Memang Bupati harus berhati-hati menempatkan orang khususnya untuk eselon III dan IV ya, tetapi saya berharap sesegera mungkin jabatan yang kosong diisi,” jelasnya.
Terkait mekanisme pengisian, Hadi menilai seleksi terbuka (selter) dapat dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan eselon II B. Selain itu, baginya, rekam jejak ASN tetap harus menjadi pertimbangan utama.
“Seleksi terbuka bisa dilakukan, tetapi yang lebih penting adalah melihat rekam jejak ASN. Itu yang bisa menjadi ukuran kinerja mereka. Jangan sampai hanya formalitas seleksi, tetapi pejabat yang dipilih tidak sesuai kebutuhan daerah,” ungkapnya.
Selain itu, Hadi juga mengingatkan pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam proses penentuan pejabat. Hal ini, menurutnya, agar keputusan yang diambil Bupati lebih objektif dan sejalan dengan kepentingan pembangunan daerah.
“Yang menjadi taruhannya adalah visi-misi Bupati. Maka yang dipilih harus orang yang mampu menjalankan visi-misi itu, bukan sekadar memenuhi syarat administratif,” tegasnya.
Ketua DPRD Jombang itu juga menyoroti dampak kekosongan jabatan terhadap kinerja OPD, terutama dalam hal penyerapan anggaran. Menurutnya, penyerapan anggaran yang maksimal adalah salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan OPD.
“Penyerapan anggaran itu salah satu ukuran kinerja OPD. Maka pengisian jabatan ini harus segera dilakukan,” pungkasnya.
