Wabah PMK Capai 500 kasus, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang Kaji Soal Penutupan Pasar Hewan

0
18 views
Foto ilustrasi Pasar Hewan
Bagikan :

Jombang, TelusuR.ID – Melihat perkembangan Penyakit mulut dan kuku (PMK) yang masih terus merebak dan meluas di Jombang. Dinas Peternakan dan Perikanan (DPP) Kabupaten Jombang sedang melakukan kajian kebijakan penutupan pasar hewan ditengah tingginya kasus hewan terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayahnya.

Plt Kepala DPP Jombang Mochamad Saleh menyampaikan, kajian penutupan pasar hewan telah disampaikan ke Penjabatan Bupati Jombang dengan menyertakan laporan tingginya kasus PMK di Kota Santri.

Dinas Peternakan Kabupaten Jombang mencatat hingga pertengahan Januari ditemukan sebanyak 536 kasus PMK yang menjangkiti sapi. Ironisnya, sebanyak 23 ekor sapi di antaranya mati, dan 65 ekor lainnya dilakukan potong paksa karena terjangkit PMK ini.

“Kondisi ini tengah kita upayakan soal pengendalian. Tapi melihat situasi dilapangan kenaikan ini harus kita tekan semaksimal mungkin. Termasuk kita sudah melakukan telaah bersama bupati untuk penutupan pasar hewan,” kata Saleh pada Selasa, (14/1/2025).

Pihaknya akan terus melakukan pemantauan ke seluruh peternak maupun pasar hewan yang ada di Jombang.

’’Pemantauan ini salah satu upaya dari Pemerintah Kabupaten Jombang, khususnya dinas peternakan, untuk melakukan pencegahan sedini mungkin,” ungkapnya.

Plt Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Jombang, M Saleh

Menurutnya potensi penyebaran PMK banyak terjadi pada aktivitas lalu lintas jual beli hewan yang ada di lokasi transaksi. Termasuk di pasar-pasar hewan.

“Karena prosentase lalu lintas hewan yang harus kita kendalikan. Sehingga kajian soal penutupan ini sedang kita bahas,” paparnya.

Sebab menurutnya kebijakan ini bisa dilakukan berdasarkan regulasi melalui surat keputusan bupati. Dari hasil identifikasi dilapangan, lalu lintas hewan terbesar berada di Pasar Kabuh.

“Iya, yang paling rawan di Pasar Kabuh. Selain itu juga ada di Pasar Ngoro,” jelasnya.

Untuk menekan angka penyebaran PMK di wilayahnya saat ini telah dilakukan eliminasi penyebaran virus dengan melakukan penyemprotan di sejumlah pasar hewan dan peternakan. Jika sudah terjadi penyakit seperti ini pihaknya akan tetap membantu penanganan penyakitnya.

“Kami akan melakukan pengobatan intensif dan vaksinasi lengkap kepada sapi peternak,’’ paparnya.

Disisi lain saat ini DPP juga sedang berupaya mengajukan penggunaan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) untuk pengadaaan vaksin. Katanya, untuk mengakomodir kebutuhan pengadaan dosis vaksin dibutuhkan anggaran hingga Rp1 miliar.

“Saat ini sudah kita ajukan. Nominal memang kurang lebih Rp1 miliar itu, sesuai dengan kebutuhan saat ini,” terangnya.

Tinggalkan Balasan