TelusuR. ID – Pilek dan batuk adalah dua dari sekian gejala umum virus corona varian Omicron.
Untuk meredakan dua gejala tersebut, ada beberapa ramuan herbal yang bagus untuk dikonsumsi dan bisa Anda coba bikin sendiri di rumah.
Dilansir dari Times of India, berikut ini 5 ramuan herbal yang bisa bantu redakan batuk pilek karena Omicron:
1. Teh jahe
Teh jahe tidak hanya rasanya enak tetapi juga membantu mengobati pilek dan batuk. Teh membantu mengeringkan hidung yang berair, sehingga mengeluarkan dahak dari saluran pernapasan. Di antara berbagai manfaat kesehatan jahe dikenal dapat meredakan flu biasa dan mempercepat proses pemulihan.
2. Campuran lemon, kayu manis dan madu
Obat rumahan lain yang efektif untuk pilek dan batuk adalah campuran lemon, kayu manis dan madu. Sirup ini efektif menyembuhkan pilek dan batuk.
Dalam setengah sendok madu, tambahkan beberapa tetes lemon dan sejumput kayu manis. Minum ini dua kali sehari untuk menyembuhkan pilek dan batuk.
3. Susu dan kunyit
Kunyit memiliki antioksidan kuat yang membantu dalam mengobati banyak masalah kesehatan. Kunyit yang dicampur dengan susu hangat adalah cara yang populer dan efektif untuk melawan pilek dan batuk. Minum segelas susu kunyit hangat sebelum tidur membantu pemulihan lebih cepat dari pilek dan batuk.
4. Madu, air jeruk nipis dan air hangat
Ini adalah minuman yang cocok untuk meningkatkan pencernaan dan sistem sirkulasi. Menambahkan madu ke air jeruk nipis adalah salah satu tips efektif dalam mengendalikan pilek dan batuk.
5. Berkumur dengan air garam
Ini adalah terapi kuno yang efektif mengobati batuk, pilek, hingga sakit tenggorokan. Berkumur dengan air garam efektif membersihkan partikel asing seperti bakteri dan virus pada saluran pernapasan sehingga dapat meringankan gejala
TelusuR. ID – Terlepas adanya pro dan kontra pengaturan penggunaan pengeras suara di masjid, jauh hari sebelum terjadi pro kontra tersebut, penceramah KH Ahmad Bahaudin Nursalim atau yang akrab dipanggil Gus Baha sebenarnya sudah pernah membahas hal ini.
Dikutip dari akun YouTube Santri Weekend (27/02/22), Gus Baha menjelaskan perihal mengeraskan atau tidak suara azan memang terjadi perbedaan pendapat.
Gus baha juga menuturkan bahwa perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang lumrah dan biasa saja.
“Sampeyan kalau beda pendapat biasa saja. Jangan seperti orang sekarang, kalau beda pendapat ribut. Beda pendapat itu fitrah. Tidak mungkinlah kita tidak beda pendapat, tidak mungkin,” kata Gus Baha.
Gus Baha, lantas menjelaskan perbedaan pendapat yang ia temui di tengah-tengah masyarakat terkait keras atau lirihnya dalam mengumandangkan azan.
“Di kampung-kampung kalau ada masjid pakai speaker, di mana-mana, saya sering ditanya, Gus, bilangin kalau azan jangan banter-banter, membuat berisik tetangga. Kalau sudah niat sholat, tidak usah azan pasti datang,” lanjutnya.
“Yang satunya lagi bilang, ya nggak! harus keras, biar jadi syiar,” imbuhnya, menjelaskan perbedaan pendapat di tengah masyarakat ini.
Adanya perbedaan pendapat tersebut, Gus baha menceritakan bahwa keras dan pelan cara ibadah juga telah terjadi di masa Rasulullah SAW.
“Abu Bakar kalau wiridan itu lirih sekali, selirih-lirihnya. Umar kalau wiridan keras sekali. Tidak pakai sound sistem tapi keras sekali, membuat ramai,” cerita Gus Baha.
Ketika Sayyidina Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, “Ya Aba Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara?,” cerita Gus Baha.
“Saya itu malu sama Allah, Dia itu Dzat yang Maha Mendengar. Jadi, saya mengeraskan suara itu malu, seperti Tuhan butuh suara keras saja,” jawab Abu Bakar, sebagaimana diceritakan Gus Baha.
Ketika Sayyidina Umar ditanya Rasulullah, “Kenapa kamu terlalu keras ?”
“Supaya tidak mengantuk,” jawab Umar sederhana.
“Rasulullah dalam banyak hal ya begitu. Ketika banyak masalah itu sahabat berdoa keras-keras,”.
Rasulullah bersabda: kamu tidak berdoa dengan dzat yang tuli, maka kamu tidak usah keras-keras”, cerita Gus Baha dengan menukil Hadits Nabi.
“Jadi, andaikan ada istighosah pakai sound sistem keras-keras, itu ya perlu dipertanyakan. Tuhan sudah dengar kok gegernya seperti itu ngapain,” kata Gus Baha.
“Tapi kalau madzhab (pendapat) ini kamu pakai, lalu ada pertanyaan, “Dangdut saja keras, kenapa kalimat thayyibah tidak boleh keras? Masalah lagi,” kata Gus Baha membandingkan.
Di akhir ceramahnya Gus Baha menjelaskan hikmah dibalik perbedaan tersebut terkandung hikmah yang besar yakni memilih pendapat yang mana saja dalam hal ini tetap berpotensi baik (yahisimun).
SURABAYA, TelusuR.ID – Seorang sumber berlatar pegiat LSM melempar tengara bahwa keputusan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya menetapkan sejumlah paket pengadaan konstruksi, konsultansi, dan belanja material tahun anggaran 2022 dalam bentuk swkelola 2, diduga hanya modus untuk menghindari tender dan kegiatan penyedia yang lain.
Tengara itu, tutur sumber, sedikitnya bisa dilihat dari tindakannya yang terbilang abai terhadap ketentuan swakelola. Dugaan ini muncul, lanjutnya, karena Yusuf Masruh adalah seorang Kepala Dinas yang seharusnya memiliki kecakapan kompetensi dan integritas. “Logikanya, tidak mungkin seorang Kepala Dinas tidak paham aturan swakelola. Apalagi kapasitasya adalah Pengguna Anggaran (PA), “ujarnya.
Ia lantas menyitir ketentuan Peraturan LKPP Nomer 5/2021 tentang pedoman swakelola pemerintah yang sebelumnya diatur oleh Peraturan LKPP 8/2018. Merujuk peraturan tersebut, lanjut sumber, ada sejumlah kriteria yang mengikat untuk dipatuhi sebelum satu kegiatan pengadaan di putuskan untuk diswakelola.
Antaralain adalah pekerjaan tidak diminati pelaku karena alasan lokasi terpencil, atau karena pagu pekerjaan yang kecil. Kemudian, swakelola dilakukan karena pelaku usaha tidak sanggup menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan. Juga, swakelola dilakukan karena pekerjaan bersifat rahasia dan sanggup dikerjakan oleh KLPD.
Selanjutnya, swakelola bisa dilakukan dalam rangka mengoptimalkan potensi SDM yang dimiliki KLPD. Juga, swakelola dilakukan karena pekerjaan dinilai lebih efisien jika dikerjakan KLPD. Dan terakhir, swakelola dilakukan dalam rangka memberi ruang partisipasi dan ikut memberdayakan peran serta Ormas dan Pokmas dalam proses pembangunan bangsa.
Dari sekian kriteria tersebut, lanjut sumber, dua diantaranya memang dimungkinakn untuk dijadikan cantolan swakelola. Yakni klausul tentag optimalisasi SDM KLPD dan efisiensi pekerjaan jika ditangann KLPD. Hanya, seberapa tepat alasan tersebut dijadikan rujukan, tentu semua perlu diuji. Sementara terhadap kriteria yang lain, swakelola Dindik Surabaya dipastikan tidak tepat.
Pekerjaan konstruksi rehab gedung, jasa konsultansi dan pengadaan material oleh Dindik Surabaya, tutur sumber, dipastikan tidak termasuk pekerjaan yang tidak diminati pelaku usaha karena alasan lokasi terpencil atau karena nilai pagu kecil. Juga, tidak termasuk jenis pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan oleh pelaku usaha. Bahkan ketiga pekerjaan tersebut sama sekali tidak bersifat rahasia.
“Jadi secara kriteria, ketiga pekerjaan tersebut harusnya tidak layak untuk dilakukan swakelola. Jika alasannya adalah untuk optimasilasi SDM yang dimiliki dinas dan juga demi efisiensi pekerjaan, saya melihat itu hanya sebentuk spekulasi yang kurang berdasar. Apalagi ini menyangkut anggaran yang tidak kecil. Jadi kalau ketiga pekerjaan tersebut dipaksakan untuk diswakelola, saya melihat itu cenderung akal akalan saja, “tegasnya.
Bahkan jika ketiga pekerjaan tetap dilaksanakan lewat swakelola tipe 2, sumber meyakini bahwa itu tidak lebih sekedar modus untuk menghindari lelang sebagaimana dilarang Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Saya melihat praktik ini cenderung merupakan sebentuk modus untuk menghindari lelang. Dengan dilakukan swakelola, maka pihak dinas bisa leluasa mengatur harga satuan barang dan jasa, “ujarnya.
Sejauh apa dugaan yang dilontarkan pegiat LSM tersebut bisa dibenarkan? Bagaimana tanggapan Kadindik Surabaya? Hingga berita ini ditulis, Kadindik Surabaya Yusuf Masruh lebih memilih sikap bungkam. Tercatat, sejak media ini melakukan sorotan atas sejumlah paket fisik, mamin, dan pengadaan barang di Dindik Surabaya yang diduga menyimpang, Yusuf Masruh hanya sekali saja memberi respon. “Terimakasih. Saya cek dulu, “tulis Yusuf via chat whatsapp, (18/2/2022). (din
JOMBANG, TelusuR.ID – Puluhan emak-emak pagi itu sangat antusias mengikuti senam aerobic di Janti Peterongan Jombang. Mereka bersemangat mengikuti gerakan yang dipandu instruktur senam dari Azza Aerobic. Sabtu, 26/02/2020.
Tak hanya itu, iringan musik Trio Lapindo membuat acara semakin meriah. Dari pagi hingga siang tampak emak-emak yang berasal dari berbagai kecamatan di Jombang ini dengan gayeng mengikuti rangkaian acara.
Setelah senam, MGC Lovers bersama emak-emak dengan beragam latar belakang, mulai dari aktivis perempuan, pelaku bisnis daring, umkm, kader penggerak, penggiat wanita tani, komunitas senam dan lain-lain, kompak mendeklasikan SNL (Sahabat Ning Lina). Mereka menganggap bahwa sosok Ning Lina adalah pemimpin yang nantinya bisa memperjuangkan aspirasi perempuan.
“MGC Lover sebagai inisiator deklarasi SNL (Sahabat Ning Lina) Jombang. Akan ada banyak kegiatan yang running setiap bulan untuk memperkuat basis SNL di Jombang,” kata Mohamad Gozy, salah satu deklarator SNL yang juga ketua MGC Lovers ini.
Menurut Gozy, MGC Lovers merupakan organisasi sosial yang selama ini aktif dalam kegiatan di masyarakat. Didirikan sebagai salah satu upaya untuk turut andil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Jombang.
Acara deklarasi dihadiri langsung oleh Ning Lina, sapaan akrab Mu’lina Shohib, salah satu cucu pendiri NU, KH Bisri Syansuri Denanyar. Selain itu Ning Lina juga aktif di organisasi politik yang dikenal dekat dengan komunitas perempuan di Jombang.
Mu’lina Shohib bersama M Gozy
Dalam kesempatan itu, ketika memberikan sambutan, Ning Lina mengaku sangat berterima kasih atas inisiatif MGC Lover yang mengadakan acara deklarasi ini dengan mengundang dirinya untuk hadir.
Karena itu, Ia berharap dan berpesan agar keberadaan SNL nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat Jombang. Terutama bagi kelompok perempuan bisa lebih maju di bidang apapun. “SNL harus mampu mendorong itu” ujarnya.
pembagian sembako gratis
Ning Lina kemudian menyoroti fenomena kelangkaan minyak goreng di Jombang. Menurutnya hal itu seharusnya bisa dicarikan solusi oleh Pemkab Jombang agar ibu-ibu tak perlu mengantri untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga murah.
“Pemberian bantuan paket sembako merupakan salah satu bentuk kepedulian SNL terhadap krisis minyak goreng yang melanda di Kabupaten Jombang”, terang Ning Lina yang secara simbolik memberikan paket sembako berisi minyak goreng, gula dan mie instan kepada peserta senam. (yap/al
JOMBANG, TelusuR. ID – Disdagrin Jombang mengadakan rapat gabungan untuk mengurai akar masalah penyebab kelangkaan minyak goreng di Jombang Jawa Timur.
Rapat tertutup yang digelar Disdagrin Jombang ini melibatkan pejabat dari Disdagrin, Dinas Ketahanan Pangan dan Unit Tipiter Satreskrim Polres Jombang, serta tujuh distributor minyak di Jombang.
Hasil rapat kemudian disampaikan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin), Hari Oetomo di kantornya. Kamis (24/2/2022).
Menurut Hari Oetomo, salah satu penyebab utama terjadinya kelangkaan minyak goreng di wilayahnya disebabkan adanya panic buying dan banyaknya spekulan baru di tengah masyarakat.
Dia mengatakan, suplier atau distributor mengeluhkan ada panic buying karena banyak masyarakat yang beli secara langsung di distributor.
Distributor minyak goreng dilarang menjual ke sembarang pembeli. Ini setelah kelangkaan yang terjadi karena adanya panic buying dan banyaknya spekulan baru di tengah masyarakat.
suasana rapat disdagrin
Oleh karena itu, diharapkan masyarakat agar menjual atau membeli minyak sesuai kebutuhan. “Jangan panic buying. Tentunya kami akan membuat surat pada distributor agar mereka menjual hanya pada mitra mereka,” kata dia.
Hari juga menjelaskan jika para distributor memang sempat menyampaikan ingin mendapat tambahan kuota minyak. Namun, permintaan penambahan kuota minyak goreng tersebut belum mendapat respon dari produsen.
Hari Oetomo mengaku pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap distribusi minyak goreng dari hulu ke hilir. Hal itu dilakukan terutama saat mendapat informasi adanya kelangkaan minyak goreng di pasaran.
“Kita pantau rantai distribusi, mulai dari produsen, distributor sampai ke bawah, sampai ke market,” ungkap Hari.
“Minyak goreng curah itu masih Rp 11.500 kemudian kemasan sederhana masih di harga Rp 13.500. Untuk yang premium itu harganya Rp 15.000 dan itu sudah masuk dalam sistem, yang kami update setiap hari, artinya di Jombang tidak ada masalah,” terang dia.
Untuk itu, kata Hari, dalam waktu dekat Disdagrin Jombang akan menggandeng sejumlah pihak untuk melakukan pengecekan ke beberapa gudang. Namun sebelum itu, pihaknya akan melakukan pemantauan secara internal terlebih dahulu. (yap/al)
JOMBANG, TelusuR.ID – Pembangunan perumahan The Khadefa Residence untuk anggota Polri di Jalan Laksada Adi Sucipto, Denanyar Jombang mulai terwujud. Sejumlah bangunan rumah tampak berdiri megah dan siap ditempati.
Perumahan berdiri di atas lahan 2,5 hektare itu diresmikan 4 Juni 2021 lalu dan penyerahan rumah oleh Kapolres Jombang, AKBP Moh. Nurhidayat, Jumat (25/2/2022). Pembangunan perumahan tersebut buah kerja sama Polres Jombang, BTN dan PT Sinar Surya Perkasa Jaya.
Kapolres Jombang, AKBP Moh Nurhidayat mengatakan, jumlah total ada 205 unit rumah yang dibangun dengan tipe 45 dan 36. Lokasi perumahan tersebut sangat dekat dengan Mako Polres Jombang.
“Sampai sekarang 37 anggota yang sudah mendaftar, yang lain akan segera menyusul. Karena ini masih baru, nanti akan kita sosialisasikan lebih dan ini juga terbuka untuk umum, masyarakat boleh dan silahkan mendaftar,” kata AKBP Nurhidayat.
Kapolres mengatakan, perumahan the Khadefa Residence itu salah satu bentuk terobosan Polres Jombang sekaligus penjabaran dari program Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bahwa peningkatan kesejahteraan anggota salah satunya adalah pembangunan perumahan.
“Lokasinya sangat strategis dengan harga terjangkau dan alhamdulillah respon dari anggota sangat baik,” kata AKBP Nurhidayat.
Menurut Kapolres, lokasi yang strategis dan berdekatan dengan Mako Polres Jombang dapat menunjang anggota dalam melaksanakan tugas-tugas Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
Salah satu pemesan perumahan Kapolsek Tembelang AKP Radyati Putri Pradini menyebut, selain dekat dengan Polres Jombang, perumahan tersebut harganya cukup terjangkau serta kualitas bangunannya juga bagus.
“Kebanyakan anggota Polri rumahnya jauh dari Polres ya, dari sini jaraknya sekitar 8 menit, tapi saya coba tidak sampai 8 menit, jadi sangat membantu kita lebih cepat mobilisasinya ke Polres Jombang,” katanya.
Kapolsek Tembelang tersebut menambahkan, dari informasi yang dia dapatkan, perumahan ini harganya lebih terjangkau dibanding dengan lainnya. Selain itu, kualitas bangunannya juga bagus daripada perumahan biasa.
SURABAYA, TelusuR.ID – Kecuali paket mamin rapat TW IV senilai pagu Rp 77,9 juta yang diklaim dilakukan kontrak (pembelian) dengan pihak hotel, selebihnya, 37 paket mamin rapat yang lain belum ada penjelasan dari Inspektorat Jatim terkait varian menu dan identitas penyedia.
Padahal dua poin ini, tegas sumber, terbilang penting untuk memastikan berapa sebenarnya anggaran negara yang terserap untuk mamin Inspektorat Jatim 2021. “Atas nama transparansi anggaran, harusnya tidak keberatan untuk menyebut menu dan identitas penyedia, “tutur sumber.
Sekretaris Inspektorat Jatim Hari Prayogo, saat dikonfirmasi via chat whatsapp menegaskan bahwa mamin rapat TW IV senilai Rp 77,9 juta, dilakukan kontrak (pembelian) dengan pihak hotel. Hanya, hotel mana yang ia maksud, dan menu apa saja yang tersaji pada mamin, sampai berita ini ditulis, jawaban yang ditunggu belum terkonfirmasi.
Meski disebut ada kontrak dengan pihak hotel, namun secara keseluruhan, paket ini terbilang belum jelas. Ini karena pada kolom deskripsi paket hanya disebut belanja mamin TW IV, tidak spesifik nasi kotak atau kue kotak. Sehingga jenis mamin yang dimaksud juga tidak jelas, apakah berupa nasi kotak saja, atau kue kotak saja, atau gabungan keduanya, atau kah dalam bentuk saji prasmanan.
Karena jika merujuk standar harga satuan tertinggi mamin Pemprov Jatim 2021, dimana nasi kotak dipatok Rp 44 ribu dan kue kotak dipatok Rp 35 ribu, maka dengan asumsi setiap peserta dapat 1 nasi kotak dan 1 kue kotak, akan didapati jumlah peserta rapat TW IV adalah 986 orang.
Apa benar demikian? Apa benar untuk satu kali kegiatan rapat dinas melibatkan peserta sebanyak itu? Bagaimana jika setiap peserta hanya dapat satu nasi kotak, atau cuma satu kue kotak, dan ditambah satu air mineral, misalnya. Maka jumlah peserta rapat TW IV menjadi lipat dua atau sekitar 1.972 peserta.
Jika hal itu mewakili fakta sebenarnya, sergah sumber, tentu sulit untuk diterima nalar. Lalu, apa yang terjadi sebenarnya dengan mamin rapat TW IV? Berapa sebenarnya jumlah peserta rapat? Nalar apa yang mendasari paket ini dipagu hingga Rp 77,9 juta? sejauh ini konfirmasi dari Inspektorat Jatim belum berhasil dikantongi.
Nasi kotak ayam woku perkedel jagung, harga Rp 16 ribu. Foto: Tokopedia.
Nah, dari 38 paket mamin rapat TW (dari TW I hingga IV) Inspektorat Jatim tahun 2021, 18 paket diantaranya tercatat dibubuhi keterangan rinci soal spesifikasi mamin, sedang 20 sisanya hanya dibubuhi deskripsi global, yaitu belanja mamin tanpa menyebut spesifikasi. Sebut saja misalnya paket mamin rapat yang satu ini.
Yakni mamin rapat TW III dengan kode RUP 29806930 dan pagu senilai Rp 2.340.000. secara spesifik, paket ini ternyata hanya menyediakan mamin nasi kotak saja.Kemudian paket mamin rapat TW II dengan kode RUP 29806922 dan pagu Rp 2.340.000, juga hanya disediakan nasi kotak saja.
Selanjutnya, paket mamin rapat TW II dengan kode RUP 29802573 dan pagu senilai Rp 650 ribu ini, hanya disediakan kue kotak saja. Paket mamin rapat TW II, kode RUP 29802442 dan pagu Rp 1.755.000, disediakan nasi kotak dan kue kotak. Kemudian rapat mamin TW I, kode RUP 29804986 dan pagu Rp 780 ribu, disediakan nasi kotak dan air mineral.
Sebut saja, misalnya, paket mamin rapat TW III dengan pagu Rp 1.755.000 dan disediakan menu nasi kotak dan kue kotak. Dengan asumsi harga beli nasi kotak Rp 44 ribu per prosi, dan kue kotak Rp 35 ribu per porsi, maka rapat tersebut diikuti oleh 22 peserta. Dari sisi jumlah peserta rapat, paket ini terbilang masuk akal. Tapi dari sisi harga beli nasi kotak dan kue kotak, paket ini terbilang masih buram karena tidak ada data kongkrit terkait isian menu yang pilih.
Nasi kotak daging sapi spesial, harga Rp 32 ribu. Foto: Tokopedia
Kemudian paket mamin rapat TW II dengan kode RUP 29802573 dan pagu Rp 650 ribu yang hanya disediakan kue kotak saja. Dengan asumsi harga tertinggi kue kotak adalah Rp 35 ribu per kotak, maka rapat tersebut diikuti oleh 18 orang. Dan itu masuk akal. Hanya masalahnya, benarkah harga per kotak kue senilai Rp 35 ribu? Tentu hal itu bisa dicroschek di penyedia dengan melihat daftar kue yang dibeli.
“Kenapa menu mamin dan identitas penyedia menjadi penting untuk dijadikan referensi? karena dari sana, transparansi anggaran bisa dirunut. Selama ini urusan mamin dilingkup Pemerintah jarang diperhatikan publik. Ada kecenderungan mamin dianggap barang sepele atau sekedar pelengkap kegiatan. Padahal diwilayah itu sangat mungkin upaya mark up anggaran berlangsung, “ujar sumber.
“Karenanya, untuk memastikan tidak terjadi dugaan mark up, publik perlu kejelasan informasi tentang menu mamin dan identitas penyedia. Sehingga pertanyaan seputar berapa harga nasi kotak atau kue kotak yang dibeli, bisa terjawab dari sajian menu yang dipilih. Misalkan menu nasi kotak yang dibeli adalah bebek goreng, kemudian SPJ paket berbunyi Rp 44 ribu per kotak, tentu hal ini terbilang meragukan, “pungkas sumber berlatar pegiat LSM. (din)
SURABAYA, TelusuR.ID – Selain persoalan paket mamin yang belum terjawab, tahun ini sejumlah paket swakelola tipe 2 Dinas Pendidikan Surabaya juga terindikasi janggal. Antaralain adalah pekerjaan konstruksi rehab gedung, pengadaan material, serta paket konsultansi.
Merujuk data sirup LKPP 2022, sejumlah paket dimaksud memang belum seluruhnya terlaksana. Dari 16 paket swakelola 2 yang masuk sirup, 5 paket pengadaan material dilaksanakan pada rentang Januari hingga Desember 2022. Itu artinya paket bisa sudah terlaksana, bisa juga sebaiknya.
Kemudian 4 paket konsultansi rata-rata ditetapkan pada rentang Maret hingga Juli, Agustus, dan Desember. Praktis, paket ini tercatat belum terlaksana. Sedang 7 paket rehab gedung dilaksanakan mulai Maret hingga Mei, kemudian Maret hingga Juni, dan Maret hingga Desember. Itu artinya paket rehab gedung baru dilaksanakan mulai bulan depan, atau Maret 2022.
“Ukurannya bukan soal terlaksana atau belum. Tapi poin pentingnya adalah paket sudah masuk sirup LKPP. Itu artinya status swakelola 2 adalah sebentuk keputusan. Saat ini memang belum berjalan, tapi ke depan pasti terlaksana karena sudah jadi keputusan. Maka pertanyaannya, argumen apa yang menjadikan paket PL dan tender bisa dirubah ke ranah swakelola tipe 2, “tutur sumber berlatar pegiat LSM.
7 paket rehab gedung yang diduga janggal itu antaralain adalah paket degan kode RUP 27738851, 27738850, 27738849, 27738848, 27738847, 27652025, dan 27652003. Dari 7 paket bertajuk Rehabilitasi Sedang Bangunan Tidak Bertingkat (45%) tersebut, 4 diantaranya dipagu dikisaran Rp 199 juta, 2 paket masing-masing bernilai pagu Rp 383 juta dan Rp 207 juga, serta satu paket bernilai pagu jumbo, yakni Rp 11,2 milyar.
Merujuk Peraturan LKPP 3/2021 tentang pedoman swekelola pemerintah, bahwa yang dimaksud dengan swakelola adalah cara memperoleh barang dan jasa yang dikerjakan oleh KLPD Penanggungjawab anggaran. Sedang swakelola 2 adalah swakelola yang direncanakan dan diawasi KLPD penanggungjawab aggaran, serta dikerjakan oleh KLPD lain pelaksana swakelola.
Terhadap 7 paket rehab gedung yang dilakukan secara swakelola 2, pertanyaan prinsipnya adalah siapa KLPD lain yang ditunjuk sebagai pelaksana rehab? Juga, apakah KLPD yang dipilih sudah cukup kompetensi (kelengkapan izin bidang konstruksi) untuk melaksanakan paket? Hingga berita ini ditulis, Rabu (3/2/2022), informasi tentang KLPD lain yang dipilih Dindik Surabaya belum berhasil dikantongi.
Pertanyaan serupa juga berlaku untuk 5 paket belanja material yang dilaksanakan secara swakeloa 2. Antaralain adaah belanja cat exterior-weather Shield senilai pagu Rp 2 milyar, belanja besi beton polos ukuran 12 mm senilai pagu Rp 3,6 milyar, belanja cat dinding interior senilai pagu Rp 1,2 milyar, belanja pasir urug senilai pagu Rp 1,1 milyar, serta belanja bata ringan senilai pagu Rp 2,2 milyar.
Juga terhadap 4 paket jasa konsultansi yang dilangsungkan lewat pintu swakelola 2. Antaralain adalah biaya pengawasan fisik (tidak ringan) yang dipagu senilai Rp 220 juta, biaya pengawasan fisik (tidak sederhana) senilai pagu Rp 97 juta, biaya pengawasan fisik (tidak sederhana) senilai pagu Rp 80 juta, serta biaya pengawasan fisik (tidak sederhana) senilai pagu Rp 69 juta. Pertanyaannya, siapa KLPD lain yang kompeten untuk dipilih sebagai pelaksana swakelol 2?
“Saya melihat ketiga jenis paket tersebut tidak layak untuk dilakukan swakelola, apalagi swakelola 2. Memangnya KLPD mana yang memiliki kompetensi sebagai penyedia material, pelaku jasa konsultansi, dan pelaksana paket konstruksi? Lebih prinsip lagi, ketiga jenis paket tersebut tidak layak diswakelola, karena tidak memenuhi unsur seperti lokasi pekerjaan berada di tempat terpencil, pekerjaan tidak diminati pelaku usaha, serta memiliki sifat rahasia, “ujar sumber (din)
Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo saat tiba di lokasi
JOMBANG, TelusuR.ID – Kepolisian Daerah Jawa Timur mengapresiasi langkah kreatifitas dan sinergitas Forkopimda Jombang dalam mencapai target vaksinasi secara Nasional.
Apresiasi itu disampaikan Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, saat memantau secara langsung pelaksanaan vaksinasi serentak yang dipusatkan di Gedung Olahraga Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Rabu (23/2/2022).
“Alhamdulillah Jombang sangat menunjukkan antusias masyarakat terkait dengan adanya vaksinasi,” ungkap Wakapolda Jatim.
Capaian dan cakupan vaksin di wilayah Jombang ini sudah sangat signifikan, target yang dicapai sudah melebihi bahkan di angka 92 persen.
“Vaksinasi pertama alhamdulillah untuk Jombang kurang lebih 92 persen. Yang kedua kurang lebih 73 persen. Tentunya ini angka yang luar biasa,” katanya.
Kemudian vaksinasi lansia kurang lebih hampir 70 persen. Vaksinasi yang kedua untuk lansia sekitat 60 persen, dam vaksinasi untuk anak anak dan remaja sudah angka 80 persen.
Wakapolda Jatim menyebut, capaian vaksinasi di Jombang itu diangka yang besar. Ini adalah gambaran dari Forkopimda Jombang. Selain itu tokoh agama, tokoh masyarakat serta stakeholder dan instansi-instansi yang ada di Jombang betul-betul bersinergi.
“Dan yang tak kalah penting adalah ucapan terima kasih kepada masyarakat Jombang, keinginannya dan kemauan untuk vaksin itu perlu kita berikan apresiasi,” katanya.
Tentunya, ini adalah wujud dari kekompakan Forkopimda Jombang dalam memberikan dorongan semangat untuk bisa membentengi diri dari penyebaran Covid 19.
“Kemudian vaksinasi booster ini tahapan yang harus kita lalui atau kita lakukan. Pada lansia ini wajib kita sampaikan pada mereka,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Wakapolda Jatim juga mengingatkan kepada masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan serta mengajak untuk mengikuti vaksinasi bagi yang belum melakukan vaksinasi demi terciptanya herd imunity atau kekebalan kelompok
SURABAYA, TelusuR.ID – Pelaksanaan paket swakelola oleh Inspektorat Jatim tahun anggaran 2021 juga diduga bermasalah. Ini karena sejumlah belanja mamin dan belanja BBM (Bahan Bakar Minyak) dimasukkan dalam metode swakelola 1. Termasuk, sejumlah paket kursus singkat/pelatihan TW.
Data yang dihimpun menunjukkan, pada 2021, Inspektorat Jatim sedikitnya telah melaksanakan 16 paket swakelola tipe 1 yang diduga bermasalah. Dari 16 paket dimaksud, 2 diantaranya adalah paket kursus singkat/pelatihan, kemudian 2 paket mamin rapat, serta 12 paket belanja BBM (Bahan Bakar Minyak dan Pelumas).
Dua paket mamin rapat yang disinyalir menabrak aturan itu sejatinya hanya bernilai pagu cukup kecil. Yakni masing-masing Rp 650 ribu. Hanya masalahnya, paket bertajuk belanja mamin rapat TW III dan TW I (kode RUP 26574904 dan 26574874) itu dilaksanakan dengan metode swakelola tipe 1. “Ini jelas tidak masuk akal, “sergah sumber berlatar pegiat LSM.
Merujuk Peraturan LKPP 8/2018 tentang pedoman swakelola, tepatnya pasal 1 angka 2 ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan swakelola adalah cara memperoleh barang dan jasa dengan cara dikerjakan sendiri oleh KLPD (Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah). Sedang pasal 3 huruf a menyebutkan, swakelola tipe 1 adalah swakelola yang direncanakan, dikerjakan, serta diawasi oleh KLPD sebagai penanggungjawab anggaran.
“Jika mamin dilakukan lewat swakelola tipe 1, itu artinya Inspektorat bertindak selaku juru masak. Bagaimana mungkin itu terjadi? andai saja itu bisa dilakukan, sebut saja menyewa juru masak misalnya, tapi secara kompetensi (bidang tugas kedinasan) jelas tidak nyambung. Inilah yang saya sebut tidak masuk akal. Karena itu belanja mamin harusnya melalui Pengadaan Langsung, bukan swakelola tipe 1, “ujarnya.
Begitu pun dengan 2 paket belanja kursus singkat/pelatihan TW I dan III yang masing-masing dipagu Rp 40 juta dan Rp 60,5 juta. Paket dengan kode RUP 26582209 dan 26582215 ini terbilang tidak masuk akal karena dilaksanakan lewat pintu swakelola tipe 1.
“Jika dilakukan lewat swakelola tipe 1, maka tenaga pemateri atau ahli yang memberikan pelatihan adalah pihak Inspektorat sendiri. Ini juga tidak masuk akal. Selain kompetensinya dipertanyakan, juga untuk apa kegiatan yang digawangi orang dalam itu disebut kursus atau pelatihan? Seharusnya bukan swakelola tipe 1, tapi masuk swakelola tipe 2, “tegas sumber.
Selanjutnya adalah soal pengadaan atau belanja bahan bakar minyak dan pelumas. Berdasarkan data sirup LKPP 2021, sedikitnya Inspektorat Jatim telah melangsungkan 12 paket belanja BBM dengan pagu mulai Rp 5 juta, 10 juta, Rp 37,5 juta, Rp 45,5 juta, dan tertinggi Rp 57,5 juta. Pengadaan BBM ini disebut untuk memenuhi kebutuhan TW I hingga TW IV. Tercatat, paket ini juga dilangsungkan lewat swakelola tipe 1.
“Berdasarkan Peraturan LKPP 5/2021, pengadaan BBM harusnya masuk paket yang Dikecualikan. Atau setidaknya Pengadaan Langsung. Yang jelas bukan swakelola tipe 1. Karena jika diswakelola 1, maka Inspektorat harus sanggup memproduksi BBM sendiri. Memangnya bisa apa? Jika ternyata BBM didapatkan dengan cara membeli dari pihak ketiga atau penyedia, lalu kenapa paket ini disebut swakelola tipe 1? “nadanya bertanya.
Terhadap dugaan penyimpangan yang muncul, sumber pun menduga, ada kemungkinan praktik seperti itu sengaja dilakukan. “Saya melihat motif ke arah itu dimungkinkan terjadi. Karena jika paket dilangsungkan lewat swakelola tipe 1, maka selain tidak ada batasan nilai pagu, juga pihak OPD bisa leluasa mengatur harga transaksi. Bukan rahasia umum bahwa setiap pembelian dalam jumlah besar biasanya disediakaan bonus atau potongan harga. Hanya semua memang perlu pembuktian, “pungkasnya. (din).
