JOMBANG, TelusuR.ID      –      Ketua LSM GeNaH Hendro Suprasetyo, kembali melayangkan surat klarifikasi susulan, Jumat (16/6/2023). Tidak hanya kepada Sekwan, tetapi surat juga ditujukan kepada BPKAD. Hal ini dilakukan karena jawaban Sekwan atas surat pertama dinilai belum menyentuh substansi permasalahan.

Dalam surat jawaban tertanggal 13 Juni 2023 tersebut, tutur Hendro, Sekwan menegaskan bahwa besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD sudah sesuai aturan yang berlaku. Juga, besaran tunjangan tersebut diklaim sudah didasari kajian dari pihak appraisal.

Hanya, sambung Hendro, identitas KJPP (Konsultan Jasa Penilai Publik) tidak disebutkan. Dalam klarifikasinya, Sekwan hanya membuat penegasan terkait 2 hal.    Yakni kegiatan appraisal dipastikan ada namun bukan oleh Sucofindo. Serta, penyebutan alokasi Rp 100 juta sebagai bukti kegiatan appraisal telah dilaksanakan.

“Karenanya surat klarifikasi juga ditujukan kepada BPKAD untuk memastikan alokasi Rp 100 juta sebagaimana klaim Sekwan tersebut sudah terserap atau belum. Sekaligus, sebagai bentuk konfirmasi bahwa klaim BPKAD soal appraisal oleh Sucofindo ternyata dibantah pihak Sekwan, “ujarnya.

Hendro menyayangkan sikap kedua pejabat publik yang dinilainya belum transparan tersebut. Selain tidak elok, hal tersebut bisa berujung blunder karena akan ada pihak yang ketahuan berbohong. “Terus terang saya tidak habis pikir kenapa persoalan yang seharusnya sederhana malah menjadi rumit, “ucapnya.

Khususnya pihak Sekwan. Jika benar kegiatan appraisal itu ada dan bahkan dialokasikan Rp 100 juta, sergah Hendro, kenapa nama KJPP tidak disebutkan dan hanya membantah bukan Sucofindo? Juga, jika benar ada appraisal, kenapa kegiatan tersebut tidak muncul di Sirup LKPP dan LPSE 2021?

Bagi Hendro, persoalan appraisal layak mendapat porsi perhatian karena 2 alasan. Pertama, untuk memastikan bahwa penetapan angka tunjangan sudah melalui tahapan dan mekanisme yang benar. Kedua, klaim bahwa kegiatan appraisal dialokasikan Rp 100 juta bukan sekedar informasi abal-abal.

Sekalipun begitu, ada atau tidak ada appraisal, tegas Hendro, LSM GeNaH tetap berteguh untuk membawa persoalan ini ke ranah gugatan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memastikan bahwa besaran tunjangan perumahan dan transportasi sudah teruji secara hukum peradilan.

Hanya saja, sergah Hendro, jika kemudian didapati bahwa angka tunjangan yang terbilang fantastis itu tidak dasari kajian appraisal, tentu persoalan menjadi bergeser.  Yakni, dari yang semula hanya seputar dugaan penggelembungan anggaran, menjadi lebih komplek mencakup transparansi dan kejujuran.

Seperti diberitakan sebelumnya, besaran tunjangan perumahan anggota DPRD sebesar Rp 18.800.000 per bulan atau Rp 11,5 milyar per tahun, dinilai merupakan bentuk pemborosan anggaran negara karena akan berlangsung secara terus menerus tanpa batas waktu. Padahal praktik ini sejatinya bisa dihindari.

Caranya, Pemkab diminta menyediakan rumah dinas bagi 46 anggota DPRD. Sejumlah pihak menyebut, alokasi untuk kebutuhan dimaksud mencapai kisaran Rp 50 milyar atau setara 5 tahun tunjangan perumahan DPRD. Opsi ini dianggap solusi cerdas, karena APBD akan terbebas dari beban Rp 11,5 milyar per tahun.

Namun, sejauh ini Pemkab belum menunjukkan sikap setuju. Bukan karena tidak mampu, tapi diduga Pemkab tidak bernyali untuk mengusik wilayah politis tersebut. Angka tunjangan pun mulai dikoreksi. Buka soal bungkus (Perbup), tapi bagaimana angka tersebut ditetapkan. “Jangan-jangan memang ditetapkan berdasarkan deal politik, “ujar Sumber. (Laput/red/din)

♦JOMBANG, TelusuR.ID      –      Isu tunjangan perumahan DPRD terus menggelinding. Sejumlah aktivis LSM di Jombang mulai bersuara kencang. Secara umum, para aktivis ingin memastikan bahwa tunjangan perumahan anggota dewan sebesar Rp 18.800.000 per bulan itu sudah terbilang rasional.

Dengan kata lain, angka yang ditetapkan bukan merupakan kompromi politik apalagi barter kekuasaan. Para aktivis berpendapat, jika angka yang ditetapkan tidak rasional atau cenderung mengada-ada, maka ekses yang ditimbulkan bakal lumayan komplek. Selain memicu dugaan kerugian negara, hal ini juga merugikan masyarakat.

Kali ini, giliran Aliansi LSM Jombang yang mendesak tunjangan perumahan dewan untuk diuji.  Direktur Ekskutif Aliansi LSM Jombang, Hadi Purwanto, menegaskan bahwa besaran tunjangan perumahan penting untuk disikapi demi memastikan tidak terjadi penggelembungan anggaran yang dibungkus dengan Peraturan Bupati (Perbup).

Tengara ini menguat, tegas Hadi, karena munculnya Perbup 5/2022 sebagai cantolan terbaru tunjangan perumahan dewan sempat diwarnai aksi boikot pihak legislatif terhadap LKPJ Bupati. Pada sisi ini, drama pertentangan tunjangan petinggi Pemkab sempat terpapar ke publik.

Terutama TPP pejabat Sekda yang dinilai kelewat besar karena melampaui BOP Bupati. Saat itu, TPP Sekda dipatok diangka Rp 43 juta per bulan, sedang BOP Bupati hanya Rp 33 juta per bulan. Polemik pun berakhir dengan munculnya Perbup 5/2022 yang berujung pada kenaikan angka tunjangan perumahan dewan.

Bak pepatah dua gajah bertarung pelanduk mati ditengah-tengah, tutur Hadi, situasi itu mengesankan tengah berlangsung barter kekuasaan antara ekskutif dan legislatif. Namun, Aliansi LSM Jombang tidak perduli dengan spekulasi yang berkembang. Poinnya adalah, angka tunjangan harus rasional.

Ditegaskan, munculnya Perbup 5/2022 sebagai terjemahan tehnis dari Perda 60/2017 yang merupakan turunan dari PP 18/2017 dan PP 1/2023, terbilang tidak ada yang salah secara konstruksi. Hanya, bagaimana angka tunjangan ditetapkan, di titik inilah semua perlu diuji.

Sebab, sambung Hadi, PP 18/207 sebagaimana telah diperbarui dengan PP 1/2023 tidak pernah mematok besaran angka. Urusan angka diserahkan kepada Perda dan Perbup. Namun PP dengan tegas melempar rambu-rambu bahwa penetapan angka tunjangan tidak boleh keluar dari wilayah kepatutan, kewajaran, rasionalitas, serta berbasis harga setempat.

Pertanyaannya, tegas Hadi, sudahkah tunjangan perumahan bagi anggota dewan sebesar Rp 18.800.000 per bulan itu memenuhi amanat PP? Bagaimana angka tersebut ditetapkan? Apalagi angka tersebut menjadi yang tertinggi se Jawa Timur untuk kategori Kabupaten, dimana hal itu memicu kejanggalan.

Merespon ketentuan dan rambu-rambu PP soal nilai kepatutan, kewajaran, rasionalitas, serta berbasis harga setempat, Pemkab mengklaim bahwa besaran tunjangan ditentukan berdasarkan kajian appraisal.  Hanya, sejauh ini kepastian soal itu belum seluruhnya transparan. Bahkan antara Sekwan dan BPKAD masih terjadi pertentangan.

“Pertentangan antara Sekwan dan BPKAD soal informasi appraisal menjadi pemandangan yang tidak elok. Hal itu tidak seharusnya terjadi karena bisa memicu spekulasi liar. Saya berharap Sekwan sebagai pengguna anggaran kegiatan appraisal bisa bersikap transparan untuk mengakhiri polemik yang tidak perlu, “tegas wartawan senior ini.

Hadi menegaskan, jika masalah appraisal tak kunjung dibuka ke publik, maka patut diduga kuat kegiatan tersebut memang tidak pernah ada. “Jika benar itu yang terjadi, maka spekulasi bahwa angka tunjangan perumahan dewan ditetapkan berdasarkan deal-deal politik tertentu sepertinya bukan isapan jempol, “ujarnya.

Karenanya, Aliansi LSM Jombang akan menempuh publik hearing ke gedung rakyat untuk memastikan duduk persoalan sebenarnya. “Klaim bahwa tunjangan perumahan dewan ditentukan berdasarkan kajian appraisal harus bisa dibuktikan. Jika itu tidak terpenuhi, maka Perbup 5/2022 bisa dianulir lewat jalur gugatan, “pungkasnya. (Laput/red/din)

JOMBANG, TelusuR.ID      –      Sekretariat DPRD Jombang akhirnya menjawab surat klarifikasi yang dilayangkan LSM GeNaH (Generasi Nasional Hebad) pada Senin (5/6/2023) lalu. Dalam klarifikasinya, Sekwan memberi penegasan tentang 3 hal sebagaimana poin surat yang dikirim LSM Pimpinan Hendro Suprasetyo tersebut.

Antaralain soal dasar penetapan angka tunjangan perumahan anggota dewan yang tembus angka Rp 18.800.000 per bulan. Juga, soal besaran tunjangan transportasi anggota dewan yang mencapai Rp 12.900.000 per bulan. Terakhir, Sekwan juga mengklarifikasi soal kegiatan appraisal tunjangan dewan.

Sayangnya, surat klarifikasi yang dikirim pada Selasa (13/6/2023) itu dinilai belum menyentuh substansi permasalahan.  Hendro menegaskan, dari 3 poin pertanyaan, Sekwan hanya melempar jawaban normatif dengan menyebut penetapan angka (tunjangan perumahan dan transportasi) sudah sesuai aturan yang berlaku.

“Sekwan tidak salah. Hanya saja gagal memahami substansi pertanyaan. Jika yang dimaksud dengan sudah sesuai aturan berlaku itu merujuk pada Perbup 5/2022, tentu tidak salah, karena besaran tunjangan memang ditetapkan melalui Perbup. Masalahnya adalah darimana angka itu muncul? Itu pertanyaannya? “terang Hendro.

Ditegaskan Hendro, pertanyaan tersebut cukup penting dikemukakan untuk memastikan tidak terjadi penggelembungan anggaran. Sebab update data terbaru menjelaskan, tunjangan perumahan DPRD Jombang tercatat menjadi yang tertinggi se Jawa Timur untuk kategori Kabupaten.

“Tentu saja angka ini terbilang aneh. Karena besarannya melampaui angka tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Gresik dan Sidoarjo. Padahal Gresik dan Sidoarjo masuk 3 besar ekonomi Jawa Timur. Sehingga harusnya tunjangan perumahan anggota dewan Jombang dibawah itu, “jelasnya.

Karenanya, lanjut Hendro, perlu ada penjelasan terukur terkait asal-muasal atau dasar penetapan angka tunjangan. Pada poin ini, Hendro cukup menyayangkan jika penetapan angka ternyata didasari sahwat politik atau kompromi kepentingan tertentu, dan bukan berdasarkan kajian rasional.

Yang menarik, tegas Hendro, surat klarifikasi Sekwan ternyata diwarnai poin kejutan. Khususnya soal kegiatan appraisal tunjangan perumahan dewan. Dalam klarifikasinya, Sekwan menegaskan bahwa lembaga appraisal yang ditunjuk bukanlah Sucofindo (BUMN) sebagaimana klaim Kepala BPKAD Pemkab Jombang.

Sekalipun membantah telah menggandemg Sucofindo, namun Sekwan masih enggan terbuka soal identitas KJJP (lembaga appraisal) yang ditunjuk.   Dalam klarifikasinya, Sekwan menegaskan bahwa kegiatan appraisal dipastikan ada dan menyerap anggaran sebesar Rp 100 juta.

“Pernyataan ini terbilang aneh. Karena berdasarkan data sirup LKPP dan LPSE 2021, kegiatan tersebut tidak ditemukan disana. Karenanya, penegasan Sekwan soal kegiatan appraisal masih sebatas klaim sepihak karena tidak didukung bukti dokumen yang valid, “urainya.

Disisi lain, tegas Hendro, terkait tidak dipublisnya kegiatan appraisal pada lapak sirup LKPP dan LPSE, hal itu merupakan sebentuk pelanggaran hukum yang tidak remeh. Apalagi jika dilakukan dengan sengaja. Sebab peraturan LKPP menegaskan setiap kegiatan APBD wajib dipublis di lapak sirup.

Karenanya, sambung Hendro, untuk menjadikan masalah appraisal berujung terang-benderang, pihaknya segera mengirim surat susulan kepada Sekwan untuk meminta salinan dokumen appraisal yang klaim ada tersebut. “Termasuk, surat kepada BPKAD terkait bukti serap anggaran appraisal sebesar Rp 100 juta, “ujarnya. (Laput/red/din)

JOMBANG, TelusuR.ID       –      Dari 3 proyek gabungan APBN dan APBD senilai pagu Rp 113 milyar, diketahui ada satu titik ruas yang disebut “proyek irisan”. Yakni pertemuan 2 proyek raksasa pada satu titik dan berujung terjadi perkawinan. Tidak tanggung-tanggung, panjangnya mencapai kisaran 800 meter. Sehingga memicu dugaan praktik double acunting.

Dua proyek yang sempat kawin itu diketahui bersumber dari APBN dan APBD. Sehingga dugaan double acunting harus dihitung dengan pendekatan 2 harga. Tergantung paket mana yang dikalahkan. Seorang Sumber menyebut, kerugian ditaksir antara Rp 2 milyar (harga APBD) hingga Rp 5 milyar (harga APBN).

Kasus “proyek irisan” hasil perkawinan 2 proyek raksasa itu diketahui dari gambar kedua paket.  Dimana paket APBN dengan panjang 8 ribu meter dan paket APBD dengan panjang 1,8 ribu meter itu terletak pada satu ruas sepanjang 9,1 meter. Dengan demikian, terdapat 700 hingga 800 meter ruas yang menjadi wilayah bersama alias perkawinan proyek.

Kepala OPD Pemkab Jombang beserta Kepala Bidang terkait, membenarkan perihal  “proyek irisan” tersebut. Ditemui diruang kerjanya, Kamis (8/6/2023), Kepala OPD menjelaskan bahwa hal itu terjadi lebih karena faktor komunikasi dan koordinasi yang kurang baik antara Pemkab dan Pemerintah Pusat.

Secara kronologis, tutur Kepala OPD, munculnya kasus irisan sebenarnya bisa dimaklumi. Ini karena proyek APBD lebih dulu muncul dibanding proyek APBN. “Sehingga awalnya kami hanya fokus pada pekerjaan sendiri (panjang 1800 meter). Bahwa kemudian terjadi tabrakan ruas, ya itu hanya soal revisi saja, “ujarnya.

Diakui, munculnya proyek APBN senilai Rp 1107 milyar memang usulan dari pihak OPD. Artinya, penetapan gambar kedua paket berasal satu pihak yang sama yaitu OPD Pemkab. Dari sini, muncul kesan bahwa pihak OPD tidak serius soal perencanaan paket sehingga memicu terjadinya bentrok lokasi. Namun itu tidak seluruhnya benar.

“Kami bukan tidak tahu itu (bentrok gambar), sebab kami berpendapat bahwa usulan ke Pemerintah Pusat belum ada jaminan disetujui. Lagi pula usulan itu muncul setelah perencanaan paket APBD sudah matang. Sehingga usulan sengaja kita buat maksimal, dengan harapan jika disetujui, maka urusannya tinggal direvisi saja, “terang Kepala OPD.

Karenanya, lanjut Kepala OPD, proyek APBD senilai Rp 6,4 milyar yang saat ini sudah masuk tahap pengerjaan itu akhirnya dilakukan adendum. “Pada akhirnya kami (proyek APBD) yang harus mengalah dan menyesuaikan dengan konsep APBN. Bentuk penyesuaian itu berupa adendum, “tegasnya.

Adendum yang berisi perubahan gambar dan titik pekerjaan itu dipastikan tidak mengurangi volume paket.    Jika pada sebelumnya panjang paket mencapai 1800 meter, pada adendum panjang paket menjadi 1000 meter. “Ini untuk memastikan tidak lagi terjadi proyek irisan. Untuk besaran volume dipastikan tetap, hanya lebarnya saja yang berubah, “urainya.

Kepala OPD memastikan, bahwa munculnya kasus “proyek irisan” sama sekali diluar kesengajaan. Karenanya jika itu dikaitkan dengan tindak penyimpangan, tuturnya, itu jelas tidak berdasar. “Seperti yang saya jelaskan, semua terjadi berdasarkan proses dan tahapan. Lagi pula kasus seperti itu jelas konyol, “ujarnya.

Disisi lain, akibat munculnya adendum, dilokasi proyek dipastikan terjadi sejumlah dampak. Salah satunya adalah pelebaran ruas proyek yang berujung pada pembongkaran rumah warga. Tentu, tegas Kepala Bidang, pembongkaran yang dimaksud adalah dalam rangka mengembalikan koordinat ruas ke titik aslinya.

“Yang dibongkar itu ya rumah yang memakan bahu jalan, “ujarnya seraya menambahkan bakal ada sejumlah rumah yang dipastikan terdampak. Pantauan dilokasi menyebutkan, di sepanjang ruas proyek ditemui ada 2 jembatan yang lebarnya perlu penyesuaian. “Untuk jembatan tidak ada alokasi. Jadi akan tetap seperti itu, “tuturnya. (Laput/red/din)

JOMBANG, TelusuR.ID      –      Kali ini, disisa masa jabatan yang tinggal 3 bulan lagi, Bupati Munjidah Wahab tercatat mengukir prestasi hebat. Terbukti, dia mampu meyakinkan Pemerintah Pusat untuk menggerojok paket fisik dengan total pagu mencapai Rp 107 milyar. Angka ini tergolong raksasa dalam 5 tahun terakhir.

Hebat. Karena dibanding Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur, jatah untuk Jombang tercatat yang paling besar. Kecuali Banyuwangi yang menembus pagu Rp 40 milyar, sejumlah daerah lain seperti Kediri, Tulungagung, Lamongan dan Lumajang, hanya mengantongi pagu dikisaran Rp 20 milyar.

Seorang Sumber menegaskan, besarnya sokongan APBN untuk Kabupaten Jombang tidak lepas dari bobot ketokohan seorang Munjidah Wahab dikancah perpolitikan nasional. Pendapat tersebut dilatari sejumlah alasan yang bermuara pada satu label bahwa Kabupaten Jombang memang istimewa.

Diantara alasan itu adalah soal munculnya angka Rp 107 milyar. Pada poin ini, tutur Sumber, pihaknya belum melihat ada kekhususan dari Pemkab Jombang yang membuatnya layak mendapat sokongan paling besar. “Saya melihat besarnya nilai sokongan tidak terkait secara khusus dengan prestasi tertentu yang dimiliki Pemkab, “ujarnya.

Tetapi, sambungnya, hal itu lebih karena bobot ketokohan dan kharisma seorang Munjidah Wahab memang kuat. Pada posisi ini, sosok Ketua DPW PPP Jatim ini dinilai punya posisi tawar cukup besar di panggung politik praktis. Dan itu membuat mantan Ketua Umum PPP tak berkutik.

Adalah Suharso Monoarfa, mantan Ketua Umum PPP yang pada pertengahan 2022 lalu dilengser namun tetap menjabat Menteri PPN/Bappenas hingga saat ini. Berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden 3/2023,  Menteri PPN/Bappenas punya peran vital dalam menentukan besaran sokongan APBN ke Daerah.

“Jadi, keistimewaan itu lebih disebabkan karena Munjidah Wahab dan Suharso Monoarfa adalah sama-sama petinggi partai berlambang kakbah. Disebut istimewa, karena kekhususan seperti ini tidak mungkin dimiliki Kabupaten/Kota lain yang bukan bagian dari PPP, “tegasnya.

“Apapun itu, capaian ini adalah sebuah prestasi besar seorang Bupati yang layak diapresiasi. Bahkan saya tidak yakin Jombang dapat kucuran Rp 107 milyar jika Bupatinya bukan Munjidah Wahab. Sebagai pemimpin, dia sudah menunaikan kewajiban untuk menyiapkan anggaran, tinggal bagaimana hal itu bisa dimanfaatkan dengan baik dan tepat, “tambahnya.

Masuk Tahap Lelang

Sokongan APBN sebesar Rp 107 milyar akan dialokasikan untuk pekerjaan konstruksi yang berlangsung di 2 titik. Satu paket dipagu sebesar Rp 65 milyar dengan panjang 8 kilometer, serta satu lagi dipagu Sebasar Rp 42 milyar dengan panjang 5 kilometer. Saat ini kedua paket dalam proses lelang hingga akhir Juni.

Sekalipun berstatus sokongan, namun dana Rp 107 milyar tidak parkir atau nongkrong di kas daerah. Tetapi Pemkab Jombang hanya berstatus penerima hibah dan penerima manfaat. Sedang untuk pekerjaan konstruksi, seluruhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. “Pemkab hanya dilibatkan dalam tahap perencanaan dan persiapan, “ujar Sumber.

Selain sokongan APBN sebesar Rp 107 milyar, tahun ini Pemkab juga melangsungkan paket serupa senilai Rp 6,4 milyar. Sesuai amanat Instruksi Presiden, ketiga paket sudah terkoneksi dalam satu layanan mobilitas. Dengan demikian, total pagu ketiga paket menembus angka Rp 113 milyar.

Saat berita ini ditulis, Senin (12/6/2023), proyek APBD senilai pagu Rp 6,4 milyar dan nilai kontrak Rp 5,06 milyar itu nampak sudah masuk tahap pelaksanaan pekerjaan. Pemenang lelang adalah PT Aston Mix dengan alamat Rungkut, Surabaya. Dari pantauan dilokasi, nampak pekerjaan galian tengah dimulai. (Laput/red/din)