TelusuR.ID

Menu
Beranda blog Halaman 363

Komisi C DPRD Jombang akan sidak 2 proyek pukesmas yang molor

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG,TelusuR.ID – Komisi C DPRD Jombang merespon tentang adanya kabar  Proyek pembangunan Puskesmas Perak dan Puskesmas Mojoagung yang terindikasi molor dalam waktu penyelesaiannya.

Komisi C DPRD Jombang, menyebut segera menindaklanjuti dengan menggelar peninjauan ke lokasi proyek dengan anggaran jumbo tersebut.

”Kita akan agendakan untuk meninjau lokasi pembangunan baik di Puskesmas Perak maupun Puskesmas Mojoagung,” ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Jombang Miftahul Huda saat dikonfirmasi, Jumat (13/10) kemarin.Seperti dilansir media Radar Jombang.

Politikus PKB itu menekankan pada pelaksana dan pengawas proyek agar segera melakukan langkah-langkah percepatan untuk mengejar keterlambatan.

Sebab, keberadaan puskesmas sangat dibutuhkan masyarakat. ”Karena proyek ini bangunan untuk pelayanan masyarakat. Harus selesai tepat waktu. PPK juga harus tegas,” ujarnya.

Dalam sidaknya nanti, pihaknya akan mencari tahu penyebab sehingga terjadi keterlambatan.

”Apakah ini dikarenakan lelangnya terlalu terlambat atau bagaimana, harus ada evaluasi,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sekretaris Dinas Kesehatan Jombang Syaiful Anwar tak menampik ada keterlambatan progres pembangunan Puskesmas Perak.

Potensi keterlambatan, lanjut Syaiful, diantisipasi dengan SCM (Show Cause Meeting) yang didampingi dengan tim teknis kabupaten.

”SCM itu ada action plan untuk mengejar target. Itu kami lakukan setiap minggu,” katanya.

Pada SCM itu juga dinas juga melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani kontraktor.

Isi dari surat pernyataan itu di antaranya akan memutus kontrak apabila kontraktor tidak sanggup melanjutkan pekerjaan.

”Kalau tidak bisa menyelesaikan PPK bisa melakukan pemutusan kontrak untuk dilanjutkan pemenang cadangan pertama,” bebernya.

Selain itu, pihaknya juga menambah keterangan apabila tidak bisa melanjutkan kontraktor akan dimasukkan ke dalam catatan hitam (black list).

”Apabila dari action plannya bisa menyelesaikan pekerjaan akan tetapi melebihi batas waktu, maka kontraktor akan didenda 1/1.000 dari nilai kontrak,” pungkasnya.

2 SMAN Bakal Bangun Gedung Dari “Sumbangan” Wali Murid, Bolehkah?

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, TelusuR.ID      –      Dua SMAN di kota santri disebut bakal membangun gedung sekolah dengan mengandalkan sumbangan dari wali murid. Berdasarkan informasi yang dihimpun, masing-masing sekolah diduga mematok besaran sumbangan di angka Rp 800 juta dan Rp 1,5 milyar.

Untuk SMAN dengan target sumbangan Rp 1,5 milyar, alokasi anggaran disebut bakal digunakan untuk pembangunan gedung perpustakaan sekolah. Sedang SMAN dengan target sumbangan sebesar Rp 800 juta, sejauh ini belum diketahui gedung seperti apa yang hendak dibangun.

Hingga berita ini ditulis, Kamis (2/11/2023), kebenaran informasi tersebut belum mendapat tanggapan dari masing-masing sekolah. Termasuk, apakah besaran sumbangan dipatok sama ataukah ada perlakuan berbeda atas setiap wali murid, sejauh ini hal itu belum terkonfirmasi.

Khusus untuk SMAN yang mematok besaran sumbangan diangka Rp 1,5 milyar, keputusan ini disebut sudah diambil pada tahun sebelumnya. Dan saat ini, sejumlah wali murid yang sudah melunasi uang sumbangan, disebut tengah melakukan desakan agar gedung perpustakaan segera direalisasikan.

Menyikapi hal tersebut, Pentolan LSM di Jombang mengaku cukup menyayangkan sikap yang diambil 2 sekolah negeri tersebut. Sebab, selain hal ini merupakan pengulangan isu klasik yang hampir setiap tahun terjadi, juga pihak sekolah melalui Komite Sekolah seperti tidak pernah kapok melegalkan praktik sumbangan sekolah.

“Apapun dalihnya, praktik seperti ini hanya meneguhkan penegasan bahwa yang namanya sekolah gratis memang tidak pernah ada. Padahal alokasi 20 persen APBN untuk dunia pendidikan adalah demi menjamin terwujudnya wajib belajar 12 tahun. Saya melihat, praktik sumbangan sekolah adalah ancaman dan beban bagi dunia pendidikan, “tegasnya.

Tentu saja, lanjutnya, pihak sekolah akan dengan mudah memilih dalih bahwa sumbangan sekolah terjadi bukan atas kehendaknya. Melainkan, hal itu terjadi karena wali murid melalui Komite Sekolah sudah bersepakat untuk memberikan sumbangan kepada lembaga sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan.

Setali tiga uang, Komite Sekolah dipastikan akan pasang badan untuk menyelamatkan dan melindungi kepentingan pihak sekolah. Dalam beberapa kesempatan, sering ditemui pihak Komite Sekolah mengatakan bahwa sumbangan sekolah terjadi bukan karena paksaan melainkan karena kesadaran.

Terkait alasan klasik yang sering dipakai pihak sekolah dan komite tersebut, pentolan LSM meminta agar semua pihak bisa membedakan antara pungutan dan sumbangan. “Secara sederhana, yang dimaksud pungutan berarti pelaksanaannya bisa dijadwalkan, dan besarannya bisa ditentukan. Sedang sumbangan tidak boleh dijadwalkan, apalagi besarannya ditentukan, “tegasnya.

“Kalaupun sumbangan sekolah oleh wali murid itu dibolehkan, misalnya, maka pelaksanaannya harus bersifat insidentil dan tidak bisa dijadwalkan. Karena substansi dari sumbangan adalah keikhlasan. Jadi pada saat pengumuman dilakukan, seharusnya saat itu pula uang sumbangan terkumpul. Berapapun yang diperoleh, itulah yang disebut sumbangan, “ujarnya.

“Lha kalau sumbangan sekolah berujung pada target angka nominal, masak iya yang demikian itu disebut sumbangan? Saya meyakini 2 SMAN yang mematok angka sumbangan dikisaran Rp 800 juta dan Rp 1,5 milyar itu bukan lagi sebentuk sumbangan. Tetapi sudah menyeret wali murid untuk terlibat dalam pemenuhan target anggaran, “tambahnya.

Untuk mengupas lebih jauh apa yang terjadi dengan 2 SMAN di kota santri tersebut, serta bagaimana Permendikbud 75/2016 tentang Komite Sekolah, Permendikbud 44/2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan, serta PP 48/2008 tentang pendanaan pendidikan, itu sudah diterapkan? TelusuR.ID akan mengulasnya dalam bentuk kemasan berita bersambung. (red)

 

 

 

Ketua Komisi B DPRD Jombang Sunardi minta Pemkab Jombang Selesaikan Permasalahan Petani Ngogri

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, TelusuR.ID – Tanggapi Keluhan petani di Dusun Pulodadi, Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh yang sawahnya rusak diduga terdampak kolam ikan,

Ketua Komisi B DPRD Jombang Sunardi meminta Pemkab Jombang segera menyelesaikan permasalahan yang menimpa petani  itu.

Terlebih, sawah rusak yang diduga terkena rembesan limbah kolam ikan itu terjadi bertahun-tahun.

”Kita tidak bisa berkomentar banyak karena belum tahu penyebab pasti lahan persawahan tersebut, bila tidak dilakukan pengujian terlebih dulu,” Paparnya.

Selain itu, dinas terkait juga harus bisa mencari solusi terbaik, agar permasalahan yang dirasakan petani bisa diselesaikan secepatnya

”Agar semua orang tidak dirugikan baik petani maupun pemilik kolam,” ujarnya.

Apalagi, menurutnya pihak yang kini tengah berkonflik itu notabene merupakan warga desa yang sama.

Karenanya, dalam waktu dekat, pihaknya juga akan turun tangan untuk mengetahui langsung kondisi di lapangan.

“Termasuk melihat tingkat kerusakan unsur tanah dan tanaman saat ini,” tegasnya.

 

Ketua Komisi B DPRD Jombang Minta OP Di Semua Pasar Tradisional

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, TelusuR.ID – Sunardi Poitisi Senior yang juga Ketua Komisi B DPRD Jombang, sangat menyesalkan kebijakan Pemkab Jombang yang terkesan asal-asalan dalam menekan harga beras di pasar.

Sunardi menyebut pelaksanaan OP tidak hanya dilakukan sekali di satu titik. Sebaliknya, harus berkelanjutan di semua pasar tradisional.

”Memang untuk menekan harga beras dengan melakukan operasi pasar,” ujarnya kemarin.

Namun, Pemkab Jombang harus konsisten dengan operasi pasar tersebut. Paling tidak, konsisten OP di pasar tradisional sampai harganya benar-benar terkendali. Kalau hanya sekali dua kali di titik lokasi berbeda, tentu tidak efektif.

”Paling tidak OP dilakukan di semua pasar di Jombang,” pintanya.

Apabila hanya dilakukan di salah satu pasar saja, maka harga beras tidak akan mengalami perubahan.

”Kalau hanya di wilayah-wilayah tertentu pastinya juga kurang efektif,” tegas politisi PPP ini.

Pihaknya juga mengingatkan agar beras yang digelontorkan selama operasi pasar, harus berkualitas cukup bagus dan layak konsumsi.

“Jangan sampai beras yang dijual di OP ini malah lebih buruk dengan beras yang ada di pasaran,” tegasnya

Pansus Ruko Simpang Tiga Gelar RDP Dengan Aliansi LSM

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, TelusuR.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang menggelar Hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri beberapa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Kejaksaan Negeri Jombang.

RDP dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi yang juga Ketua Pansus Ruko Simpang Tiga didampingi Wakil Ketua DPRD Donny Anggun dan beberapa pimpinan Komisi A dan Komisi B membahas perihal tindaklanjut rekomendasi Pansus DPRD tentang Ruko Simpang Tiga.

Dalam paparan awal sambutan di forum RDP tersebut, Mas’ud Zuremi menjelaskan 5 poin hasil Pansus Ruko Simpang Tiga yang salah satu poin rekomendasinya adalah penutupan paksa Ruko Simpang Tiga apabila para penghuni ruko tidak membayar uang sewa.

“Mohon kawan-kawan Aliansi LSM bersabar sedikit saja untuk melakukan penutupan tersebut. Progres penyidikan kejaksaan sudah akan menetapkan tersangka, masih melengkapi barang bukti tinggal menunggu waktunya,” ujar Mas’ud.

Dikesempatan itu, Kartiyono salah satu pimpinan Komisi B DPRD Jombang yang hadir dalam RDP tersebut mengatakan eksekutif agar berani bertindak tegas karena Ruko Simpang Tiga adalah aset sah milik Pemkab Jombang.

“Eksekutif tidak perlu ragu-ragu lagi, ambil alih saja Ruko Simpang Tiga, bila penghuni tidak mau bayar uang sewa. Negara tidak boleh diatur-atur oleh pengusaha,” ujar Kartiyono.

Ditegaskan pula oleh Donny Anggun, Wakil Ketua DPRD pihaknya meminta Pemkab Jombang tidak terlalu lama dalam mengambil sikap tegas persoalan Ruko Simpang Tiga yang sempat menyita perhatian publik.

“Silahkan ditutup saja bila penyewa ruko tidak mau bayar sewa. Pemkab bisa mengerahkan Korps Penegak Perda, Satpol PP,” katanya.

Wibisono, Ketua Dewan Penasehat Aliansi LSM Jombang mengatakan secepatnya Ruko Simpang Tiga harus diambil-alih tanpa syarat oleh Pemkab. Apabila Pemkab tidak ingin kecolongan seperti tahun lalu.

Sementara, Kasi Intel Kejari Jombang yang mewakili Kajari, Deny Kurniawan Saputra menjelaskan, langkah apapun yang dilakukan Pemkab Jombang adalah strategi untuk penyelesaian.

“Akan tetapi apapun yang dilakukan Pemkab baik penutupan atau tidak itu merupakan strategi Pemkab yang tidak akan menghentikan proses penyidikan yang sedang berjalan,” terangnya.

Saat ini, lanjut Deny, proses penyidikan sudah masuk tahap pemeriksaan para saksi dan pengumpulan bukti-bukti. “Apabila kerugian negara yang dihitung oleh auditor keluar bisa segera penetapan tersangka,” pungkasnya.

Pemkab Jombang Gelar JFC di Parkiran DPRD Jombang

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, TelusuR.ID – Pemerintah Kabupaten Jombang menggelar Jombang Coffe Fest (JCF) 2023 atau Festival Kopi Jombang 2023 di halaman parkir DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), jalan KH Wahid Hasyim selama dua hari, Rabu – Kamis 25-26 Oktober 2023.

Event tersebut merupakan upaya dalam rangka meningkatkan kualitas dan penjualan kopi Jombang. Pj Bupati Jombang Sugiat didampingi Ketua DPRD Mas’ud Zuremi juga Sekda Agus Purnomo membuka acara tersebut.

Dalam paparan yang disampaikan, Pj Bupati Jombang Sugiat menyambut positif event rutin Jombang Coffee Fest 2023 yang digelar oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Jombang.

“Kami sangat mengpresiasi gelaran ini. Jombang Coffee Fest 2023 ini dihadiri Asosiasi Kopi Wonosalam dan pelaku usaha kafe di Kabupaten Jombang serta luar Kabupaten Jombang,” kata Sugiat, Jumat (27/10).

Melalui acara tersebut, pihaknya akan mendengarkan pendapat dan informasi dari para ahli mengenai peningkatan kualitas pasca panen kopi hingga pemasarannya.

Sugiat berharap JCF dapat meningkatkan sinergitas pemerintah dan pelaku usaha dalam meningkatkan perekonomian pelaku UMKM di Jombang.

Ia membeberkan Pemkab Jombang melalui dinas perdagangan dan perindustrian telah beberapa kali memberikan fasilitasi yaitu pelatihan dan bantuan alat roasting, promosi tingkat lokal hingga nasional.

“Dan salah satunya yang dilaksanakan sekarang yaitu Festival Kopi Jombang 2023,” jelasnya.

Dikesempatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Ma’ud Zuremi mengapresiasi potensi kopi di Kabupaten Jombang. Terlebih lagi pada event Jombang Coffee Fest 2023 yang diikuti asosiasi pelaku dan penikmat kopi se Kabupaten Jombang, juga dari Jombang Kuliner (Jokul).

“Sebagai ketua DPRD Kabupaten Jombang, saya melihat potensi kopi di Kabupaten Jombang sangat banyak dan luar biasa. Event ini sangatlah dinanti dan pada tahun berikutnya pelaksanaan kegiatan JCF lebih meriah lagi,” tutur Mas’ud.

Mas’ud berharap Jombang Coffee Fest 2023 dapat bermanfaat bagi para petani kopi yang ada di Kabupaten Jombang, juga dapat meningkatkan peminat dan permintaan kopi. Dengan demikian akan meningkatkan sektor  perpajakan.

“Kedepan para petani kopi akan semakin meningkatkan kualitasnya dan bisa meningkatkan perekonomiannya,” tandas dia.

Sementara, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jombang, Suwignyo mengatakan JCF 2023 mampu menciptakan dan mewujudkan kopi Jombang menjadi raja di Kabupaten Jombang dan secara nasional dengan inisiasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bisa terlaksana dengan baik.

“Kopi menjadi salah satu ikon terbaik Kabupaten Jombang karena sudah merambah pasar ekspor dari beberapa negara seperti Malaysia,Turki, Brunei Darussalam, dan selanjutnya akan ke Amerika. Saat ini sudah berjalan sentra ekspor dari Surabaya,” terangnya.

Suwignyo berharap 50 kafe di Kabupaten Jombang yang mengikuti Jombang Coffee Fest 2023 menggunakan kopi Excelsa sebagai dasar pembuatan kopi.

“Mudah-mudahan excelsa sebagai kopi kebanggaan Kabupaten Jombang digunakan sebagai dasar kopi dari 50 kafe yang ada di Kabupaten Jombang. Karena menjadi kebanggaan Indonesia khususnya kebanggaan Kabupaten Jombang. Sehingga para pecinta kopi bisa menikmati kopi produksi Kabupaten Jombang,” pungkasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Jombang H. Mas’ud Zuremi : HSN Adalah Momentum Banguun Peradaban,Persatuan Dan Kerukunan Menuju Keberkahann

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, TelusuR.ID – Ketua DPRD Kabupaten Jombang H. Mas’ud Zuremi mengatakan lahirnya Hari Santri Nasional (HSN) menjadi momentum bagi para santri dalam menerapkan nilai Agama di jalan dakwah turut berperan aktif dalam kemajuan bangsa yang berkah dengan menjaga kerukunan dan persatuan “Jihad Santri, Jayalah Negeri”.

“Jihad santri adalah momentum untuk membangun peradaban, menjaga persatuan dan kerukunan menuju keberkahan,” kata Mas’ud, Minggu (22/10).

Politisi Senior PKB ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas peranan santri dalam bernegara membangun komitmen menjaga persatuan dan kerukunan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan mencintai Indonesia.

“Semoga setiap langkah kita di dunia pesantren membawa kebaikan dan keberkahan bagi diri kita sendiri, keluarga dan masyarakat luas, juga bangsa Indonesia,” tuturnya.

Mas’ud menegaskan, bahwa santri merupakan penerus dan pelindung nilai-nilai agama. Untuk itu, ia berharap santri dapat meneruskan perjuangan itu melalui dakwah dan kebaikan bagi bangsa dan negara dalam memelihara nilai persatuan dan kerukunan di tanah air tercinta Indonesia.

“Jihad santri, jayalah negeri. Selamat hari santri nasional (HSN) 2023. Semoga keberkahan selalu menyertai bangsa indonesia,” ujar Mas’ud.

Sekedar informasi, Melansir laman Nahdlatul Ulama, penetapan Hari Santri pada tanggal 22 Oktober bermula dari usulan masyarakat pesantren yang ingin menjadikan tanggal ini sebagai pengingat dan penghormatan kepada peran santri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Penetapan ini didasari oleh peran ulama dan santri dalam perjuangan kemerdekaan serta pembangunan bangsa dengan mengacu pada Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang dilakukan oleh Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari, ulama dan pahlawan nasional, dengan menggerakkan massa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari para penjajah.

Presiden Joko Widodo, yang saat itu menjabat sebagai Presiden RI menetapkan tanggal 22 Oktober 2015 menjadi Hari Santri melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015.

Kembangkan Potensi Agribisnis, Komisi B DPRD Jombang Kunker Ke Kulon Progo

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, TelusuR.ID – Rombongan DPRD Kabupaten Jombang yang dipimpin oleh Sunardi Yasin selaku Ketua Komisi B, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, Selasa (17/10) beberapa waktu lalu.

Turut hadir dalam kunjungan ini antara lain Wakil Ketua Komisi B, Setwan, beserta jajarannya yang berjumlah 13 orang. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait Program Pengembangan Agribisnis Kopi di Kabupaten Kulon Progo.

Kunjungan kerja tersebut diterima dan ditanggapi oleh Juliwati, S.P., M.M.A., Kepala Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, selaku perwakilan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.

Pada pertemuan ini, Juliwati memaparkan bahwa kopi di Kulon Progo dikembangkan di 5 Kapanewon yang berada di pegunungan Menoreh, yaitu Kapanewon Samigaluh, Kapanewon Kalibawang, Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Pengasih dan Kapanewon Kokap.

Menurut Juliwati, kopi merupakan salah satu komoditas yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi yang pengembangannya dilakukan dari hulu sampai hilir, mulai dari budidaya, pengolahan dan juga pemasarannya.

“Sampai dengan saat ini, ada 9 Kelompok Tani yang melakukan pengolahan kopi yang berada di Kapanewon Samigaluh dan Kapanewon Girimulyo. Berkembangnya kedai kopi maupun coffee shop sebagai destinasi wisata kuliner diantaranya kopi Jolotundo, kopi Ampirono, kopi Ingkar Janji, kopi Klothok, kopi Puncak, kopi Gong, kopi Teras Menoreh, kopi Pari, kopi Dadap Semilir dan lain-lain,” beber Juliwati, Sabtu (21/10).

Dia mengungkapkan, fasilitasi bantuan yang sudah diberikan kepada kelompok tani berupa bantuan bibit kopi, baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN. Selain itu juga ada bantuan bibit, saprodi dan sarpras budidaya kopi di perbukitan Menoreh, Gugur Gunung Bedah Kebun  Kopi di Menoreh dan juga Festival Kopi Menoreh yang bersumber dari Dana Kaistimewan DIY (Dais).

“Fasilitasi untuk mendukung pengolahan dan pemasaran kopi diantaranya pembangunan UPH kopi, peralatan pengolahan dan pemasaran kopi baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN. Selain itu juga kerjasama dengan CSR misalnya dengan Bank Indonesia, BPD DIY, Bank Kulon Progo,” tambahnya.

Juliwati juga menyampaikan bahwa dalam pengembangan agribisnis kopi ini dibangun sinergi dengan beberapa OPD yang lain, misal dengan Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Tata Ruang baik Kabupaten maupun Provinsi.

Sunardi Yasin selaku perwakilan dari rombongan DPRD Kabupaten Jombang mengatakan bahwa selama ini di Kabupaten Jombang, ada program-program pertanian yang sudah berjalan, akan tetapi program tersebut berhenti dan tidak ada keberlanjutan program.

Harapan kedepannya, lanjut dia, Kabupaten Jombang dapat bersinergi juga dengan dinas terkait sehingga bisa melakukan inovasi dan mengembangkan tanaman kopi untuk meningkatkan kesejahteraan petani kopi khususnya dan petani pada umumnya.

“Kami terus berupaya untuk bisa mensejahterakan masyarakat baik petani kopi dan petani secara keseluruhan dengan berbagai inovasi,” pungkas Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jombang.

Ketua Forum Tapol/Napol Jawa Timur : Saatnya Pemuda Memimpin

Penulis
Alis Asmaun
-
0

SURABAYA, TelusuR.ID – Pemimpin muda tidak hanya disiapkan untuk mengganti kepemimpinan generasi tua. Tapi kepemimpinan orang muda memiliki tanggung jawab besar mengantarkan perubahan bangsa ke gerbang kemajuan sebagaimana yang tertuang dalam tujuan nasional bernegara.

Trio Marpaung, Ketua Forum Tahanan Politik/Narapidana Politik (Tapol/Napol) Jawa Timur menjelaskan soal kontribusi pemuda dalam babak sejarah bangsa ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Tahun 1928 jauh sebelum Indonesia merdeka pemuda pemudi kita sudah menciptakan konsensus kebangsaan yang bernama Sumpah Pemuda.

Eks Tapol ini menambahkan, banyak lagi peristiwa sejarah di masa lampau, seperti peristiwa Rengasdengklok. Terakhir adalah bagaimana kepemimpinan kaum muda mampu menggulingkan rezim otoriter Soeharto tahun 1998.

“Jadi peran pemuda dalam kemajuan Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Sangat naif jika kita masih nyinyir tentang kepemimpinan pemuda di negeri ini,” kata Trio, Ahad (29/10/2023).

Aktivis Mahasiswa ’98 ini mengungkapkan, Forum Tapol/Napol Jatim sebagai salah satu relawan pemenangan dalam pilpres kedepan tentu memberikan dukungan penuh untuk pasangan Prabowo-Gibran. Pihaknya yakin bahwa Prabowo sudah benar dengan menggandeng Gibran sebagai pemimpin muda untuk investasi masa depan Indonesia.

Trio melanjutkan, ditengah kerinduan masyarakat akan birokrasi melayani ataupun kerinduan pemuda menjadi pemimpin, maka Gibran adalah jawabannya. Sebab itu Forum Tapol/Napol Jawa Timur mendukung pemimpin muda menjadi bagian konstentasi pilpres pemilu 2024.

“Munculnya pemimpin-pemimpin muda dalam panggung politik kita saat ini adalah fenomena yang menjawab tantangan kebutuhan zaman, ada kejenuhan sebagian masyarakat kita tentang kondisi sosial politik yang datar-datar saja,” tandasnya.

Sikap Ketua Forum Tapol/Napol Jatim ini mendukung pemimpin muda adalah juga memberikan kesempatan agar setiap anak muda nantinya dapat memimpin negeri ini.

“Cawapres Gibran telah belajar banyak dari Presiden Jokowi selama 9 tahun ini bagaimana menghadapi setiap dinamika pemerintahan, suka duka bersama. Tentu ada pengalaman empiris yang dipelajari oleh Gibran dari sosok ayahnya,” pungkas alumnus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) tersebut. (*)

Gubernur Khofifah Kunjungi Agrowisata Petik Buah Belimbing Karangsari di Kota Blitar

Penulis
Alis Asmaun
-
0

SURABAYA, TelusuR.ID – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengunjungi wisata petik buah Belimbing di Agrowisata Karangsari yang terletak di Jl. Jeruk, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar pada 28 Oktober 2023.

Kunjungan itu dilakukan seusai Gubernur Khofifah menjadi Inspektur Upacara Hari Sumpah Pemuda, menggelar pasar murah dan pembagian zakat produktif serta melepas parade komunitas VW Blitar.

Setibanya di lokasi, Gubernur Khofifah dengan penuh semangat memetik satu persatu buah Belimbing yang berukuran besar serta berwarna orange. Yang mana hal itu sebagai ciri khas Belimbing jenis Karangsari Merah yang juga merupakan ikon Kota Blitar.

Tak hanya itu, Gubernur Khofifah juga memborong hasil panen Belimbing Karangsari ini, baik dari hasil petik sendiri maupun hasil petikan yang telah dipilihkan oleh petani. Ia pun, juga langsung mencicipi buah Belimbing hasil petikannya.

“MasyaAllah manis segar dan besar-besar Belimbingnya, dari warnanya juga membuat kita berasa ingin segera mencicipinya,” kata Gubernur Khofifah, dalam keterangannya, Ahad (29/10/2023).

Tidak hanya menikmati petik buah Belimbing dan mencicipinya, Gubernur Khofifah juga bersantai menikmati teduhnya rerimbunan pepohonan Belimbing yang berjumlah sekitar 2000 pohon yang tersebar di area seluas 5 hektar ini. Dimana, pohon-pohon Belimbing jenis Karangsari Merah ini dirawat oleh kurang lebih 50 petani.

“Saya sempat ke sini tiga tahun yang lalu. Saat ini sudah ada progres yang cukup baik,” terang Khofifah.

Tokoh Nahdliyin Inspiratif versi Forkom Jurnalis Nahdliyin ini mengungkapkan, yang membuat menarik di Agrowisata Karangsari ini adalah proses regulasi panen telah dilakukan. Dengan demikian wisatawan bisa petik buah Belimbing kapan saja, tidak harus menunggu satu musim panen saja.

“Kalau panennya bareng, pas ke sini bisa jadi buahnya kosong karena tidak musim panen. Tapi kalau disini, sekarang meskipun sudah diatur masa panennya, sehingga buah belimbingnya bisa dipetik dan dinikmati wisatawan kapan saja. Tidak heran Tempat wisata ini menjadi destinasi agrowisata andalan Kota Blitar,” pujinya.

Selain itu, di agrowisata ini pengunjung bisa melihat budi daya Belimbing bahkan sampai ke tahap pasca panennya. Selain mereka juga bisa memetik buah segarnya, tetapi juga dapat membeli berbagai macam olahan belimbing.

Untuk diketahui, selama tahun 2023 hingga bulan Oktober, total ada sebanyak 11.526 orang pengunjung ke agrowisata ini.

Bagi pengunjung yang ingin membawa pulang buah belimbing hasil petiknya untuk oleh-oleh, Buah belimbing tersebut dijual seharga Rp 10 ribu/kilogram. Keuntungannya pengunjung bisa memilih Belimbing sesuai selera, baik yang sudah benar-benar matang, setengah matang atau bahkan yang masih mentah. Terkait rasa, kualitas Belimbingnya dijamin manis dan kesegarannya masih terjaga.

Untuk tiket masuk kawasan wisata ini, pengelola menetapkan tarif retribusi sebesar Rp 10 ribu per orang. Dengan harga ini, pengunjung sudah mendapat welcome drink dan bisa bebas menyusuri area agrowisata dan juga memetik buah yang telah matang. Jam operasional Agrowisata Karangsari mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB.

1...362363364...433Halaman 363 dari 433

PILIHAN EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©