TelusuR.ID

Beranda blog Halaman 330

PPP dan Partai Demokrat Serahkan Rekom Ke pasangan Mundjidah – Sumrambah

0

Jombang, TelusuR.ID – Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Jombang untuk pemilihan bupati (Pilbup) Jombang 2024, Hj Mundjidah Wahab – Sumrambah secara resmi menerima surat rekomendasi (rekom) dari Partai Demokrat sebagai tiket maju pada Pilbup Jombang 2024 yang bakal dilaksanakan pada bulan November 2024 mendatang.

Mundjidah – Sumrambah menerima surat rekomendasi tersebut langsung dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Jumat (23/08).

Kabar penerimaan surat rekomendasi dari partai berlambang mercy ini dibenarkan oleh Ketua Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Jatim Mujtahidur Ridho atau Gus Edo
Partai Demokrat menjadi partai kedua yang memberikan rekomendasinya kepada pasangan petahana ini untuk kembali maju di Pilbup Jombang. Partai pertama yang menjatuhkan rekomendasinya adalah PDIP pada Selasa (30/072024).

Dengan mengantongi surat rekomendasi dari PDIP dan Partai Demokrat ini, pasangan Mundjidah-Sumrambah kini mendapatkan modal 16 kursi atau 32% dari total 50 kursi DPRD Jombang. Yakni 10 kursi dari PDIP dan 6 kursi dari Partai Demokrat. Sedangkan, Mundjidah sendiri masih menunggu rekomendasi resmi dari partainya yaitu PPP.

“Untuk yang rekomendasi dari DPP PPP, juga hari ini penyerahannya. Setelah dari kantor DPP Demokrat. Yang ngambil Bu Nyai sama Mas Rambah,” ucap Gus Edo.

Sementara itu Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Jombang, M. Syarif Hidayatullah atau Gus Sentot mengatakan, rekom Demokrat diterima Mundjidah – Sumrambah di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat di Jakarta pada pukul 15.00 WIB.

“Jadi langkah pertama kita akan konsolidasi internal,” ungkap Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Jombang, M. Syarif Hidayatullah atau Gus Sentot melalui sambungan telepon seluler (ponsel) nya, Jumat sore (23/08).

Kepada semua jajaran Partai Demokrat Kabupaten Jombang, Gus Sentot menyampaikan jika mereka wajib satu komando untuk memenangkan pasangan Mundjidah – Sumrambah pada Pilbup Jombang 2024.

“Pengurus, kemudian PAC dan ranting wajib satu garis, satu arahan untuk memenangkan Bu Mundjidah dan Mas Sumrambah,” tegasnya.

“Kita akan berikan sanksi tegas bilamana ada fraksi kami, atau PAC dan ranting yang tidak searah,” tandas Gus Sentot.

Usai Viral, Kepala dan Sekretaris Disdikbud Jombang Diberhentikan Dari Jabatannya

0

JOMBANG, TelusuR.id – Senen, Kepala Dinas dan Dian, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang per hari ini telah di non aktifkan atau diberhentikan sementara dari jabatannya.

Hal itu ditengarahi setelah viralnya video cctv yang diunggah oleh salah satu akun media sosial terkait dugaan bermesraan dua insan pejabat di lingkup Pendidikan Kabupaten Jombang tersebut.

“Berdasar PP 94 pasal 40 wajib untuk diberhentikan sementara. Supaya fokus dalam penyelesaian pemeriksaan. Karena itu terhitung kemarin SK Pemberhentian sementara terhadap Kadisdik atas nama Senen dan Sekdin atas nama Dian,” ujar Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo, Jumat (23/08).

Adapun Plh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Jombang di jabat Wor Windari yang juga Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sementara Plh Sekdin dijabat Abdul Madjid, sebelumnya adalah Kabid Ketenagaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.

Pj Bupati Jombang menyebut pemberhentian atau penonaktifan terhadap keduanya dikarenakan berita yang telah viral dimedia terkait dugaan bermesraan di kantor dinas. Menurutnya, pemberhentian keduanya agar fokus atas permasalahannya.

“Kita cari tahu kebenarannya untuk melihat itu, bagaimana merekomendasi sanksi. Bila tidak ditemukan kesalahan, mungkin kita perbaiki. Saat ini sedang berjalan pemeriksaan oleh tim pemeriksa,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa semua aspek nantinya harus clear dan clean. Menurutnya, dalam pemeriksaan nanti tidak ada persepsi dan tidak ada nsur subyektifitas atau dugaan-dugaan yang tidak ada data faktanya.

“Ini semua harus clear dan clean. Sebagaimana amanah aturan yang harus dilakukan. Ada lembaga lembaganya antara lain inspektorat. Siapapun yang bermasalah seorang ASN harus dilakukan pemeriksaan,” tandasnya.

Ia menambahkan bahwa semua pemeriksaan akan ditangani oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Hal yang berkaitan dengan APH akan diambil alih oleh APIP yaitu diselesaikan administrasi terlebih dahulu.

“Pemeriksaan akan dilakukan secara komperehensif. Dan sesuai Pasal 385 UU 23 tahun 2014 diselesaikan dulu persoalan administrasinya, lalu bila ditemukan unsur pidana, maka selanjutnya diteruskan ke APH,” katanya.

16 Warga PSHT Resmi Dilantik Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Periode 2024 – 2029

0

BOJONEGORO TelusuR.ID – Sebanyak 16 warga Persaudaraan setia Hati Terate ( PSHT ) Cabang Bojonegoro, Pusat Madiun telah resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Bojonegro periode tahun 2024 – 2029 di ruang paripurna Gedung DPRD Bojonegoro.(22/8/2024

Pelantikan anggota DPRD terpilih dihadiri ketua PSHT Cabang Bojonegoro, Wahyu Subakdiono (Kangmas Wahyu) panggilan akrab dan para keluarga masing-masing dari anggota DPRD terpilih periode 2024 – 2029 Usai pelantikan anggota DPRD yang berasal dari warga SH / keluarga besar PSHT menyempatkan diri foto bersama Ketua PSHT Cabang Bojonegoro Kangmas Wahyu serambi mengucap pekik PSHT.“ SH TERATE… JAYA”. terdengar keras ucap para anggota DPRD terpilih.Pada Rabu 21 Agustus 2024

Sementara itu Kangmas Wahyu Subakdiono ketua PSHT Cabang Bojonegoro menyampaikan selamat dan sukses kepada warga PSHT yang telah dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2024 – 2029, semoga amanah dalam mengemban tugas – tugas kedepannya.

“Jadi warga SH Terate berasal dari masyarakat, dididik di SH Terate kemudian dikembalikan ke masyarakat untuk berperan sesuai profesi mereka masing-masing, baik dalam politik atau menjadi wakil rakyat maupun di eksekutifnya”.Tuturnya

Ditempas sama, Sudiono ( Mas Sudiono ) panggilan akrab salah satu warga PSHT Cabang Bojonenegoro yang juga merupakan anggota DPRD terpilih menyampaikan, bahwa sebanyak 32 persen dari anggota legislatif yang dilantik hari ini adalah saudara – saudara dari PSHT atau keluarga besar SH Terate Cabang Bojonegoro.Ucapnya

“Suatu kehormatan besar bagi kami atas kehadiran kangmas Wahyu selaku ketua PSHT Cabang Bojonegoro yang telah hadir ditengah – tengah acara pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2024 – 2029 kali ini”.Pungkasnya
(Yan/thil)
Sumber suara pancasila

Khofifah – Emil Bersama 28 Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah Se Jatim Menerima Rekom PKS

0

SURABAYA, TelusuR.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyerahkan rekom resmi kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. Hal itu ditandai dengan penyerahan Form B1 KWK.

Selain Khofifah-Emil, DPP PKS juga menyerahkan form B1 KWK untuk 28 pasangan calon kepala daerah se Jawa Timur. Penyerahan itu dilakukan dalam agenda Konsolidasi Nasional Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 20 Agustus 2024 di kantor DPP PKS di Jakarta.

“Alhamdulillah, Bu Khofifah dan Pak Emil sudah menerima formulir persetujuan B1 KWK dari DPP. In syaa Allah siap mendaftar ke KPU Jatim. Selain itu ada 28 pasangan Cakada yang form B1 KWK sudah diserahkan oleh Presiden PKS,” kata Ketua PKS Jatim, Irwan Setiawan, dalam keyerangannya, Kamis (22/8/2024).

Irwan mengatakan dengan diserahkannya dokumen formulir persetujuan B1 KWK dari DPP PKS ini menandakan bahwa PKS resmi mengusung pasangan Khofifah-Emil dalam Pilgub 2024, serta 28 pasangan Cakada dalam pilkada Kab/kota.

“Dokumen ini nantinya akan dipergunakan untuk pendaftaran ke KPU,” jelas Irwan.

Selain Khofifah dan Emil, Irwan menyampaikan ada 28 kabupaten/ kota yang juga sudah mendapatkan SK KWK. Serta ada dua Calon Kepala Daerah (Cakada) yang hadir namun belum penyerahan KWK karena belum berpasangan.

“Dua yang hadir dan belum menerima KWK yaitu Cakada Pacitan dan Magetan. Mohon doanya, agar segera bertemu pasangannya,” imbuh Irwan.

Dua puluh enam kabupaten/kota itu yaitu Kabupaten Trenggalek, Jombang, Nganjuk, Ponorogo, Kota Probolinggo, Kab Probolinggo, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kab Bangkalan, Kab Bojonegoro, Lumajang, Sumenep, Sampang, Kota Pasuruan, Pamekasan, Kab Madiun, Kab Pasuruan, Kab Mojokerto, Kota Madiun, Kab Kediri, Kab Jember, Ngawi, Tuban, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Kota Kediri dan Kota Blitar.

“Alhamdulillah untuk Pilgub dan 28 daerah sudah tuntas. Insya Allah dalam waktu dekat 10 daerah juga akan tuntas dan menerima form B1 KWK dari DPP,” ujar pria yang akrab disapa Kang Irwan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Khofifah menyampaikan terima kasihnya kepada keluarga besar PKS. Menurutnya, dokumen yang diterima dari DPP PKS akan menjadi tiket resmi baginya dan Emil untuk berikhtiar dalam Pilgub Jawa Timur pada 27 November 2024 mendatang.

“Semua kekuatan sangat kami butuhkan. Tak hanya dari partai, dukungan relawan, dari semua masyarakat sangat kami butuhkan untuk semakin menguatkan kemenangan dan mengawal kemenangan. Bismillah, kami kerja keras, siap sinergi dan all out bersama,” tegas Khofifah.

Irwan Setiawan, Ketua DPW PKS Jatim menyambut baik yang disampaikan Khofifah. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran kader dan mesin partai PKS hingga akar rumput siap untuk berjuang dan all out memenangkan para calon memenangkan para calon kepala daerah di seluruh Indonesia.

“Kemenangan mutlak menjadi target yang tidak bisa ditawar, sehingga perjuangan akan dilakukan secara maksimal. Hal ini sesuai instruksi dari Presiden PKS dan DPP PKS,” tutur Kang Irwan.

“Mari wujudkan Pilkada yang menjunjung tinggi demokrasi, aman dan bermartabat. Mari hadirkan kemenangan yang bermartabat. Hasil penjaringan dan penyaringan, semua calon yang diusung PKS memiliki integritas, kapasitas, dan elektabilitas. Semua siap diusung PKS dan berjuang untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” pungkas Kang Irwan.

Berikut ini 28 pasangan bakal calon kepala daerah/ wakil kepala daerah yang diusung PKS dan yang telah menerima dokumen B1 KWK:

1. Kota Surabaya (Eri Cahyadi, ST, MT dan Ir Armudji)
2. Kota Probolinggo (Hadi Zainal Abidin dan Zainal Arifin)
3. Kota Pasuruan (Adi Wibowo dan Mokhamad Nawawi).
4. Kota Mojokerto (Ika Puspitasari, SE dan Rachman Sidharta Arisandi, SIP, MSi).
5. Kota Madiun (Dr. Drs. Maidi, SH, MM, MPd dan F. Bagus Panuntun)
6. Kabupaten Tuban (Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono).
7. Kabupaten Trenggalek (Mochamad Nur Arifin dan Syah Muhammad Nata Negara).
8. Kabupaten Sumenep (Achmad Fauzi Wongsojudo dan KH Imam Hasyim, SH, MH).
9. Kabupaten Situbondo (Drs. Karna Suswandi, MM dan Khoirani, SPd, MH)
10. Kabupaten Sampang (Slamet Djunaidi dan Ahmad Mahfudz)
11. Kabupaten Probolinggo (Mohammad Haris dan Fahmi AHZ.)
12. Kabupaten Ponorogo (Sugiri Sancoko, SE, MM dan Lisdyarita, SH)
13. Kabupaten Pasuruan (Mochammad Rusdi Sutejo dan M. Shobih Asrori)
14. Kabupaten Pamekasan (Dr Ir Fattah Jasin, MS dan Drs RP Ahmad Mujahid Ansori)
15. Kabupaten Ngawi (Ony Anwar Harsono dan Dwi Rianto Jatmiko)
16. Kabupaten Nganjuk (Dr. Drs. Marhaen Djumadi, MA, MBA dan Trihady Cahyo Saputro).
17. Kabupaten Mojokerto (Ikfina Fahmawati dan Sa’dulloh Syarofi
18. Madiun (Hari Wuryanto, SH, MAk dan Purnomo Hadi)
19. Kabupaten Lumajang (Ir Indah Amperawati, MSi dan Yudha Adji Kusuma)
20. Kabupaten Kediri (Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa)
21. Kabupaten Jombang (Warsubi, SH, MSi dan Salmanudin, SAg).
22. Kabupaten Jember (Muhammad Fawait, SE, MSc dan Djoko Susanto)
23. Kabupaten Bondowoso (Bambang Soekwanto dan Moh Baqir, Spd)
24. Kabupaten Bojonegoro (Setyo Wahono dan Dra Nurul Azizah, MM
25. Kabupaten Bangkalan (Lukman Hakim dan Moch Fauzan Ja’far, SAg).
26. Kota Kediri (Vinanda Prameswari – Qowimuddin)
27. Kabupaten Banyuwangi (Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Ir Mujiono)
28. Kota Blitar (Bambang Rianto dan Bayu Setyo Kuncoro).

ICMI Jombang dan LBHAM Soroti Viralnya Video CCTV Asn Diduga Bermesraan

0

JOMBANG, TelusuR.id – Viralnya video cctv dugaan oknum pejabat Asn dilingkup Pemkab Jombang yang bermesraan disalah satu ruangan dinas setempat yang diunggah oleh akun Sisca S disalah satu media sosial mendapat berbagai respon masyarakat.

Didin A Sholahudin, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jombang berharap agar kasus ini diusut tuntas oleh pihak berwenang.

Menurutnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas yang diduga sebagai pelaku dalam video tersebut harus segera memberikan klarifikasi kepada publik.

“Jika benar, wajib mundur! Karena ini adalah institusi pendidikan, yang harusnya memegang nilai etik dan moral dalam bekerja. Jika pemimpinnya saja sudah berperilaku buruk dan amoral, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh pegawai dan bahkan masyarakat luas,” kata Gus Didin, sapaan akrabnya, Kamis (22/08).

Lebih jauh, Gus Didin mengaitkan masalah ini dengan degradasi moral di kalangan siswa di Kota Jombang. Menurutnya, perilaku buruk dari pejabat yang seharusnya menjadi panutan dapat mempengaruhi moralitas generasi muda.

“Ini mungkin salah satu sebab mengapa terjadi degradasi moral siswa di Kota Jombang. Karena pemimpinnya tak bisa memberi teladan baik,” tuturnya.

Gus Didin juga menyampaikan rasa prihatin atas respons yang diberikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Jombang, Teguh Narutomo, terkait dugaan video mesra yang melibatkan dua pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang.

Video yang diduga menunjukkan Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas, tengah bermesraan di kantor dinas, telah menyebar luas dan menimbulkan kegemparan di masyarakat.

Gus Didin menilai, sebagai pemimpin daerah, Pj Bupati seharusnya menunjukkan sikap yang lebih tegas dan menjadi teladan dalam menegakkan kebenaran serta keadilan.

“Pejabat itu harus bisa memberi teladan kebaikan, dan menegakkan kebaikan. Jika ada anak buahnya yang diduga melakukan pelanggaran, harus ditelusuri kebenarannya. Wajib menghukum jika terbukti salah. Jangan abai. Apalagi ini melibatkan pejabat Dinas Pendidikan,” tegas Gus Didin.

Menurut Gus Didin, sikap yang ditunjukkan oleh pemangku kebijakan dalam menangani kasus ini sangat mengecewakan dan tidak sesuai dengan peran dan tanggung jawab seorang bupati.

Ia menekankan bahwa tugas seorang bupati bukan hanya mengatur tata kelola pemerintahan, tetapi juga menjadi “dirigen” kebaikan dan pengawal keteladanan bagi seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Prihatin dengan sikap dan pernyataan Pj Bupati Jombang. Tugas Bupati itu tidak sekadar mengatur tata kelola pemerintahan, tapi menjadi dirigen kebaikan dan pengawal keteladanan bagi seluruh Kepala OPD dan ASN,” tukasnya.

Sementara, LBHAM turut menyatakan pendapatnya terkait beredarnya video cctv viral di media sosial yang diduga oknum pejabat Asn dilingkup pendidikan Pemkab Jombang sedang bermesraan di dalam ruangan dinasnya.

Direktur Lembaga Bantuan Hak Asasi Manusia Faizuddin FM menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak mentolerir setiap bentuk tindakan asusila, apalagi klo itu benar dilakukan seorang ASN. Karenanya, akan ada sanksi berat buat setiap pelakunya.

“LBHAM tidak mentolerir atas kasus atau perbuatan tercela, sanksinya sangat berat. Harus diproses secara hukum. Nah, jika sudah menjadi tersangka, maka tahap awal bisa dilakukan proses pemberhentian sementara dari jabatannya sesuai ketentuan undang-undang dan dilihat dari perspektif Pancasila, perbuatan asusila merupakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai moral manusia,” tegas Gus Faiz, panggilan akrabnya, di Kampung Aspirasi, Kamis (22/8/2024).

Kembali, Pria yang kerab dipanggil ini Gus Faiz menegaskan bahwa ASN bekerja diatur dengan undang-undang. Regulasi kepegawaian mengatur sejumlah sanksi bagi aparatur, mulai dari sanksi ringan, sedang, hingga berat.

Masih menurut Direktur LBHAM, Pasal 87 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain mengatur tentang jenis pelanggaran yang berakibat PNS yang melakukannya mendapat sanksi dipecat. Ketentuan itu antara lain :

1. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum

3. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

4. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Terima Formulir B1 KWK dari PKS, Khofifah-Emil Siap Daftar ke KPU Jatim

0

TANGERANG, TelusuR.id – Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak hadir dalam konsolidasi nasional calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Partai Keadilan Sejahtera yang digelar di Indonesia Convention Exhibition BSD Tangerang, pada 20 Agustus 2024.

Di kesempatan itu Khofifah dan Emil secara langsung menerima dokumen formulir persetujuan B1 KWK sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur yang secara resmi diusung oleh PKS dalam Pilgub Jatim 2024. Dokumen resmi ini yang nantinya dipergunakan untuk pendaftaran ke KPU.

Tokoh Nahdliyin Inspiratif versi Forkom Jurnalis Nahdliyin itu menyampaikan terima kasihnya pada seluruh keluarga besar PKS. Menurutnya, dokumen ini menjadi tiket resmi bagi dirinya dan Emil Dardak untuk berihtiar dalam Pilgub Jawa Timur pada 27 November 2024 yang pendaftarannya dilakukan pada 27-29 Agustus 2024.

“Alhamdulillah dokumen formular persetujuan B1 KWK dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah di tangan. Ini menjadi dokumen penting yang akan kami bawa untuk mendaftar ke KPU. Insya Allah kami akan mendaftar ke KPU tanggal 28 Agustus 2024,” kata Khofifah, dalam keterangannya, Rabu (21/8/2024).

Tidak hanya itu, pasangan calon incumbent ini juga menegaskan bahwa persiapan matang telah mereka lakukan. Dari segi dukungan partai politik, saat ini Khofifah-Emil sudah mengantongi delapan dukungan partai. Yaitu dari PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PSI, PPP, PKS dan juga partai non parlemen yaitu Partai Perindo.

Pihaknya juga sudah menyiapkan kajian strategis pembangunan Jawa Timur lima tahun ke depan. Kajian itu bahkan disusun dengan melibatkan akademisi, konsultan dan juga mengumpulkan pemikiran dari berbagai pihak.

“Dalam lima tahun kami memimpin Jatim alhamdulillah telah membawa banyak prestasi, tapi tetap ada beberapa PR pembangunan yang ingin kami tuntaskan. Ada mimpi besar yang ingin kami wujudkan bersama demi Jawa Timur yang lebih hebat, lebih maju dan lebih sejahtera,” tegas Khofifah.

Ke depan, dalam proses pemenangan, Khofifah pun menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan PKS. Sebab ditegaskannya dalam proses pemenangan dibutuhkan jaringan yang kuat untuk bersama sama mengawal kemenangan Khofifah-Emil.

“Tentu semua kekuatan sangat kami butuhkan. Tak hanya dari partai, dukungan dari relawan, dari semua masyarakat sangat kami butuhkan untuk semakin menguatkan dan mengawal kemenangan Khofifah-Emil. Bismillah kami siap kerja keras, siap sinergi dan siap all out bersama,” kata Khofifah.

Sementara itu dalam arahannya Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan bahwa hari ini dilakukan penyerahan formulir persetujuan B1 KWK Parpol kepada sebanyak 368 calon kepala daerah yang terbagi atas persetujuan dukungan untuk bakal calon gubernur sebanyak 31 KWK, kemudian persetujuan dukungan untuk bakal calon bupati sebanyak 272 KWK dan bakal calon wali kota 65 KWK.

Menurutnya, penyerahan surat persetujuan partai hari ini adalah bentuk keseriusan PKS dalam mengusung para calon kepala daerah. Yang mana dokumen ini yang akan digunakan untuk mendaftar kontestasi pemilihan kepala daerah ke KPU.

Tidak hanya itu, Syaikhu juga menegaskan bahwa seluruh jajaran kader dan mesin partai PKS hingga akar rumput siap untuk berjuang dan all out memenangkan para calon kepada daerah di seluruh Indonesia. Kemenangan mutlak menjadi target yang tak bisa ditawar sehigga perjuangan akan dilakukan secara maksimal.

“Seluruh struktur partai akan bekerja, seluruh kader akan turun langsung, dan kami akan mengampanyekan para calon kepala. Dengan harapan buah kemenangan bis akita raih bersama-sama,” tegas Syaikhu.

Secara khusus ia memimta para calon kepala daerah untuk berkoordinasi dan bersinergi secara intens dengan partai dalam proses pemenangan ke depan. Pasalnya, PKS di seluruh daerah telah memiliki mesin kerja yang terstruktur dan sistematis. Termasuk memiliki jaringan saksi dan command center pemantauan hasil pilkada.

“Tentu kami akan kerja all out. Apa yang kami miliki juga akan kami tawarkan pada panjenengan semua. Di Pemilu 2024 yang lalu, kami memiliki 92 persen saksi di seluruh TPS. Maka silahkan memanfaatkan ini dengan berkoordinasi dengan pengurus di wilayah masing-masing,” tegas Syaikhu.

“Mari wujudkan pilkada yang menjunjung tinggi demokrasi, aman dan bermartabat. Mari hadirkan kemenangan yang bermartabat,” pungkasnya.

Sejarah Pesantren MQ Jombang, Lokasi Rakernas Pagar Nusa 2024

0
foto di ambil dari google

Jombang, TelusuR.ID – Pondok Pesantren Madrasatul Qur’an Tebuireng Jombang atau yang dikenal Pesantren MQ Tebuireng merupakan salah satu pesantren yang berfokus pada pendidikan Al-Qur’an dan mencetak kader huffadz. Pondok pesantren ini dipilih sebagai lokasi pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PSNU) Pagar Nusa, Selasa (20/08/2024).Rakernas ini akan menjadi titik temu para pendekar, dengan pembahasan yang detail tentang program kerja dan peran strategis Pagar Nusa sebagai pagarnya NU dan bangsa.

Foto pengurus pagarnusa jombang

Terkait Pesantren MQ, dilansir dari NU online Jatim, Madrasatul Qur’an ada sejak masa Hadratussyeikh KH M Hasyim Asy’ari. Kiai Hasyim punya keinginan besar untuk mendirikan lembaga pendidikan Al-Qur’an, karena ia sangat mencintai orang yang hafal Al-Qur’an (hafidz).

Konon, pada bulan Ramadhan tahun 1923, para santri Pesantren Tebuireng secara bergiliran menjadi imam shalat tarawih dengan bacaan Al-Qur’an bil hifdzi (dihafalkan) sampai khatam. Sayangnya, sistem hafalan Al-Qur’an di Tebuireng saat itu belum terorganisir dengan baik karena belum ada lembaga khusus yang menanganinya. Kondisi ini terus berlangsung sampai masa kepemimpinan KH Kholik Hasyim.

Pada masa kepemimpinan KH Muhammad Yusuf Hasyim (Pak Ud), tepatnya tahun 1971, rencana pendirian lembaga pendidikan Al-Qur’an dimatangkan. Ada 9 orang kiai yang dilibatkan dalam rencana tersebut. Hasilnya, pada tanggal 27 Syawal 1319 H atau 15 Desember 1971 M, lembaga itu secara resmi berdiri dengan nama Madrasatul Huffadz
Pada tahun pertama, santrinya berjumlah 42 orang dan diasuh oleh Kiai Yusuf Masyhar, menantu Kiai Ahmad Baidhawi. Sesuai dengan namanya, lulusan lembaga ini diarahkan untuk menjadi kader penghafal Al-Qur’an sekaligus mendalami ilmunya.

Semula, Madrasah Huffadz bertempat di rumah Kiai Wahid, bagian barat Pesantren Tebuireng (sekarang kediaman KH Musta’in Syafi’i). Kemudian mulai tahun 1982, lokasinya dipindah ke belakang rumah peninggalan Kiai Baidhawi dengan tanah wakaf dari beliau.
Sumber nu online jatim

PNIB : Sambut Pilkada Dengan Ramah dan Gembira Karena Hajatan Kita Bersama, Bukan Untuk Kepentingan Kekuasaan Tertentu

0

Jombang, TelusuR.ID – Pesta Demokrasi berupa Pemilihan Kepala Daerah langsung akan diselenggarana pada bulan November 2024. Namun persiapan dan pendaftaran Paslon pada bulan Agustus ini cukup menyita perhatian publik terkait kepentingan politik dalam Pilkada tersebut. Kegaduhan di Partai Politik sehubungan tarik ulur kepentingan melahirkan kekhawatiran masyarakat yang sebagai pemegang hak suara.

Kekhawatiran tersebut juga disampaikan oleh Gus Wal selaku ketua umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB). Gus Wal berpendapat bahwa aroma kepentingan kekuasaan lebih mendominasi Pilkada kali ini daripada pesta Demokrasi

“Pilkada adalah hajatan rakyat menentukan calon pemimpin daerah. Rakyat sebagai pemilik suara menyambut dengan riang gembira, aman tertib dan damai sebagai wujud partisipasi warga kepada demokrari. Namun yang terjadi justru kita sebagai rakyat dipertontonkan kegaduhan dan perebutan kepentingan di kalangan elitenya. Ini sangat memprihatinkan kita semua yang seolah hanya menjadi obyek politik, bukan menjadi bagian dari politik. Rakyat disajikan pilihan paslon yang tidak mencerminkan demokrasi karena sebuah kekuatan politik besar di balik Pilkada serentak” ungkap Gus Wal kepada Telusur.id (21/08/2024) menanggapi kegaduhan Partai Politik mempersiapkan Pilkada.

Menurut Gus Wal upaya penjegalan paslon tertentu terjadi dengan cara melanggar etika politik. Meskipun pelanggaran etika politik tidak ada sangsi hukumnya namun berdampak pada legitimasi masyarakat pada penyelenggaraan Pemilu tersebut.

ketua umum PNIB Waluyo Wasis Nugroho,

“Demokrasi kotak kosong tetaplah bukan sebuah demokrasi, tapi kepentingan para elit yang memaksa rakyat tunduk pada strategi politik kekuasaan. Namanya pemilihan umum, seharusnya ada pilihan bukan satu paslon. Jika begitu sama halnya mengarahkan suara rakyat pada satu titik. Bagi yang setuju silahkan dan yang tidak setuju ya tidak ada pilihan lain. Dampak di kemudian hari akan melahirkan perbedaan antara suka dan tidak suka, dan ini sebuah jurang perbedaan yang sangat sensitif” imbuh Gus Wal.

Gus Wal bersama PNIB menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan dan persatuan, karena bangsa ini tidak boleh terpecah belah hanya karena Pemilu.

“Sambut Pemilu dengan ceria dan gembira karena bukan saling menjatuhkan. Jangan sampai kita terpecah belah karena Pemilu dan kepentingan asing masuk mengadu domba kita yang sedang saling berseteru. Pemilu hanya sekali, bersaudara selamanya. Jangan pertaruhkan persatuan dan kesatuan bangsa hanya untuk Pemilu, karena perjalanan bangsa ini masih panjang. Jika para elite saling berseteru maka rakyat berhak mengingatkan. Ingat perbedaan itu terjadi bukan antara benar dan salah, tetapi antara benar di satu sisi dengan benar di sisi yang lain. Mana yang paling benar di antara keduanya, kembali kepada nurani kita masing-masing” tutup Gus Wal

Ketua DPC Demokrat kabupaten Jombang Ucapkan Terima Kasih Kepada Masyarakat Atas kepercayaan yang di berikan kepada Partai Demokrata

0

JOMBANG, Telusur.id – H Syarif Hidayatullah, S.T., M.MT., terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Jombang untuk masa bakti 2024 – 2029. Dengan diberikannya amanah kembali oleh masyarakat dan kader Partai Demokrat. Gus Sentot (Sapaan akrab) Rabu pagi melakukan prosesi pelantikan di gedung DPRD Jombang.yang mana Gus Sentot merupakan salah satu dari 50 anggota DPRD Jombang yang resmi dilantik hari ini (21/8/2024).

Gus Sentot berterima kasih atas pilihan dan  kepercayaan besar dari masyarakat khususnya dapil II dan siap bekerja keras untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jombang.

Dalam kesempatan tersebut Gus Sentot juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Jombang untuk bersama-sama membangun kabupaten Jombang yang lebih baik.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat dan kader Demokrat yang memilih kami dan mempercayai kami untuk dilantik sebagai anggota dewan pada pagi ini, terima kasih mohon doanya semoga ke depan kami bisa menjadi anggota dewan yang lebih baik dan lebih amanah lagi bisa bermanfaat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat saat ini, kita akan bersama sama memajukan kabupaten Jombang.Kami mohon doanya semoga semangat dan amanah selalu” Tuturnya.

Dalam periode Pemilu legeslatif tahun 2024 ini prestasi moncer Gus Sentot dalam menahkodai DPC partai demokrat sangat prestisius, hal ini bisa di lihat dari naiknnya perolehan kursi Partai Demokrat di DPRD Jombang kali ini. Dengan perolehan 6 Kursi di DPRD Jombang membuat kekuatan Partai Demokrat cukup di perhitungkan sehingga bisa membuat Fraksi sendiri dan berhak memperoleh kursi wakil ketua dewan nantinya. Meskipun demikian Gus Sentot tetap rendah hati dan membuka tangan lebar lebar dengan Partai lain yang ada di DPRD jombang untuk memajukan Jombang lebih baik ke depan.

” Kita semua harus bersatu untuk membangun kabupaten Jombang yang lebih baik.Saya berharap dan dukungan seluruh masyarakat untuk bersama-sama memajukan kabupaten Jombang”. Pungkasnya.

Thil

Gempar Video CCTV DiDuga Oknum Asn Pemkab Jombang, Ini Tanggapan Pj Bupati Teguh Narutomo

0

JOMBANG, TelusuR.id Gempar, beredar video cctv diduga oknum pejabat Asn dilingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang bermesraan di ruangan salah satu kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Jombang.

Dalam video yang diupload oleh akun Facebook Sisca S yang memiliki pertemanan 7 orang tersebut terduga ASN itu berduaan disebuah ruangan dengan melakukan kontak fisik diduga bermesraan.

Dalam narasinya juga akun tersebut menyebut oknum ASN Pemkab Jombang merupakan seorang Kepala dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang.

Video rekaman cctv yang beredar mempertontonkan seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah ruangan kantor, terlihat menarik tangan lalu bergandengan tangan, merangkul, dan duduk berdekatan.

Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh awak media kepada terduga dalam sebuah video beredar di kantor Dinas yang sama pada Selasa 21 Agustus 2024, namun keduanya tidak dapat ditemui karena sedang melakukan rapat diluar kantor.

“Tidak ada, beliau sedang ada rapat diluar,” kata salah satu pegawai Dinas tersebut, Rabu (21/08).

Mengenai beredarnya video tersebut, Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo saat di wawancarai media mengaku tidak mengetahui secara pasti.

“Saya tidak ada kompetensi untuk itu, ada lembaga khusus, yang kita tidak tahu kebenarannya,” katanya.

Lebih jauh, Teguh mengungkapkan pihaknya juga tidak melakukan tindakan lebih lanjut atau tindakan kepada yang bersangkutan, ketika tidak ada yang merasa dirugikan atas video yang beredar tersebut.

“Selama tidak ada yang berkeberatan tidak bisa mengomentari. Dan kalau gak ada yang berkeberatan kenapa saya cek,” ujarnya.