JAKARTA,TelusuR.ID — Dua puluh satu tahun setelah Nurcholish Madjid atau Cak Nur wafat, Indonesia masih bergulat dengan persoalan yang sesungguhnya tidak jauh dari kegelisahan intelektual yang pernah ia suarakan: bagaimana kekuasaan dijalankan, untuk siapa kepemimpinan bekerja, dan ke mana bangsa ini hendak diarahkan.
Di tengah situasi itulah Jacob Ereste memandang Haul ke-21 Cak Nur bukan sekadar momentum mengenang seorang tokoh pemikir Islam Indonesia. Haul semestinya menjadi ruang untuk menguji kembali gagasan Cak Nur di tengah kenyataan sosial-politik Indonesia yang terus berubah.
Haul ke-21 Cak Nur akan digelar Nurcholish Madjid Society (NCMS) pada Sabtu, 29 Agustus 2026, pukul 09.00-12.30 WIB di JS Luwansa Hotel, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.
Tema yang diangkat, “Meluruskan Kepemimpinan Nasional”, menurut Jacob justru menjadi pintu masuk untuk membicarakan persoalan yang lebih mendasar: ketika kekuasaan semakin kuat, apakah rakyat juga semakin berdaulat?
Pertanyaan tersebut penting karena demokrasi sering kali berhenti pada mekanisme elektoral. Rakyat datang ke bilik suara, memberikan mandat, lalu setelah itu kembali menjadi penonton ketika keputusan-keputusan penting negara diproduksi di ruang kekuasaan.
Di sinilah warisan pemikiran Cak Nur seharusnya kembali diuji, bukan sekadar diperingati.
Bagi Jacob, mengenang Cak Nur tanpa menghidupkan keberanian intelektualnya hanya akan melahirkan romantisme sejarah. Nama besar Cak Nur bisa terus disebut dalam berbagai forum, tetapi pemikirannya kehilangan daya kritis apabila tidak digunakan untuk membaca kenyataan bangsa hari ini.
Jacob Ereste dan Kritik terhadap Kepemimpinan
Jacob melihat persoalan kepemimpinan nasional tidak bisa disederhanakan menjadi persoalan pergantian figur.
Sebab problem Indonesia bukan hanya siapa yang menjadi pemimpin, tetapi bagaimana kekuasaan membentuk perilaku pemimpin dan bagaimana masyarakat mengawasinya.
Kekuasaan yang tidak dikontrol cenderung mencari pembenaran sendiri. Kritik dipandang sebagai gangguan, oposisi dicurigai sebagai musuh, sementara loyalitas politik sering kali ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan publik.
Dalam situasi seperti itu, kata “meluruskan” menjadi penting.
Sebab sesuatu tidak perlu diluruskan apabila sejak awal sudah berada di jalur yang benar.
Maka tema “Meluruskan Kepemimpinan Nasional” seharusnya tidak dibaca sebagai slogan seremoni. Ia mesti menjadi pertanyaan terbuka terhadap seluruh praktik kekuasaan: apakah kepemimpinan nasional masih berjalan di atas mandat konstitusi, etika publik dan kepentingan rakyat, atau justru semakin sibuk menjaga kepentingan kekuasaan itu sendiri?
Jacob menempatkan pertanyaan tersebut sebagai bagian dari kegelisahan sosial yang lebih luas.
Ketika rakyat masih berhadapan dengan ketimpangan, ketika hukum dipersoalkan karena dianggap tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, ketika politik transaksional sulit dipisahkan dari perebutan kekuasaan, maka berbicara tentang kepemimpinan nasional berarti berbicara tentang kualitas moral sebuah bangsa.
Krisis kepemimpinan pada akhirnya bukan hanya krisis elite. Ia juga merupakan krisis keteladanan.
Jangan Jadikan Cak Nur Sekadar Nama Besar
Haul Cak Nur juga akan diisi orasi budaya oleh Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia, yang akan mengangkat tema “Meluruskan Kepemimpinan Nasional”.
Acara dibuka oleh Omi Komaria Madjid, Ketua Dewan Pembina Nurcholish Madjid Society. Sementara monolog akan dibawakan penyair dan Caknurian, Achmad Gaus AF.
Namun bagi Jacob, nilai sebuah forum semacam ini tidak ditentukan oleh siapa saja yang hadir atau seberapa meriah acaranya.
Ukuran yang jauh lebih penting adalah seberapa berani forum tersebut membicarakan kenyataan yang tidak nyaman.
Sebab bangsa Indonesia sudah terlalu banyak menyelenggarakan diskusi tentang demokrasi, keadilan, kebangsaan dan moralitas. Yang sering kali kurang adalah keberanian untuk membawa hasil perenungan itu berhadapan langsung dengan realitas kekuasaan.
Cak Nur sendiri merupakan bagian penting dari tradisi intelektual yang mendorong keterbukaan berpikir, rasionalitas, toleransi dan demokrasi.
Karena itu, memperingati Cak Nur seharusnya juga berarti mempertahankan hak untuk berbeda pendapat.
Jangan sampai Cak Nur dipuji ketika sudah menjadi sejarah, tetapi gagasan kritisnya justru ditakuti ketika masih relevan untuk mengoreksi kekuasaan.
Kepemimpinan Harus Dikembalikan kepada Rakyat
Pada akhirnya, menurut perspektif Jacob, kepemimpinan nasional tidak boleh kehilangan orientasi dasarnya: rakyat.
Pemimpin bukan pemilik negara. Kekuasaan bukan warisan pribadi. Jabatan bukan hadiah politik. Dan negara bukan arena untuk membagi-bagi keuntungan di antara kelompok yang paling dekat dengan pusat kekuasaan.
Mandat kekuasaan berasal dari rakyat dan karenanya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Di titik inilah Haul ke-21 Cak Nur menjadi lebih dari sekadar agenda tahunan. Ia dapat menjadi ruang untuk mengoreksi arah perjalanan bangsa.
Jacob Ereste mengajak agar nama Cak Nur tidak berhenti sebagai kenangan, tetapi menjadi energi untuk mempertanyakan kembali arah kepemimpinan nasional.
Sebab yang dibutuhkan Indonesia hari ini bukan pemimpin yang sekadar kuat, populer atau memiliki mesin politik besar.
Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang tunduk pada hukum, memiliki keberanian moral, terbuka terhadap kritik dan tidak kehilangan rasa malu ketika berhadapan dengan penderitaan rakyat.
Dan jika kepemimpinan nasional memang perlu “diluruskan”, maka keberanian pertama yang harus dilakukan adalah berani mengatakan bahwa ada yang sedang tidak lurus.
Itulah barangkali cara paling jujur mengenang Cak Nur: bukan dengan menyanjung namanya, tetapi dengan meneruskan keberanian berpikir kritis yang pernah ia wariskan.
Jacob Ereste
Banten, 28 Agustus 2026
