ACEH DAN SUMATERA, PENYANGGA REPUBLIK PADA SAAT PALING GENTING
Oleh Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute
JAKARTA,TelusuR.ID – Sejarah kemerdekaan Indonesia lebih sering dikisahkan dari Jawa. Proklamasi dibacakan di Jakarta, Yogyakarta menjadi ibu kota revolusi, dan pertempuran Surabaya dikenang sebagai lambang keberanian nasional. Semua itu merupakan bagian penting dari perjalanan bangsa.
Namun, sejarah tersebut belum lengkap tanpa menempatkan Aceh dan Sumatera pada kedudukan yang semestinya.
Di pulau inilah Republik mempertahankan hidupnya ketika pusat pemerintahan diduduki Belanda. Dari Sumatera mengalir bantuan keuangan, logistik, kekuatan militer, jaringan diplomasi, dan kepemimpinan pemerintahan. Bahkan jauh sebelum Indonesia berdiri, peradaban Melayu yang berkembang di Sumatera telah melahirkan bahasa yang kelak menyatukan Nusantara.
Aceh dan Sumatera bukan sekadar daerah pendukung. Pada saat-saat tertentu, keduanya menjadi penyangga utama keberlangsungan Republik.
Presiden Soekarno menyebut Aceh sebagai “Daerah Modal”. Sebutan itu lahir dari pengalaman nyata. Pada masa awal kemerdekaan, ketika negara belum memiliki cukup uang dan sarana, masyarakat Aceh memberikan apa yang mereka punya.
Saudagar, ulama, dan rakyat mengumpulkan dana untuk membeli pesawat Dakota yang diberi nama Seulawah RI-001. Pesawat tersebut digunakan untuk mengangkut pejabat dan perlengkapan, menembus blokade, serta membuka hubungan dengan dunia luar. Dalam perkembangannya, Seulawah juga menjadi bagian penting dari sejarah awal penerbangan sipil Indonesia yang kemudian tumbuh menjadi Garuda Indonesia.
Nilai sumbangan itu tidak hanya terletak pada harga sebuah pesawat. Seulawah membuktikan bahwa rakyat di daerah bersedia mengorbankan kekayaannya untuk sebuah negara yang saat itu bahkan belum sepenuhnya diakui dunia.
Aceh turut membantu keuangan pemerintahan dan perjuangan diplomasi. Emas, uang, bahan makanan, dan berbagai kebutuhan dikumpulkan dari masyarakat. Ketika Republik kekurangan sumber daya, bantuan dari Aceh membuat roda perjuangan tetap bergerak.
Dari Radio Rimba Raya, kabar tentang keberadaan Indonesia disiarkan ke dunia. Siaran itu sangat berarti ketika Belanda berusaha membangun kesan bahwa Republik telah runtuh setelah Yogyakarta diduduki dan para pemimpinnya ditawan. Suara dari pedalaman Aceh mematahkan propaganda tersebut: Indonesia masih ada.
Wilayah Aceh juga tidak berhasil dikuasai kembali sepenuhnya oleh Belanda setelah Proklamasi. Keadaan itu menjadikannya basis pertahanan, logistik, komunikasi, dan diplomasi. Di tengah tekanan militer yang berat, Aceh menyediakan ruang aman bagi Republik untuk menyusun kekuatan.
Itulah alasan sebutan Daerah Modal memiliki arti yang begitu dalam. Modal yang diserahkan Aceh bukan hanya uang, emas, atau pesawat, melainkan juga kesetiaan kepada cita-cita Indonesia.
Peran Sumatera menjadi semakin menentukan setelah Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948. Yogyakarta diduduki. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan sejumlah pemimpin Republik ditawan. Belanda kemudian menyebarkan kabar bahwa Indonesia tidak lagi memiliki pemerintahan.
Tiga hari kemudian, pada 22 Desember 1948, Mr. Sjafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pemerintahan itu dijalankan secara bergerak dari satu tempat ke tempat lain, antara lain melalui Bukittinggi, Halaban, dan Bidar Alam, agar tidak mudah dihancurkan oleh tentara Belanda.
Tidak ada istana, kantor pemerintahan yang nyaman, atau protokoler kenegaraan. Para pemimpin PDRI bekerja di tengah hutan, berpindah-pindah, dengan alat komunikasi dan perlengkapan seadanya. Meski demikian, instruksi pemerintahan tetap dikeluarkan, hubungan dengan kekuatan militer terus dijaga, dan komunikasi dengan dunia luar dipertahankan.
Keberadaan PDRI menggagalkan rencana Belanda menghapus Republik dari peta politik. Pemerintahan darurat membuktikan bahwa penangkapan presiden tidak serta-merta mengakhiri negara. Republik tetap memiliki pemerintahan yang sah dan perjuangan tetap berada dalam satu garis komando.
Episode ini menunjukkan betapa besar arti Sumatera bagi kesinambungan Indonesia. Tanpa PDRI, perlawanan bersenjata mungkin masih berlangsung, tetapi status dan legitimasi pemerintahan Republik akan jauh lebih sulit dipertahankan. Di pedalaman Sumatera, mata rantai konstitusional negara tidak dibiarkan putus.
Perlawanan rakyat Sumatera juga berlangsung terbuka di berbagai medan. Pertempuran Medan Area memperlihatkan keberanian pemuda dan rakyat Sumatera Utara menghadapi Sekutu dan NICA. Di Palembang, Perang Lima Hari Lima Malam menjadi salah satu pertempuran kota terbesar selama revolusi kemerdekaan. Di Aceh, ulama, pemuda, dan laskar rakyat menjaga wilayah agar tetap menjadi benteng Republik.
Perjuangan tersebut ditopang oleh tokoh-tokoh besar yang lahir dari Sumatera. Mohammad Hatta memberikan dasar pemikiran mengenai demokrasi, ekonomi, dan kedaulatan rakyat. Haji Agus Salim membuka jalan diplomasi Indonesia ke dunia internasional. Sjafruddin Prawiranegara menerima tanggung jawab memimpin negara pada saat yang paling berbahaya. Teuku Muhammad Hasan menjadi Gubernur Sumatera pertama, sedangkan A.K. Gani menggerakkan ekonomi dan pemerintahan di tengah perang.
Mereka memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak hanya dipertahankan dengan senjata. Negara juga memerlukan kecerdasan diplomasi, kemampuan mengelola pemerintahan, jaringan ekonomi, dan keberanian mengambil keputusan saat semua pilihan sama-sama berisiko.
Dari Riau, Sultan Syarif Kasim II memberi teladan lain. Setelah Proklamasi, Sultan menyatakan Kesultanan Siak Sri Indrapura bergabung dengan Republik Indonesia. Ia menyerahkan kekuasaan dan sebagian besar kekayaan kerajaan untuk membantu pemerintahan yang baru berdiri.
Sultan tercatat menyumbangkan 13 juta gulden. Emas dan benda berharga kerajaan juga diserahkan untuk mendukung perjuangan. Akan tetapi, warisan terbesarnya bukanlah nilai harta tersebut. Ia memilih mengakhiri kedaulatan dinastinya demi sebuah negara yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat.
Tidak banyak pemegang kekuasaan yang bersedia mengambil jalan seperti itu. Sultan Syarif Kasim II tidak mempertahankan takhta sebagai milik keluarga. Ia meleburkan wilayah kekuasaannya ke dalam Republik, meskipun pada saat itu masa depan Indonesia masih penuh ketidakpastian. Nasionalisme baginya bukan pidato, melainkan kesediaan melepaskan sesuatu yang paling berharga.
Sumbangan Sumatera kepada Indonesia bahkan dapat ditelusuri jauh sebelum zaman revolusi. Prasasti Kedukan Bukit bertarikh 683 Masehi yang ditemukan di Palembang memperlihatkan penggunaan bahasa Melayu Kuno pada masa Sriwijaya. Bahasa itu berkembang bersama perdagangan, pelayaran, penyebaran agama, dan pergaulan antarmasyarakat di berbagai pelabuhan Nusantara.
Melayu kemudian menjadi bahasa penghubung. Pedagang memakainya dalam transaksi, ulama menggunakannya untuk menyampaikan ajaran, dan kalangan pergerakan menjadikannya bahasa pers dan organisasi. Ia diterima luas bukan karena dipaksakan oleh kekuasaan, tetapi karena hidup dalam perjumpaan sehari-hari masyarakat.
Ketika para pemuda berkumpul dalam Kongres Pemuda II pada 1928, mereka membutuhkan bahasa yang dapat diterima semua golongan. Pilihannya jatuh pada bahasa Indonesia yang berakar pada bahasa Melayu. Mereka tidak memilih bahasa dari suku dengan jumlah penduduk terbesar. Keputusan itu mencegah bahasa persatuan menjadi lambang dominasi satu kelompok terhadap kelompok lain.
Pada 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia dijunjung sebagai bahasa persatuan. Setelah kemerdekaan, Pasal 36 UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 menetapkannya sebagai bahasa negara.
Dari tepian Sungai Musi, jalur perdagangan Selat Malaka, pusat-pusat keilmuan, dan kesultanan Melayu, tumbuh bahasa yang kini memungkinkan masyarakat Aceh, Jawa, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua berbicara sebagai satu bangsa. Indonesia dipersatukan bukan oleh bahasa yang dipaksakan, melainkan oleh bahasa yang disepakati.
Kisah Aceh dan Sumatera menegaskan bahwa Republik tidak dibangun oleh satu pulau atau satu pusat kekuasaan. Indonesia lahir dari kerelaan banyak daerah untuk menyatukan wilayah, kekayaan, tenaga, dan masa depannya.
Pelajaran itu masih relevan. Daerah tidak selayaknya hanya dipandang sebagai pemasok sumber daya atau penerima anggaran dari pusat. Daerah merupakan pemilik Republik. Hubungan pusat dan daerah harus diletakkan di atas penghormatan terhadap jasa sejarah, keadilan pembangunan, dan kesetaraan dalam kehidupan bernegara.
Aceh dan Sumatera datang menolong ketika Republik berada dalam keadaan paling rapuh. Aceh memberikan modal ketika kas negara terbatas. Sumatera menjaga pemerintahan ketika para pemimpin nasional ditawan. Para sultan menyerahkan kekuasaan, rakyat menyerahkan harta, ulama dan pemuda mempertaruhkan nyawa, sedangkan peradaban Melayu menyumbangkan bahasa persatuan.
Mengenang semua itu bukan sikap kedaerahan. Justru dari sanalah tumbuh kesadaran bahwa Indonesia terlalu besar untuk dikisahkan hanya dari satu tempat.
Ketika Republik hampir kehilangan napas, Aceh dan Sumatera membantu membuatnya tetap hidup. Ketika Belanda mengatakan Indonesia telah berakhir, dari pedalaman Sumatera muncul pemerintahan yang membantahnya. Dari Radio Rimba Raya terdengar suara yang menembus blokade: Republik masih berdiri.
Dan sejarah membuktikan, suara itu benar.
