JOMBANG – Ancaman musim kemarau yang diperkirakan semakin ekstrem menjadi ujian bagi kesiapan Kabupaten Jombang menghadapi potensi kebakaran. Namun, sebelum api benar-benar datang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jombang justru menemukan persoalan yang lebih mengkhawatirkan: budaya keselamatan kebakaran di sebagian besar bangunan publik dan tempat usaha dinilai masih sebatas formalitas.
Di tengah meningkatnya risiko kebakaran akibat cuaca kering yang dipengaruhi fenomena El Nino, Kepala Pelaksana BPBD Jombang Wiku Birawa Felipe Diaz Quintas, S.STP., M.Si. mengungkap fakta yang mengejutkan. Dari banyak bangunan komersial dan fasilitas publik di Jombang, hanya tiga gedung yang menurut penilaian BPBD memiliki sistem proteksi kebakaran yang benar-benar memenuhi standar operasional.
“Kalau bicara yang benar-benar proper, hanya tiga. Resto McDonald’s, Bank Jombang, dan Indomarco. Selebihnya kebanyakan memang ada alatnya, tetapi hanya sebatas ada. Belum tentu siap digunakan ketika benar-benar terjadi kebakaran,” ujar Wiku saat ditemui wartawan di Kantor BPBD Jombang, Rabu (29/7/2026).
Pernyataan itu seolah membuka tabir persoalan yang selama ini jarang disorot. Alat pemadam api ringan (APAR), hydrant, alarm kebakaran, hingga jalur evakuasi di banyak bangunan diduga lebih sering dipandang sebagai persyaratan administratif daripada perangkat penyelamat nyawa.
Padahal, memasuki musim kemarau, setiap menit keterlambatan penanganan kebakaran dapat memperbesar kerugian bahkan mengancam keselamatan manusia.
Formalitas Keselamatan?
Bagi BPBD, persoalan terbesar bukan sekadar ketersediaan alat, melainkan budaya keselamatan yang belum tumbuh.
Banyak pemilik bangunan dinilai telah menyediakan peralatan proteksi kebakaran untuk memenuhi persyaratan tertentu. Namun setelah itu, alat-alat tersebut jarang diuji, tidak dirawat secara berkala, bahkan tidak sedikit yang ketika dibutuhkan justru tidak berfungsi.
“Yang masih banyak terjadi itu perlengkapannya ada, tetapi belum tentu siap dipakai. Kalau hanya dipasang tanpa dicek dan dipelihara, saat keadaan darurat fungsinya bisa tidak maksimal,” kata Wiku.
Pernyataan tersebut menjadi kritik terhadap paradigma yang masih berkembang bahwa keselamatan kebakaran cukup dibuktikan dengan keberadaan peralatan, bukan melalui kesiapan sistem secara menyeluruh.
Ironi Sertifikat Laik Fungsi
Sorotan BPBD tidak berhenti pada budaya keselamatan. Wiku juga mengungkapkan bahwa lembaganya tidak dilibatkan dalam proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung.
Padahal, SLF merupakan dokumen resmi yang menyatakan sebuah bangunan telah memenuhi persyaratan teknis sehingga aman digunakan, termasuk dari aspek keselamatan.
Menurut Wiku, BPBD sebenarnya berharap dapat memberikan penilaian langsung terhadap sistem proteksi kebakaran sebelum sebuah bangunan dinyatakan laik fungsi.
“Harapan kami tentu ingin dilibatkan. Karena kami yang setiap hari menangani kebakaran tentu memahami bagaimana standar proteksi itu bekerja di lapangan. Tetapi sesuai regulasi, kewenangan SLF berada di Dinas PUPR. Dalam prosesnya mereka menggandeng konsultan. Jadi kami tidak memiliki ruang untuk masuk karena aturannya memang seperti itu,” jelasnya.
Pernyataan itu memunculkan pertanyaan yang layak menjadi perhatian publik. Jika lembaga yang setiap hari bertugas memadamkan kebakaran tidak terlibat dalam penilaian aspek proteksi kebakaran sebuah gedung, sejauh mana efektivitas pengawasan terhadap kesiapan bangunan menghadapi kondisi darurat?
Persoalan ini bukan semata menyangkut administrasi perizinan, tetapi menyentuh aspek perlindungan jiwa masyarakat.
Belajar dari Mojowarno: 12 Jam Melawan Api
Kritik BPBD tersebut berkaca pada kebakaran besar yang melanda sebuah pabrik pakan ternak di Desa Latsari, Kecamatan Mojowarno. Kebakaran itu menjadi salah satu operasi pemadaman terpanjang yang pernah ditangani BPBD Jombang dalam beberapa tahun terakhir.
Petugas harus berjibaku selama lebih dari 12 jam untuk mengendalikan kobaran api karena material mudah terbakar terus memunculkan titik api baru. Proses pemadaman melibatkan banyak armada dari berbagai daerah dan menguras tenaga personel pemadam. Berdasarkan laporan media lokal, proses pemadaman berlangsung hingga keesokan harinya akibat bara api yang terus menyala di antara tumpukan bahan baku pakan.
Menurut Wiku, salah satu faktor yang membuat penanganan berlangsung lama adalah belum optimalnya sistem proteksi kebakaran di lokasi.
“Hydrant itu sangat menentukan. Air bagi petugas pemadam ibarat napas. Kalau hydrant berfungsi dengan baik dan sesuai standar, suplai air akan jauh lebih cepat sehingga api lebih mudah dikendalikan. Semakin cepat api padam, semakin kecil kerugian yang dialami pemilik usaha.”
Ia menegaskan, investasi pada sistem proteksi kebakaran bukan sekadar memenuhi regulasi, melainkan bentuk perlindungan terhadap aset bernilai miliaran rupiah.
“Yang paling diuntungkan sebenarnya pemilik usaha sendiri. Tetapi budaya tertib terhadap kesiapan peralatan kebakaran ini memang masih rendah.”
El Nino Menjadi Alarm, Bukan Sekadar Ramalan
Memasuki puncak musim kemarau, BPBD mengingatkan bahwa ancaman kebakaran tidak bisa lagi dipandang sebagai bencana musiman yang datang dan pergi.
Fenomena El Nino membuat suhu udara meningkat, kelembapan menurun, dan material mudah terbakar menjadi lebih cepat tersulut api. Dalam kondisi seperti itu, sistem proteksi kebakaran yang tidak berfungsi dapat menjadi pembeda antara insiden kecil dan bencana besar.
Karena itu, BPBD mendorong seluruh pengelola gedung, kawasan industri, pusat perbelanjaan, perkantoran hingga fasilitas umum untuk segera melakukan audit internal terhadap seluruh perangkat keselamatan kebakaran, mulai dari APAR, hydrant, alarm, jalur evakuasi, hingga pelatihan personel.
BPBD Siap Kawal Muktamar NU
Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran, BPBD Jombang juga mulai mempersiapkan dukungan pengamanan untuk pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang akan digelar di Jombang.
Meski koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dan panitia belum dimulai, Wiku memastikan seluruh personel BPBD siap diterjunkan.
“Kami dari BPBD secara kelembagaan maupun pribadi siap mendukung penuh suksesnya Muktamar NU. Nanti kami juga akan terlibat dalam pengamanan tamu VVIP,” pungkasnya.
Dengan meningkatnya ancaman kebakaran akibat musim kemarau, BPBD berharap momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh pemilik bangunan, pelaku usaha, hingga instansi pemerintah untuk tidak lagi memandang sistem proteksi kebakaran sebagai sekadar pelengkap administrasi. Sebab ketika bencana datang, kesiapan peralatan dan budaya keselamatan menjadi faktor yang menentukan cepat atau lambatnya penyelamatan jiwa maupun aset.
