JOMBANG, TELUSUR.ID – Dinamika internal Nahdlatul Ulama (NU) kian menghangat menjelang perhelatan Muktamar ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026 mendatang. Berbagai manuver politik organisasi mulai bermunculan, baik dalam bentuk pencalonan diri secara terbuka maupun pengusungan figur-figur strategis yang dinilai memiliki pengaruh kuat di tingkat nasional.
Menyikapi perkembangan tersebut, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, KH Zainul Ibad As’ad atau yang akrab disapa Gus Ulib, turut angkat bicara. Ia menegaskan bahwa nahdliyin saat ini sangat membutuhkan sosok pemimpin yang berkomitmen penuh untuk menghidupkan marwah organisasi dalam situasi apa pun.
Gus Ulib mengingatkan agar nahdliyin selektif dalam memilih nakhoda baru bagi jamiyah keagamaan terbesar di dunia ini. Menurutnya, PBNU ke depan harus diselamatkan dari kepentingan-kepentingan pragmatis yang berpotensi mereduksi nilai-nilai khitah perjuangan para ulama pendiri.
“Bukan sosok yang hidup dari NU, atau memanfaatkan NU untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” tegas Gus Ulib saat memberikan pandangannya terkait masa depan organisasi, Rabu (20/5/2026) dikutip Telusur.id.
Gus Ulib menilai, figur yang sangat tepat dan layak untuk dipertimbangkan memimpin PBNU adalah Menteri Haji dan Umrah RI, KH Mochamad Irfan Yusuf Hasyim atau Gus Irfan. Karakter Gus Irfan dinilai memenuhi standar tinggi, baik dari sisi spiritual, nasab, maupun kemampuan manajerial di tingkat nasional.
Gus Irfan merupakan salah satu dzurriyah (keturunan) langsung dari Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, sang pendiri Nahdlatul Ulama. Hubungan darah dengan pendiri NU ini dinilai memberikan kedekatan emosional dan kultural yang sangat kuat dengan akar rumput pesantren di seluruh pelosok tanah air.
“Beliau ini dzuriah Mbah Hasyim Asy’ari. Beliau juga memiliki kemampuan manajerial yang tidak perlu diragukan lagi. Kapabilitas dan integritasnya sangat layak untuk memimpin PBNU ke depan,” ujar kiai muda dari Ponpes Darul Ulum Jombang ini.
Posisi strategis Gus Irfan di dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto juga dipandang memberikan keuntungan tersendiri. Keberadaannya di pemerintahan diyakini mampu membangun pola komunikasi yang setara dan harmonis dengan negara, tanpa harus membuat NU kehilangan independensinya sebagai organisasi masyarakat sipil.
Berdasarkan agenda resmi, pelaksanaan Muktamar NU ke-35 dijadwalkan akan berlangsung pada 1-5 Agustus 2026. PBNU sendiri dilaporkan telah mengesahkan susunan panitia perhelatan akbar tersebut melalui surat keputusan resmi, bersamaan dengan persiapan Munas dan Konbes.
Dorongan perubahan ini mencuat di tengah berbagai isu sensitif yang mendera internal PBNU dalam beberapa waktu terakhir. Mulai dari riak konflik internal kepengurusan hingga polemik pemberian konsesi tambang, yang membuat arus bawah menuntut adanya penyegaran kepemimpinan di tingkat pusat.
Gus Ulib mengharapkan Muktamar ke-35 ini tidak sekadar menjadi ajang pergantian pengurus, melainkan momentum pembenahan organisasi secara total. NU harus mampu membuktikan dirinya sebagai kekuatan civil society yang mandiri secara finansial, politik, maupun intelektual dari kekuatan mana pun.
“NU tetap harus menjadi payung besar bagi semua kader NU di berbagai partai politik dan berbagai kelompok,” tutur Gus Ulib, mengingatkan kembali fungsi awal NU sebagai pemersatu umat yang inklusif.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan agar jajaran panitia Muktamar menjaga netralitas dengan ketat demi memastikan proses pemilihan berjalan adil, jujur, dan bermartabat. Hal ini penting guna mencegah lahirnya polemik atau gugatan baru yang justru dapat memicu perpecahan pasca-muktamar.
Gus Ulib menegaskan, organisasi sebesar NU akan kehilangan arah jika nilai moral dan spiritual dikesampingkan demi syahwat politik sesaat. Ketika nilai luhur tersebut hilang, yang tersisa hanyalah perebutan kekuasaan yang berpotensi mencederai rasa keadilan dan peradaban kemanusiaan.
