SIDOARJO, TELUSUR.ID – Provinsi Jawa Timur kembali membuktikan taringnya sebagai tulang punggung kedaulatan pangan di Indonesia. Predikat sebagai lumbung pangan nasional tetap berhasil dipertahankan dengan capaian produksi yang melampaui target kebutuhan daerah.
Kepastian mengenai kondisi surplus ini ditegaskan langsung oleh Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Komplek Gudang Bulog, Buduran, Sidoarjo. Mentan menyatakan bahwa Jawa Timur secara de facto telah mencapai swasembada pangan.
Dalam sidak tersebut, Mentan Amran menyaksikan langsung pemandangan yang melegakan di dalam gudang-gudang Bulog. Ruang penyimpanan tampak penuh sesak oleh ribuan ton beras yang merupakan hasil panen murni dari para petani di berbagai wilayah Jawa Timur.
Tak hanya di dalam gudang, aktivitas di luar area penyimpanan pun masih sangat padat. Terpantau antrean panjang truk-truk besar yang mengangkut karung-karung beras masih menunggu giliran untuk melakukan bongkar muat guna menambah stok cadangan pemerintah.
Anggota DPRD Jawa Timur, Deni Prasetya, yang turut mendampingi sidak tersebut menyatakan bahwa fakta swasembada di Jawa Timur saat ini sangat sulit untuk dibantah oleh pihak mana pun. Data di lapangan menunjukkan angka yang sangat signifikan.
“Tadi Pak Menteri Pertanian sudah melakukan sidak dan mengecek langsung data produksi padi di Jawa Timur yang memang sudah surplus. Karena itu, Jawa Timur sah sudah swasembada pangan,” ujar Deni Prasetya di Sidoarjo, Senin (20/4/2026).
Politisi muda ini memaparkan bahwa saat ini produksi beras di Jawa Timur telah mencapai angka 1,2 juta ton. Dari total produksi raksasa tersebut, sebanyak 615.000 ton di antaranya sudah tersimpan aman di jaringan gudang-gudang Bulog se-Jawa Timur.
Menurut Deni, capaian swasembada pangan ini merupakan sebuah prestasi besar yang patut diapresiasi oleh semua pihak. Hal ini membuktikan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan dengan sangat sinkron di sektor pertanian.
Anggota Komisi B DPRD Jatim yang membidangi urusan pertanian ini menambahkan, keberhasilan tersebut tidak datang secara instan. Diperlukan kerja keras luar biasa di lapangan yang didukung oleh perencanaan program yang matang dan terukur.
Deni menilai capaian gemilang ini tidak lepas dari peran strategis Khofifah Indar Parawansa. Di bawah kepemimpinan Khofifah, Jawa Timur dinilai konsisten mempertahankan predikat swasembada pangan selama lima tahun terakhir secara berturut-turut.
“Kami juga memberikan apresiasi tinggi kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, Bapak Heru Suseno. Beliau sangat piawai dalam menerjemahkan arahan Ibu Gubernur secara teknis di lapangan,” lanjut Deni.
Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Jatim ini menekankan bahwa predikat swasembada jangan hanya berhenti pada angka-angka statistik semata. Ia berharap pencapaian ini memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama para petani.
Deni memberikan catatan khusus bahwa keberpihakan pemerintah terhadap harga jual beras harus tetap konsisten. Jangan sampai melimpahnya stok justru membuat harga beli di tingkat petani lokal mengalami penurunan yang merugikan.
Harapan besar pun digantungkan agar kesejahteraan petani di Jawa Timur semakin meningkat seiring dengan status swasembada ini. Baginya, petani adalah pahlawan utama yang berdiri di baris terdepan dalam menjaga ketahanan pangan bangsa.
Selain masalah harga, Deni juga mengingatkan pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas ketersediaan pupuk. Pasokan pupuk yang lancar dan tepat sasaran adalah kunci utama agar produktivitas lahan pertanian di Jatim tetap stabil di masa mendatang.
“Harapan kami, dengan status swasembada pangan ini, perhatian pemerintah terhadap nasib petani harus semakin meningkat. Ujungnya tentu adalah peningkatan kesejahteraan bagi mereka yang telah bekerja keras di sawah,” tegasnya.
Anggota parlemen dari daerah pemilihan Jember dan Lumajang tersebut menutup pernyataannya dengan komitmen untuk terus mengawal kebijakan pertanian di DPRD Jatim. Ia memastikan akan terus memantau agar arus distribusi pangan tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
