JAKARTA, TELUSUR.ID – Industri tembakau Indonesia saat ini dinilai tengah menghadapi anomali struktural yang akut. Meski tercatat sebagai sektor yang menghasilkan kekayaan besar bagi negara, realitas di tingkat tapak justru menunjukkan jurang kemiskinan yang masih menghimpit para petani tembakau.
Founder BARONG GRUP, HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, menyoroti adanya jarak yang terlalu lebar antara kemegahan pabrik rokok dan nasib ladang petani. Menurutnya, selama puluhan tahun petani hanya ditempatkan sebagai objek pelengkap rantai produksi tanpa memiliki kendali atas harga.
Khalilur mengungkapkan ironi besar di mana para penanam tembakau tetap berada dalam jerat kemiskinan, sementara pihak pengolah terus memupuk kekayaan. Fenomena ini tercermin nyata di Madura, salah satu daerah penghasil tembakau terbesar yang justru sering tertinggal dalam statistik kesejahteraan.
“Masalah utamanya bukan pada petani, melainkan pada sistem yang tidak adil. Sistem yang membiarkan nilai tambah mengalir deras ke atas, sementara mereka yang berkeringat di bawah hanya menerima remah-remah,” ujar Khalilur dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026) dikutip Telusur.id.
Baginya, struktur industri yang timpang ini tidak boleh dibiarkan berlanjut. Ia menegaskan perlunya perubahan fundamental dengan mengubah posisi petani dari objek menjadi subjek utama yang paling diuntungkan dalam ekosistem industri tembakau nasional.
Solusi konkret yang ditawarkan adalah dengan membangun industri dari bawah. Khalilur mendorong lahirnya ribuan pabrik rokok skala UMKM yang tersebar di berbagai daerah penghasil tembakau, sebagai tandingan terhadap dominasi pabrik-pabrik besar.
Keberadaan pabrik kecil di dekat ladang diyakini akan mengubah relasi industri secara total. Rantai distribusi yang lebih pendek memungkinkan tembakau petani dibeli dengan harga yang jauh lebih layak karena biaya logistik dan perantara dapat dipangkas secara signifikan.
Di sisi lain, Khalilur juga menyoroti tekanan pasar akibat harga rokok legal yang semakin melambung tinggi. Saat ini, rata-rata harga rokok per bungkus telah menyentuh angka Rp20 ribu, sebuah nominal yang mulai sulit dijangkau oleh kelompok menengah ke bawah.
Kesenjangan harga ini kemudian memicu munculnya fenomena rokok ilegal sebagai bentuk pelarian pasar. Khalilur menilai rokok ilegal bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan gejala nyata dari sistem pasar yang sudah tidak lagi rasional dan menekan konsumen kecil.
Namun, ia menegaskan bahwa solusinya bukan dengan menormalkan ilegalitas. Langkah yang paling tepat adalah menghadirkan alternatif produk yang legal, berkualitas baik, namun tetap memiliki harga yang adil dan terjangkau bagi masyarakat luas.
Di sinilah peran penting pabrik rokok UMKM sebagai alat koreksi ketimpangan. Dengan struktur biaya yang lebih efisien, pabrik-pabrik ini mampu menyerap tembakau petani dengan harga tinggi, namun tetap menjual produk akhirnya dengan harga yang kompetitif.
“Ini bukan utopia, tapi model ekonomi yang sudah kami mulai. Jika ribuan pabrik UMKM ini tumbuh masif, maka lanskap industri tembakau Indonesia akan berubah secara fundamental menjadi lebih adil dan tersebar,” tegas sosok yang akrab disapa Gus Lilur ini.
Ia memandang gerakan ini sebagai panggilan untuk mengembalikan keseimbangan ekonomi nasional. Negara diharapkan tidak hanya hadir sebagai regulator atau pemungut cukai, tetapi juga sebagai fasilitator bagi lahirnya struktur ekonomi yang lebih merata di daerah.
Khalilur bertekad untuk terus memperjuangkan ekosistem pabrik rokok UMKM yang legal dan berpihak pada rakyat. Baginya, industri yang mandiri harus dimulai dari kemandirian para petaninya, bukan hanya dari besarnya keuntungan korporasi semata.
“Sebuah industri tidak boleh hanya dinilai dari seberapa besar keuntungan yang dihasilkan, tetapi dari seberapa adil manfaatnya dibagikan kepada mereka yang menjadi fondasinya,” pungkas pendiri Bandar Rokok Nusantara Global Grup tersebut.
