SURABAYA, TELUSUR.ID – Fenomena perpindahan penduduk pasca-lebaran ke kota-kota besar menjadi perhatian serius bagi parlemen di Senayan. Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, secara tegas mendukung upaya pemerintah daerah dalam menekan angka urbanisasi yang kerap melonjak tajam di periode ini.
Senator yang akrab disapa Ning Lia ini menilai bahwa lonjakan urbanisasi yang tidak terkendali akan berdampak buruk bagi kesehatan ekonomi nasional. Menurutnya, arus migrasi yang terlalu masif tanpa disertai keahlian khusus hanya akan memindahkan kantong kemiskinan dari desa ke kota.
“Kita memang sangat berharap pemerintah daerah mampu menekan angka urbanisasi. Karena jujur saja, lonjakan urbanisasi yang berlebihan itu tidak bagus untuk keberdayaan ekonomi bangsa kita secara makro,” ujar Ning Lia dalam keterangannya, Minggu (22/3) dikutip Telusur.id.
Neng Lia menyoroti munculnya potensi masalah sosial baru akibat banyaknya pendatang yang gagal mendapatkan pekerjaan di kota tujuan. Hal ini sering kali berujung pada meningkatnya angka pengangguran di kota-kota besar yang sudah memiliki beban populasi tinggi.
Menurut srikandi DPD RI ini, para pendatang baru harus memulai segalanya dari nol, mulai dari adaptasi lingkungan hingga persaingan ekonomi yang ketat. Jika gagal bertahan, hal tersebut justru akan memicu kerentanan sosial dan peningkatan angka kriminalitas atau pemukiman kumuh.
“Akhirnya muncul masalah baru di bidang sosial, bukan hanya ekonomi. Masyarakat pendatang yang tidak siap bersaing akan terjepit dalam kondisi yang sulit di kota orang,” tegas peraih suara terbanyak ketiga nasional dalam Pemilu DPD lalu tersebut.
Poin kedua yang menjadi perhatian Ning Lia adalah kekosongan sumber daya manusia produktif di daerah asal. Ia merasa prihatin jika potensi lokal di desa-desa terbengkalai karena ditinggalkan oleh para pemuda yang memilih mengadu nasib ke kota besar.
“Kalau semua orang usia produktif meninggalkan daerah, lalu siapa yang akan mengurus dan memajukan daerah tersebut? Ini yang kita khawatirkan akan menghambat pemerataan pembangunan di daerah,” lanjutnya dengan nada retoris.
Sebagai solusi jangka panjang, Ning Lia meminta Pemerintah Pusat tidak tinggal diam dan memberikan dukungan nyata kepada pemerintah daerah. Salah satu instrumen paling krusial yang ia soroti adalah kebijakan fiskal melalui Transfer Keuangan ke Daerah (TKD).
Ia secara terbuka mendesak agar pemerintah pusat melakukan kajian ulang terhadap kebijakan pemotongan anggaran TKD. Baginya, pemotongan tersebut justru mempersempit ruang gerak daerah untuk menciptakan lapangan kerja lokal yang memadai bagi warganya.
“Semoga pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan pemotongan TKD. Kita justru berharap ada penambahan anggaran, terutama untuk wilayah-wilayah yang saat ini sangat membutuhkan stimulus ekonomi,” tutur Ning Lia.
Menurutnya, keberdayaan ekonomi di wilayah pinggiran adalah kunci untuk memutus rantai urbanisasi. Jika daerah memiliki anggaran yang cukup untuk membangun infrastruktur dan industri lokal, warga tidak akan merasa perlu merantau hanya demi mencari sesuap nasi.
“Kita ingin setiap wilayah memiliki keberdayaan ekonomi sendiri. Dengan begitu, tidak ada lagi warga yang melakukan urbanisasi hanya karena merasa kekurangan kesempatan kerja di tempat kelahirannya,” tambah aktivis perempuan ini.
Ning Lia optimistis, jika pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam memperkuat ekonomi lokal, maka angka urbanisasi akan menurun secara alamiah. Upaya penyelamatan ekonomi daerah ini, menurutnya, adalah fondasi utama dalam menyelamatkan ekonomi bangsa secara keseluruhan.
Menutup pernyataannya, Ning Lia berkomitmen untuk terus mengawal isu ketimpangan anggaran ini di tingkat pusat. Ia berharap kebijakan ke depan lebih berpihak pada penguatan daerah agar tercipta keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang di kota maupun di desa.
