SURABAYA, TELUSUR.ID – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur mulai memetakan strategi besar guna menghadapi kontestasi politik di tahun 2029. Dalam agenda Media Gathering di Kantor DPW PKS Jatim, Surabaya, pada Rabu (11/3/2026), partai berlambang bulan sabit dan padi ini secara terbuka mematok target peningkatan perolehan suara yang signifikan.
Ketua DPW PKS Jawa Timur, Bagus Prasetia Lelana, menegaskan bahwa PKS memiliki target yang jelas baik dalam kontestasi legislatif maupun eksekutif. Target tersebut merupakan amanah langsung dari hasil Musyawarah Nasional (Munas) yang menekankan pertumbuhan partai di seluruh daerah agar mampu mencapai angka dua digit (2 digit growth).
Di Jawa Timur sendiri, PKS saat ini masih berada pada kisaran satu digit. Berdasarkan hasil pemilu sebelumnya, PKS mengantongi 6 persen suara di tingkat pusat, 4,3 persen di tingkat provinsi, dan 6,2 persen di tingkat kabupaten/kota. Angka-angka inilah yang menjadi landasan bagi kepengurusan baru untuk melompat lebih tinggi.
PKS Jawa Timur secara spesifik menargetkan perolehan suara hingga 10 persen pada Pemilu 2029 mendatang. Bagus menilai angka tersebut sangat realistis untuk dicapai, meskipun ia mengakui bahwa dinamika politik di Jawa Timur sangat kompetitif dengan karakteristik pemilih yang sangat beragam di setiap wilayahnya.
Jika target 10 persen tersebut berhasil diamankan, PKS memperkirakan dapat mengunci sekitar 8 kursi DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur. Dari total 87 kursi yang diperebutkan di 11 dapil di Jatim, perolehan 8 kursi dianggap sebagai representasi kekuatan politik yang kuat bagi partai di level nasional.
“Sepuluh persen dari 87 kursi itu sekitar 8,7 kursi, sehingga kami menargetkan sekitar 8 kursi DPR RI dari Jawa Timur. Ini menjadi prioritas kerja mesin partai dalam periode ini,” jelas Bagus Prasetia di hadapan para awak media dikutip Telusur.id.
Terkait arah politik di level regional, khususnya Pemilihan Gubernur Jawa Timur, PKS menyadari posisi kursinya di DPRD Jatim saat ini masih berjumlah lima kursi. Dengan komposisi tersebut, PKS menegaskan akan tetap membuka ruang koalisi yang lebar dengan partai politik lain demi bisa mengusung calon kepala daerah.
Bagus mengakui bahwa jumlah kursi saat ini belum mencukupi untuk mengusung calon gubernur secara mandiri. Oleh karena itu, komunikasi politik dengan lintas partai terus dibangun untuk mencari kesamaan visi dalam membangun Jawa Timur di masa depan melalui skema kerja sama politik yang solid.
Tak hanya soal kursi, PKS Jatim juga menyoroti potensi perubahan sistem pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2024. Jika regulasi baru tersebut diterapkan, akan ada pemisahan antara pemilu nasional yang memilih Presiden dan DPR pada 2029, dengan pemilu lokal pada tahun 2031.
Skema ini menuntut partai untuk memiliki napas panjang dan konsolidasi yang matang karena adanya jeda waktu sekitar dua tahun antara pemilu nasional dan daerah. PKS menilai tantangan ini harus dihadapi dengan kesiapan organisasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan regulasi tersebut.
Sebagai penutup, Bagus menegaskan bahwa fokus utama PKS saat ini adalah memperkuat basis dukungan masyarakat di akar rumput. Dengan persiapan yang lebih dini, PKS Jawa Timur optimistis target dua digit bukan sekadar impian, melainkan capaian terukur yang bisa diwujudkan melalui kerja keras seluruh kader.
