JOMBANG, TELUSUR.ID – Upaya menekan kemiskinan ekstrem ditengah masyarakat, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat meluncurkan program “Miskin Ekstrem Pasti Kerja”.
Program kolaboratif yang menggandeng SPPG dalam suksesi program prioritas nasional makan bergizi gratis tersebut pertama kalinya dilaunching di Desa Badang, Ngoro, Jombang. Sekaligus menandai diresmikannya Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) Badang.
Dalam sambutannya, mewakili Menteri Kordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Prof. Dr. Ir. Nunung Nuryartono M.Si menekankan program ini dapat menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, khususnya kelompok miskin ekstrem usia produktif.
Menurutnya, SPPG tidak hanya berfungsi sebagai penyedia makanan bergizi bagi pelajar, namun juga sebagai bagian dari ekosistem ekonomi lokal dan menjadi ruang pemberdayaan masyarakat.
“Mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi, semuanya melibatkan masyarakat sekitar dan menggerakkan ekonomi lokal,” ujar Nunung, Senin (29/12).
Kata dia, model SPPG yang telah berjalan di Jombang, menjadi contoh praktik baik yang layak direplikasi di daerah lain.
Ia menuturkan setiap pekerja yang direkrut berasal dari kelompok desil terbawah dan terlebih dahulu mengikuti pelatihan keterampilan sebelum terjun bekerja.
“Mereka dilatih agar paham sistem kerja, higienitas, dan tugas masing-masing. Setelah siap, baru masuk ke SPPG,” bebernya.
Dia menyebut, jika satu SPPG mempekerjakan 30 orang dan 30-40 persennya berasal dari kelompok miskin ekstrem, maka efeknya terhadap pengurangan kemiskinan sangat besar.
“Para pekerja yang telah lolos pelatihan akan menerima penghasilan sekitar Rp2 juta per bulan, angka tersebut jauh melampaui garis kemiskinan ekstrem,” terangnya.
Ia menambahkan, pelatihan dilakukan langsung di lokasi SPPG dengan melibatkan lintas sektor, mulai dari Kementerian Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, hingga Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.
Selain keterampilan, peserta juga dibekali motivasi kerja agar memiliki kesiapan mental dan komitmen jangka panjang.
“Bantuan sosial itu hanya penopang sementara. Tujuan akhirnya adalah bekerja dan mandiri,” ungkapnya melanjutkan.
Nunung menilai, kemiskinan ekstrem di Jombang saat ini berada sekitar 0,4 persen atau setara 5.100 orang. Dengan asumsi 300 peserta yang telah dilatih dan siap bekerja, pemerintah optimistis angka tersebut dapat ditekan hingga mendekati nol.
Ia juga mengapresiasi sinergi Pemerintah Jombang dan seluruh pemangku kepentingan yang dinilai berhasil membangun ekosistem SPPG secara utuh, termasuk keterlibatan petani dan pedagang lokal sebagai penyedia bahan baku.
Program Miskin Ekstrem Pasti Kerja ditargetkan mampu membuka akses kerja bagi sedikitnya 10 ribu warga miskin ekstrem dan akan terus diperluas ke berbagai wilayah di Indonesia hingga target kemiskinan ekstrem nol persen tercapai.
“Jombang bukan hanya contoh pelatihan, tapi contoh ekosistem pemberdayaan yang berjalan. Ini yang ingin kami dorong secara nasional,” katanya.
Sementara, Wakil Bupati Jombang Salmanudin Yazid mengatakan bahwa pemerintah daerah terbuka dan selalu bersinergi guna menciptakan iklim ekosistem ekonomi yang sehat.
“Kami dari Pemerintah Daerah sangat berterima kasih, karena Kabupaten Jombang menjadi pilot project dan menjadi percontohan nasional,” tuturnya.
Ia juga berharap langkah dan suksesi program “Miskin Ekstrem Pasti Kerja” menjadi awal yang baik bagi masyarakat di Kabupaten Jombang.
Disisi lain, Sefi Andari Mufida, Mitra SPPG Badang 1, mengucap syukur atas berjalannya program yang dinilai mampu membantu warga yang sebelumnya kesulitan memperoleh pekerjaan.
“Alhamdulillah, saya merasa sangat senang karena saudara-saudara kita yang sebelumnya kesulitan pekerjaan sekarang bisa mendapatkan pekerjaan. Ini menjadi hal yang bermanfaat bagi mereka,” ujarnya.
Hingga saat ini, jelas dia, terdapat 47 orang yang telah terserap bekerja di SPPG nya. Seluruh tenaga kerja tersebut berasal dari warga sekitar Desa Badang dan sekitarnya.
Sefi menyebut, layanan yang dijalankan mencakup pemenuhan kebutuhan gizi bagi sekolah, mulai dari jenjang TK, SMP, hingga SMA dan penerima manfaat lain yang terdiri dari ibu hamil, balita, serta kelompok rentan lainnya yang berada dalam kategori B3.
Dia juga mengaku SPPG serentak dimulai kembali nanti pada tanggal 8 Januari. “Untuk pelaksanaan distribusi dan operasional penuh, SPPG direncanakan mulai berjalan pada 8 Januari mendatang,” jelasnya.
Terkait pelayanan agar tak bermasalah di kemudian hari, ia menuturkan pihaknya siap memberikan pelayanan terbaik dan sesuai standar mulai proses pengolahan, hingga kontrol setelah pengiriman.
“Selain itu, kami juga menjalin kerja sama dengan relawan dan berbagai pihak agar pelaksanaan program berjalan aman dan sesuai standar,” pungkasnya.
