JAKARTA, TelusuR.id – Islah telah membawa angin kesejukan bagi keberlangsungan partai berlambang Ka’bah. Tak hanya itu, peran pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dianggap berjasa kepada PPP perihal meminimalisir konflik berkepanjangan.
Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2020–2025, M. Romahurmuziy, menyampaikan apresiasi kepada Menteri Hukum, Supratman Andi Atgas atas peran aktifnya dalam memfasilitasi penyelesaian konflik internal di tubuh PPP.
Gus Romy, demikian kerab dipanggil ini menilai kesepakatan ishlah antara kubu Agus Suparmanto dan Mardiono yang dicapai pada Minggu sore (6/10) merupakan langkah penting menuju perdamaian partai.
Menurutnya, kesepakatan tersebut memang tidak sepenuhnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP, namun dalam dunia politik kompromi sering kali berada di atas aturan formal.
“Peraturan itu dibuat sebagai titik pijak. Jika para pihak sudah berpijak di titik yang sama, maka kesepakatan itu menjadi kebenaran faktual, apalagi jika tujuannya untuk mengakhiri perpecahan,” ujar Gus Romy, Rabu (8/10/2025).
Dia juga mengajak seluruh fungsionaris dan kader PPP di seluruh Indonesia untuk menerima hasil kesepakatan tersebut dengan lapang dada.
Ia menekankan, pentingnya rekonsiliasi agar partai kembali solid dan fokus pada konsolidasi menjelang Pemilu 2029.
“Mari bersatu kembali, fokus memperkuat partai, dan merebut kembali kepercayaan publik. Mohon jangan ada lagi gugatan hukum agar PPP bisa kembali kondusif,” imbaunya.
Selain itu, Romahurmuziy menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi selama sepekan terakhir akibat dinamika Muktamar X PPP.
Ia berharap publik memberikan kritik dan saran untuk perbaikan partai ke depan.
Sebagai penutup, Gus Romy juga berpamitan dari pemberitaan terkait DPP PPP karena telah terbentuk kepengurusan baru untuk periode 2025–2030 per 6 Oktober.
Gus Romy menyebut bahwa narasumber resmi PPP selanjutnya adalah Sekjen Taj Yasin dan Wabendum Rusman Yaqub.
“Salam perubahan!,” tutup Romahurmuziy dalam pernyataan tertulisnya.
Sekedar tambahan informasi, Konflik PPP sempat terjadi ketika Munas X PPP di Ancol 27-29 September 2025 menghasilkan dua ketua umum. Mereka adalah Mardiono dan Agus Suparmanto.
Diwaktu itu, Kementerian Hukum RI sempat mengeluarkan surat pengesahan untuk ketua umum Mardiono. Dan setelah melalui dinamika dan Islah, Kemenkum RI mengeluarkan SK baru terkait PPP.
BERIKUT SK KUMHAM HASIL ISLAH
Ketua Umum : Muhammad Mardiono
Wakil Ketua umum : Agus Suparmanto
Sekretaris Jenderal : Taj Yasin
Wakil sekretaris jenderal : Jabar Idris .ST
Bendahara Umum : Imam Fauzan A. Uskara
Wakil Bendahara : Rusman Ya’kub.
