JOMBANG, TelusuR.id – Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Aktivis Jombang Peduli (DPP GAS JP) soroti gaji dan tunjangan DPRD Jombang. Dinilai tak mencerminkan rasa keadilan dan tidak berpihak pada masyarakat.
“Tunjangan pimpinan DPRD yang mencapai Rp37.945.000 per bulan dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan. Pasalnya, kondisi keuangan daerah tengah terhimpit oleh beban belanja rutin yang membengkak,” ujar Luthfi, Kordinator GAS JP, Kamis 25 September 2025.
Sementara, kata dia, sektor pelayanan publik mulai dari pendidikan, kesehatan hingga program pengentasan kemiskinan masih jauh dari kata ideal.
Karena menurutnya, bila pimpinan dewan berkomitmen kepada rakyat tinggal mendesak Bupati untuk merubah Perbup no 66 tahun 2024. Ia pun menilai, bahwa APBD hanya dipakai lebih banyak untuk belanja birokrasi ketimbang kebutuhan rakyat.
“Lalu apa artinya wakil rakyat di sana?, Tunjangan itu jelas harus dievaluasi,” ujar Luthfi.
Aktifis Sarbumusi ini menegaskan, kekecewaan publik makin terasa karena DPRD hingga kini belum menyampaikan sikap resmi terkait penurunan gaji maupun tunjangan yang rasional dan keberpihakannya pada masyarakat.
Padahal, lanjut ia, sesuai fungsi pengawasan dan representasi, DPRD semestinya berani mengambil langkah politik yang berpihak pada masyarakat, bukan pada kenyamanan internal lembaga.
“Desakan agar tunjangan pimpinan DPRD diturunkan sejatinya bukan hanya soal angka, tetapi juga simbol moralitas,” tandansnya.
Luthfi menegaskan, langkah tersebut akan menjadi tolok ukur keseriusan DPRD dalam menegakkan prinsip keadilan, efisiensi anggaran, dan keberpihakan pada rakyat kecil.
“Bila sampai tanggal 25 September 2025 belum ada jawaban resmi, kami akan evaluasi jika sesuai rencana awal tanggal 29 September akan demo kegedung DPRD dengan melibatkan banyak elemen masyarakat,” pungkasnya.
