Kabid Politik & Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) Eko Saputra, Desak KPK Dan Mabes Polri Usut Dugaan Penyelewengan Dana BIMTEK Kabupaten Bireuen

Ketua Bidang Politik & Kebijakan Publik PP GPI Eko Saputra
Bagikan :

Jakarta, TelusuR.ID – Ketua Bidang Politik & Kebijakan Publik PP GPI Eko Saputra meminta dan mendesak kepada Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya menurunkan team ke Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh supaya mengusut tuntas dugaan penyalah gunaan wewenang dan jabatan dari semua unsur terkait,serta dugaan adanya penyalahgunaan anggaran dana desa yang bernilai milyaran terkait pelaksanaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang sudah dan akan berlangsung beberapa tahun.

Disinyalir bahwa terjadi pengurasan dana desa pada setiap acara BIMTEK yang di lakukan.Setiap kepala desa wajib menyetor belasan hingga puluhan juta rupiah untuk setiap kali BIMTEK.Milyaran dana desa di duga di kuras oleh beberapa oknum intelektual dan pejabat Bireuen dengan cara yang sistematis dan terstruktur serta rapi di Kabupaten Bireuen.

“Saya meminta supaya KPK segera turunkan team ke Kabupaten Bireuen untuk mengusut aliran dana penyelenggaraan BIMTEK yang bernilai milyaran.Dana itu di kutip dari setiap desa dengan jumlah beragam.Mulai dari 15 juta hingga 20an juta rupiah/desa pada setiap pelaksanaannya,” Kata Eko.

Jika setiap kepala desa di wajibkan harus setor 15 juta/desa atau bahkan hingga 20 juta/desa maka jika di total sebanyak 609 desa dari 17 Kecamatan di Kabupaten Bireuen mencapai belasan milyar lebih dana yang bersumber dari dana terkuras habis hanya untuk BIMTEK.Terhitung sejak tahun 2020 hingga yang akan terjadi pada tahun ini,puluhan milyar anggaran dana desa sudah di kuras untuk pelaksanaan BIMTEK tanpa hasil dan manfaat yang jelas.

Seluruh kepala desa di “paksa” ikut BIMTEK di luar Aceh bahkan hingga ke pulau Jawa dengan cara yang sistematis dan terstruktur berdasarkan surat izin dan edaran dari pejabat terkait di kabupaten Bireuen.Hingga terpaksa harus menyetor belasan juta dana desa untuk ikut BIMTEK.

Maka oleh karena itu saya mendesak KPK dan Mabes Polri untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta dugaan adanya korupsi dana desa yang berjumlah milyaran di seluruh Kabupaten Bireuen.

Jika ini terus di biarkan maka puluhan milyar dana desa akan di kuras oleh segelintir oknum demi pelaksanaan BIMTEK tanpa adanya hasil dan manfaat untuk seluruh desa di Bireuen.

Tinggalkan Balasan