Menu
Beranda blog Halaman 401

Kemenag Jombang Janjikan Reward Untuk Kontingen Porseni MTs Peraih Medali Emas

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, TelusuR.ID – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jombang, Dr Taufiqurrohman, M. Ag, berjanji akan memberikan reward bagi kontingen yang meraih medali emas.

Hal itu dikatakannya ketika memberikan sambutan di Hall Room Kantor Kemenag, Jumat 20/10/2021, pada acara pelepasan kontingen Porseni MTs Kabupaten Jombang, yang akan berlaga mewakili Kabupaten Jombang di Malang.

“Bagi atlit yang nanti mampu meraih medali emas di Porseni Malang akan mendapatkan hadiah berupa sepeda dengan harga yang sesuai dengan kemampuan anggaran panitia,” ujarnya.

Kepada kontingen Ia juga berpesan agar tidak perlu ada rasa takut menghadapi laga mendatang. “Anak-anak harus fresh, jangan ada ketakutan, yang terpenting adik-adik nyaman, tidak ada ketakutan, maka tidak akan menjadi beban,” pesannya. Ia juga meyakinkan bahwa menjadi kontingen adalah hal yang istimewa. “Adik-adik adalah yang terbaik, mewakili 27 ribu anak-anak se-Kabupaten jombang, jangan ada fikiran khawatir, sehingga mental kalian akan kuat,” lanjutnya.

“Keberhasilan kontingen dalam Porseni dapat diraih jika visi dan hati kita bersama kompak, tidak ada ego, indivual masing-masing. Kami sudah mengatur sejak awal untuk mendapatkan yang terbaik dalam rangka mengantarkan para atlit untuk menjadi juara di tingkat Provinsi. Kita harus profesional, obyektif serta kebersamaan tanpa melihat ini peserta didik orang lain,” terangnya.

Namun perlu dipahami bahwa ajang kegiatan ini bukan refresing ke Malang. Akan tetapi, ini untuk mengantarkan para atlit. Para atlit juga jangan sampai stres maupun tegang

“Para atlit harus berfikir bagaimana nyaman ketika bertanding dan berlaga, jika para atlit merasa nyaman serta tidak ada kekhawatiran dalam bertanding maka musuh-musuh akan terlihat kecil. Apa yang dirasa masih perlu diperbaiki serta ditingkatkan masih ada kesempatan. Di jaga fisiknya serta mentalnya, karena jika mental tidak mampu menghadapi yang akan di serang adalah fisik,” paparnya.

Atlit yang berangkat, tambahnya, tidak hanya mewakili masing-masing sekolah. Akan tetapi, mewakili Kabupaten Jombang.

Sedangkan untuk official yang menghantarkan atlit tahun ini, akan dilakukan rotasi jika prestasi atlet tidak bagus. “Entah yang tahun kemarin berhasil menghantarkan atlit meraih juara. Mulai tahun ini, siapa yang tidak mampu menghantarkan atlit-atlit untuk berprestasi, maka harus diganti. Kecuali pendamping langsung yang berasal dari masing-masing sekolahan. Hal ini supaya ada motivasi dalam hati, pikiran serta jiwa kita,” terangnya.

Harapannya supaya ada perubahan termasuk ada motivasi dalam mendampingi para atlit. Kami berharap adanya evaluasi bagi pendamping yang berasal dari luar sekolah masing-masing supaya ada perubahan ke arah yang lebih baik.

“Kami juga berharap ada bantuan berupa doa dari guru, masyarakat Jombang serta seluruh Kepala Madrasah. Bagi atlit yang akan berlaga mewakili Jombang di Porseni Malang, harus semangat dan berjuang,” ujarnya.

Sebelumnya, ketua panitia, Bambang Setiadi melaporkan bahwa setelah melalui hasil seleksi tingkat Kabupaten, ada 6 atlet yang akan mengikuti laga tingkat Provinsi Jawa Timur. Keenam atlet tersebut berasal dari 3 cabang olahraga, yaitu bulutangkis putra dan putri dari MTsN 10, tenis meja putra dan putri dari MTsN 10, serta catur putra dari MTsN 4 dan catur putri dari MTsN 12. Semua kontingen telah lolos verifikasi data dan rencananya akan diberangkatkan pada tanggal 25 Oktober.

Kegiatan pelepasan dihadiri oleh Kepala Kantor didampingi Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, serta diikuti oleh panitia, official, dan kontingen yang akan dilepas. (yap)

APBD Jombang 2021 Diduga Menguap Hingga Rp 100 Juta Lebih

Penulis
Alis Asmaun
-
0
image by harianpilar.com

JOMBANG, TelusuR.ID  –   Paket pengadaan barang dan jasa Pemerintah tahun anggaran 2021 di salah satu OPD Pemkab Jombang diduga menguap  hingga kisaran Rp 100 juta lebih. 

Hingga berita ini ditulis, Kepala OPD terkait belum bersedia memberi klarifikasi. “Tanyakan ke pak Sekdin (Sekretaris Dinas, red), “tulis Kepala OPD melalui chat whatsapp, Kamis (21/10), kepada TelusuR.ID. 

Sedikitnya, dugaan itu bisa dilihat pada daftar paket yang diunggah dilaman resmi Lembaga Otoritas non Kementerian urusan pengadaan barang dan jasa Pemerintah. 

Pada rilis itu, dari 29 paket sejenis yang diunggah, hanya satu paket saja yang dilengkapi detail kegiatan. Yakni paket senilai pagu Rp 88,6 juta dengan volume lebih dari seribu digit. Pada paket ini, harga satuan bisa diketahui. 

Sedang 28 paket lainnya tercatat tanpa detail deskripsi, melainkan hanya keterangan global. Sehingga publik dibuat bingung. Karena 28 paket hanya disebutkan nilai pagu tanpa keterangan detail volume. Hingga berita ini ditulis, Sabtu (23/10), belum diketahui apa alasan OPD tersebut melakukan hal demikian. 

Juga, belum diketahui apakah 29 paket sudah terserap semua atau ada yang dibatalkan. Namun apa pun itu, sergah sumber, model rilis paket tanpa detail deskripsi seperti itu, bisa dibilang bentuk kameflase jahat dalam rangka memanipulir penyerapan uang negara.

29 paket kegiatan yang dilangsungkan lewat pintu Pengadaan Langsung (PL) tersebut tercatat menyedot anggaran APBD hingga Rp 545 juta. Merujuk harga satuan yang dipatok, tegas sumber, jika saja antara pagu dan harga lapangan terjadi selisih Rp 10 ribu per item, maka uang negara yang menguap mencapai kisaran Rp 100 juta lebih. 

“Beberapa kasus menyebutkan, seringkali harga pembelian berada jauh dibawah pagu dengan selisih antara Rp 10 ribu sampai Rp 15 ribu. Angka selisih itu tidak masuk silpa, tapi justru menguap entah kemana. Nah, sejauh pihak OPD bersedia menunjukkan dokumen belanja atau nota pembelian, maka dugaan itu berpeluang untuk terbantahkan, “tegas sumber seraya mengaku tidak yakin pihak OPD berani buka data.

Sebelumnya, TelusuR.ID juga mendapati praktik serupa yang berlangsung pada OPD Pemkab Jombang yang lain. Saat itu, data lapangan yang dihimpun menunjukkan bahwa antara pagu dan belanja lapangan terjadi selisih sekitar Rp 15 ribu per item. 

Ketika pihak OPD diminta menunjukkan nota belanja untuk dikonfirmasikan kepada pihak penyedia, atau sedikitnya dilakukan validasi dengan harga pasar, ternyata permintaan tersebut tidak pernah bisa dipenuhi. Ada apa?… (bersambung/din)

Data Nasabah Bank Jatim Diduga di Per-Jualbelikan, Ketua DPD RI Desak Polisi Usut Tuntas

Penulis
Alis Asmaun
-
0
Ketua DPD RI

JAKARTA, TelusuR.ID – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Bank Jatim bertanggungjawab atas kebocoran data nasabah yang diduga diperjualbelikan di forum hacker seharga USD250 ribu atau sekitar Rp 3,5 miliar. LaNyalla meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kebocoran data yang jelas-jelas merugikan masyarakat. 

Dalam siaran pers Ketua DPD RI, (Jumat,22/10/22021), La Nyala Mattalitti menyebut bahwa data tersebut dijajakan di situs Raidforums oleh akun @bl4ckt0r. Data yang ditawarkan berukuran cukup besar, yakni 378 GB. Isinya meliputi 259 database beserta informasi sensitif seperti data nasabah, data karyawan, data keuangan pribadi, dan masih banyak lagi. 

“Tentu Bank Jatim harus bertanggungjawab atas hal ini. Publik menunggu penjelasan mereka. Polisi pun harus bertindak cepat mengusut kasus ini hingga tuntas,” kata LaNyalla, Jumat (22/10/2021). 

Senator asal Jawa Timur itu menilai, peristiwa ini menunjukkan jika sistem
perlindungan data kita sangat lemah
dan mudah diretas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang mengambil keuntungan pribadi dari aksi kejahatan tersebut. 

“Saya kira perlu digital forensik dan penguatan sistem perlindungan agar peristiwa serupa ke depan tak terjadi lagi,” kata dia. 

Menurut LaNyalla, kebocoran tersebut tak hanya berakhir pada penjualan data, namun juga bisa merembet ke berbagai kejahatan lainnya. Bukan tak mungkin kejahatan lainnya berbekal data para nasabah itu akan terjadi. Sebab, mereka telah memiliki data valid secara detail.

“Tentu hal ini sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan lain bisa saja timbul dan akan mengancam stabilitas keamanan masyarakat. Kasus jual beli data ini harus menjadi perhatian pemerintah dan segera dilakukan penanganan. Negara tidak boleh membiarkan kejahatan ini terus berlangsung,” tegas LaNyalla. 

Berkaca dari apa yang menimpa Bank Jatim, LaNyalla mendorong agar setiap lembaga harus membuat penguatan sistem keamanan digital dan SDM harus terus ditingkatkan. 

“Penguasaan teknologi pada setiap sistem, baik sistem perbankan ataupun lainnya yang rawan keamanan harus menjadi fokus perhatian dan segera dilakukan penanganan oleh ahli IT,” saran LaNyalla. 

Pada saat yang sama, LaNyalla juga mendesak agar pemerintah segera
merampungkan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) agar pemerintah memiliki langkah kongkret dalam melindungi data penting,” demikian LaNyalla.(alis)

Peringati Hari Santri, MWCNU Wonosalam Gelar Upacara

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, Telusur. ID – Setiap 22 Oktober seluruh santri di Indonesia memperingati Hari Santri Nasional. Sejak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015, Hari Santri Nasional selalu dirayakan setiap tahunnya. Pada tahun ini, peringatan Hari Santri Nasional kembali dirayakan.

Beragam tema dan kegiatan mewarnai gempita peringatan ini. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang yang menggelar upacara peringatan Hari Santri di lapangan LDII Wonosalam, Jumat (22/10/2021).

Hadir dalam upacara itu, beberapa pengurus MWCNU dan badan otonom NU Wonosalam, Camat Wonosalam, Ketua LDII, perwakilan Pemuda Pancasila.

Pembina Upacara, Kyai Wahyu Maretno Wibowo

Bertindak sebagai Pembina Upacara, Kyai Wahyu Maretno Wibowo menyampaikan, Hari Santri adalah milik semua elemen bangsa Indonesia. Mereka saat ini sudah semestinya memperingati sekaligus meneladani perjuangan yang telah dilakukan para kiai dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

“Secara umum, setelah penetapan keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2015 dikeluarkan maka otomatis momentum besar ini menjadi milik kita bersama, bukan milik satu golongan dan kita manfaatkan bersama untuk meneladani perjuangan para ulama dan santri dalam menumbuhkan semangat juang membangun agama serta Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkapnya.

Karena itu, Ketua MWCNU Wonosalam ini menegaskan, berbagai organisasi kemasyarakatan di Indonesia sudah seharusnya turut serta memperingati Hari Santri. Di Wonosalam, selain NU dan sejumlah badan otonomnya, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Pemuda Pancasila bersama-sama juga menyemarakkan Hari Santri dengan mengikuti upacara.

Dengan mengadakan peringatan ini bersama ormas lain di wilayah Kecamatan Wonosalam, ada manfaat lain sehingga bisa merekatkan hubungan antar organisasi untuk bersinergi menegakkan ajaran-ajaran agama dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Tantangan yang dihadapi bangsa cukup kompleks.

Termasuk di dalamnya adalah santri. Karena itu, santri saat ini tidak cukup hanya mendalami kitab kuning, literatur lain yang dapat memperkaya wawasan perlu juga dipelajari. “Saya berharap kepada para santri agar memperkuat dirinya tidak hanya dengan kitab-kitab kuning saja, tetapi juga dengan literasi walau itu berhaluan kiri sekalipun. Karena tantangan zaman ke depan semakin rumit,” ungkap pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren MDQ Galengdowo ini. (yap)

Alumni Undar Jombang Pimpin Apel Siaga Hari Santri Nasional 2021

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JAKARTA, TelusuR.ID – Bertempat di Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem, DPP Garda Pemuda NasDem gelar apel siaga dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2021 pada Jumat (22/10). Kegiatan yang bertajuk Garda Pemuda NasDem Road To Hari Santri Nasional Tahun 2021 ini mengusung tema “Peran Spiritual Pemuda”.

Apel siaga ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan sebelumnya yang dimulai pada 01 Oktober sampai pada puncaknya di tanggal 22 Oktober 2021. Secara serentak dengan irama yang menggema para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Santri dan Mars Syubbanul Wathan (Ya Lal Wathan). Tak hanya itu, kegiatan juga diisi dengan Pembacaan Ikrar Santri oleh petugas dan diikuti oleh seluruh peserta upacara.

Moh. Haerul Amri, Alumni Undar Jombang selaku Sekjend DPP Garga Pemuda NasDem memimpin langsung berjalannya apel siaga. Gus Aam sapaan akrab dari Moh. Haerul Amri, dalam pidatonya menyampaikan amanat dari Ketua Umum DPP Garda Pemuda NasDem Prananda Surya Paloh.

“Dalam konteks kemerdekaan bangsa Indonesia, santri melalui instruksi para ulama mampu dikonsolidasikan sebagai kekuatan anak bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal itu bisa dibuktikan dengan munculnya semangat Resolusi Jihad yang difatwakan dan digerakkan oleh KH. Hasyim Asy’ari bersama para ulama, kiai dan santri dalam menghadapi pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.

Gerakan 10 November 1945 yang kita sebut sebagai Hari Pahlawan tidak pernah akan terjadi tanpa adanya Resolusi Jihad yang difatwakan oleh KH. Hasyim Asy’ari tepat pada 22 Oktober 1945. Itulah sebabnya mengapa hari ini dan setiap tanggal 22 Oktober kita memperingati Hari Santri Nasional dalam rangka mengingat dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan para kiai dan santri dalam upaya mengusir kolonialisme dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini.” ujarnya

Masih kata Gus Aam, “Ulama, kiai dan santri juga sangat berperan aktif dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari ulama, kiai dan santrilah Nasionalisme tumbuh dan berkembang dengan tetap berprinsip pada nilai-nilai universal agama. Sebagaimana yang diajarkan oleh para kiai dan leluhur kita yaitu “Hubbul Wathon Minal Iman” (Nasionalisme/ cinta tanah air sebagian dari pada iman).

Selain itu, melihat kondisi hari ini bahwa banyak yang mempertentangkan antara agama dan negara, Gus Aam mengatakan, “Belakangan ini, banyak yang menempatkan nasionalisme dan agama pada sisi yang berbeda. Padahal, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kiai kita, yaitu Hadrotussyaikh KH. Hasyim Asy’ari “Agama dan Nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan”. “Oleh sebab itu, tugas kita hari ini adalah merestorasi dan merekatkan kembali semangat nasionalisme dengan menempatkan nilai-nilai agama sebagai ruhnya.” Lanjut Gus Aam yang pernah ‘nyantri’ di salah satu pondok pesantren di Jombang ini.

Kegiatan dihadiri oleh Gubernur Akademi Bela Negara, Pengurus DPP Garda Pemuda NasDem, Pengurus DPW Garda Pemuda NasDem DKI, dan santriwan-santriwati yang menjadi peserta upacara. Acara berlangsung lancar dan khidmat, serta dengan tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan. (yap)

Forkopimda Dampingi Kunjungan Wakil Presiden RI di Jatim

Penulis
Alis Asmaun
-
0
image by Humas Polri.go.id

SUREABAYA, TelusuR.ID – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur, dampingi Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin dalam rangka Kunjungan Kerja di sejumlah daerah di Jawa Timur, pada Kamis (21/10/2021).

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto, dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, mendampingi Kunjungan Kerja Wapres KH Ma’ruf Amin di Jatim, diantaranya melakukan pengecekan vaksinasi massal, kepada santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah dengan sasaran 15.000 dosis.

Wapres KH Ma’ruf Amin dan Forkopimda Jatim juga menyapa alumni Pondok Pesantren Salafiyah secara virtual yang juga sedang melaksanakan vaksinasi massal. 

image by humas polri

Kegiatan Vaksinasi kali ini dilaksanakan mulai tanggal 21 Oktober sampai dengan 3 November 2021, dengan capaian target vaksin sebanyak 15.000 dosis, didukung vaksin dari dinkes, kodim maupun Polres Situbondo dan dukungan tenaga kesehatan jumlah 100 personel. 

Kegiatan dilanjutkan dengan ziarah Makam Pahlawan Nasional KHR. As’ad Syamsul Arifin, Jl. KHR. Syamsul Arifin, Sukorejo, Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kabupaten Situbondo.  

Selain itu, Wapres juga berkesempatan memberikan orasi ilmiah, dalam rangka wisuda ke-XXX, Universitas Ibrahimy Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. 

image by humas polri

Usai melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Situbondo, Wapres beserta Forkopimda Jatim menuju Kabupaten Banyuwangi, dengan melakukan pelayanan publik Online Single Submission (OSS) berbasis risiko, di Mall Pelayanan Publik, kabupaten Banyuwangi. 

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah dan pelaku usaha tentang sistem OSS perizinan berusaha berdasarkan resiko, pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dengan memberikan kemudahan perizinan berusaha melakukan bisnis dengan mudah, sebagai bentuk upaya untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan berusaha di daerah, serta menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi di kabupaten Banyuwangi. 

Kegiatan dilanjutkan dengan Peninjauan Lounge Pelayanan Publik Pemerintah kabupaten Banyuwangi, diharapkan para tamu yang datang ke kabupaten Banyuwangi dapat mempermudah akses data bagi para tamu. Mulai dari program – program Pemkab Banyuwangi, hingga tampilan CCTV yang mengkoneksikan antara Pemkab dengan berbagai dinas terkait. 

Selanjutnya, Wapres beserta Forkopimda meninjau kembali rumah kreatif di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kabupaten Banyuwangi. Di rumah kreatif ini dilakukan pelatihan buruh migran dan masyarakat difabel, dengan tujuan untuk meningkatkan dan kemampuan kewirausahaan dan manajemen para penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat membuka peluang usaha dan memulai usaha mereka sendiri. 

Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menghidupkan kewirausahaan sebagai strategi dalam penciptaan lapangan kerja. 

Dalam kesempatan ini, Wapres KH Ma’ruf Amin menyampaikan, Indonesia butuh hal seperti inilah yang kita harapkan, setiap kabupaten di Jawa Timur punya mall pelayanan publik dan pusat – pusat pelatihan pemberdayaan masyarakat. 

Saya lihat, saya dengar tadi ada pelayanan publik di tempat-tempat atau kampung nelayan. Sehingga mereka dalam mengurus segala masalah tidak harus datang ke kabupaten, tidak ada waktu disana. pungutan pembohong,” kata Wapres saat meninjau rumah kreatif. 

image by humas polri

“Lalu yang saya temukan juga, yang menjadi masalah kita yaitu mengenai satu data, misalnya data-data UMKM, data-data orang miskin, data-data siapa yang harus memperoleh bansos ternyata sudah di Lounge pelayanan publik itu datanya sudah ada,” tambahnya. 

Lebih lanjut Wapres menjelaskan, ini kita Indonesia sedang menuju satu data yang kita sebut dengan validasi data. Kalo ada program baik yang sifatnya itu bantuan sosial atau pemberdayaan bisa tepat sasaran. 

“Selain itu, pemberdayaan difabel dan buruh migran ini menjadi program kita, bisa mengubah mindsetnya untuk berkarya di kampungnya sendiri,” ujarnya. 

“Saya berharap seperti ini semua di indonesia kita punya, pelayanan dan pusat – pusat pelatihan pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin. 

Dana BOS 2020 Diduga Tak Terserap Oleh SMP Budi Utomo

Penulis
Alis Asmaun
-
0
image by foto google/liputannews.net

JOMBANG, TelusuR.ID  –  Dana BOS 2020 diduga tidak terserap oleh SMP Budi Utomo di bawah naungan Yayasan Pendididkan Budi Utomo (YPBU). Sumber menyebutkan, Dana BOS 2020 yang tidak terserap itu mencapai kisaran Rp 477,569,245.  Dengan rincian tahap I senilai Rp 61,483,715, tahap II Rp 168,721,346, serta tahap III sejumlah Rp 247,364,184.

“Ketika kami jumlahkan dari tahap satu sampai tiga, BOS 2020 yang tidak terserap adalah Rp 447,569 juta,” tegasnya. Dikatakan, wajar kalau wali murid mempertanyakan sisa BOS 2020 tersebut. Selain soal item pembayaran apa saja yang tercover Dana BOS dan yang menjadi tanggungan wali murid.

“Kalau ada sosialisasi atau penjelasan BOS secara transparan, setidaknya kita tahu terkait penyaluran dan penggunaan BOS di SMP Budi Utomo,” sambungnya.

Sumber berpendapat, terjadinya sisa BOS itu dimungkinkan karena kendala administrasi pelaporan terkait penyerapan anggaran. Meski begitu, sumber tidak ingin berspekulasi lebih lanjut atas pendapatnya soal alur sisa BOS 2020 di SMP Budi Utomo.

Hanya, dia menangkap  sebuah keanehan, karena terdapat sejumlah item pembayaran yang ditagihkan ke wali murid, namun item-item tersebut juga terdapat kemiripan di komponen BOS 2020. Seperti Dana Sarana Pendidikan/DSP, Sumbangan Gedung, Kegiatan Ekstrakurikuler, LKS/Buku, SPP, Sumbangan Laboratorium Komputer, Sumbangan Laboratorium IPA, Sumbangan Perpustakaan, Tes Mid dan Semester.

“Ya ini mungkin saja. Sampai terjadi sisa BOS dimungkinkan karena kendala administrasi dari pihak SMP. Tapi anehnya, mengapa ada sejumlah item yang ditagihkan ke wali murid, sementara item-item tersebut mirip dengan yang ada di komponen BOS,” bebernya.

Pihaknya juga mengatakan, jika sisa Dana BOS 2020 tersebut akan menjadi Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang pengelolaannya ada juknisnya tersendiri.

“Sepengatahuan saya, juknisnya waktu itu, tidak harus dikembalikan ke kas negara, tapi cukup dianggarkan lagi pada tahun berikutnya. Nah, sisa BOS 2020 itu kan diduga mengendap di rekening sekolah. Disinilah kerawanan itu terjadi,” pungkasnya. (red)

Ketua Yayasan Budi Utomo di Mosi Tidak Percaya, Kades Mengaku Teken Surat

Penulis
Alis Asmaun
-
0
image by ilyas/anteroaceh.com

JOMBANG, TelusuR.ID  –  Surat Mosi Tidak Percaya kepada Ketua Yayasan Budi Utomo, Desa Gadingmangu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, beredar luas di media sosial WhatsApp.

Pernyataan mosi tidak percaya dalam surat tersebut, tertulis berasal dari Wali Murid SMA, SMK, dan SMP Budi Utomo, serta warga desa Gadingmangu. Terdapat 3 poin alasan yang menjadi pemicu mereka tidak lagi mempercayai Ketua Yayasan BU.

Dari tiga poin tersebut, wali murid lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Budi Utomo (YPBU) meminta agar Ketua YPBU bisa segera diberhentikan.

tanda tangan dan cap basah Kades Gadingmangu

Selain itu, surat mosi tidak percaya juga terdapat tanda tangan Kepala Desa (Kades) Gadingmangu. Lengkap dengan stempel basah sang Kades. Hanya saja, surat yang di-foto dan beredar tersebut belum terdapat tanggal, bulan dan tahunnya.

Sumber terpercaya menyebut, alasan belum adanya tanggal, karena masih dalam proses pengumpulan tanda tangan wali murid dan warga Desa Gadingmangu. Hingga saat ini, sudah terkumpul ratusan tanda tangan.

“Tandatangan dari masyarakat yang terkumpul sudah mencapai dua ratus lebih,” ujar sumber seraya meminta namanya tidak disebutkan.

foto tanda tangan masyarakat dalam mosi tidak percaya kepada ketua YBU

Namun, dia tidak menyebut secara detail siapa saja yang telah membubuhkan tanda tangan, sebagai lampiran surat pernyataan mosi tidak percaya kepada Ketua YPBU.

Sumber kemudian mengirim sejumlah foto berisi lembaran yang terdapat kolom nomor, nama, dapukan, dan tanda tangan. Dalam kolom Dapukan, di antaranya tertulis Warga Gading, Wali Murid, dan tanda idem. Terpisah, Kepala Desa Gading Mangu, M Golkar, saat dihubungi via sambungan seluler, Kamis (21/10), mengakui bahwa surat mosi tidak percaya kepada Ketua YPBU teersebut benar adanya. Ia pun mengaku turut membubuhkan teken pada surat tersebut. “Tapi itu kan hanya mengetahui, “jawab Kades diujung telepon. (red)

Sisa Dana BOS 2020 Diduga Tidak Masuk Silpa

Penulis
Alis Asmaun
-
0
image by ANTARA/ agus bebeng

JOMBANG, TelusuR.ID  –  Dana BOS 2020 yang diduga tidak terserap oleh SMP Budi Utomo, Desa Gadingmangu, Kecamatan Perak, Jombang, disinyalir tidak dimasukkan dalam anggaran BOS tahun selanjutnya, atau BOS 2021.

Dugaan ini berdasarkan data milik sumber yang merupakan wali murid SMP yang berlokasi di Jalan Mashur Desa Gadingmangu tersebut.

“Dari data ini, Dana BOS 2020 yang tak terserap sebesar Rp 477,5 juta sekian itu, tidak dimasukkan di tahapan BOS tahun 2021 atau Rp nol,” ujarnya.

Ia mengatakan, sisa Dana BOS 2020 tersebut akan menjadi Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang pengelolaannya terdapat juknis tersendiri.

“Sepengatahuan saya, juknisnya menyebut tidak harus dikembalikan ke kas negara, tapi cukup dianggarkan lagi pada tahun berikutnya,” tambahnya.

Dikatakan, dugaan tidak terserapnya dana merupakan hal paling rawan dalam pengelolaan BOS di lembaga pendidikan. Terutama pada SMP Budi Utomo. Menurutnya, selain memicu dugaan terjadi dana mengendap, juga tidak berlebihan jika dana rawan  “dimainkan”.

“Selain rawan mengendap di rekening sekolah, sisa dana BOS juga rawan terjadi praktik penyelewengan. Nah, jika sisa BOS 2020 tidak dicantumkan pada BOS tahun 2021, kan tidak salah jika muncul pertanyaan dikemanakan dana tersaebut? “tegas sumber.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dana BOS 2020 SMP Budi Utomo yang diduga tidak terserap mencapai kisaran  Rp 477,569,245.

Pada data tersebut, sisa BOS 2020 pada Tahap I adalah sejumlah Rp 61,483,715. Tahap II sejumlah Rp 168,721,346 dan Tahap III sejumlah Rp 247,364,184.

Dorong Geliat Ekonomi dan Destinasi Wisata, Bupati Lounching Pasar Oleh-oleh Khas Jombang

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, TelusuR.ID  –  Berlangsung di lokasi pasar Dusun Ngrawan, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Kamis (21/10), Bupati Jombang Hj Munjidah Wahab melounching pembukaan Pasar Oleh-oleh Khas Jombang. Louncing dihadiri jajaran Forkopimda Jombang, Kepala OPD, pejabat turunan dibawahnya, serta pihak stakeholder. 

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemkab Jombang, Ir Hari Utomo, dalam keterangan pers menegaskan, bahwa tujuan dibukanya pasar oleh-oleh khas Jombang bersifat multidimensi. Dari sekian itu, tujuan terbesar dibukanya pasar baru ini adalah dalam rangka memicu tumbuh kembang ekonomi kreatif masyarakat UMKM, serta perekonomian masyarakat luas pada umumnya. 

Tentu tidak sekedar itu. Selain sebagai bentuk upaya memicu geliat ekonomi masyarakat, kata Hari Utomo, dibukanya Pasar Oleh-oleh Khas Jombang juga sebagai etalase pajang atas produk kreatif pelaku UMKM, atau produk unggulan khas Jombang lainnya. Diantaranya adalah produk kerajinan tangan, juga kuliner tradisional khas Jombang dengan keberagamannya. 

Bupati Jombang Hj Munjidah Wahab melounching pembukaan Pasar Oleh-oleh Khas Jombang bersama forkompimda dan Kadis Dagrin Ir. Hari Utomo

Masih menurut Hari Utomo, pembukaan Pasar Oleh-oleh Khas Jombang sudah satu paket dengan pembagian kios yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Antaralain (1), 21 unit bedak/kios ditempati pedagang lama dan 1 unit untuk kantor. (2), Asosiasi Jokul dan warga sekitar berada di Blok A-B. (3), Asosiasi Permamin berada di Blok C-D. 

Selanjutnya, (4), Asosiasi AMIC berada di Blok E. (5), Bumdes wilayah kecamatan Tembelang berada di Blok F-H. Serta (6), Asosiasi CTH berada di Blok I-J. Secara keseluruhan, jumlah kios/bedak yang ada di Pasar Oleh-oleh Khas Jombang, Dusun Ngrawan, Desa Pesantren, Tembelang, meliputi 22 unit bedak/kios, serta 120 unit Los Gledek. 

Bupati Jombang Saat Melihat stand Pasar oleh- oleh Khas Jombang

Disebutkan, Pasar Oleh-oleh Khas Jombang pada awalnya dimaksudkan untuk menampung pedagang dari pasar legi dan sepanjang jalan Seroja. Pasar yang dibangun pada tahun anggaran 2016 dengan pagu Rp 1,5 milyar (DAK) itu ternyata gagal huni. Upaya relokasi tidak berhasil karena pihak pedagang  lebih memilih menempati lahan PT KAI. 

Pengoperasian Pasar Oleh-oleh Khas Jombang sebenarnya dijawalkan pada kalender anggaran 2020. Tapi hal itu urung dilaksanakan seiring merebaknya pandemi covid 19. “Selain dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi kreatif agar terus berkembang, pasar ini juga merupakan program bela dan beli produk khas Jombang untuk ajang promosi produk UMKM, “pungkas Hari Utomo dalam sambutannya. (din) 

1...400401402...412Halaman 401 dari 412

PILIHAN EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©