Menu
Beranda blog Halaman 380

PBNU Rombak Total Kepengurusan PCNU Kota Surabaya

Penulis
Alis Asmaun
-
0

SURABAYA, TelusuR.ID – Pengurus Besar Nahldatul Ulama (PBNU) melakukan perombakan kepengurusan PCNU Kota Surabaya. Tak tanggung, perombakan dilakukan mulai dari tingkat Rais Syuriah hingga Tanfidziyah.

Surat ketetapan sudah diputuskan sejak bulan Oktober tahun 2022 ini. Dengan menunjuk sosok karateker dari tingkat Rais Syuriah hingga Tanfidziyah.

Sebagai Rais Syuriah yang ditunjuk ialah sosok KH. Athoillah Sholahuddin Anwar dan H. Umarsyah sebagai karateker ketua PCNU Kota Surabaya.

Selasa (25/10) kantor PWNU Jatim menggelar konferensi pers tentang perombakan kepengurusan ini. Dengan dihadiri Ketua PWNU Jatim KH. Marzuki Mustamar dan Karateker Ketua PCNU Surabaya, H. Umarsyah.

H. Umarsyah menyampaikan jika PBNU telah menugaskan pihaknya sebagai karateker untuk menangani pengelolaan dan permasalahan yang ada di Surabaya.

“Masalah yang ada bukan serius. Tapi masalah yang sudah sewajarnya ada di organisasi. Seperti masalah kevakuman kemudian masalah kadaluarsa masa kepemimpinan di tingkat cabang, MWC maupun ranting,” ujarnya.

Umarsyah menjelaskan yang dilakukan pihaknya ke depan adalah penanganan dan pembenahan ranting hingga berujung konferensi cabang. “Efektif tanggal 3 kami bekerja. Dan sekarang kami datang ke wilayah dan menyampaikan ke pengurus PWNU,” lanjutnya.

Ditanya soal penunjukan yang dilakukan baru ini, Umarsyah menjelaskan jika itu merupakan kewenangan pihak PBNU. Pihaknya hanya melakukan instruksi saja.

“Pertanyaan pertama lebih tepat ke PBNU. Kami penerima mandat tak sempat menanyakan kenapa baru sekarang dan PBNU pun tak berikan penjelasan kenapa sekarang,” tegasnya.

Dia menambahkan pihaknya diberi waktu tiga bulan untuk mempersiapkan semuanya hingga dilakukan konferensi cabang nanti. “Sementara ini kita diberi waktu tiga bulan. Tergantung langkah awal kita ini sampai akhir tahun,” imbuhnya.

Senada Ketua PWNU Jatim KH. Marzuki Mustamar juga belum mengetahui alasan PBNU baru menunjuk karateker saat ini. “Itu sama wewenangnya PBNU. Bisa ditanyakan ke sana,” imbuhnya.

Gubernur Khofifah Sampaikan Pesan Pentingnya Kontribusi Muslimat NU Dalam Menurunkan Stunting

Penulis
Alis Asmaun
-
0
Dua Rekor MURI Dipecahkan Muslimat NU dalam Sehari Terkait Komitmen Menurunkan Stunting

Surabaya,TelusuR.ID – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasinya atas komitmen Muslimat NU yang begitu tinggi terhadap kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak khususnya ibu hamil. Komitmen itu bahkan telah mengantarkan Muslimat NU berhasil mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Penghargaan ini meliputi pemecahan rekor oleh PP Muslimat NU, yaitu minum tablet zat besi (FE) oleh ibu hamil terbanyak dan komitmen ibu hamil mengkonsumsi makanan dengan nutrisi tinggi terbanyak sejumlah 10.158 orang yang dilakukan secara hybrid. Kedua rekor tersebut diterima Gubernur Khofifah yang juga menjabat Ketua Umum PP Muslimat NU.

Pemecahan rekor tersebut masuk dalam rangkaian kegiatan Maulidur Rasul Muslimat NU Jawa Timur dan Pelantikan PC Muslimat NU Surabaya di Jatim Expo International Convention Center, Jalan A. Yani Surabaya, Minggu (23/10/2022).

Atas berbagai capaian rekor tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan, rekor yang dicapai oleh Muslimat ini bukan hanya dalam taraf Indonesia saja, ternyata juga internasional.

“Alhamdulillah hari ini telah dipecahkan rekor MURI oleh Muslimat NU terkait hal mendasar yaitu penurunan stunting. Selain mengkonsumsi zat besi juga komitmen menjaga kehamilan agar ibu yang hamil tidak kurang gizi dan bayi yang dikandungnya sehat dan tidak kurang gizi saat lahir,” kata Khofifah.

Menurut orang nomor satu di Jatim itu, pencapaian rekor ini menjadi bukti bahwa Muslimat NU memberikan perhatian tinggi terhadap kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak khususnya ibu hamil agar melahirkan generasi bangsa yang unggul dan soleh. Salah satunya dengan pemberian zat besi bagi ibu hamil sebagai upaya mencegah gizi buruk dan stunting.

“Ada hal yang ibu-ibu sekalian lakukan, yaitu memberikan zat besi bagi ibu hamil. Ini menjadi bagian yang sangat penting karena di antara sumber daya manusia yang kita siapkan, kita hindarkan kemungkinan anak-anak kita lahir kurang gizi, sehingga dapat berujung pada stunting,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan, perempuan yang juga sebagai Ketua Tanfidziyah PBNU itu mengajak seluruh jajaran Muslimat NU dari pusat hingga ranting untuk saling memberikan perhatian terhadap ibu hamil di lingkungan sekitarnya. Hal ini untuk memastikan kecukupan gizi para ibu hamil telah terpenuhi.

“Saya minta seluruh anggota Muslimat NU sampai di jajaran ranting untuk rajin melihat keadaan sesama, supaya semua menerima gizi yang cukup,” pinta Gubernur Khofifah.

Selain itu, Khofifah menambahkan pentingnya menjaga kesehatan spiritual bagi keluarga agar sehat lahir batin. Dengan demikian ikhtiar batin untuk putra-putri sholeh yang akan mendatangkan kebaikan bagi masa depan bangsa.

“Jadi bukan cuma tentang zat besi, mencegah gizi buruk dan stunting. Ini juga harus ditambah dari sisi kesehatan spiritual agar sehat lahir batin,” jelasnya.

Ia pun mencontohkan, bahwa Ibunda Gus Dur Nyai Sholichah Wahid Hasyim mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali selama masa kehamilan.

“Bu Nyai Solichah Wahid Hasyim dahulu semasa hamil, tiap 3 hari beliau selalu mengkhatamkan Al-Quran. Ini menjadi catatan kita semua, kalau ingin putra-putri yang terlahir soleh solehah, mendatangkan manfaat, dan memberikan kebaikan bagi masyarakat, bangsa, negara, maka tiap 3 hari khatamkanlah Al-Quran seperti saat bu Nyai Sholichah Wahid Hasyim mengandung Gus Dur,” imbaunya.

Lima Kiai Jawa Timur Peringati Hari Santri 2022 di Pidie

Penulis
Alis Asmaun
-
0
caption : Lima Kiai Jawa Timur menghadiri peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2022 di Sigli, Pidie. foto : istimewa.

SURABAYA, TelusuR.ID – Lima kiai asal Jawa Timur menghadiri peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 22 Oktober 2022 di Kota Sigli, Pidie. Satu diantaranya adalah KH Thoriq Darwis Bin Ziyad, pengasuh Ponpes Babussalam, Kabupaten Malang. Kiai Thoriq adalah pencetus Hari Santri Nasional.

Ulama lainnya dari Jawa Timur yaitu KH Nabil Hasbullah, Pimpinan Kyai Muda Bersatu, Organ Pendukung Utama KH Ma’ruf Amien dalam Pilpres 2019 yang juga Pengasuh Ponpes Darul Hikam Joresan Mlarak Ponorogo, KH Reza Hasbullah dari Ponpes Darul Hikam Joresan Mlarak Ponorogo dan KH Abdul Muis Azis dari Ponpes Al-Aziziyah Denanyar Jombang yang juga Cicit Muasis dan Pendiri NU KH Bisri Samsuri.

“Beliau-beliau adalah Pencetus Hari Santri Nasional KH Thoriq Darwis bin Ziyad yang juga pengasuh Ponpes Babussalam Kabupaten Malang, KH Misyoroh Usman dari Ponpes Sulaiman Trenggalek,” kata Muslizar, Kepala Pendidikan Dayah Pidie dalam keterangannya, Ahad (23/10/2022).

Muslizar menjelaskan, dua ribuan santri dari 200 dayah atau Pondok Pesantren (Ponpes) di Kabupaten Pidie mengikuti puncak Hari Santri Nasional (HSN) ke-7 yang dipusatkan di Alun-alun, Kota Sigli, Pidie

Muslizar didampingi ketua panitia pelaksana, Tgk Mustajab Nyak Musa mengatakan, peringatan HSN ke-7 tahun ini lebih meriah selain dari tahun sebelumnya.

“Hadir pula Kapolres Pidie, AKB Padli, Dandim 0102/Pidie, Letkol Inf Abd Jamal Husin, Sekda Idhami, ulama kharismatik Pidie, Tgk H Ishak Lamkawee,” ujar Muslizar.

Pj Bupati Pidie, Wahyudi Adisiswanto dalam amanat singkatnya mengatakan santri yang merupakan insan taqwa Indonesia yang memiliki kekuatan besar dalam membentuk kekuatan negeri ini sejak awal sebelum merdeka.

Selain itu Wahyudi Adisiswanto menyatakan peringatan hari santri bukan hanya milik para santri saja melainkan milik bersama dari semua komponen bangsa di tanah air yang memiliki keteguhan dalam menjunjung nilai-nilai kebangsaan.

“Saya mengajak semua kalangan untuk dapat memanfaatkan momentum ini, merayakan dengan cara napak tilas perjuangan santri menjaga martabat kemanusiaan serta mengenang semua ulama Aceh yang banyak berjuang untuk Indonesia,” pungkas alumnus Unej Jember itu.

Optimalkan Pengawasan Wilayah Perairan, DKP Jatim Lakukan Pembinaan Pokmaswas di 6 Kabupaten/Kota

Penulis
Alis Asmaun
-
0

SURABAYA, TelusuR.ID   –   Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui basis partisipasi masyarakat. Sebanyak 42 Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota terpilih sebagai prioritas pembinaan.

 

Kegiatan pembinaan POKMASWAS di Kota Surabaya

Antara lain Pokmaswas di Kota Surabaya, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Gresik. Materi pembinaan lebih menekankan pada pentingnya optimalisasi pengawasan wilayah perairan pesisir dan perairan umum darat (PUD). Kegiatan ini berlangsung dalam 3 bulan terakhir di 6 Kabupaten/Kota.

Kegiatan pembinaan POKMASWAS di Kabupaten Gresik

Model pengawasan pastisipatif dengan melibatkan Pokmaswas ini merupakan strategi pengawasan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur melalui bidang kelautan, pesisir, dan pengawasan. Dalam strategi ini, Pokmaswas dipandang sebagai mata dan telinga untuk merekam setiap bentuk pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur juga menegaskan agar Pokmaswas tidak ragu melaporkan setiap bentuk dan dugaan pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian tindakan terhadap pelaku bisa segera diambil. Namun demikian Pokmaswas juga diingatkan untuk tidak melakukan tindakan yang melampaui batas.

Kegiatan pembinaan POKMASWAS di Kabupaten Kediri

Hal ini karena peran dan fungsi Pokmaswas hanya sebatas pada tindakan 3 M (Melihat, Mencatat, dan Melaporkan). Sehingga tidak dibenarkan untuk Pokmaswas mengambil tindakan sepihak apalagi main hakim sendiri. Tetapi yang perlu dilakukan adalah melaporkan setiap dugaan dan bentuk pelanggaran kepada pihak berwenang.

Dalam upaya optimalisasi pengawasan berbasis partisipasi Pokmaswas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur perlu menyediakan data dan informasi pengelolaan sumber daya perikanan, serta melakukan identifikasi terhadap profil dan keaktifan kinerja Pokmaswas di masing-masing wilayah kerja.

Untuk mencapai hal tersebut, DKP Jatim memerlukan bantuan dari Pokmaswas terkait suplay data untuk kebutuhan updating dan pemutakhiran. Suplay data juga diperlukan sebagai dasar pembuatan laporan keaktifan Pokmaswas di seluruh Kabupaten/Kota kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang harus dilakukan pada setiap triwulan (3 bulan) sekali.

Karenanya, sinergitas antara Pokmaswas dan Instansi Pemerintah perlu dibangun untuk memenuhi kebutuhan data dimaksud. Pada kesempatan itu, Pokmaswas menyampaikan pentingnya dukungan sarana dan prasarana serta sosialiasi dan pembinaan dari Instansi Pemerintah, terutama terkait aturan baru yang melingkupi kegiatan pengawasan di perairan.

Kegiatan pembinaan POKMASWAS di Kabupaten Blitar

Merujuk data yang ada, saat ini jumlah Pokmaswas di Jawa Timur telah menembus angka 398 kelompok yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Timur. Selain pembinaan Pokmaswas, DKP Jatim melalui Sub Substansi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan juga memiliki program Forum Group Discussion (FGD) bersama dengan Pokmaswas dan sosialisasi penguatan kelembagaan Pokmaswas.

Disisi lain, bersama-sama dengan dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendorong terbentuknya forum Pokmaswas di masing-masing wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah akses koordinasi, penyampaian informasi, serta pelaporan hasil pemantauan yang dilakukan setiap Pokmaswas. (*)

HUT Provinsi Jatim, Forkom Jurnalis Nahdliyin Bedah Kepemimpinan Perempuan dari Era Ratu Tribhuwana Tunggadewi Hingga Gubernur Khofifah

Penulis
Alis Asmaun
-
0
caption : FGD Forkom Jurnalis Nahdliyin yang diadakan dalam rangka HUT Provinsi Jawa Timur ke-77. foto : istimewa.

SURABAYA, TelusuR.ID – Pada peringatan Hari Jadi Provinsi Jatim ke 77, Forkom Jurnalis Nahdliyin (FJN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Membedah Kepemimpinan Perempuan di Bumi Majapahit Mulai Era Ratu Tribhuwana Tunggadewi hingga Gubernur Khofifah”.

Acara yang berlangsung di Varna Culture Hotel itu menghadirkan Pengajar Mata Kuliah Sejarah Unesa, Rojil Nugroho Bayu Aji, S.Hum, MA, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Muhammad Fawait, SE, M.Sc, Muslih Hasyim Sufy, S.Ag, M.B.A, Aktivis Pemuda NU, Alumni PMII serta mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dr. Rizal Ramli yang hadir secara daring.

Rojil Nugroho Bayu Aji, S.Hum, MA, menyampaikan Jatim memiliki historis panjang terkait dengan kepemimpinan perempuan.

“Kalau kita baca di buku Denys Lombard di Majapahit tak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi tak ada kriteria untuk pemimpin harus dari seorang pria,” ujar Dosen Unesa Surabaya ini, Rabu (12/10/2022).

Dia melanjutkan, demikian halnya dalam Negarakertagama. Majapahit itu dibangun tak hanya jaya oleh pemimpin laki-laki, tapi juga jaya dengan pemimpin perempuan.

“Kita tahu bahwasanya ada Gayatri dan Tribhuwana Tunggadewi, ini menunjukkan di bumi Majapahit ini terdapat pemimpin perempuan yang muncul justru di saat terjadi konflik di internal atau saat itu terjadi pemberontakan,” tuturnya.

Dari sini Rojil mengambil suatu kesimpulan refleksi. Bahwa kepemimpinan perempuan menjadi salah satu faktor atau bisa jadi mempersatukan bangsa dan negara.

“Pemimpin perempuan di masa depan harus memiliki porsi bagi kita semua untuk kemudian didorong. Kita semua berharap dengan munculnya perempuan sebagai pemimpin, pembangunan di negara dan bangsa ini memunculkan pembangunan yang pro dengan perempuan. Sehingga pembangunan ini tak meninggalkan perempuan, isu anak dan bisa dikolaborasikan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Muhammad Fawait menyampaikan jika saat ini Jawa Timur memiliki Khofifah sebagai pemimpin yang merupakan satu-satunya gubernur perempuan di Indonesia.

“Dan terbukti sejauh ini on the track dan dalam kondisi pandemi selama pemulihan yang cepat dan itu membuktikan sudah tidak relevan dikotomi pemimpin itu harus seorang laki-laki,” ujar politikus muda yang akrab disapa Gus Fawait.

Dari sudut pandang parlemen, Gus Fawait melihat jika Khofifah cukup tangguh dan bisa membuat pulih ekonomi yang terpuruk karena pandemi.

“Saya melihat sebuah keberhasilan dan tidak bisa dilakukan pemimpin lainnya, ketika tak memiliki pengalaman serta jam terbang seperti Bu Gubernur Khofifah,” lanjut Fawait.

Bendahara GP Ansor Jatim ini sangat mengapresiasi Khofifah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi melebih nasional seperti saat ini.

“Di tengah krisis Covid dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang melanda, Jatim masih baik saja atau bahkan pertumbuhan ekonomi melebihi nasional. Saya pikir sebuah prestasi tersendiri bagi seorang pemimpin sekaliber Khofifah,” pungkas Gus Fawait. (*)

Goes To Pesantren, Kominfo Jombang Sosialisasikan Aplikasi SP4N-Lapor!

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, TelusuR.ID – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Jombang mensosialisasikan Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) di Pondok Pesantren Al Aqobah 1, di Desa Kwaron, Kecamatan Diwek pada Selasa (30/8/2022) pagi.

Agenda bertajuk Sosialisasi SP4N Lapor! Goes To Pesantren ini dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, yang diwakili oleh Kepala Bidang (Kabid) Humas Komunikasi Publik (HKP), Mohammad Eryk Arif, S.STP, M.M. Hadir juga Ketua Yayasan Al Aqobah Al Hidayah Gus Ahmad Khanzul Fikri, M.P, dan 75 orang peserta sosialisasi yang terdiri dari pengurus pondok, ustadz dan ustadzah serta para santri.

Disampaikan oleh Mohammad Eryk Arif Kabid HKP bahwa dengan adanya aplikasi SP4N-Lapor! pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik dapat ditangani dengan cepat, transparan dan akuntabel sesuai dengan kewenangan masing  masing penyelenggara dan mendorong peningkatan kinerja penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

“Terimakasih kepada Pengasuh Pondok Pesantren ”Al Aqobah 1” Kwaron, Diwek atas dukungan dan kerjasamanya dalam penyelenggaraan kegiatan ini”, tutur Mohammad Eryk Arif mengawali sambutannya.

Kegiatan ini melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Juga Perpres Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, yang mengisyaratkan dibentuknya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) yang merupakan integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik.

“Sebagaimana tertuang pada SK Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/298/415.10.3.4/2018 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen melaksanakan layanan ini dengan sebaik-baiknya”, tutur Mohammad Eryk Arif.

Disampaikannya bahwa dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat utamanya lingkungan Pesantren juga mengetahui dan memahami bahwa segala bentuk pengaduan bisa di salurkan melalui Aplikasi SP4N-Lapor!. Pengelolaan pengaduan melalui SP4N-Lapor penting dilaksanakan untuk mewujudkan sistem pelayanan publik yang transparan, partisipatif, dan akuntable serta efisien karena laporan dari masyarakat tidak hanya terhubung di Pemerintah Jombang saja tapi juga terhubung dengan Pemerintah Pusat.

“Saya berharap agar Bapak Ibu, juga para Santri yang hadir dalam pertemuan ini mampu menjadi agen perubahan untuk ikut bertanggungjawab akan kondisi lingkungan. Dan tentunya bergerak bersama untuk membangun Jombang lebih baik, dengan tidak takut melapor, karena identitas pelapor dijamin akan dirahasiakan. Sekali lagi mari bersama-sama ikut mengawasi pelayanan publik di Kabupaten Jombang, berani melapor untuk pelayanan publik lebih baik pada saluran aduan yang tepat dan resmi di SP4N -Lapor”, pungkas Mohammad Eryk Arif.

Narasumber kegiatan ini Eko Prasetyo, SE, Inspektur Pembantu Bidang Investigasi, Staf Inspektorat Jomban dan Pranata Humas Ahli Muda Wahyudi Sudarsono S.S. dari Dinas Kominfo Kabupaten Jombang.

Dalam sosialisasi tersebut para peserta nampak antusias dan menyambut positif paparan demi paparan yang disampaikan narasumber. Sesi tanya jawab dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh peserta untuk menggali lebih banyak informasi yang telah disampaikan narasumber.

Dari sosialisasi tersebut pihak Ketua Yayasan Al Aqobah Al Hidayah Gus Ahmad Khanzul Fikri, M.P menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Kominfo Kabupaten Jombang yang telah memberikan informasi positif dan menambah wawasan bagi lingkungan Pesantren. “Alhamdulillah kini kami mengetahui bahwa Pemerintah telah menyediakan kanal /saluran pengaduan berbasis online yaitu aplikasi “Lapor”, serta bagaimana mekanisme penyampaiannya”, tuturnya.

“Terimakasih atas wawasan baru yang disampaikan. Sehingga dengan aplikasi ini, masyarakat dapat menyampaikan aduannya kapanpun dan caranya pun mudah. Masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor Pemerintah, cukup login melalui aplikasi Lapor lalu mengisi aduan dan dapat mengirimkannya melalui sms ke 1708 atau langsung lewat aplikasi online lapor. Hal ini sangat cocok dan semangatnya sama dengan Pesantren kami yang mengedepankan literasi digital”, tutur Gus Ahmad Khanzul Fikri.

Bupati Jombang Hadiri Rakor Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2022

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, TelusuR.ID – Bupati Jombang Hj. Mundjidah Dibantu Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jombang menghadiri Rapat Koordinator Persiapan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2022, bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Orang nomor satu pada Pemerintah Kabupaten Jombang ini mengatakan agenda rakor diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi dan dihadiri langsung oleh Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas.

“Saya Didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jombang Bapak Bambang Suntowo dalam rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Bapak Abdullah Aswar Anas,” tutur Bupati Mundjidah Wahab.

Dalam rakor yang dihadiri oleh Gubernur, juga Bupati/Walikota se-Indonesia tersebut menghadiri pemaparan langsung dari Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas tentang Arah Kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengadaan ASN 2022. Salah satunya fokus pada pelayanan dasar yakni guru dan tenaga kesehatan. Serta yang juga menjadi prioritas Pemerintah saat ini adalah penataan tenaga non-ASN.

Dalam Rakor tersebut, Pak Anas mengatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) mulai menjadi perhatian. Salah satunya ASN ini, harus karakter yang andal, membentuk dan hebat.

“Pak Menpan RB juga mengajak bergerak cepat dalam menerapkan reformasi pegawai di setiap daerah”, pungkas Bupati Mundjidah Wahab.

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) telah menetapkan sebanyak 530.028 kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) nasional tahun 2022 (data per 6 September 2022). Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk instansi pusat sebanyak 90.690 dan instansi daerah sebanyak 439.338. Kebutuhan daerah terinci sebanyak 319.716 PPPK Guru, 92.014 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 27.608 PPPK Tenaga Teknis.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jombang, Bambang Suntowo juga menambahkan bahwa pada agenda tersebut juga dilakukan SK Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN Kabupaten Jombang Tahun 2022 dari Kemenpan RB.

“Penetapan formasi jabatan yang disetujui oleh Menpan RB untuk Kabupaten Jombang sebanyak 893. Berisikan lowongan nama jabatan dan jumlah kebutuhan. Bukan nama berdasarkan nama”, tambahnya.

Bupati Jombang Buka Pembinaan Pokmaswas Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, TelusuR.ID – Pembinaan Pokmaswas dengan tema Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat diselenggarakan di RM. Sri Kedaton Mojoagung, pada Sabtu (17/9/2022 )

Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus terima kasih kepada Kementerian
Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Benoa yang telah memberikan Pembinaan Pokmaswas di Kabupaten Jombang.

Hadir pada acara tersebut Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; Anggota Komisi IV DPR RI Ema Umiyatul Chusnah, Kepala OPD terkait Lingkup Pemkab Jombang; Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) se-Kabupaten Jombang.

“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Jombang, saya menyampaikan selamat datang kepada Dirjend Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Jombang. Saya juga sangat mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan ini, untuk menambah wawasan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang ada di Kabupaten Jombang”, tutur Bupati Mundjidah Wahab.

Disampaikan Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab bahwa Pengawasan posisi yang sangat strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, dalam hal pengawasan mungkin hanya dilakukan oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah saja.

Untuk itu perlu kelembagaan masyarakat yang bisa membantu pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

“Keterlibatan masyarakat melalui kelompok-kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) sangat diperlukan sebagaimana amanat Pasal 67 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dimana “masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan” , diapresiasi.

Pokmaswas merupakan kelompok masyarakat yang ikut membantu pemerintah dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan dan juga pemanfaatan dan pemanfaatan potensi alam yang ada di kawasan pesisir dan laut.

Selain itu, pokmaswas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam penyadartahuan hukum melalui Sosialisasi dan Pelaksanaan prinsip 3 M (melihat/mendengar, mencatat dan melaporkan).

“Saya berharap melalui kegiatan ini Pokmaswas mengetahui dan mengetahui tugas dan fungsi. Pengurus dan anggota Pokmaswas dapat menjadi pelopor bagi masyarakat setempat untuk pengelolaan perairan sungai di Kabupaten Jombang”, tandas Bupati Mundjidah Wahab.

“Dengan adanya sosialisasi dan pembinaan ini dapat memotivasi dan memberikan dorongan kepada Pokmaswas dalam menjaga dan menjaga sumber daya kelautan dan perikanan untuk anak cucu dimasa mendatang”, pungkas Bupati Mundjidah Wahab.

Pembukaan kegiatan tersebut ditandai dengan simbolis penyematan rompi POKMASWAS oleh Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab.

Dalam Pokmaswas tersebut peserta mengikuti dengan seksama dan langsung materi dari Pengawas Perikanan Ahli Utama mewakili Dirjen PSDKP, Ir. M.Eko Rudianto, M.Bus. DIA. (Pengawasan Perikanan Ahli Utama). Serta sambutan dan materi dari Anggota Komisi IV DPR RI Dapil VIII Prov. Jatim, Ema Umiyyatul Chusnah,ST, M.Pd.

Kunker Dirjend Untuk Melihat Dari Dekat Kemajuan Pemulihan Lahan Terkomtaminasi Limbah B3

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, TelusuR.ID – Acara Kunjungan Kerja Dirjend pada hari selasa tanggal 15 september 2022. Pengelolaan Sampah & LB3 di Kab. Jombang. Rombongan langsung dipimpin olh Ibu Rosa Vivien Ratnawati, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya, Disertai oleh :

1. Ibu Haruki Agustina, Direktur Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat LB3 dan Non B3

2. Ibu Sinta Saptarina, Direktur Pengurangan Sampah

3. Bapak Achmad Gunawan, Direktur Pengelolaan LB3

4. Bapak Novrizal Tahar Direktur Penanganan Sampah

5. Tenaga Ahli dan jajaran Kasubdit KLHK

6. DLH Provinsi Jawa Timur, Ibu Ir. Dra. Ayu Mustika Dewi Kabid Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan.

Dalam Acara Kunjungan Kerja Dirjend di Kab. Jombang Bertujuan untuk:

1. Melihat dari dekat kemajuan pemulihan lahan terkomtaminasi Limbah B3 terak alumunium di Kab. Jombang yang dilaksanakan secara kolaborasi dari banyak pemangku kepentingan baik dari Pemkab. Jombang, Pemprov Jatim, Pemerintah Pusat dan Dunia Usaha.

2. Beberapa pemulihan lahan terkomtaminasi limbah B3 yang dikunjungi adalah : di Dam Yani, saluran avour Sidokampir ds. Budugsidorejo Kec. Sumobito dan pembangunan sentra IKM slag alumunium Koperasi Smars di desa Bakalan Kec. Sumobito.

3. Kunjungan ke Kec. Kabuh untk melihat dari dekat kemajuan rencana pembangunan industri pengolahan limbah plastik yg ikut mndukung gerakan ekonomi sirkular Nasional.

Dalam sambutannya Ibu Dirjen memyampaikan agar Pemkab Jombang lebih semangat lagi dan membangun jejaring yang lebih luas dalam melakukan gerakan bersama penyelesaian penanganan Limbah B3 terak alumunium ini.

Sementara Sambutan Ibu Bupati menyampaikan dalam diskusi :

1. Ucapan Terima Kasih kepada KLHK atas dukungan yang telah diberikan selama ini dalam penyelesaian penanganan LB3 slag aluminium, baik melalui pemulihan maupun fasilitasi pendampingan dalam proses hingga terbitnya Izin Operasional Koperasi SMARS.

2. Pemerintah Kabupaten berkomitmen kuat untuk menyelesaikan masalah aluminium terak LB3 sampai:

– Sampai saat ini, melalui pembentukan 2 koperasi mampu menampung 60% pelaku usaha yang belum beroperasi, sisanya sebanyak 22 pelaku usaha masih membutuhkan pendampingan dan fasilitasi dari Pemerintah sehingga dapat berusaha secara legal.

– Sampai tahun 2021, 7 lahan sudah berhasil diterapkan dan tahun ini diterapkan dalam 3 tahun.

– Masih ada lebih dari 100 lahan terkontaminasi yang harus diperhitungkan. Hal ini tentunya membutuhkan dukungan penuh baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Swasta melalui CSR.

3. Setelah kedua koperasi IKM Slag Alumunium nantinya dapat beroperasi penuh, tentunya Pemkab Jombang akan fokus untuk menyelesaikan pelaku usaha yang belum berizin maupun pemulihan yang belum dilaksanakan.

Bupati Jombang Mundjidah Wahab Raih Nasional Anugerah Pendidikan Indonesia (API) 2022

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, TelusuR.ID – Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia tanggal 7 September, Nomor 230/PP/KEP/13/IX/2022 tentang Penerima Anugerah Pendidikan Indonesia Ikatan Guru Indonesia Tahun 2022 (API IGI 2022) ditetapkan 37 penerima penghargaan API 2022.

Salah satu penerima API IGI 2022 adalah Bupati Jombang, Jawa Timur, Hj Mundjidah Wahab. 37 orang tokoh dari berbagai daerah dan latar belakang profesi di Indonesia ini, dinilai telah berkontribusi positif dan berjasa dalam hal Peningkatan Kompetensi Guru Dan Mutu Pendidikan di Indonesia tahun 2022.

Penyerahan API IGI 2022 bertempat di ruang Cendrawasih Hall Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta, pada Kamis, 15 September 2022.

Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Ikatan Guru Indonesia Tahun 2022. “Semoga apresiasi ini mampu memotivasi Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mewujudkannya Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing”, tutur Bupati Mundjidah Wahab.

Bupati Mundjidah Wahab berharap kedepan IGI Kabupaten Jombang terus meningkatkan kerjasama, bersinergi dengan organisasi-organisasi yang ada seperti PGRI, Pergunu. “Pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai mitra dari organisasi-organisasi IGI, PGRI, juga Pergunu berharap untuk memperkuat sinergitas dan kompetisi dalam meningkatkan kompetensi para Guru serta mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing”, pungkas Bupati Mundjidah Wahab.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Senen, S.Sos, M.Si yang mendampingi Bupati Jombang dalam menerima kunjungan Ketua IGI Kabupaten Jombang Yoni Tri Joko Kurnia, S.Pd. dan Pengurus di ruang Swagata Pendopo Kabupaten Jombang pada Senin (19/9/2022) pagi, menambahkan bahwa salah satu indikator yang menonjol dari Perhatian Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab sebagai penerima Anugerah Pendidikan Indonesia Ikatan Guru Indonesia Tahun 2022 adalah terwujudnya Sekolah Keluarga, Sekolah Perempuan. “Termasuk juga target 2023 terwujudnya 5000 hafidz 30 Juz, untuk siswa SD, hal ini sebagaimana visi misi Kabupaten Jombang dalam mewujudkan Masyarakat Kabupaten Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing dengan Muatan Lokal Agama dan Diniyah”, tutur Senen Kadisdikbud Jombang.

Pada pertemuan tersebut, Bupati juga memberikan apresiasi kepada Valentino Aykel Suranta Sitepu, siswa SDN Blimbing Gudo klas 6 yang berhasil menjadi juara 1 Tingkat Provinsi Jawa Timur pada Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) kategori menyanyi tunggal. Aykel berhasil menjadi juara ketika menyanyikan Lagu Khas Jombang yang diberi judul “Jombang Kondang”. Dan kini siap untuk maju ke tingkat Nasional.

1...379380381...414Halaman 380 dari 414

PILIHAN EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©