JOMBANG, TelusuR.ID — Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) memang telah berakhir. Namun, pekerjaan besar justru baru dimulai.
Terpilihnya KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026-2031 kini dihadapkan pada tuntutan yang jauh lebih konkret: membuktikan bahwa pergantian kepemimpinan membawa perubahan nyata hingga ke akar rumput.
Bukan sekadar menyusun kepengurusan. Bukan pula berhenti pada seremoni pelantikan.
100 hari pertama kepemimpinan Gus Kikin akan menjadi fase penting untuk mengukur apakah PBNU mampu bergerak cepat meredakan friksi pascamuktamar sekaligus menjawab kebutuhan jutaan warga Nahdliyin.
Ketua Presidium Kaum Muda Nahdliyyin Jombang (KMNJ), AH. Hamdah, bahkan menyodorkan sembilan program prioritas yang dinilainya layak dikerjakan Gus Kikin dalam 100 hari pertama.
Usulan itu menyentuh hampir seluruh persoalan mendasar organisasi, mulai dari penyelesaian laporan pertanggungjawaban panitia muktamar, rekonsiliasi kader pascakontestasi, percepatan pelantikan, konsolidasi nasional, penguatan fasilitas ranting, bantuan bagi keluarga dhuafa, digitalisasi organisasi, program pro-rakyat hingga harmonisasi internal NU.
Hamdah menilai, energi pascamuktamar harus segera dialihkan dari dinamika politik internal menjadi kerja organisasi.
“100 hari pertama harus menjadi masa pembuktian. PBNU tidak boleh berhenti pada seremoni pergantian kepemimpinan. Harus ada pekerjaan yang selesai dan manfaat yang dirasakan warga Nahdliyin,” kata Hamdah.
Kader yang Berseberangan Saat Muktamar Harus Dirangkul
Salah satu pekerjaan paling sensitif adalah persoalan rekonsiliasi.
Kontestasi dalam muktamar tentu melahirkan perbedaan pilihan. Namun, setelah keputusan organisasi ditetapkan, perbedaan tersebut dinilai tidak boleh menjadi alasan untuk menyingkirkan kader yang berada di barisan berbeda.
Hamdah mengusulkan seluruh kader yang ikut dalam kontestasi Muktamar ke-35 NU tetap diberikan ruang untuk masuk dalam gerbong kepengurusan.
Menurutnya, NU memiliki terlalu banyak sumber daya manusia untuk dibiarkan terpecah hanya karena perbedaan pilihan dalam sebuah kontestasi.
“Setelah kontestasi selesai, tidak boleh ada lagi istilah kubu ini dan kubu itu. Semua kembali menjadi satu barisan untuk NU,” ujarnya.
Bagi Hamdah, langkah tersebut bukan sekadar soal bagi-bagi posisi. Lebih jauh, itu merupakan upaya memastikan potensi kader tidak terbuang dan energi organisasi tidak habis untuk konflik internal.
Pelantikan Jangan Berlarut-larut
Hamdah juga meminta penyusunan struktur kepengurusan baru tidak berlangsung terlalu lama.
Ia mengusulkan pelantikan pengurus maksimal dua bulan setelah muktamar.
Kecepatan tersebut penting agar PBNU segera memiliki struktur kerja yang definitif dan dapat langsung mengeksekusi agenda organisasi.
Sebab, semakin panjang masa transisi, semakin lama pula program strategis menunggu untuk dijalankan.
IKN atau Papua Jadi Titik Konsolidasi
Setelah struktur terbentuk, agenda berikutnya adalah konsolidasi nasional.
Hamdah mengusulkan PBNU menggelar istighosah akbar di IKN atau Papua sebagai simbol bahwa NU tidak hanya berbicara tentang kepentingan internal organisasi, tetapi juga membawa pesan persatuan Indonesia.
Lokasi tersebut dinilai memiliki makna strategis.
IKN merepresentasikan masa depan pembangunan Indonesia, sementara Papua menjadi bagian penting dari wajah kebinekaan dan integrasi nasional.
Konsolidasi tersebut diharapkan menjadi momentum rekonsiliasi sekaligus memperkuat kembali jaringan Nahdliyin setelah muktamar.
Ranting hingga PW Diusulkan Dapat Kendaraan Operasional
Usulan Hamdah kemudian masuk ke persoalan yang sangat praktis: kendaraan operasional organisasi.
Ia mengusulkan agar seluruh tingkatan struktur NU, mulai dari ranting, MWC, PC hingga PW, mendapatkan bantuan kendaraan sesuai kebutuhan dan tingkatannya.
Gagasan tersebut berangkat dari realitas bahwa kekuatan NU justru berada di struktur paling bawah.
Namun, tidak semua pengurus memiliki fasilitas yang cukup untuk menjalankan aktivitas organisasi.
Menurut Hamdah, tidak masuk akal berbicara tentang penguatan struktur sampai tingkat ranting jika pengurus di lapangan kesulitan bergerak.
“Jangan bicara organisasi sampai ranting kalau rantingnya kesulitan bergerak. Penguatan struktur harus dibarengi fasilitas yang memungkinkan mereka bekerja,” katanya.
Dhuafa Nahdliyin Tak Boleh Menunggu Data Pemerintah
Program yang tak kalah sensitif adalah bantuan bagi keluarga dhuafa Nahdliyin.
Hamdah mengusulkan PBNU memiliki skema bantuan sembako yang dapat langsung menyasar keluarga Nahdliyin yang membutuhkan.
Ia bahkan mendorong agar NU tidak sepenuhnya bergantung pada data pemerintah dalam menentukan penerima.
Alasannya sederhana: persoalan kemiskinan di lapangan bergerak cepat, sementara data administratif tidak selalu mampu mengikuti perubahan kondisi masyarakat.
Jaringan NU di tingkat ranting, MWC dan desa dinilai dapat menjadi ujung tombak untuk mengidentifikasi warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Dengan demikian, bantuan tidak berhenti pada angka dan daftar administrasi, tetapi benar-benar menyentuh keluarga yang sedang kesulitan.
Digdaya Diminta Jangan Mati di Tengah Jalan
Hamdah juga meminta aplikasi Digdaya tetap dijalankan.
Namun, keberlanjutan tersebut harus dibarengi evaluasi dan perbaikan.
Digitalisasi organisasi, menurut dia, tidak boleh hanya menjadi proyek teknologi. Aplikasi harus memberikan manfaat konkret bagi pengurus dan struktur NU.
Perbaikan sistem, integrasi data dan kemudahan penggunaan menjadi sejumlah aspek yang harus diperhatikan agar Digdaya benar-benar menjadi instrumen penguatan organisasi.
Hukum, Pendidikan dan Ekonomi Jadi Prioritas Rakyat
Lebih jauh, Hamdah meminta Gus Kikin memastikan program PBNU menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ada tiga sektor yang secara khusus disorot: hukum, pendidikan dan ekonomi.
Di bidang hukum, warga membutuhkan akses terhadap pendampingan dan literasi hukum.
Di sektor pendidikan, NU memiliki jaringan pesantren, madrasah dan lembaga pendidikan yang sangat besar sehingga penguatan kualitas pendidikan menjadi agenda strategis.
Sementara di bidang ekonomi, pemberdayaan warga Nahdliyin harus diarahkan agar mereka memiliki kemandirian dan tidak terus bergantung pada bantuan.
Harmonisasi Jadi Kunci
Dari seluruh usulan tersebut, Hamdah menempatkan harmonisasi sebagai salah satu pekerjaan paling penting.
Ia meminta hubungan antara pengurus pusat dan struktur di bawahnya diperkuat. Begitu pula hubungan antarstruktur serta hubungan NU dengan masyarakat.
NU, kata dia, harus kembali menjadi rumah besar yang mampu merangkul perbedaan.
Sebab, jika konflik internal terus menjadi konsumsi organisasi, program sebesar apa pun akan sulit berjalan.
“NU harus kembali menjadi rumah bersama. Pengurus pusat dengan wilayah, cabang, MWC sampai ranting harus saling menguatkan. Begitu juga hubungan NU dengan masyarakat harus semakin dekat,” ujarnya.
100 Hari Pertama Jadi Tes Sesungguhnya
Sembilan program yang ditawarkan AH Hamdah pada akhirnya mengarah pada satu pesan: Gus Kikin tidak punya banyak waktu untuk sekadar beradaptasi.
Muktamar telah selesai. Kepemimpinan baru telah dipilih.
Kini yang ditunggu bukan lagi siapa yang menang dan siapa yang kalah.
Yang ditunggu adalah apa yang dilakukan kepemimpinan baru PBNU.
Apakah rekonsiliasi benar-benar terjadi? Apakah struktur segera bergerak? Apakah ranting mendapatkan perhatian? Apakah warga dhuafa merasakan kehadiran NU? Dan yang paling penting, apakah program organisasi mampu diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat?
Seratus hari pertama akan menjadi jawaban awal.
Sebab bagi organisasi sebesar NU, pergantian ketua bukanlah tujuan akhir. Ia justru awal dari pertarungan yang lebih berat: membuktikan bahwa NU hadir bukan hanya ketika muktamar digelar, tetapi ketika rakyat membutuhkan.
