JOMBANG, TelusuR id — Jelang perhelatan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, tensi politik internal organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu kian menghangat.
Kiai Kampung asal Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, melayangkan desakan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga independensi forum tertinggi warga Nahdliyin tersebut.
Gus Lilur meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada jajaran menteri maupun pejabat di lingkaran pemerintahan yang membawa-bawa nama Kepala Negara demi kepentingan suksesi kepemimpinan PBNU.
Pernyataan tersebut ia sampaikan merespons adanya informasi terpercaya mengenai gerakan yang diduga melibatkan sejumlah figur strategis Istana untuk mengarahkan dukungan muktamirin.
“Sebagai warga NU, saya meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada satu pun orang yang membawa-bawa nama beliau untuk kepentingan hasrat politik pribadi dalam merebut kepemimpinan PBNU,” tegas Gus Lilur dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).
Menurut Gus Lilur, informasi yang ia terima menengarai keterlibatan jejaring sembilan pejabat publik, di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, Teddy Indra Wijaya, Prasetyo Hadi, Herindra, Saifullah Yusuf, Nusron Wahid, Juri Ardiantoro, Nasaruddin Umar, dan Irfan Yusuf.
Gerakan tersebut disinyalir berupaya mendorong pasangan KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sebagai calon Ketua Umum PBNU dan KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam.
Kendati demikian, penulis buku Prabowo untuk Indonesia Raya ini meyakini Presiden Prabowo secara pribadi tidak menyetujui manuver politik yang membawa nama kekuasaan negara tersebut.
Oleh karena itu, ia mendorong Presiden memberikan arahan tegas agar para pembantu menteri tidak menyalahgunakan pengaruh jabatan maupun fasilitas negara dalam urusan internal NU.
Secara khusus, Gus Lilur menyoroti posisi Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang menjabat Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus Menteri Sosial, serta Nusron Wahid yang mengemban jabatan publik di samping kepengurusan organisasi.
Ia menilai rangkap relasi tersebut rentan memunculkan persepsi publik bahwa kekuasaan negara tengah digerakkan untuk mengamankan posisi kepemimpinan di struktur PBNU.
Selain masalah posisi jabatan, Gus Lilur menuntut keterbukaan penuh atas pendanaan pergerakan suksesi agar bebas dari indikasi penggunaan APBN, fasilitas pejabat, maupun sponsor konglomerat.
Ia menekankan bahwa independensi kiai, pengurus wilayah (PWNU), dan pengurus cabang (PCNU) harus dijaga agar keputusan Muktamar murni berlandaskan kriteria keulamaan, integritas, dan khidmat bagi bangsa.
Gus Lilur mendorong Presiden Prabowo menyelaraskan batas tegas antara urusan tata kelola negara dan kedaulatan internal organisasi keagamaan demi menjaga iklim demokrasi yang sehat.
Ia turut menyerukan kepada seluruh peserta muktamar untuk tidak gentar terhadap klaim kedekatan kandidat tertentu dengan penguasa saat menentukan arah kepemimpinan PBNU mendatang.
Ia menambahkan bahwa seluruh kandidat, baik Gus Kikin, KH Miftahul Akhyar, KH Yahya Cholil Staquf, maupun nama lainnya, memiliki hak setara untuk maju bertarung secara bermartabat tanpa bantuan instrumen negara.
“NU bukan boneka penguasa. NU adalah bagian dari sejarah berdirinya republik yang harus tetap menjadi organisasi yang merdeka, bermartabat, dan berdikari,” kata Gus Lilur memungkas keterangannya.
