SIDOARJO, TELUSUR.ID – Wacana penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau Electronic Voting (E-Voting) dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Jawa Timur kembali menguat. Momentum terdekat adalah Pilkades serentak di Kabupaten Sidoarjo yang dijadwalkan berlangsung pada Mei mendatang dengan melibatkan sedikitnya 80 desa.
Langkah digitalisasi ini dinilai sangat relevan untuk diaplikasikan guna memodernisasi demokrasi di tingkat akar rumput. Terlebih, beberapa daerah di Jawa Timur telah membuktikan bahwa teknologi mampu memangkas kerumitan birokrasi pemungutan suara konvensional yang selama ini dianggap berbiaya tinggi.
Peneliti dari Humanis Strategic, Lilies Pratiwining Setyarini, mengungkapkan bahwa Kabupaten Magetan merupakan salah satu contoh sukses dalam implementasi E-Voting pada tahun 2019 dan 2023. Namun, ia menekankan bahwa transisi ini tidak boleh hanya dilihat sebagai inovasi teknis semata.
Menurut Lilies, aspek paling krusial yang harus diperhatikan adalah isu integritas pemilihan. Teknologi harus mampu menjamin bahwa setiap suara yang masuk tetap terjaga kerahasiaannya dan tidak dapat dimanipulasi oleh pihak mana pun selama proses penghitungan berlangsung.
“E-Voting merupakan inovasi demokrasi tingkat lokal yang dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan partisipasi. Sistem ini cocok diterapkan di desa urban seperti Sidoarjo maupun wilayah pelosok seperti Magetan,” ujar Lilies pada Kamis (2/4/2026) dikutip Telusur.id.
Alumnus pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) ini juga mengingatkan adanya risiko digital yang harus diminimalisir sejak dini. Potensi kecurangan seperti peretasan (hacking) hingga manipulasi data menjadi momok yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan.
Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat kapasitas institusional. Diperlukan lembaga pengawas Pilkades yang konsisten dan kuat dalam memantau transparansi proses serta akuntabilitas sistem dari hulu hingga ke hilir.
Lilies menambahkan, tanpa institusi pengawasan yang mumpuni, penerapan E-Voting justru bisa membuka celah bagi delegitimasi hasil pemilihan. Kepercayaan publik adalah mata uang utama dalam demokrasi yang tidak boleh dikorbankan demi efisiensi teknis.
“Bagaimana menciptakan pemilihan yang berintegritas melalui E-Voting? Salah satunya dengan sosialisasi yang kuat dan masif. Jika publik meragukan sistemnya sejak awal, maka legitimasi pemimpin terpilih akan terganggu,” urai mantan Komisioner Bawaslu Surabaya tersebut.
Senada dengan hal tersebut, Konsultan IT dari Bentang Inspirasi Teknologi, Aganda Armen, menyoroti sejumlah keunggulan praktis dari sistem digital ini. Salah satu yang paling signifikan adalah penghematan biaya APBD di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah.
Aganda menjelaskan bahwa sistem e-vote sebenarnya sangat mudah diaplikasikan oleh seluruh kalangan masyarakat, termasuk pemilih lanjut usia. Antarmuka yang sederhana membuat proses pemilihan menjadi lebih cepat dan meminimalisir terjadinya surat suara tidak sah.
Pihaknya mengaku memiliki pengalaman lapangan yang sukses saat mengawal pelaksanaan E-Voting pada Pilkades tahun 2025 di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang. Di kedua wilayah tersebut, proses demokrasi digital dilaporkan berjalan lancar tanpa kendala teknis yang berarti.
Melihat keberhasilan di daerah lain, Aganda menilai Sidoarjo memiliki kesiapan infrastruktur yang lebih dari cukup untuk memulai langkah ini. Digitalisasi Pilkades di 80 desa pada bulan Mei nanti dianggap sebagai momentum emas untuk melakukan lompatan besar.
“Bulan Mei nanti Sidoarjo menggelar Pilkades di 80 desa. Saya kira ini saat yang tepat untuk membuktikan bahwa teknologi bisa membuat pesta demokrasi desa menjadi lebih bermartabat dan efisien,” pungkasnya optimis.
Caption Foto: Lilies Pratiwining Setyarini, S.Hub. Int, M.IP, Peneliti Humanis Strategic menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam penerapan E-Voting Pilkades. (Foto: Istimewa)
