JOMBANG, TelusuR.ID – Enam belas bulan perjalanan pemerintahan Kabupaten Jombang menjadi bahan evaluasi dalam diskusi publik bertajuk “Total Politik Jombang Part 1: Ngopi, Cangkruk, Membaca 16 Bulan Jombang” yang digelar di Omah The Kian Lauw, Minggu (5/7/2026) malam. Forum itu tidak hanya membedah capaian pemerintah daerah, tetapi juga mengulas kualitas demokrasi, efektivitas fungsi pengawasan DPRD, hingga arah pembangunan yang dinilai perlu terus dikawal masyarakat.
Diskusi yang dihadiri akademisi, tokoh masyarakat, aktivis, dan politisi tersebut berlangsung dalam suasana santai khas budaya cangkrukan. Namun, substansi pembahasannya mengemuka dengan kritik, masukan, dan berbagai pandangan mengenai tantangan tata kelola pemerintahan di Jombang.
Penggagas forum, Edy Musyadad, mengatakan “Total Politik” lahir dari kegelisahan sekaligus kecintaan terhadap Jombang. Menurutnya, ruang diskusi publik harus terus dihidupkan agar masyarakat memiliki wadah untuk membaca arah kebijakan pemerintah secara objektif sekaligus menyampaikan gagasan bagi kemajuan daerah.
Ia menilai demokrasi tidak cukup diwujudkan melalui pemilihan umum yang berlangsung lima tahunan. Demokrasi juga membutuhkan ruang dialog yang terbuka, tempat masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan dapat bertukar pandangan secara kritis dan konstruktif.
“Melalui forum seperti ini, masyarakat diajak tidak hanya menjadi penonton proses politik, tetapi ikut mengawal jalannya pemerintahan. Kritik yang lahir dari ruang diskusi adalah bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan memperbaiki kualitas kebijakan publik,” ujar Edy.
Ia berharap “Total Politik” menjadi agenda diskusi berkelanjutan yang mampu menghadirkan tradisi intelektual di tengah masyarakat Jombang. Menurutnya, budaya ngopi dan cangkruk memiliki nilai lebih ketika diisi dengan pembacaan terhadap persoalan daerah serta pencarian solusi bersama.
Dalam diskusi tersebut, Gus Didin memberikan sorotan terhadap orientasi pembangunan daerah. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada pencapaian yang bersifat administratif maupun seremonial semata.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah seharusnya diukur dari sejauh mana kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan secara nyata.
“Ukuran keberhasilan bukan banyaknya kegiatan yang digelar, melainkan manfaat yang diterima masyarakat. Pemerintah harus memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” tegas Gus Didin.
Ia juga menilai kritik publik merupakan bagian penting dari proses demokrasi. Karena itu, pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas agar kebijakan yang diambil tetap selaras dengan aspirasi masyarakat.
Sementara itu, Prov. Saean menyoroti kualitas demokrasi lokal yang menurutnya masih membutuhkan penguatan. Ia berpandangan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada aspek prosedural, tetapi harus mampu menghasilkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan publik.
Prof. Saean juga mengingatkan pentingnya optimalisasi fungsi pengawasan DPRD dan peningkatan kualitas partai politik. Menurutnya, kedua institusi tersebut merupakan pilar demokrasi yang menentukan kualitas kebijakan pemerintah daerah.
“Ketika fungsi kontrol berjalan efektif, pemerintahan akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, jika pengawasan melemah, kebijakan publik berisiko kehilangan arah,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Misbah mengulas tantangan pengelolaan fiskal daerah. Ia menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten harus mampu menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan keterbatasan fiskal dan arah kebijakan pemerintah pusat.
Menurutnya, sinergi antarlembaga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Ia menambahkan, keberhasilan pemerintah tidak cukup dinilai dari capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana anggaran tersebut diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang merata, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Diskusi “Total Politik Jombang” ditutup dengan harapan agar forum semacam ini terus menjadi ruang dialektika publik yang sehat. Selain memperkuat budaya demokrasi lokal, forum tersebut diharapkan mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan warga.
Bagi para peserta, menjaga demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun elite politik. Partisipasi masyarakat melalui forum-forum diskusi yang terbuka juga menjadi modal penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan di atas prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik.
