Peluang Partai Buruh Menjadi Penentu Arah Kebijakan Publik pada Pemilu 2029
Oleh: Jacob Ereste
JAKARTA,TelusuR.ID – Politik Indonesia terlalu lama dipenuhi gemerlap panggung yang miskin substansi. Demokrasi lebih sering diperlakukan sebagai pasar transaksi kekuasaan ketimbang ruang memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam lanskap seperti itu, kehadiran Partai Buruh seharusnya bukan sekadar menambah jumlah peserta pemilu, melainkan menghadirkan akal sehat yang selama ini hilang dari kehidupan politik nasional.
Sudah terlalu lama kaum buruh diposisikan sebagai mesin produksi yang diperas tenaganya, tetapi suaranya nyaris tak pernah didengar ketika kebijakan publik disusun. Mereka dibutuhkan ketika roda ekonomi harus berputar, namun dilupakan ketika hasil pembangunan dibagi. Ironisnya, negara yang berdiri atas nama keadilan sosial justru berkali-kali membiarkan keadilan menjadi barang mewah bagi mereka yang hidup dari keringat sendiri.
Padahal, kekuatan politik kaum buruh sesungguhnya sangat besar. Jutaan anggota serikat buruh dan serikat pekerja tersebar di seluruh Indonesia. Mereka bukan kelompok kecil yang meminta belas kasihan. Mereka adalah fondasi yang menopang industri, menghidupkan ekonomi, sekaligus menggerakkan konsumsi nasional. Persoalannya bukan terletak pada jumlah, melainkan pada kesadaran bahwa nasib tidak pernah berubah hanya melalui demonstrasi sesaat, tetapi harus direbut melalui kekuasaan politik yang mampu menentukan arah kebijakan negara.
Selama ini pemerintah lebih sering berdiri di persimpangan yang condong kepada kepentingan modal. Kalkulasi ekonomi dan kepentingan investasi kerap menjadi alasan untuk mengorbankan kesejahteraan buruh. Atas nama pertumbuhan, buruh diminta terus bersabar. Atas nama stabilitas, mereka diminta memahami keadaan. Tetapi kesabaran yang terus dipaksakan akhirnya berubah menjadi bentuk lain dari ketidakadilan.
Tidak mengherankan bila kehidupan sebagian besar buruh masih berkutat pada lingkaran yang sama: menutup lubang dengan menggali lubang baru. Upah habis sebelum akhir bulan. Biaya pendidikan anak terus meningkat. Kebutuhan kesehatan selalu menghadirkan kecemasan, sekalipun negara mengklaim telah menyediakan jaminan sosial. Di balik angka-angka statistik pertumbuhan ekonomi, tersimpan jutaan keluarga buruh yang setiap hari berjuang agar dapur tetap mengepul.
Nasib serupa juga dialami petani dan nelayan. Mereka memproduksi pangan, tetapi justru paling rentan terhadap kemiskinan. Petani terus dipermainkan persoalan pupuk, benih, dan harga hasil panen. Nelayan masih dipaksa berhadapan dengan kelangkaan solar subsidi yang lebih sering dinikmati mafia distribusi daripada mereka yang benar-benar melaut. Tengkulak dan rentenir masih menjadi “negara kecil” yang lebih berkuasa daripada negara itu sendiri.
Karena itu, lahirnya Koalisi Besar Perjuangan Buruh yang berhasil menghimpun 16 konfederasi dan 147 federasi buruh merupakan momentum politik yang tidak boleh disia-siakan. Konsolidasi ini semestinya tidak berhenti sebagai tekanan terhadap pembahasan RUU Ketenagakerjaan hingga akhir 2026, tetapi menjadi fondasi membangun kekuatan politik yang mampu menentukan arah negara.
Di sinilah Partai Buruh dituntut membuktikan dirinya. Bukan sekadar menjadi kendaraan elektoral yang muncul lima tahunan, melainkan rumah perjuangan yang memberi pendidikan politik, kaderisasi, advokasi, hingga pembiayaan gerakan rakyat. Politik tidak boleh berhenti pada perebutan kursi kekuasaan, tetapi harus menjadi alat membebaskan manusia dari kemiskinan yang dipelihara oleh sistem.
Partai Buruh juga tidak boleh mengulangi penyakit partai-partai lama yang sibuk berebut jabatan, membangun dinasti, dan menguras anggaran negara melalui proyek-proyek kekuasaan. Jika politik hanya menjadi industri untuk memperkaya elite, maka demokrasi sesungguhnya sedang mengalami kebangkrutan moral.
Lebih jauh lagi, perjuangan Partai Buruh harus melampaui batas-batas organisasi buruh formal. Pekerja ojek daring, pegawai honorer, guru non-ASN, tenaga kesehatan kontrak, pekerja informal, pelaku UMKM, petani, dan nelayan adalah bagian dari wajah baru kelas pekerja Indonesia. Mereka sama-sama menghasilkan nilai ekonomi, tetapi sama-sama hidup dalam ketidakpastian.
Ironisnya, kelompok-kelompok inilah yang justru paling sering luput dari perhatian gerakan buruh. Padahal bila para pengemudi ojek daring berhenti bekerja, roda mobilitas kota akan lumpuh. Bila tenaga honorer di sekolah dan puskesmas berhenti mengabdi, pelayanan publik akan terguncang. Negara menikmati pengabdian mereka, tetapi enggan memberikan kepastian hidup yang layak.
Maka perjuangan Partai Buruh harus bergerak lebih luas. Agenda politiknya tidak cukup hanya menuntut kenaikan upah minimum. Yang harus diperjuangkan adalah standar kehidupan yang manusiawi. Upah layak, perlindungan dari PHK sewenang-wenang, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, pendidikan berkualitas bagi anak-anak buruh, hingga kepastian masa depan bagi pekerja informal harus menjadi prioritas utama.
Begitu pula petani dan nelayan harus memperoleh keberpihakan nyata. Ketersediaan pupuk, bibit unggul, akses permodalan, distribusi hasil panen, hingga penguatan koperasi seperti Koperasi Desa Merah Putih semestinya menjadi bagian dari strategi besar membangun kemandirian ekonomi rakyat, bukan sekadar slogan yang selesai setelah dipidatokan.
Di sisi lain, mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton sejarah. Sejak awal republik ini lahir, perubahan besar selalu diawali oleh keberanian kaum muda membaca zaman. Kampus tidak boleh menjadi pabrik ijazah yang melahirkan pencari kerja semata, tetapi tempat menempa keberanian moral untuk mengoreksi arah perjalanan bangsa. Kolaborasi antara gerakan buruh dan gerakan mahasiswa dapat melahirkan kekuatan sosial yang bukan hanya kritis, tetapi juga menawarkan jalan keluar.
Sebab sesungguhnya politik adalah soal keberanian memilih siapa yang hendak dibela. Apakah negara akan terus melayani segelintir pemilik modal, atau kembali kepada amanat konstitusi untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia.
Pemilu 2029 akan menjadi persimpangan penting. Bila Partai Buruh mampu membaca momentum, membangun konsolidasi yang jujur, meninggalkan ego sektoral, dan memperluas perjuangannya kepada seluruh kelompok pekerja, maka peluang menjadi penentu kebijakan publik bukanlah mimpi yang berlebihan.
Namun bila kesempatan ini kembali disia-siakan, sejarah akan mencatat bahwa kaum pekerja telah memiliki jumlah yang besar, tetapi gagal mengubahnya menjadi kekuatan politik. Dan sejarah tidak pernah memberikan kesempatan yang sama dua kali kepada mereka yang ragu mengambil peran.
Pecenongan, 6 Juli 2026
