JAKARTA, TelusuR.ID – Di tengah menguatnya dinamika politik dan berbagai tantangan pemerintahan, Eksponen Angkatan Reformasi 1998 Andrianto Andri menilai Presiden Prabowo Subianto perlu segera melakukan evaluasi besar terhadap Kabinet Merah Putih. Menurutnya, keberhasilan agenda pemerintahan lima tahun ke depan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan visi Presiden, tetapi juga oleh kualitas orang-orang yang menjalankan visi tersebut.
Andrianto, yang mengaku sebagai pendukung kritis Prabowo, berpandangan bahwa momentum untuk melakukan reshuffle sekaligus perampingan kabinet sudah semakin mendesak. Ia menilai struktur kabinet saat ini terlalu besar sehingga berpotensi mengurangi efektivitas pemerintahan sekaligus membebani anggaran negara.
“Kalau ingin pemerintahannya berhasil, Presiden harus didukung pembantu yang benar-benar satu visi, satu arah, dan memiliki komitmen yang sama terhadap agenda perubahan. Selain itu, kabinet juga perlu dirampingkan agar lebih efisien dan tidak membebani keuangan negara,” kata Andrianto, Rabu (8/7/2026).
Menurut dia, kabinet yang terlalu besar justru berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, Presiden dinilai membutuhkan tim yang bekerja dengan orientasi yang sama, bukan sekadar representasi kepentingan politik.
“Apa yang ada sekarang menurut saya sudah tidak lagi ideal dan justru menjadi beban bagi Presiden sendiri,” ujarnya.
Disampaikan dalam Forum Akademik
Pandangan tersebut, kata Andrianto, juga ia sampaikan dalam seminar bertajuk “Konflik Geopolitik dan Ancaman Krisis Politik Pemerintahan Prabowo” yang digelar Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional di Menara Unas, Ragunan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Seminar itu menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Fuad Bawazier, Selamat Ginting, Irma Indriyani, serta dimoderatori Hilmi Ibrahim. Sekitar 100 peserta mengikuti diskusi yang membahas tantangan politik dan ekonomi pada awal pemerintahan Prabowo.
Namun, Andrianto justru memiliki pandangan berbeda terhadap tema seminar tersebut. Ia menilai ancaman yang dihadapi bukanlah krisis pemerintahan sebagaimana banyak diprediksi.
“Saya melihat bukan pemerintahan Prabowo yang sedang mengalami krisis. Yang sedang menghadapi krisis justru kelompok oligarki yang selama ini menikmati berbagai keuntungan ekonomi,” ujarnya.
Nilai Penegakan Hukum Mulai Terlihat
Dalam pandangan Andrianto, sejumlah langkah pemerintah menunjukkan adanya upaya memperkuat penegakan hukum. Ia mencontohkan proses hukum terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim.
Menurutnya, meski terdapat pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan, proses hukum tetap berjalan.
“Ini menunjukkan Presiden menghendaki supremasi hukum ditegakkan,” katanya.
Ia juga menyinggung penanganan dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut Andrianto, keputusan Presiden mengganti pimpinan BGN dan membiarkan aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan menunjukkan bahwa kedekatan personal bukan alasan untuk menghentikan proses hukum.
Atas dasar itu, ia menilai pemerintahan Prabowo sedang berupaya menjalankan amanat konstitusi, terutama terkait penguasaan sumber daya negara dan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan Dinilai Menyentuh Amanat Konstitusi
Andrianto menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan dua kebijakan strategis yang memiliki pijakan konstitusional.
Menurut dia, MBG mencerminkan pelaksanaan amanat Pasal 34 UUD 1945 mengenai tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat, sedangkan Koperasi Desa Merah Putih dipandang sebagai implementasi semangat Pasal 33 mengenai pengelolaan perekonomian nasional.
Ia mengakui implementasi kedua program tersebut masih menghadapi berbagai persoalan. Namun, menurutnya, kelemahan dalam pelaksanaan tidak boleh mengaburkan tujuan besar kebijakan.
“Konsepnya sudah baik. Yang perlu dilakukan adalah penyempurnaan dalam implementasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Soroti Penertiban Kawasan Hutan
Andrianto juga mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam penertiban kawasan hutan. Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari pembenahan tata kelola sumber daya alam yang selama bertahun-tahun dinilai memberikan keuntungan besar kepada kelompok tertentu.
Ia bahkan mengklaim terdapat aliran keuntungan hingga sekitar Rp15.000 triliun yang selama ini dinikmati pihak-pihak tertentu dan sebagian mengalir ke luar negeri. Namun, Andrianto tidak menyertakan data maupun hasil kajian yang menjadi dasar angka tersebut.
Karena itu, menurutnya, berbagai kritik yang diarahkan kepada pemerintahan Prabowo tidak sepenuhnya lahir dari kegagalan pemerintah, melainkan juga dipengaruhi oleh kelompok yang merasa kehilangan kepentingan ekonomi.
Reshuffle Dinilai Menjadi Kunci
Meski memberikan apresiasi terhadap sejumlah kebijakan Presiden, Andrianto menegaskan dukungan tersebut tidak berarti pemerintah bebas dari kritik.
Ia menilai langkah paling mendesak yang harus dilakukan Presiden adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Merah Putih. Bukan semata mengganti nama menteri, tetapi memastikan seluruh anggota kabinet memiliki kapasitas, loyalitas terhadap agenda pemerintahan, dan bekerja dengan ukuran kinerja yang jelas.
Menurut Andrianto, kabinet yang terlalu besar menyulitkan koordinasi, memperpanjang rantai birokrasi, dan berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan program prioritas pemerintah.
“Kalau Presiden ingin seluruh kebijakannya berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, reshuffle harus segera dilakukan. Terutama terhadap mereka yang tidak memahami visi Presiden atau lebih mewakili kepentingan politik masa lalu daripada agenda pemerintahan saat ini,” kata Andrianto.
