MADIUN, TELUSUR.ID – Komisi Pengembangan Dana Umat dan Filantropi (PDUF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur melakukan langkah taktis untuk memperkuat sektor ekonomi arus bawah. Lembaga ini menggelar audiensi strategis bersama Pemerintah Kota Madiun guna membahas program penguatan ekonomi kreatif yang berbasis kepemudaan dan religi.
Pertemuan penting tersebut dipusatkan di Balai Kota Madiun pada Rabu (13/5/2026) malam. Diskusi maraton yang berlangsung gayeng ini secara khusus merumuskan peta jalan pengembangan potensi ekonomi dengan menyasar dua kluster utama, yakni generasi muda dan lingkungan pondok pesantren.
Pertemuan yang berlangsung dari pukul 20.00 hingga menjelang dini hari pukul 00.45 WIB ini dihadiri langsung oleh Plt. Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun. Kehadiran orang nomor satu di Pemkot Madiun tersebut menegaskan arti penting kolaborasi ini bagi arah kebijakan daerah ke depan.
Sementara itu, delegasi dari PDUF MUI Jawa Timur dipimpin langsung oleh jajaran pengurus terasnya. Tampak hadir dalam ruangan di antaranya KH Miftah Jauhari selaku Ketua PDUF, Wakil Ketua Prof. Dr. Mukhrojin, serta Nizar yang menjabat di Departemen Corporate Relation.
Plt. Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun, menyampaikan apresiasi dan rasa hormat yang mendalam atas kunjungan serta inisiatif dari komisi filantropi MUI Jatim tersebut. Ia menegaskan bahwa pintu Pemkot Madiun selalu terbuka lebar bagi kerja sama lintas sektor yang membawa dampak kesejahteraan riil.
Bagus menilai, sektor ekonomi kreatif merupakan pilar masa depan yang sangat relevan dengan karakteristik pemuda perkotaan saat ini. Oleh karena itu, hadirnya program pembinaan dan stimulus dari lembaga keagamaan seperti MUI diharapkan mampu mempercepat penetrasi usaha mikro di daerah.
“Potensi kolaborasi ini akan difokuskan pada pengembangan ekonomi kreatif bagi anak muda di Kota Madiun dan sekitarnya. Kami juga berharap program pemberdayaan ini menyasar para santri di pondok pesantren,” ujar Bagus dalam keterangan tertulisnya diterima Telusur.id Jumat (15/5/2026).

Pemilihan lingkungan pesantren sebagai salah satu target sasaran dinilai sangat tepat mengingat besarnya potensi ekonomi syariah di Jawa Timur. Santri tidak hanya dididik untuk menguasai ilmu agama, tetapi juga dibekali kemandirian ekonomi (santripreneur) sebelum terjun ke masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen nyata terhadap program ini, Pemerintah Kota Madiun menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh, baik dari sisi regulasi maupun fasilitasi di lapangan. Langkah taktis ini nantinya tidak akan berjalan sendiri, melainkan melibatkan ekosistem yang lebih luas.
Pemkot Madiun berencana menggandeng jajaran Forkopimda serta berbagai lembaga keagamaan dan kemasyarakatan terkemuka. Keterlibatan banyak pihak ini diperlukan agar program pemberdayaan ekonomi kreatif memiliki legitimasi kuat dan daya jangkau yang masif.
Sejumlah ormas dan lembaga yang siap disinergikan dalam program ini antara lain pengurus MUI tingkat kota, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), Muhammadiyah, serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Madiun. Koalisi besar ini diharapkan mempercepat eksekusi program di lapangan.
Selain itu, unsur kerukunan dan kemakmuran tempat ibadah juga dilibatkan, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI). Sinergi inklusif ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif merupakan gerakan bersama demi kemajuan daerah.
Audiensi yang berlangsung dalam suasana hangat dan produktif tersebut tidak berhenti pada tataran wacana. Kedua belah pihak sepakat untuk segera menjadwalkan pertemuan teknis berikutnya guna mematangkan draf konsep kerja sama dan pembagian peran yang lebih detail.
Melalui kolaborasi terintegrasi antara PDUF MUI Jatim dan jajaran Pemkot Madiun, diharapkan lahir ekosistem ekonomi baru yang tangguh di Kota Gadis. Kemandirian ekonomi pemuda dan santri di masa depan diyakini akan menjadi motor penggerak ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan.



