SURABAYA, TELUSUR.ID – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, dalam peluncuran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) se-Jawa Timur. Program ini menargetkan renovasi sebanyak 33.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) sepanjang tahun 2026.
Kegiatan peluncuran yang berlangsung di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya, Minggu (03/05/2026) ini, menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono.
Langkah strategis ini dirancang untuk mempercepat peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain memberikan kenyamanan tinggal, program ini diproyeksikan menjadi mesin pendorong utama dalam menekan angka kemiskinan di wilayah Jawa Timur.
Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas lonjakan signifikan kuota program BSPS di wilayahnya. Pasalnya, pada tahun 2025 lalu Jatim hanya mendapatkan alokasi sekitar 2.914 unit, namun kini melesat lebih dari sepuluh kali lipat menjadi 33.000 unit.
“Program BSPS ini sangat strategis karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, yaitu hunian yang layak. Dampaknya tidak hanya pada peningkatan kualitas hidup, tetapi juga berkontribusi nyata pada penurunan angka kemiskinan,” tegas Khofifah dalam keterangannya diterima Telusur.id, Senin (4/5/2026).
Mantan Menteri Sosial RI tersebut menjelaskan bahwa hunian yang layak akan secara otomatis menaikkan taraf hidup masyarakat. Menurutnya, ketika beban pengeluaran untuk perbaikan rumah berkurang, kondisi ekonomi keluarga akan berangsur-angsur membaik secara mandiri.
Khofifah menilai rumah layak huni adalah fondasi bagi sektor lainnya, mulai dari peningkatan derajat kesehatan, kualitas pendidikan anak, hingga produktivitas kerja kepala keluarga. Hunian yang sehat diyakini akan memperkuat daya tahan sosial masyarakat secara keseluruhan.
Senada dengan Khofifah, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa kementeriannya mengusung konsep pembangunan yang terintegrasi. Program renovasi rumah ini tidak berdiri sendiri, melainkan dikombinasikan dengan penguatan ekonomi melalui akses perbankan.
Maruarar memaparkan pemerintah mengombinasikan BSPS dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan serta pembiayaan melalui program PNM Mekaar. Sasarannya adalah para ibu rumah tangga pelaku usaha agar memiliki ketahanan ekonomi yang lebih kokoh.
“Tujuannya agar keluarga penerima bantuan tidak hanya memiliki rumah yang layak, tetapi juga memiliki kemandirian finansial untuk menopang kehidupan mereka ke depan,” ujar pria yang akrab disapa Ara tersebut.
Lebih lanjut, Maruarar menyebut pembangunan 33.000 unit rumah ini diperkirakan mampu menyerap hampir 100 ribu tenaga kerja di Jawa Timur. Sektor konstruksi, logistik, hingga industri bahan bangunan lokal dipastikan akan ikut bergerak aktif.
Ekosistem perumahan ini diharapkan menjadi pengungkit ekonomi rakyat karena melibatkan toko bangunan hingga pelaku UMKM di sekitar lokasi proyek. Skema “Tender Rakyat” pun diterapkan untuk menjamin perputaran uang tetap berada di lingkungan komunitas setempat.
Sementara itu, Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono merinci bahwa dari total kuota tersebut, sebanyak 1.252 kepala keluarga berada di Kota Surabaya. Hingga awal Mei 2026, sekitar 600 di antaranya telah lolos tahap verifikasi teknis dan siap dikerjakan.
Bambang juga mengapresiasi visi Presiden RI Prabowo Subianto yang mencanangkan pembangunan tiga juta rumah secara nasional. Menurutnya, keberpihakan pemerintah terhadap rumah rakyat akan memberikan dampak domino yang besar bagi kesejahteraan nasional.
Sebelum seremoni dimulai, Khofifah dan Maruarar menyempatkan diri meninjau langsung kondisi calon penerima bantuan di Jalan Endrosono. Mereka melihat langsung rumah-rumah yang kondisinya memprihatinkan, mulai dari atap rapuh hingga ketiadaan sanitasi yang memadai.
Beberapa warga penerima manfaat, seperti Suparno dan M. Effendi, mendapatkan bantuan stimulan sebesar Rp20 juta dengan skema swadaya. Bantuan ini ditujukan khusus untuk pembelian bahan bangunan guna mengubah rumah rusak berat menjadi hunian yang aman dan sehat.
Untuk menjamin transparansi, pemerintah menyediakan kanal pengaduan BENAR-PKP di nomor +62 812-88888-911. Seluruh proses verifikasi dilakukan secara ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menjadi bagian dari akuntabilitas publik yang nyata.
