Oleh: Andrianto Andri
JAKARTA,TelusuR.ID – Penunjukan Muhammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup oleh Prabowo Subianto layak diapresiasi sebagai langkah berani. Namun apresiasi itu tidak boleh berhenti sebagai euforia politik. Justru di sinilah titik awal pengujian: apakah pilihan ini akan benar-benar menghadirkan perubahan, atau sekadar menjadi simbol di tengah krisis lingkungan yang semakin akut.
Jumhur bukan figur biasa. Ia lahir dari tradisi aktivisme yang keras, terbiasa berhadapan dengan kekuasaan, dan memiliki rekam jejak panjang dalam memperjuangkan kepentingan publik. Saya mengenalnya sejak masa sebelum Reformasi—sebuah periode ketika keberanian bersuara memiliki konsekuensi nyata. Karakter itu tidak berubah, bahkan ketika ia masuk dan keluar dari lingkar kekuasaan.
Dalam berbagai fase politik—dari era Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo—Jumhur menunjukkan satu hal yang konsisten: sikap kritis tanpa kompromi. Bahkan ketika harus berhadapan dengan proses hukum akibat posisinya sebagai oposisi, ia tetap berdiri pada keyakinannya. Itu adalah kualitas langka di tengah politik yang sering kali pragmatis.
Namun justru karena latar belakang itulah, tantangan Jumhur hari ini menjadi jauh lebih berat. Ia tidak lagi berada di luar sistem sebagai pengkritik, melainkan di dalam sebagai pengambil kebijakan. Di sinilah integritas diuji secara nyata—bukan melalui retorika, tetapi melalui keputusan yang sering kali harus berhadapan langsung dengan kepentingan ekonomi dan politik yang besar.
Kita tidak bisa menutup mata bahwa kerusakan lingkungan di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Banjir, longsor, deforestasi, dan eksploitasi tambang yang masif di berbagai wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Halmahera bukan sekadar bencana alam, melainkan cermin dari kegagalan tata kelola dan keberpihakan negara.
Masalah utamanya bukan pada kurangnya regulasi, melainkan lemahnya keberanian untuk menegakkan aturan terhadap para pelanggar—terutama ketika berhadapan dengan pemilik modal besar. Karena itu, penunjukan Jumhur harus dibaca sebagai ujian bagi pemerintahan Prabowo Subianto: apakah benar ada komitmen untuk melindungi lingkungan, atau justru tetap tunduk pada tekanan oligarki.
Saya meyakini, Jumhur memiliki kapasitas, daya juang, dan imajinasi keadilan yang kuat untuk melakukan perubahan. Namun kapasitas saja tidak cukup. Ia membutuhkan dukungan politik yang nyata, ruang gerak yang bebas, serta keberanian kolektif dari pemerintah untuk berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa.
Lingkungan hidup bukan sekadar isu sektoral. Ia adalah soal keberlangsungan hidup generasi mendatang. Alam tidak boleh terus-menerus dieksploitasi hingga kehilangan daya dukungnya. Negara harus hadir bukan sebagai fasilitator eksploitasi, tetapi sebagai pelindung.
Karena itu, kita mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo. Tetapi lebih dari itu, kita menuntut pembuktian. Jumhur kini berada di garis depan. Jika ia mampu menjaga integritas dan konsistensinya, maka ini bisa menjadi titik balik bagi perbaikan lingkungan di Indonesia. Jika tidak, maka publik akan melihatnya sebagai satu lagi aktivis yang larut dalam sistem yang dulu ia kritik.
Pilihan sudah dibuat. Kini saatnya kerja nyata—bukan sekadar narasi.
