JOMBANG,TelusuR.ID – Suasana Ruang Komisi B Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang di Jalan KH Wahid Hasyim terasa berbeda, Kamis (19/2/2026). Di balik meja-meja rapat yang tertata rapi, para pemangku kepentingan duduk berdampingan—bukan sekadar untuk berbincang, tetapi untuk merajut arah pembangunan ke depan.
Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Danang Praptoko, ST, MT memimpin langsung Forum Perangkat Daerah (PD) yang mempertemukan unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga organisasi profesi wartawan. Agenda utamanya jelas: menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2027 agar semakin responsif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Sebanyak 13 komponen hadir dalam forum tersebut. Di antaranya OPD Sekretariat DPRD (Setwan), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda), Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), BPKAD, Inspektorat, FKMJ, PWI, serta DPD IWOI Jombang.
Dalam arahannya, Danang menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar formalitas tahunan. Ia membuka ruang selebar-lebarnya bagi masukan, saran, usulan, bahkan kritik konstruktif demi penyempurnaan Renja 2027.
“Kami mengundang para pemangku kepentingan dalam forum perangkat daerah ini untuk meminta masukan, saran, usulan sekaligus kritik, khususnya terkait pelayanan administrasi dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi anggota dewan dalam melayani kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Mantan Ketua Bapperinda itu menambahkan, seluruh masukan yang mengemuka akan diramu sebagai bahan pertimbangan strategis, diselaraskan dengan visi-misi dan Asta Cita kepala daerah.
Diskusi pun mengalir dinamis. Dari unsur masyarakat, perwakilan FKMJ, Didik, menyampaikan komitmen organisasinya dalam menjaga kondusivitas Jombang. Ia menyebut FKMJ menaungi berbagai elemen, mulai dari NU, Muhammadiyah, LDII, Siddiqiyah, Jamaah Sholawat Wahidiyah, penganut aliran kepercayaan, komunitas Khonghucu, budayawan, hingga gereja.
“Kami memiliki komitmen kuat mendukung dan menjaga Jombang tetap aman, maju, dan sejahtera,” tuturnya.
Sementara itu, perwakilan Kesbangpol menyoroti kualitas demokrasi di Jombang yang dinilai masih perlu ditingkatkan dibanding sejumlah daerah lain di Jawa Timur. Catatan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan tak hanya soal infrastruktur, tetapi juga kualitas partisipasi dan tata kelola politik yang sehat.
Dari kalangan insan pers, PWI dan DPD IWOI Jombang yang diwakili Ust Mufid dan Agus Pamuji mendorong penguatan transparansi serta peningkatan anggaran publikasi. Mereka menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai program legislasi daerah (prolegda), rapat paripurna, rapat dengar pendapat (RDP), hingga berbagai agenda DPRD lainnya.
“Publik perlu mengetahui apa saja produk legislasi yang dihasilkan DPRD setiap tahun, termasuk raperda yang dibahas dan disahkan. Digitalisasi informasi juga penting agar masyarakat mudah mengakses kinerja sekretariat maupun anggota dewan,” tegas Mufid.
Sejalan dengan itu, Agus Pamuji mengusulkan peningkatan fasilitas penunjang di Kantor DPRD, termasuk penyediaan ruang konferensi pers yang representatif serta menghidupkan kembali program coffee morning sebagai ruang komunikasi publik.
“Program coffee morning sangat efektif sebagai solusi ketika terjadi kebuntuan komunikasi dengan pimpinan Forkopimda. Melalui forum tersebut, perwakilan masyarakat dan media dapat menyampaikan aspirasi secara langsung,” ujarnya.
Di penghujung forum, satu benang merah terasa kuat: Renja 2027 tak boleh disusun dalam ruang tertutup. Ia harus lahir dari dialog, dari keberanian mendengar, dan dari komitmen untuk berbenah.
Dinas Kominfo pun menyatakan kesiapan mendukung perbaikan sistem digitalisasi sebagai kebutuhan informasi yang kian penting—baik untuk menunjang kinerja sekretariat maupun tugas-tugas anggota dewan dalam menyerap aspirasi publik.
Dari Ruang Komisi B itu, arah 2027 mulai dirancang. Bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi janji bersama untuk menghadirkan tata kelola yang lebih partisipatif, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.(Agus)
