JOMBANG, TelusuR.id – Pemerintah Kabupaten Jombang tengah bersiap melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran terhadap pejabat struktural eselon II hingga IV. Rencana ini mencuat menjelang akhir tahun anggaran 2025 dan diperkirakan akan dieksekusi pada bulan September, tak lama setelah peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.
Langkah ini menjadi sorotan tajam publik. Sebab meski mutasi adalah hal yang lumrah dalam manajemen ASN, prosesnya harus dipastikan berjalan sesuai prinsip Good Governance—transparan, objektif, dan berbasis sistem merit.
Pertanyaan besar pun muncul: Apakah mutasi ini murni untuk penyegaran birokrasi, atau menjadi arena distribusi kekuasaan yang sarat kepentingan politik?
Dr. Ahmad Hasan Afandi, M.Si, akademisi Ilmu Pemerintahan dari Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto, menilai bahwa mutasi ini adalah ujian nyata bagi komitmen Bupati H. Warsubi dalam membenahi birokrasi.
“Rencana mutasi tahun ini seharusnya jadi momentum konsolidasi profesionalisme ASN, bukan sekadar agenda politis yang dibungkus administratif,” tegasnya kepada media, Senin (18/8).
Menurutnya, mutasi hanya akan bermakna jika dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja yang jelas dan akuntabel. ASN yang dipindah atau promosi harus memenuhi kompetensi, bukan sekadar “loyal” pada kekuasaan.
Tiga Kepala OPD Disebut Masuk Radar Rotasi
Dugaan sementara menyebutkan bahwa tiga kepala OPD strategis menjadi kandidat kuat untuk digeser. OPD tersebut bergerak di sektor teknis dan transportasi. Selain hasil evaluasi kinerja, alasan politik pasca Pilkada juga diyakini memengaruhi keputusan mutasi.
“Beberapa dari mereka dianggap terlalu dekat dengan kepemimpinan sebelumnya. Ini berpotensi menjadikan mutasi sebagai alat politik, bukan pembenahan birokrasi,” kata Ahmad Hasan.
Mutasi disebut akan menyasar puluhan pejabat eselon III dan IV, selain rotasi di tingkat eselon II.
Sorotan Publik: Apakah Hartono Akan Tergeser?
Sorotan publik juga mengarah pada Hartono, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yang menjadi pusat kontroversi terkait lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kenaikan yang dinilai tak wajar ini menimbulkan keresahan luas di masyarakat.
“Apakah Bupati Warsubi berani mengevaluasi pejabat yang mengeluarkan kebijakan tidak populer? Atau Hartono akan tetap dipertahankan meski publik kecewa?” tanyanya retoris.
Ia menyebut mutasi ini adalah peluang untuk menunjukkan keberpihakan pemimpin terhadap suara rakyat, bukan hanya kompromi elite birokrasi.
⚖ Mutasi: Investasi Kinerja atau Krisis Legitimasi?
Dr. Hasan juga menekankan bahwa mutasi bukan sekadar memindahkan posisi, tapi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
“Jika dilakukan dengan benar, mutasi bisa meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan pelayanan publik. Tapi kalau hanya untuk bagi-bagi jabatan, yang muncul justru pembusukan birokrasi dari dalam.”
Ia mengingatkan bahwa ASN yang berintegritas kerap disingkirkan karena tidak “masuk lingkaran”, sementara yang oportunis justru mendapat posisi strategis.
📢 Desakan Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam catatan kritisnya, Ahmad Hasan juga menyoroti kelemahan mutasi di masa lalu yang minim transparansi.
“Kepala daerah sering menyebut mutasi sebagai ‘penyegaran’, tapi tak pernah menjelaskan indikator evaluasinya. Ini membuat publik kehilangan kepercayaan,” ujarnya.
Ia mendorong Pemkab Jombang untuk mengambil langkah konkret:
Mengumumkan kriteria dan hasil evaluasi mutasi secara terbuka.
Melibatkan lembaga pengawasan seperti KASN, DPRD, dan elemen masyarakat sipil.
Menolak mutasi yang didasarkan pada loyalitas semu atau faktor politik.
✅ Harapan : Reformasi, Bukan Kompromi
Mengakhiri pandangannya, Ahmad Hasan berharap mutasi kali ini menjadi langkah maju, bukan mundur. Ia menegaskan bahwa rakyat Jombang berhak atas birokrasi yang profesional, bersih, dan benar-benar melayani masyarakat.
“Jangan biarkan mutasi jabatan jadi panggung dagang sapi. Mutasi harus menjadi titik tolak pembenahan birokrasi. 2025 harus menjadi bukti bahwa Jombang berpihak pada reformasi, bukan kompromi kekuasaan,” tutupnya.
