Jakarta, TelusuR.ID — Usulan Polri yang mengajukan tambahan anggaran hingga Rp63,7 triliun untuk tahun 2026 ramai menuai kritik. Banyak yang menyebut anggaran itu “kebablasan” dan “tidak sensitif” terhadap kondisi rakyat. Tapi, tak semua berpandangan demikian. Komrad Pancasila justru tampil beda—membela langkah tersebut sebagai keputusan logis sekaligus strategi jangka panjang negara.
Koordinator Komrad Pancasila, Antoni Komrad, menyebut masyarakat harus berhenti berpikir sempit soal anggaran. Baginya, ini bukan soal besar kecilnya angka, tapi soal masa depan keamanan bangsa.
“Kita mau polisi kerja pakai alat sisa zaman baheula, gaji pas-pasan, lalu disuruh tangani kejahatan digital, terorisme, dan narkoba internasional? Kalau begitu, siap-siap saja negara ini jadi ladang empuk para kriminal,” ujar Antoni, Sabtu (13/7), dalam pernyataan tegasnya di Jakarta.
Antoni menilai banyak yang hanya melihat judul besarnya—“Tambahan Rp63 triliun!”—tanpa mau mengupas ke mana uang itu akan diarahkan. Padahal, kata dia, dana itu dialokasikan untuk hal-hal krusial: modernisasi sistem kepolisian, peningkatan SDM, hingga digitalisasi layanan publik.
“Ini bukan buat beli mobil dinas mewah. Ini soal membangun laboratorium forensik digital, sistem deteksi dini, pelatihan antiteror, dan gaji yang manusiawi. Kalau kita mau polisi yang cepat, jujur, dan pintar, ya hargai dulu kerjanya,” jelasnya.
Tak berhenti di situ, ia juga menyinggung soal fenomena netizen yang sering mengeluh soal pungli, lambatnya penanganan kasus, atau pelayanan yang buruk.
“Mereka yang teriak ‘jangan tambah anggaran Polri’ kadang juga yang komplain: kenapa polisi lambat, kenapa kasus ini mandek, kenapa lapor gak ditindak. Lah, kalau institusinya nggak dikasih modal kerja, mau minta hasil dari mana?” sindirnya.
Antoni mengakui bahwa kekhawatiran soal korupsi tetap relevan. Tapi menurutnya, solusi bukan dengan menahan anggaran, melainkan memperkuat pengawasan dan transparansi. Ia mendorong audit publik, laporan terbuka, dan pelibatan masyarakat dalam memantau penggunaan dana.
“Jangan salah sasaran. Kalau takut korupsi, awasi. Tapi jangan bikin polisi kerja setengah hati karena negara pelit. Negara ini butuh polisi kuat, bukan polisi yang terus diragukan,” tegasnya lagi.
Usulan anggaran tambahan Polri ini memang kontroversial. Tapi menurut Komrad Pancasila, publik harus mulai melihatnya secara lebih jernih: apakah kita ingin hidup di negara yang aman dengan aparat yang mumpuni, atau terus bermain retorika tanpa solusi?
“Intinya begini: mau polisi yang tangguh, cepat tanggap, dan bersih? Maka negara harus investasi. Bukan cuma tuntut, tapi juga dukung,” tutup Antoni.
