Jombang, TelusuR.ID – Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Jombang Perkim terus melakukan percepatan penyediaan hunian layak melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)) tahun 2024. Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mewujudkan rumah sehat dan aman.
Hal itu di buktikan Pada Tahap XVI Pelaksanaan BSPS Kementrian PUPR Tahun 2024 ini Kabupaten Jombang mendapat alokasi BSPS sebanyak 244 unit di 6 kecamatan yang tersebar di 12 desa dari Pemerintah Pusat melalui Kementrian PUPR yang pada tahap sebelumnya telah dialokasikan dan selesai dilaksanakan sebanyak 700 unit rumah di 11 Kecamatan di 32 Desa.
Percepatan dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS Wilayah I Jawa Timur Tahun Anggaran 2024. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program bantuan perbaikan rumah yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat penerima bantuan dalam hal ini masyarakat yang terkategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Kepala Dinas Perkim Jombang, Agung Hariadi, menegaskan pentingnya BSPS sebagai bentuk kehadiran pemerintah untuk rakyat. “Perumahan adalah kebutuhan pokok sekaligus pusat pendidikan dan peningkatan kualitas hidup,” katanya, Selasa (10/12/2024).
Agung menilai program BSPS sangat strategis dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Jombang. “Kami harap program ini terus berjalan untuk mempercepat pengentasan RTLH secara menyeluruh,” tambahnya.
Program ini bertujuan memberikan stimulan kepada masyarakat agar dapat memperbaiki rumah mereka secara mandiri. Selain itu, masyarakat juga didorong menyadari pentingnya memenuhi standar rumah yang sehat dan aman.
“Dengan BSPS, kami membantu pengentasan kemiskinan dan mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Agung. Langkah ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
BSPS yang diinisiasi Kementerian PUPR menjadi bukti nyata perhatian pemerintah dalam penyediaan rumah layak. “Ini bagian dari komitmen kami mendukung pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh,” jelasnya.
Program ini tak hanya berdampak pada fisik rumah, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Dengan hunian yang layak, masyarakat diharapkan lebih sehat, produktif, dan sejahtera.
Dinas Perkim juga terus mengawasi proses pembangunan agar sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Mereka memastikan bantuan tepat sasaran dan berdampak signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan
