MALANG, TELUSUR.ID – Anggaran untuk kelompok rentan di tingkat pemerintahan terkecuali sering kali terjebak dalam pusaran kegiatan sosialisasi singkat. Acara-acara seremonial yang minim keberlanjutan kerap menjadi titik lemah dalam penyerapan anggaran publik bagi kaum minoritas.
Menyikapi hal tersebut, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, mulai mengambil langkah berani. Mereka melakukan pergeseran paradigma dengan membentuk Posyandu Disabilitas yang berorientasi sepenuhnya pada layanan langsung dan bersifat jangka panjang.
Inisiatif ini dirancang bukan sekadar untuk menggugurkan kewajiban administratif, melainkan menghadirkan intervensi kesehatan nyata. Program ini menyasar warga hingga ke tingkat akar rumput, terutama para penyandang disabilitas yang berasal dari keluarga prasejahtera.
Lurah Penanggungan, Amanullah Abror, menjelaskan bahwa kebijakan ini lahir dari hasil evaluasi kritis. Pihaknya melihat efektivitas penggunaan anggaran bagi kelompok anak, perempuan, lansia, dan disabilitas selama ini perlu dipertajam.
Menurut Abror, agenda rutin dengan dampak yang bisa dirasakan langsung oleh fisik dan mental warga jauh lebih mendesak. Ia ingin meninggalkan pola agenda seremonial yang hanya memberikan dampak sementara namun memakan biaya besar.
“Kami mendorong adanya interaksi yang berlangsung secara berkala. Tahun 2025 menjadi fase pembentukan, sementara 2026 difokuskan pada pelaksanaan program secara lebih luas,” ujar Abror dalam keterangan tertulisnya diterima Telusur.id Minggu (26/4/2026).
Dalam menggerakkan program ini, pihak Kelurahan tidak bekerja sendirian. Mereka membangun kolaborasi strategis dengan Malang Autism Center (MAC) untuk melakukan proses pendataan dan pemetaan kebutuhan secara detail.
Langkah awal yang dilakukan adalah menyisir populasi disabilitas di wilayah tersebut. Dari hasil pendataan, ditemukan sekitar 42 penyandang disabilitas dengan karakteristik kebutuhan yang beragam di Kelurahan Penanggungan.
Secara komposisi, tercatat sekitar 30 persen merupakan penyandang disabilitas fisik. Sementara itu, sekitar 10 persen lainnya berada dalam spektrum autisme yang memerlukan penanganan khusus dan telaten.
Ironisnya, mayoritas dari mereka berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang cukup mencolok. Selain faktor biaya, masalah mobilitas menjadi tantangan utama yang menghalangi mereka mengakses layanan kesehatan di pusat kota.
Melalui Posyandu Disabilitas ini, pihak kelurahan berupaya memperpendek jalur birokrasi layanan. Harapannya, masyarakat bisa mendapatkan pemeriksaan serta pendampingan langsung tanpa harus menempuh jarak jauh.
“Layanan diharapkan dapat diakses langsung di kantor kelurahan. Program tidak berhenti pada kegiatan sesaat, tetapi dilanjutkan dengan pendataan dan asesmen sebagai dasar intervensi medis,” tambah Abror.
Founder MAC, Mohammad Cahyadi, menyambut hangat inovasi yang dilakukan Kelurahan Penanggungan. Ia menilai bahwa penguatan layanan fisik dan mental harus berjalan beriringan agar penyandang disabilitas bisa mandiri.
Cahyadi mengungkapkan fakta lapangan bahwa biaya terapi saat ini masih sangat tinggi bagi masyarakat bawah. Rata-rata biaya terapi berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp350 ribu per sesi, sebuah angka yang sulit dijangkau keluarga kurang mampu.
Melalui skema kolaborasi dan dukungan dari berbagai donatur, MAC dan Kelurahan Penanggungan mencoba mencari jalan tengah. Layanan terapi kini diupayakan dapat diberikan dengan biaya yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua.
Sebagai informasi, MAC sendiri telah mengoperasikan program terapi intensif sejak tahun 2022. Mereka menyediakan durasi hingga 25 jam per minggu yang khusus diperuntukkan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus.
Manfaat program nyata ini pun mulai dirasakan secara langsung oleh warga Penanggungan. Jaelani, salah satu orang tua yang memiliki anak disabilitas, mengungkapkan rasa syukurnya atas kehadiran posyandu khusus ini.
Ia mengaku akses pemeriksaan di tingkat kelurahan sangat memudahkan keluarganya yang memiliki kendala transportasi. Lokasi yang dekat membuat orang tua tidak lagi merasa terbebani secara fisik maupun materi saat membawa anak berobat.
“Anak saya sudah dua kali mengikuti pemeriksaan di sini. Sangat membantu sekali karena lokasinya dekat dengan rumah dan pelayanannya baik,” ujar Jaelani dengan nada lega.
Ke depan, Kelurahan Penanggungan memasang target besar untuk menjadi wilayah percontohan ramah disabilitas di Kota Malang. Upaya ini mencakup rencana penyediaan alat terapi permanen serta ruang layanan yang memanfaatkan fasilitas publik yang ada.
Guna memperkuat dukungan, pemerintah kelurahan juga membuka lebar pintu kolaborasi dengan pihak swasta. Mereka mengajak sektor korporasi untuk menyalurkan program tanggung jawab sosial (CSR) demi keberlangsungan layanan bagi penyandang disabilitas.
